KOMPAS.com - Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia kembali buka pada Selasa (8/4/2025), usai libur Lebaran 2025.

Pada hari pertama beroperasi usai libur panjang, kantor imigrasi melayani total 9.857 pemohon paspor di seluruh Indonesia.

“Kami memastikan, seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Selain paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal.

• Pilot Lupa Paspor, Pesawat United Airlines Terpaksa Putar Balik
• Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bakal Dibuka di Pantai Boom Marina Banyuwangi

KOMPAS.COM/JUNAEDI Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Jumat (28/6/2024).

Adapun jumlah permohonan visa sepanjang 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Selanjutnya, pada Selasa (8/4/2025), jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan sebanyak 12.770 permohonan.

Godam menuturkan, pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga berjalan dengan baik selama libur dan cuti bersama Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

• Hanya 17 Persen WN Jepang yang Punya Paspor, Ini Alasannya
• Kasus Paspor Palsu Terungkap, Pemerintah Beri Peringatan ke WNA

Dari Jumat (28/3/2025) sampai Senin (7/4/2025), tercatat ada 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

“Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian juga didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan lancar dan terhindar dari penumpukan,” pungkas Godam.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Kuasa hukumnya dari Biro Hukum KPK

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa memberikan bantuan hukum untuk penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti usai digugat secara perdata oleh mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Agustiani Tio Fridelina.

“Pasti KPK akan memberikan bantuan hukum kepada AKBP Rossa Purbo Bekti dalam perkara tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Tanak menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut diberikan karena Rossa merupakan pegawai KPK.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa bantuan hukum kepada Rossa akan berasal dari KPK.

“Kuasa hukumnya dari Biro Hukum KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan terpidana Agustiani Tio menggugat Rossa melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Army Mulyanto.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA karena Rossa tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat.

Army di PN Bogor Kelas IA, Selasa (11/2), menjelaskan Agustiani Tio memperkarakan Rossa dengan menuntut ganti rugi Rp2,5 miliar terhadap aksi intimidasi.

Ia menjelaskan bahwa Agustiani Tio menerima tindakan intimidasi ketika dimintai keterangan sebagai saksi di KPK oleh Rossa. Rossa disebut menggebrak meja pada saat pemeriksaan di ruang penyidikan.

Ia bahkan menyebut Rossa ketika memeriksa Agustiani Tio mengintimidasi secara verbal, sehingga gugatan dilayangkan ke PN Bogor Kelas IA.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka layanan bantuan hukum terhadap korban penipuan usai akun Instagram resmi Unpad diretas orang tidak dikenal.

"Sebagai bentuk rasa tanggung jawab Universitas Padjadjaran terhadap sivitas akademika atau masyarakat umum yang telah menjadi korban, Universitas Padjadjaran akan memberikan bantuan advokasi hukum untuk melaporkan kasus penipuan kepada pihak kepolisian agar kasus penipuan dapat diusut dan ditindaklanjuti," ujar Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Unpad, Prof R Widya Setiabudi Sumadinata dalam keterangan resmi di situs Unpad, Selasa (8/4).

Disebutkannya, diduga korban penipuan dapat menghubungi Kantor Hukum Universitas Padjadjaran melalui alamat email [email protected] atau dengan mencantumkan bukti transfer yang dibubuhi cap resmi dari bank asal transfer dilakukan.

Sebelumnya, akun Instagram @universitaspadjadjaran mengalami peretasan selama 48 jam pada Sabtu (5/4) lalu hingga Senin (7/4). Selama akun diambil alih pihak tak bertanggungjawab, sempat ada unggahan undian hadiah berupa emas batang yang ditengarai merupakan penipuan.

Di media sosial ramai warganet membicarakan korban penipuan dari unggahan tersebut. Kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah.

Sebagai pihak yang turut dirugikan, Unpad melaporkan kasus ini kepada Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat untuk mengusut tuntas hal ini.

Saat ini akun Instagram Unpad sudah kembali pulih. Pihak Unpad bekerjasama dengan Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, kemudian dengan Meta Indonesia.

