KOMPAS.com - Setiap umat Muslim harus membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib baik bagi yang telah baligh maupun belum baligh dan bagi yang kaya ataupun biasa saja.

Zakat Fitrah harus dibayarkan sebelum mencapai batas waktu, yakni pelaksanaan sholat Idul Fitri.

Di masa lalu, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk membayar zakat fitrah dengan makanan pokok seperti gandum atau kurma.

Sebagian Muslim di Indonesia pun ada yang telah memilih membayar zakat fitrah dengan beras.

Lantas, apa hukumnya jika memilih membayar zakat fitrah menggunakan uang?

Zakat fitrah boleh menggunakan uang

Guru Besar Tafsir Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Moh Abdul Khaliq Hasan, menjelaskan bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang hukumnya tetap diperbolehkan.

Menurutnya, pembayaran zakat fitrah dengan uang tidak ada larangannya di dalam agama Islam.

Hanya, besaran uang yang dikeluarkan untuk zakat memang harus setara dengan nilai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.

"Boleh menggunakan uang yang sesuai dengan ukuran setara makanan pokok," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (16/3/2025).

Berapa besaran zakat fitrah menggunakan uang?

Dijelaskan Khaliq, berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, besaran zakat fitrah yakni 1 sha'.

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat Muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat". (HR Bukhari Muslim).

"Berdasarkan hadis tersebut 1 sha setara dengan 2,5 atau 2,7 kilogram," jelas Khaliq.

Sehingga, jika membayar zakat fitrah menggunakan uang, maka besaran uang harus setara dengan nilai jual beras tersebut.

Jika mengacu nilai zakat untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menurut SK Ketua Baznas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah telah ditetapkan sebesar Rp 47.000 per jiwa.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Sebanyak 506 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Curup yang berasal dari tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu menerima pengurangan hukuman atau remisi Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Alhamdulillah, dari usulan sebanyak 506 WBP yang menerima remisi hari keagamaan ini semuanya disetujui. Mereka ini mendapatkan remisi mulai dari 15 hingga dua bulan," kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Lapas Kelas IIA Curup Irman Jaya di Rejang Lebong, Jumat.

Dia menjelaskan, kalangan WBP yang menerima remisi hari raya keagamaan ini berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong serta dari beberapa daerah lainnya di Provinsi Bengkulu.

WBP yang menerima remisi khusus Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tersebut, kata dia, semuanya mendapatkan remisi khusus Idul Fitri sedangkan yang beragama Hindu tidak ada.

Menurut Irman, WBP Lapas Kelas IIA Curup yang menerima remisi ini sebelumnya terlibat dalam berbagai perbuatan tindak pidana dan kemudian divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) masing-masing serta menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup.

"Sebagian besar narapidana yang mendapatkan remisi ini berasal dari tindak pidana umum. Bahkan ada satu orang yang seharusnya bebas setelah menerima remisi, tetapi masih harus menjalani denda yang jika dibayar bisa langsung bebas," katanya.

Acara seremonial pemberian remisi khusus hari keagamaan ini dilakukan secara daring serentak se Tanah Air pada Jumat (28/3), di mana untuk Lapas Kelas IIA Curup diberikan kepada 506 WBP yang terdiri dari Remisi Khusus (RK) I sebanyak 325 orang, RK I PP 99 tahun 2012 sebanyak 179 orang dan RK II sebanyak dua orang.

Dia berharap WBP Lapas Kelas IIA Curup yang menerima remisi khusus ini dapat memotivasi mereka untuk terus berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan dengan lebih disiplin sehingga nantinya dapat memberikan perubahan saat kembali ke masyarakat.*

Puasa adalah salah satu bentuk ibadah, terutama selama bulan Ramadan. Penentuan awal Ramadan dan bulan Syawal atau hari Lebaran di Indonesia bisa saja berbeda antara pemerintah, dan organisasi besar keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Perbedaan bisa terjadi karena penggunaan metode dalam menentukan awal bulan Syawal. Di Indonesia sendiri, penetapan awal Syawal ditetapkan pemerintah melalui sidang isbat.

Jika satu Syawal telah diumumkan, maka melanjutkan puasa Ramadan di hari yang ditetapkan hukumnya haram. Namun, perbedaan hari Lebaran sering terjadi di antara beberapa golongan tadi. Lalu, bagaimana hukum berpuasa Ramadan jika sudah ada yang Lebaran?