"Alhamdulillah, sejak Senin kemarin, tim kami telah berhasil mengupayakan pengambilalihan akun yang sempat diretas. Saat ini sedang dalam tahap pengamanan agar tidak terambil lagi oleh peretas," kata Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi.

"Kantor Komunikasi Publik Unpad sebagai pengelola media sosial resmi menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi, terutama kepada pihak-pihak yang telah dirugikan. Kami bertanggung jawab penuh atas upaya pemulihan akun instagram ini, dan berupaya keras melakukan tindakan-tindakan preventif agar akun media sosial Unpad selalu terjaga dari peretasan di masa datang," imbuh Dandi.

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi enggan menjelaskan alasan sang klien mencabut gugatan praperadilan terkait penggeledahan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, karena memang kami di sini mau di praperadilan saja. Untuk perkara yang lain kami tidak mau berkomentar," kata kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Wiradarma menyerahkan alasan itu lebih diketahui oleh sang pemohon. Pihaknya menegaskan hanya menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan permohonan Kusnadi.

"Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang menjadi tanggungjawab kami untuk menyampaikan permohonan itu," ujarnya.

Salah satu personel tim Biro Hukum KPK, Hafiz mengatakan barang bukti yang menjadi objek penyitaan dan sudah dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Nah sedang berjalan nih urusan Pak Hasto," ujar Hafiz.

Hafiz menyatakan memang bukan masalah jika adanya pengajuan permohonan praperadilan lantaran merupakan hak pemohon dan segala keputusan bergantung pada hakim.

Pernyataan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, dikatakan segala berkas perkara mulai dari terdakwa, surat dakwaan hingga barang bukti sudah menjadi satu kesatuan untuk dilimpahkan.

Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati bebas menikmati lebaran bersama keluarga di rumahnya setelah Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah, sedangkan dua terdakwa lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim masih mendekam di Rutan Makassar.

"Itu penetapan dari hakim, bukan dari kami. Hakim yang mengeluarkan status pengalihan tahanan, kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, kami keluarkan," kata Kepala Rutan Makassar Jayadikusumah kepad wartawan di Makassar, Selasa (8/4).

Pengalihan status tahanan Mira Hayati dari tahanan rutan ke tahanan rumah, kata Jayadi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Makassar Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Mks dikeluarkan dari Rutan Kelas 1 Makassar per 27 Maret 2025, atau empat hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijiriah.

Mira Hayati keluar dari Rutan Makassar setelah kuasa hukumnya mengajukan pengalihan tahanan rumah atas permohonan suaminya Agus Nur Itsan sebagai penjamin dengan alasan kondisi kesehatannya serta masih sementara menyusui bayinya usai melahirkan melalui operasi sesar beberapa pekan lalu.

Kabar keberadaan Mira Hayati terungkap melalui cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans di akun media sosial menyebut Direktur Agus Mira Mandiri Utama (Mira Hayati) sedang berada di rumahnya berlebaran bersama keluarga.

Fenny Frans menanggapi komentar nitizen atas tayangan video yang beredar di akun Facebook, @Halija Baji, karena Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar, sedangkan suaminya tidak bisa keluar apalagi mendapatkan fasilitas yang sama.

"Iya sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahuji, kita itu orangnya tidak suka irih-irih," cuitnya menanggapi komentar netizen.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Makassar Sibali kepada wartawan menyatakan belum mengetahui persis status peralihan tahanan Mira Hayati dari rutan ke rumahnya. Ia beralasan, saat ini sedang cuti jadi tidak mengetahui perkembangan terbaru.

"Saya tidak tahu, karena saya cuti. Saya juga tidak tahu prosesnya. Karena, ketua majelisnya itu Pak Pandji Santoso, Wakil Ketua Pengadilan. Sampai hari ini saya tidak ada komunikasi terkait permohonan pengalihan penahanan itu," ujarnya merespons.Sementara itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah yang dikonfirmasi wartawan enggan membenarkan kabar tersebut kepada media. Walaupun diketahui terdakwa sudah berada di rumahnya dengan status tahanan rumah.

Ia pun menimpali cuitan Fenny Frans istri terdakwa Mustadir Daeng Sila di media sosial awal mula informasi itu beredar ke publik. Ida justru meminta kebenaran kabar itu langsung ditanyakan ke bersangkutan Fenny Frans.

"Harusnya di tanyakan ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," ucapnya.

Meski demikian, Ida tidak menampik bahwa telah mengajukan pengalihan penahanan terhadap kliennya dengan beralasan baru melahirkan melalui operasi sesar dan masih menyusui bayinya serta membutuhkan perhatian ibunya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi membenarkan terdakwa Mira Hayati mendapatkan persetujuan pengalihan penahanan dari Rutan Makassar ke rumahnya.

"Sebelum lebaran, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengeluaran dari Rutan," kata Soetarmi singkat melalui pesan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Baru-baru ini, Prabowo mengaku geram dengan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.

Dia pin mendukung beberapa langkah untuk membuat koruptor jera. Salah satunya adalah penyitaan aset koruptor.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Ada soal memiskinkan (koruptor), saya berpendapat begini. Makanya, saya mau negosiasi, kembalikan uang yang kau curi. Tetapi, memang susah, ya kan? Karena, secara sifat, manusia enggak mau mengaku," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).

"Jadi, pertama harus dikasih kesempatan. Apa kerugian negara yang dia timbulkan harus dikembalikan. Maka, aset-aset, pantas kalau negara itu menyita," katanya lagi.

Kendati demikian, menurut Prabowo, keadilan untuk anak dan istri koruptor tetap harus diperhatikan.

Sebab, Prabowo mengatakan, dalam aset yang dimiliki seorang koruptor, bisa saja terdapat harta yang dimilikinya sebelum melakukan tindak pidana korupsi.

"Nanti para ahli hukum suruh bahas. Apakah adil anaknya menderita juga? Kan, dosa seorang tua tidak boleh diturunkan ke anaknya. Tetapi, ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum," ujar Prabowo.

Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset resmi dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk periode 2025-2029.

"Pemerintah itu komit mengusulkan, itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dalam prolegnas 2025-2029, dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima," ujar Supratman dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (18/11/2024).

Naikkan gaji hakim

Langkah berikutnya, Prabowo akan menaikkan gaji semua hakim secara signifikan agar mereka tidak dapat disuap.

Dalam waktu dekat, dia mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan mendiskusikan hal tersebut.

"Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang," ujar Prabowo.

Soroti vonis hukuman koruptor

Dalam kesempatan lain, Prabowo sempat meminta para hakim menghukum koruptor seberat-beratnya jika sudah jelas dan nyata merugikan negara.

"Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan," kata Prabowo di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat pada 30 Desember 2024.

Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung atas ringannya vonis hakim terhadap salah satu koruptor.

Kepala Negara tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang dimaksud, tetapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Moeis.

Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.

"Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira, ya," ujar Prabowo.

Dinilai belum paham

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menilai bahwa Presiden Prabowo belum memahami secara menyeluruh akar persoalan korupsi di Indonesia.

Menurut Zaenur, pernyataan Prabowo dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi itu menunjukkan bahwa belum memiliki peta jalan yang jelas untuk pemberantasan korupsi dalam lima tahun masa jabatannya.

"Dari jawaban-jawabannya, saya melihat Presiden Prabowo tidak benar-benar paham akar masalah korupsi dan tidak punya rencana yang jelas bagaimana selama lima tahun pemerintahannya akan melakukan pemberantasan korupsi,” kata Zaenur, Senin (8/4/2025).

Zaenur menilai, langkah-langkah yang disampaikan Presiden Prabowo belum menjawab tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Salah satu yang disorot adalah rencana Prabowo untuk menaikkan gaji dan memberikan rumah dinas bagi para hakim agar mereka tidak mudah disuap.