Hukum Puasa jika Sudah Ada yang Lebaran

Menurut dosen UIN Surakarta, Abd. Halim, puasa Ramadan menjadi haram jika telah mengetahui dan meyakini kapan jatuhnya tanggal satu Syawal.

"Diharamkan puasa kalau sudah mengetahui dan meyakini jatuhnya tanggal satu Syawal," kata Halim kepada tim detikJateng beberapa waktu lalu.

Menjawab hukum puasa jika sudah ada yang lebaran, Halim mengatakan bahwa ketetapan itu berlaku bagi orang yang meyakini dan mengikuti penentuan awal Syawal tersebut.

Jika ia yakin bahwa satu Syawal jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, maka dirinya diharamkan berpuasa. Sementara jika ia tidak meyakininnya, maka ia bisa meneruskan puasa Ramadan meski telah ada golongan lain yang Lebaran.

"Dalam hal ini, sebaiknya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jika ada yang ikut salah satu ormas, misalnya NU atau Muhammadiyah, yang menetapkan 1 Syawal mendahului atau berbeda dengan pemerintah, maka kewajiban ada pada yang meyakininya," ujarnya yang juga sebagai pengurus harian Masjid Raya Sheikh Zayed.

Artinya, jika seseorang ikut suatu golongan maka ia wajib meyakini dan mengikuti ketetapan yang sudah ditentukan. Ini berlaku baik perihal waktu awal puasa dan hari Lebarannya.

Satu hal yang penting adalah hendaknya masyarakat saling menghargai dan menghormati keyakinan pilihan masing-masing hal tersebut.

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Serang (ANTARA) - Sebanyak 115 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang, Banten, menerima remisi khusus (RK) Idul Fitri tahun 2025.

Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa hukuman.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat, mengatakan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 62 orang mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi) selama 15 hari.

Sementara 53 orang lainnya memperoleh remisi selama 30 hari. Menurutnya, tidak ada narapidana yang mendapatkan RK II, atau memperoleh pengurangan masa pidana sekaligus dinyatakan bebas.

"Pemberian remisi ini merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terkait pemberian hak remisi narapidana," kata Marthen.

Ia menambahkan pemberian remisi ini merupakan wujud penghargaan bagi warga binaan yang telah menjalani pembinaan dengan baik.

"Kami berharap dengan adanya remisi ini, mereka semakin termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat," ujar Marthen.

Remisi khusus ini diberikan setiap tahun pada momen hari besar keagamaan, termasuk Idul Fitri, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong pembinaan bagi warga binaan.

Salah satu narapidana berinisial TB Mengatakan, jika dirinya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah atas pengurangan masa pidana yang dia jalani.

"Alhamdulillah, ini seperti angin segar buat saya, dapat remisi berarti semakin dekat dengan kebebasan dan kesempatan untuk memperbaiki diri di luar sana. Saya merasa lebih termotivasi untuk terus berbuat baik dan menjalani sisa masa tahanan dengan lebih semangat," ujar dia

Dia mengatakan bahwa ini tahun keduanya merayakan Idul Fitri di rutan. Tahun sebelumnya, ia mendapatkan remisi 15 hari dan kali ini mendapatkan remisi 30 hari.

Selanjutnya, ia juga mengaku sudah tidak sabar untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga.

"Momen lebaran itu soal kebersamaan. Meski belum bisa pulang tahun ini, setidaknya saya tahu bahwa hari itu akan segera datang. Terima kasih untuk kesempatan ini, saya tidak akan menyia-nyiakannya," tambahnya penuh harapan.

Dengan adanya pengurangan masa tahanan ini, diharapkan para narapidana dapat semakin bersemangat menjalani masa hukuman dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah bebas nantinya.

KEBUMEN, KOMPAS.com – Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, sejak Jumat (28/3/2025) siang, mengakibatkan jebolnya tanggul sungai di Dukuh Pesirian, Desa Arjosari, Kebumen, Jawa Tengah.

Akibat kejadian ini, sekitar 80 rumah di RT 05 dan RT 06 RW 03 terendam banjir, memaksa 100 Kepala Keluarga (KK) untuk diungsikan ke aula Balai Desa Arjosari.

Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letkol CZi Ardianta Purwandhana, yang merayakan ulang tahun ke-45 pada hari yang sama, menerima kue ulang tahun dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Setelah mendapatkan informasi mengenai banjir di Desa Arjosari dan pengungsian warga, Dandim segera membawa kue tersebut ke lokasi pengungsian.