Selain itu, Prabowo juga tampak ragu dalam mendukung upaya pemiskinan koruptor melalui pengesahan UU Perampasan Aset.

Zaenur juga menyoroti soal dorongan Prabowo kepada jaksa agar mengajukan banding terhadap vonis ringan dalam perkara korupsi.

Menurut dia, penyataan Kepala Negara dalam wawancara tersebut tidak memperlihatkan adanya arah yang jelas dalam pemberantasan korupsi selama lima tahun ke depan.

"Ini tentu cukup meresahkan. Karena apa yang disampaikan beliau sebagai langkah-langkah pemberantasan korupsi itu bukan merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan utama korupsi di Indonesia,” ujar Zaenur.

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi enggan menjelaskan alasan sang klien mencabut gugatan praperadilan terkait penggeledahan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, karena memang kami di sini mau di praperadilan saja. Untuk perkara yang lain kami tidak mau berkomentar," kata kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Wiradarma menyerahkan alasan itu lebih diketahui oleh sang pemohon. Pihaknya menegaskan hanya menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan permohonan Kusnadi.

"Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang menjadi tanggungjawab kami untuk menyampaikan permohonan itu," ujarnya.

Salah satu personel tim Biro Hukum KPK, Hafiz mengatakan barang bukti yang menjadi objek penyitaan dan sudah dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Nah sedang berjalan nih urusan Pak Hasto," ujar Hafiz.

Hafiz menyatakan memang bukan masalah jika adanya pengajuan permohonan praperadilan lantaran merupakan hak pemohon dan segala keputusan bergantung pada hakim.

Pernyataan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, dikatakan segala berkas perkara mulai dari terdakwa, surat dakwaan hingga barang bukti sudah menjadi satu kesatuan untuk dilimpahkan.

Dengan demikian, hal ini bukan kewenangan PN Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Tipikor.

"Sudah jadi kewenangan di Majelis Hakim Tipikor itu yang tempo hari sudah kita sampaikan, ya mungkin teman-teman dari pemohon juga sudah menyadari itu," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi soal penggeledahan paksa oleh KPK.

Pada Rabu ini, menjadi agenda jawaban dari pihak KPK sebagai termohon.

Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi mempermasalahkan sah-tidaknya penggeledahan paksa yang dialaminya oleh penyidik KPK pada Juni 2024.

Sidang tertuang dengan Nomor Perkara 39/Pid.Pra/2025/Pn.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Samuel Ginting untuk mengadili perkara di Ruang Sidang 06.

Permohonan praperadilan tersebut terkait dengan sah-tidaknya penggeledahan berdasarkan berita acara penggeledahan tertanggal 10 Juni 2024 dan sah-tidaknya penyitaan berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 10 Juni 2024 yg dilakukan termohon kepada Kusnadi.

Dalam penggeledahan itu disita tiga buah telepon seluler (ponsel), kartu ATM hingga buku catatan Hasto.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Gresik (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah operasi (Daop) 8 Surabaya menempuh jalur hukum pascainsiden tabrakan antara KA Commuter Line Jenggala dan truk bermuatan kayu di jalur perlintasan langsung (JPL) 11 antara Stasiun Indro-Kandangan, Gresik, Jawa Timur.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangan yang diterima di Gresik, Rabu, mengatakan bahwa insiden yang dipicu kelalaian pengemudi truk milik PT Garuda Trans itu, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Kami membawa ke ranah hukum dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sebab, ini bukan hanya kerugian operasional, tapi juga menyangkut nyawa petugas kami yang meninggal dunia," katanya.

Selain itu, Luqman Arif menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk menutup perlintasan liar dan pembangunan jalan layang atau flyover.

"KAI mendorong kepada pemerintah terkait untuk melakukan penutupan perlintasan liar dan pembangunan flyover atau underpass guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api," jelasnya.