"Kebetulan hari ini saya ulang tahun yang ke 45 dan banyak mendapatkan kiriman kue dari teman-teman, ada dari bapak Mensesneg mengirimkan kue. Tadi kita bagikan kepada pengungsi," kata Letkol Ardianta.

Dia menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai yang melintasi Dukuh Pesirian, dengan panjang 15 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter.

Banjir datang bertepatan dengan waktu buka puasa, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat yang dalam keadaan lapar.

"Banjir itu datang saat buka puasa, kasihan lah masyarakat, keadaan lapar, hujan belum sempat makan, kasihan lah anak-anak. Ternyata kue ini membawa berkah untuk masyarakat terutama anak-anak," tambahnya.

Letkol Ardianta juga mengungkapkan bahwa jebolnya tanggul disebabkan oleh aliran Sungai Kemit yang tidak mampu menampung debit air yang terus meningkat sejak hujan mulai mengguyur wilayah tersebut pada pukul 14.00 WIB.

"Saya ucapkan terima kasih kepada bapak Mensesneg yang telah mengirimkan kue, semoga tambah barokah," ucap Dandim.

Tim gabungan dari TNI, pemerintah desa, dan Forkopincam bergerak cepat untuk mengevakuasi warga yang terdampak.

Saat ini, sebanyak 100 KK telah dipindahkan ke aula Balai Desa Arjosari yang dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara.

BATAM, iNewsBogor.id - Seorang warga Jodoh, Kota Batam berinisial IRS dianiaya di kawasan Pollux Habibie, Batam Center, Batam pada akhir Februari lalu. Pelakunya adalah Chen Shen (CS) Warga Negara Asing (WNA) asal China.

Ironinya setelah malapor, kasusnya di kepolisian diminta berakhir damai alias di Restorative Justice (RJ). Harapan pelaku dideportasi juga tak kunjung dilakukan, malah kabarnya Imigrasi Batam mengklaim, pelaku sudah mereka depak ke Singapura.

Kenyataannya, WNA ini malah tak beranjak. CS masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan wilayah Kabil. Korban pun akhirnya buka suara ke publik dan menceritakan kekecewaanya.

Butong salah satu keluarga korban menceritakan gambaran kasusnya usai selesai damai di kantor polisi, pelaku langsung dijemput Imigrasi.

"Waktu itu Imigrasi bikin konferensi pers. Katanya pelaku ini mau dideportasi. Tapi tiga hari setelahnya, kami ke Imigrasi lagi menanyakan si pelaku, katanya sudah tak di Batam lagi. Izin Tinggal dan Kitas nya sudah dicopot. Orang Imigrasi nya bilang gitu," ungkap Butong kepada wartawan.

Sialnya, setelah pihak keluarga mengecek ke perusahaannya, ternyata pelaku masih bekerja dan tak ada masalah dengan Izin Tinggal dan Kitasnya.

"Makanya kami enggak percaya dengan Imigrasi. Ada apa dengan ini semua?" pungkasnya.

Korban IRS bersama keluarga didampingi kuasa hukum lantas mendatangi Kantor Imigrasi Batam, pada Senin (17/3/2025) atau tiga hari usai Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas saat konferensi pers terkait hasil Operasi Wira Waspada di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kamis (13/03/2025).

Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap Imigrasi. Pelaku dideportasi ke Singapura, namun kembali masuk ke Indonesia, tanpa ada pencekalan dari pihak berwenang.

"Padahal yang kami lihat pihak Imigrasi telah menggelar konfrensi pers pada Kamis (13/3/2025) lalu dan menyebut nama Chen Shen alias CS pada konpers itu. Imigrasi juga memutuskan akan mendeportasi pelaku. Namun hingga kini malah seperti ini," ujar Kuasa Hukum Korban, Rolas Sitinjak, Selasa (18/3/2025).

Rolas juga mengatakan, pihaknya saat mendatangi Kantor Imigrasi Batam bertemu dengan Kasi Penindakan, Yudho.

"Kasi Penindakan menyampaikan bahwa izin tinggal telah dicabut Imigrasi. Tetapi kenyataannya pelaku CS keluar Batam 3 hari dan kembali lagi ke Batam, izin tinggal tidak dicabut," katanya.

Akibat tidak adanya pencekalan terhadap pelaku CS, lanjut Rolas, korban IRS merasa dibohongi dan keadilan tidak ditegakkan oleh Imigrasi Batam.

"Kami merasa dibohongi dan melihat sepertinya masyarakat biasa dipermainkan dan tidak diberikan kenyamanan. Malahan WNA yang dibela oleh pihak Imigrasi. Kami sangat kecewa, WNA pelaku penganiayaan, tapi langsung dapat masuk kembali ke Indonesia tanpa pencekalan," ucapnya.

Memang saat Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas menggelar konferensi pers terkait hasil Operasi Wira Waspada di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kamis (13/03/2025)  Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman sempat menyebut CS alias Chen Shen dan menunjukannya dihadapan awak sebagai salah satu WNA yang turut diamankan dalam Operasi Wira Waspada

"Mana saja warga negara orang asing yang saat ini diamankan, jadi dapat saya jelaskan di sini ada satu inisial DB dari Austria, kemudian inisial ZH dari China, kemudian inisial MN dari China, inisial LH dari China, kemudia inisial LZ dari China, kemudian inisial GM dari China, inisial CC dari China, inisial CK dari China, inisial CS dari China, inisial S dari Bangladesh, inisial FS dari Bangladesh, kemudian inisial FK dari India," ungkap Yuldi Yusman kepada awak media yang hadir.

Komitmen dan sikap Imigrasi Batam yang tak kunjung menindak tegas pelaku pun berbuntut panjang.

Massa  yang menamakan dirinya Aliansi Indonesia Youth Congress Kepulauan Riau menggeruduk kantor Imigrasi Batam pada Kamis 27 Maret 2025.

Mereka menuntut Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad dicopot. Massa juga mendesak Imigrasi segera mendeportasi CS.

"Untuk kasus penganiayaan nya kan ditangani Polsek Batam Kota. Setelah diproses datang orang Imigrasi ini minta kasusnya di 'RJ' (damai) kan. Berdamailah kami. Tapi di surat perjanjian itu, korban menegaskan tidak menerima imbalan apapun, hanya meminta pelaku segera dideportasi," jelas salah satu massa aksi kepada wartawan.

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, menegaskan bahwa pihaknya telah menangani dugaan pelanggaran keimigrasian Chen Shen dengan memberikan peringatan tertulis.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan, kasus tersebut telah diselesaikan secara damai di tingkat kepolisian, sehingga tidak ada dasar hukum untuk melakukan deportasi.

"Peringatan ini diberikan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Jadi tidak ada kata deportasi," ujar Kharisma.

Lebih lanjut, Kharisma menyebutkan bahwa jika di kemudian hari Chen Shen kembali melakukan pelanggaran keimigrasian, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi deportasi dan memasukkan namanya dalam daftar penangkalan.

Editor : Furqon Munawar

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) efektif dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tercatat tidak ada serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini. Halili menilai pelaksanaan RAN PE merupakan alasan di balik tidak adanya serangan teroris tersebut.

"Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama," kata dia dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Halili menjelaskan RAN PE merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

Tiga pilar utama dalam kegiatan itu, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

"Jadi, RAN PE itu betul-betul merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama, yaitu soft approach," ujar Halili.

RAN PE fase pertama berlangsung pada 2021-2024.

Menurut Halili, kegiatan atau program yang dilakukan selama periode itu berbasis pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Sebagai contoh, program mitigasi, pemetaan aktor, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lebih lanjut, Halili mengatakan pelaksanaan RAN PE fase pertama telah menghasilkan dua dampak positif, yakni terukur dan tidak terukur. Dampak terukurnya adalah zero terrorist attack.

"Fenomena zero terrorist attack itu dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia," ucap dia.

Sementara, dampak tidak terukur, yaitu adanya mobilisasi seluruh sumber daya di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa ekstremisme merupakan sesuatu yang nyata.

"Sehingga kita semua mesti melakukan mitigasi, memiliki awareness, dan memiliki kemampuan untuk mencegah secara dini," ujarnya.

Halili pun mengharapkan pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 juga menghasilkan berbagai dampak positif dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu yang paling signifikan, yakni mencegah terjadinya serangan teroris secara terbuka di Indonesia.

"Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik," ungkapnya.

Adapun, BNPT fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Senyum lebar terlihat saat detikBali menemui Ritayani (43) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kerobokan. Ritayani adalah narapidana kasus pencurian yang mendapat remisi khusus (RK) II atau langsung bebas.

"Tapi saya belum boleh pulang hari ini. Karena administrasinya, saya baru boleh pulang nanti tanggal 31 Maret 2025," kata Ritayani di LPP Kerobokan, Jumat (28/3/2025).