Sebagai informasi, akibat peristiwa yang terjadi pada Selasa (8/4) sekitar pukul 18.35 WIB tersebut, seorang asisten masinis Abdillah Ramdan meninggal dunia saat perawatan dan masinis Purwo Pranoto hingga saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Semen Gresik.

Selain itu, kecelakaan tersebut juga menyebabkan bagian depan KA relasi Indro-Sidoarjo tersebut mengalami rusak parah.

Sementara itu, sebanyak 130 penumpang kereta dinyatakan selamat dan dievakuasi ke Stasiun Pasar Turi dan Sidoarjo menggunakan KA pengganti usai kejadian tersebut.

Kecelakaan itu tidak berdampak pada perjalanan kereta api jarak jauh di jalur utama utara Jawa.

KAI Daop 8 Surabaya secara aktif terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi langsung di perlintasan, kampanye keselamatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

SURABAYA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menegaskan truk muatan kayu diduga melanggar hukum karena menerobos rel kereta mengakibatkan terjadinya tabrakan yang membuat asisten masinis Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indro-Sidoarjo meninggal dunia.

"Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indro – Sidoarjo mengalami insiden tertemper truk muatan kayu pada Selasa, 8 April 2025 pukul 18.35 WIB," kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Kejadian itu terjadi di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada km 7+600/700 antara Stasiun Indro dan Kandangan, Gresik, Jawa Timur, tepatnya di perlintasan tidak dijaga (register).

Anne menuturkan, berdasarkan laporan dari kondektur KA 470, insiden terjadi ketika truk muatan kayu menerobos perlintasan sebidang tanpa memperhatikan keberadaan kereta api yang sedang melintas.

"Akibatnya, bagian depan kereta tertemper truk, yang menyebabkan masinis dan asisten masinis mengalami luka dan segera dilarikan ke RS Semen Gresik untuk mendapatkan penanganan medis,” ujar Anne.

Setelah mendapat penanganan medis, asisten masinis yang bertugas dalam perjalanan tersebut, Abdillah Ramdan, meninggal dunia.

“Kami kehilangan salah satu awak sarana perkeretaapian (ASP) terbaik. Almarhum Abdillah Ramdan bukan hanya seorang Asisten Masinis yang berdedikasi, tetapi juga sosok yang mewakili semangat pengabdian dalam melayani masyarakat," ucap Anne.

Anne mengungkapkan bahwa kepergian asisten masinis saat menjalankan tugas menjadi duka yang mendalam bagi seluruh keluarga besar KAI. Peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana.

"Serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang,” ujar Anne.

Atas insiden tersebut, KAI segera melakukan koordinasi dengan petugas pengatur perjalanan kereta api (PPKA), kondektur, serta petugas keamanan di Stasiun Indro dan Kandangan.

Proses evakuasi langsung dilakukan, dan rangkaian pengganti dengan nomor sarana K330801-04 segera dikirim dari Stasiun Surabaya Pasarturi untuk menggantikan rangkaian yang terdampak.

Pada Selasa (8/7) pukul 18.58 WIB, sebanyak 130 penumpang KA 470 kemudian dialihkan ke rangkaian pengganti agar tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat dan nyaman.

“KAI memastikan bahwa peristiwa ini tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh lintas utara Jawa karena lokasi kejadian berada di jalur cabang antara Stasiun Kandangan dan Indro yang tidak dilalui KA antarkota,” kata Anne.

KAI menyesalkan masih adanya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian pengguna jalan.

Ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru saat melintas di rel kereta api.

“Berhentilah sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta api yang melintas. Jangan abaikan nyawa Anda dan orang lain hanya karena ingin cepat sampai,” imbaunya.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan komitmennya dalam menjaga keselamatan penumpang dan awak kereta usai insiden tertabraknya Kereta Api Commuter Line Jenggala oleh truk muatan kayu di perlintasan sebidang tak dijaga.

Kejadian tersebut terjadi pada Selasa (8/4/2025), pukul 18.35 WIB, di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) 11 km 7+600/700 antara Stasiun Indro dan Kandangan, di Gresik, Jawa Timur.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan insiden terjadi saat truk memaksa menerobos perlintasan tanpa memperhatikan kereta yang sedang melintas.