Ritayani bercerita awal mula dirinya terlibat kasus pencurian. Saat itu, Ritayani dan suaminya ke Bali untuk bekerja. Teman suaminya yang mengajak mereka bekerja di Bali.

Sial, bukanya diberi pekerjaan, Ritayani dan suaminya malah ditelantarkan kenalan sendiri di Terminal Ubung. Sadar telah tertipu, Ritayani dan suaminya bermaksud pulang.

"Saya nggak punya ongkos. Jadinya ya itu (mencuri ponsel pengunjung terminal). Suami saya juga kena," kata Ritayani.

Perempuan asli Surabaya, Jawa Timur, itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia divonis 10 bulan penjara. Suaminya juga dipenjara di Lapas Kerobokan.

Tak banyak yang dilakukan Ritayani di LPP Kerobokan. Tak ada satu pun keluarganya yang menjenguk selama dirinya mendekam 10 bulan di LPP Kerobokan.

Semua waktunya digunakan untuk mengikuti semua program kegiatan di LPP Kerobokan. Salah satunya, pelatihan kerja.

"Ya saya di sini (LPP Kerobokan) ya berterima kasih. Ada hikmahnya. Saya belajar merajut. Dikumpulin hasil jualan (baju rajutan) sedikit-sedikit. Sekarang sudah dapat ongkos," katanya.

Kini, Ritayani sudah dinyatakan bebas meski belum boleh pulang. Dia ingin buka usaha busana rajutan di Surabaya saat keluar penjara nanti.

Tak lupa, dirinya juga ingin tahu nasib suaminya di Lapas Kerobokan. Meski bersebelahan, Ritayanti mengaku tak tahu apakah suaminya dapat remisi atau tidak.

Kepala LPP Kerobokan, Ni Luh Putu Andiyani, mengatakan Ritayanti adalah satu dari 104 napi muslim yang mendapat remisi. Namun, hanya Ritayanti yang mendapat remisi langsung bebas.

"Keseharian Ritayanti memang baik. Itu juga jadi indikator penilaian bagi kami saat mengusulkan remisi," kata Andiyani.

Ada juga 58 orang napi Hindu di LPP Kerobokan. Mereka juga mendapat remisi khusus Nyepi. Hanya satu dari 58 napi itu yang mendapat RK II alias langsung bebas.

Di tempat lain, dari 558 napi muslim di Lapas Bangli, sebanyak 488 napi yang dapat remisi. Dua di antaranya mendapat RK II. Namun, dua napi itu masih harus menjalani subsider atau hukuman tambahan selama enam bulan dan dua bulan.

Sedangkan napi Hindu, sebanyak 282 orang, yang mendapat remisi. Tiga napi di antaranya langsung bebas. Total jumlah napi Hindu di Lapas Bangli sebanyak 329 orang.

"Yang bisa keluar dua saja. Yang satu masih (menjalani hukuman) subsider," kata Kalapas Bangli, Marulye Simbolon.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali, Decky Nurmansyah, mengatakan sebanyak 21 napi dari tujuh lapas di Bali yang mendapat remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 13 napi muslim dan delapan napi Hindu yang mendapat remisi langsung bebas.

"Warga binaan (napi) yang menerima remisi tersebut telah melalui berbagai persyaratan seperti berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan," kata Marulye.

138 Narapidana Lapas Tabanan Dapat Remisi

Sebanyak 138 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Tabanan mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idul Fitri.

Kepala Lapas Tabanan Prawira Hadiwidjojo menjelaskan 138 WBP itu rinciannya 104 beragama Hindu dan 34 beragama Islam. Ia berharap remisi yang diberikan ini bisa menjadikannya lebih baik dan produktif lagi.

"Kami berharap warga binaan ini bisa lebih baik, menjadi pribadi yang lebih semangat ke depannya," kata Prawira.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Samarinda (ANTARA) - Sebanyak 8.863 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) menerima remisi atau pengurangan masa pidana pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kalimantan Timur Hernowo Sugiastanto di Samarinda, Jumat, secara simbolis menyerahkan surat keputusan (SK) remisi kepada perwakilan WBP di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Samarinda.

"Berdasarkan data kami dari total 12.839 penghuni rutan, lapas, dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di wilayah Kaltim dan Kaltara, sebanyak tujuh orang menerima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi dan 8.856 orang menerima Remisi Khusus Idul Fitri," sebutnya.

Untuk remisi Idul Fitri, WBP yang menerima Remisi Khusus I sebanyak 8.815 orang, sedangkan sebanyak 41 orang menerima Remisi Khusus II atau langsung bebas.