Akibatnya, bagian depan KA 470 tertemper truk. Masinis dan asisten masinis mengalami luka dan segera dilarikan ke RS Semen Gresik.

“Asisten masinis, Abdillah Ramdan, meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Kami sangat kehilangan sosoknya yang dikenal berdedikasi tinggi. Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi keluarga besar KAI,” ujar Anne dalam siaran persnya, Rabu (9/4/2025).

“Peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang,” lanjutnya.

Sebagai bentuk respons cepat, KAI langsung berkoordinasi dengan Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA), kondektur, dan tim keamanan di Stasiun Indro serta Kandangan.

Proses evakuasi segera dilakukan, dan rangkaian pengganti dengan nomor sarana K330801-04 dikirim dari Stasiun Surabaya Pasarturi.

Pada pukul 18.58 WIB, sebanyak 130 penumpang berhasil dipindahkan ke kereta pengganti dan melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman.

Anne memastikan insiden tersebut tidak berdampak pada perjalanan KA jarak jauh lintas utara Jawa karena jalur yang terdampak merupakan jalur cabang.

“KAI mengingatkan bahwa Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api,” ucapnya.

Pasal 114 mewajibkan pengguna jalan untuk berhenti, melihat, mendengar, dan hanya melintas jika aman.

Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp 750.000, sebagaimana tertuang dalam Pasal 296.

Selain itu, Pasal 124 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan kereta api.

KAI akan tempuh jalur hukum

KAI menyatakan akan menempuh jalur hukum atas dugaan kelalaian pengemudi truk yang menyebabkan kecelakaan. Hal ini dilakukan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Jika terbukti lalai, pelaku dapat dijerat Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang mengatur pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 12 juta jika kecelakaan menyebabkan kematian,” tegas Anne.

KAI menyayangkan masih adanya kecelakaan di perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

“Berhentilah sejenak di perlintasan, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta melintas. Jangan abaikan nyawa hanya karena ingin cepat sampai,” imbuh Anne.

Sebagai bagian dari upaya preventif, KAI terus menggencarkan edukasi keselamatan melalui sosialisasi di lapangan, kampanye publik, serta kerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan.

KAI juga mendorong penutupan perlintasan tak dijaga dan pembangunan flyover atau underpass untuk mencegah kecelakaan serupa.

“KAI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, menjaga keselamatan perjalanan kereta api, dan terus membangun kesadaran masyarakat. Keselamatan adalah prioritas utama yang membutuhkan sinergi semua pihak,” tutur Anne.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bantuan hukum kepada penyidik KPK Rossa Purbo Bekti selama menghadapi gugatan perdata yang dilayangkan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor.

"Pasti KPK akan memberikan pendampingan terhadap AKBP Rossa Purbo Bekti dalam perkara tersebut karena beliau adalah bagian dari pegawai KPK," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK menunjuk IM57+ untuk menjadi kuasa hukum penyidik Rossa Purbo Bekti.

"Penyidik Rossa menunjuk dari IM57+ untuk menjadi kuasa hukum, dengan bantuan asistensi dari Biro Hukum KPK," kata Tessa.

Sebelumnya, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina melayangkan gugatan perdata terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor.

Gugatan yang diregister melalui e-court dengan nomor PN BGR-11022025225 ini dilayangkan, lantaran Agustiani diduga mengalami upaya percobaan gratifikasi hukum dan intimidasi oleh Rossa Purbo Bekti.

"Penggugat, Ibu Tio mengalami bentuk gratifikasi hukum dan juga intimidasi yang dilakukan oleh tergugat Bapak Rossa Purbo Bekti,” kata kuasa hukum Agustiani, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Selasa (11/2/2025).

“Pak Rossa menyuruh Ibu Tio untuk mengganti kuasa hukum karena pada saat itu, kuasa hukum yang mendampingi adalah dari kader PDI Perjuangan. Artinya, saya dan rekan-rekan diminta untuk diganti karena memang saya kader dari Partai PDI Perjuangan," ucapnya.