Sementara untuk Remisi Nyepi, WBP yang mendapat Remisi Khusus I sebanyak enam orang dan yang menerima Remisi Khusus II atau langsung bebas ada satu orang.

Hernowo menjelaskan bahwa pemberian remisi ini merupakan wujud apresiasi negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas.

Penyerahan SK tersebut merupakan rangkaian pemberian remisi secara serentak kepada seluruh WBP di berbagai rutan, lapas, dan LPKA di wilayah Kaltim-Kaltara.

Hernowo menegaskan bahwa remisi ini diberikan secara khusus kepada WBP yang beragama Hindu dan Islam.

Lebih lanjut, Hernowo menerangkan bahwa pemberian remisi itu telah melalui proses seleksi yang ketat. Para narapidana yang menerima pengurangan masa hukuman telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pemerintah terkait remisi.

Pihaknya berharap, remisi ini dapat menjadi motivasi bagi para warga binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berperan aktif dalam program pembinaan di lapas. Selain itu, remisi juga dapat menjadi pendorong bagi narapidana untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum setelah bebas dari masa pidana.

Lapas Narkotika Samarinda menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang turut serta dalam pemberian remisi khusus ini.

Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus bersama jajaran petugas dan perwakilan warga binaan penerima remisi mengikuti acara penyerahan remisi serentak secara daring.

Malang Raya (ANTARA) - Sebanyak 1.750 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur menerima remisi dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran 2025.

Kepala Lapas Kelas I Malang Ketut Akbar Herry Achjar di Kota Malang, Jumat, menyebut remisi yang diberikan meliputi 1.748 warga binaan Lapas Malang menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri dan dua orang lainnya untuk remisi Hari Raya Nyepi.

"Remisi ini untuk 1.743 orang mendapatkan Remisi Khusus (RK) I. Untuk perayaan Hari Raya Suci Nyepi sebanyak 2 warga binaan mendapatkan RK I," kata Ketut.

Remisi khusus merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dalam rangka hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.

Di luar warga binaan yang mendapatkan RK I, terdapat lima orang lainnya memperoleh RK II.

Bagi warga binaan yang mendapatkan RK II, maka akan langsung dinyatakan bebas.

"Untuk RK I merupakan pengurangan masa pidana kepada narapidana, tetapi penerimanya tetap diharuskan menjalani sisa masa pidananya di dalam lapas setelah mendapatkan remisi," ucapnya.

Pemberian remisi dalam rangka HBKN Idul Fitri dan Nyepi 2025 ini dilakukan secara serentak dan terpusat di Lapas Cibinong yang dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi.

Sedangkan, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia mengikutinya melalui zoom meeting.

"Lapas Malang menggelar acara Pemberian Remisi Khusus di Halaman Museum Pendjara Lowokwaroe, diikuti jajaran kami dan warga binaan penerima remisi khusus," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian remisi merupakan wujud dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri.

"Kemudian memberikan penghargaan atas perilaku baik yang telah mereka tunjukkan selama menjalani masa hukuman," lanjut dia.

Ketut berharap bahwa remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang telah menunjukkan sikap baik dan berperilaku positif di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Remisi ini bukan hanya sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi juga sebagai motivasi bagi para warga binaan untuk terus berbuat baik, menjalani proses pembinaan dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi, baik itu RK I maupun II supaya tetap menjadi seseorang yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat.

"Dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," kata Ketut.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Sebanyak 115 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang, Banten, menerima remisi khusus (RK) Idul Fitri 2025. Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar, mengatakan, RK itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik selama masa hukuman.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebanyak 62 orang mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi) selama 15 hari. Adapun 53 orang lainnya memperoleh remisi selama 30 hari.

Marthe menyatakan, tidak ada narapidana yang mendapatkan RK II atau pengurangan masa pidana sekaligus dinyatakan bebas.

"Pemberian remisi ini merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terkait pemberian hak remisi narapidana," ujar Marthen dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Ia menambahkan pemberian remisi ini merupakan wujud penghargaan bagi warga binaan yang telah menjalani pembinaan dengan baik. RK diberikan setiap tahun pada momen hari besar keagamaan, termasuk Idul Fitri.

"Kami berharap dengan adanya remisi ini, mereka semakin termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat," ujar Marthen.

Salah satu narapidana berinisial TB mengaku, dirinya sangat bersyukur. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah atas pengurangan masa pidana yang dia jalani.