Menurut Army, Agustiani Tio juga menerima tindakan intimidasi ketika dimintai keterangan sebagai saksi di KPK oleh Rossa Purbo Bekti.

"Pak Rossa melakukan perbuatan intimidasi dengan cara menggebrak meja pada saat pemeriksaan di ruang penyidikan," ucapnya.

Army menuding Rossa telah mengintimidasi Agustiani Tio secara verbal.

Misalnya, kalimat-kalimat menantang Rossa yang tengah menderita penyakit kanker ketika dalam proses pemeriksaan.

"Pernyataan Pak Rossa kepada Ibu Tio yang bilang bahwa 'kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat, oke,' dan yang terakhir adalah, Ibu Tio dipaksa oleh Pak Rossa untuk mengakui menerima kompensasi dengan menyampaikan pertanyaan, 'dapat berapa saudari dari Hasto Kristiyanto,'" papar Army.

"Itu salah satu isi dari substansi gugatan kami. Jadi, sebenarnya ini menjadi sebuah rangkaian langkah-langkah upaya keadilan bagi Ibu Tio," ucapnya.

Atas perbuatan Rossa, Agustiani Tio menuntut ganti rugi Rp 2,5 miliar terhadap aksi intimidasi yang telah diterimanya tersebut.

"Nilai ganti kerugian kepada Bapak Rossa Purbo Bekti senilai atau sebesar Rp 2,5 miliar terkait apa yang dialami oleh Ibu Tio," katanya.

Sidang gugatan perdata yang diajukan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti digelar hari ini. KPK memberikan bantuan hukum kepada penyidiknya tersebut.

"Pasti KPK akan memberikan pendampingan terhadap AKBP Rossa Purbo Bekti dalam perkara tersebut karena beliau adalah bagian dari pegawai KPK," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan Rossa telah menunjuk IM57+ untuk menjadi kuasa hukumnya. IM57+ adalah organisasi yang didirikan para eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)

"Penyidik Rossa menunjuk IM57+ untuk menjadi kuasa hukum, dengan bantuan asistensi dari Biro Hukum KPK," kata Tessa.

Sebelumnya, Agustiani Tio Fridelina menggugat penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Gugatan perdata dilayangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bogor.

"Jadi hari ini, siang ini, saya atau kami datang ke PN Bogor terkait mewakili kepentingan dari Ibu Agustina Tio Fridelina terhadap gugatan perdata. Artinya, kami melakukan gugatan perdata melawan Bapak Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK. Perihalnya adalah perbuatan melawan hukum," kata kuasa hukum Agustiani, Army Mulyanto, di PN Bogor, Selasa (11/2).

Army menyebutkan gugatan perdata dilakukan karena adanya dugaan intimidasi yang dilakukan penyidik KPK terhadap kliennya saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Agustiani menggugat Rossa Purbo Bekti dengan kompensasi senilai Rp 2,5 miliar.

"Substansinya lebih seperti yang kemarin disampaikan pada saat keterangan sebagai saksi, di praperadilan PN Jaksel. Bahwa pada saat pemeriksaan di KPK RI sebagai saksi penggugat, Agustiani Tio Fridelina mengalami intimidasi dari Tergugat Rossa Purbo Bekti," kata Army didampingi suami Agustiani, Adrial Wilde.

Agustiani merupakan mantan terpidana kasus suap Harus Masiku yang telah menjalani masa hukuman. Dia telah dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta pada 2020.

Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan, yang merupakan komisioner KPU. Wahyu Setiawan sendiri telah divonis 7 tahun penjara dan sudah bebas bersyarat.

Wahyu bersama Agustiani dinyatakan bersalah menerima suap dari Harun Masiku senilai SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau setara dengan Rp 600 juta. Suap itu ditujukan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Padahal suara Harun Masiku tak memenuhi persyaratan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya