SEMARANG, KOMPAS.com - Sebuah video pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang mengeklaim sebagai mantan tahanan di Rutan Polda Jawa Tengah menghebohkan jagat media sosial.

Dalam video yang beredar luas di platform TikTok dan X, pria tersebut mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli), intimidasi, dan kekerasan fisik yang dialaminya selama mendekam di balik jeruji.

Video berdurasi kurang dari satu menit itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025).

Dalam waktu singkat, video tersebut menjadi viral dan telah ditonton oleh ratusan ribu pengguna.

Dengan mengenakan topi dan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, pria itu menceritakan pengalaman pahitnya saat ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024.

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," ungkapnya.

Lantas, benarkah hal itu?

Premier League Inggris gameweek ke-32 akan tersaji akhir pekan ini. Arsenal melawan Brentford dan Liverpool menjamu West Ham United.

Liga Inggris Pekan ke-32 dibuka oleh Manchester City vs Crystal Palace, Sabtu (12/4/2025) malam WIB. The Citizens butuh kemenangan untuk menjaga asa bisa finis di empat besar.

Man City saat ini ada di posisi keenam dengan 52 poin. Pasukan Pep Guardiola tertinggal satu angka dengan Chelsea dan Newcastle United, yang ada di depannya.

Di hari yang sama, ada Arsenal menjamu Brentford di Emirates Stadium. Meriam London wajib menang untuk terus menjaga peluang meraih juara.

Arsenal ada di posisi kedua dengan 62 poin, atau tertinggal 11 angka dari Liverpool selaku pemuncak klasemen. Liverpool nantinya menjamu West Ham, Minggu (13/4/2025) malam WIB.

Jika bisa menang melawan Brentford, Arsenal memberikan tekanan kepada Liverpool sebelum melawan West Ham. Meski sangat sulit mengejar Si Merah, dalam sepakbola apa pun bisa terjadi.

Manchester United bertandang ke markas Newcastle United pada hari yang sama. Pertandingan ini mungkin sulit dimenangkan MU karena Newcastle sedang berjuang mengakhiri musim di empat besar.

Jadwal Lengkap Pekan ke-32:

Sabtu, 12 April
Man City vs Crystal Palace - 18.30 WIB
Brighton vs Leicester - 21.00 WIB
Nottingham vs Everton - 21.00 WIB
Southampton vs Aston Villa - 21.00 WIB
Arsenal vs Brentford - 23.30 WIB

Minggu, 13 April
Chelsea vs Ipswich - 20.00 WIB
Liverpool vs West Ham - 20.00 WIB
Wolves vs Tottenham - 20.00 WIB
Newcastle vs Man United - 22.30 WIB

Selasa, 15 April
Bournemouth vs Fulham - 02.00 WIB

Video Arteta Ogah Remehkan MU: Mereka Mampu Menampilkan Permainan yang Kuat

Video Arteta Ogah Remehkan MU: Mereka Mampu Menampilkan Permainan yang Kuat

Premier League Inggris gameweek ke-32 akan tersaji akhir pekan ini. Arsenal melawan Brentford dan Liverpool menjamu West Ham United.

Liga Inggris Pekan ke-32 dibuka oleh Manchester City vs Crystal Palace, Sabtu (12/4/2025) malam WIB. The Citizens butuh kemenangan untuk menjaga asa bisa finis di empat besar.

Man City saat ini ada di posisi keenam dengan 52 poin. Pasukan Pep Guardiola tertinggal satu angka dengan Chelsea dan Newcastle United, yang ada di depannya.

Di hari yang sama, ada Arsenal menjamu Brentford di Emirates Stadium. Meriam London wajib menang untuk terus menjaga peluang meraih juara.

Arsenal ada di posisi kedua dengan 62 poin, atau tertinggal 11 angka dari Liverpool selaku pemuncak klasemen. Liverpool nantinya menjamu West Ham, Minggu (13/4/2025) malam WIB.

Jika bisa menang melawan Brentford, Arsenal memberikan tekanan kepada Liverpool sebelum melawan West Ham. Meski sangat sulit mengejar Si Merah, dalam sepakbola apa pun bisa terjadi.

Manchester United bertandang ke markas Newcastle United pada hari yang sama. Pertandingan ini mungkin sulit dimenangkan MU karena Newcastle sedang berjuang mengakhiri musim di empat besar.

Jadwal Lengkap Pekan ke-32:

Sabtu, 12 April
Man City vs Crystal Palace - 18.30 WIB
Brighton vs Leicester - 21.00 WIB
Nottingham vs Everton - 21.00 WIB
Southampton vs Aston Villa - 21.00 WIB
Arsenal vs Brentford - 23.30 WIB

Minggu, 13 April
Chelsea vs Ipswich - 20.00 WIB
Liverpool vs West Ham - 20.00 WIB
Wolves vs Tottenham - 20.00 WIB
Newcastle vs Man United - 22.30 WIB

Selasa, 15 April
Bournemouth vs Fulham - 02.00 WIB

Video Arteta Ogah Remehkan MU: Mereka Mampu Menampilkan Permainan yang Kuat

Video Arteta Ogah Remehkan MU: Mereka Mampu Menampilkan Permainan yang Kuat

Medan (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Medan, Sumatera Utara, menggelar pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) tahun 2025, di Universitas Dharmawangsa, Jalan KL. Yos Sudarso, Medan Barat, Kota Medan, Jumat (11/4).

Ketua Bidang PKPA DPC Peradi Medan Bintang Christien, SH, MH, mengatakan PKPA tahun 2025 ini kembali diselenggarakan DPC Peradi Medan bekerjasama dengan Universitas Dharmawangsa Medan.

"PKPA ini diikuti oleh puluhan peserta lulusan fakultas hukum dari berbagai kalangan, baik yang hadir langsung (offline) di lokasi maupun peserta dari luar kota yang mengikuti secara online (daring),” ujar dia.

Bintang mengatakan kegiatan PKPA ini dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH, LL.M, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPN Dr. Burhan Sidabariba, SH, MH, Ketua DPC Peradi Medan Dwi Ngai Sinaga, SH, MH.

Kemudian, lanjut dia, Bendahara DPC Peradi Medan Jimmy Albertinus, SH, MH, dan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Dr. Ariman Sitompul, SH, MH, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH.

“Dalam PKPA ini, para peserta akan mendapatkan sejumlah materi, di antaranya mencakup materi hukum acara, kode etik advokat, teknik litigasi, hingga praktik peradilan, untuk bekal keilmuan dan keterampilan praktis sebelum memasuki dunia profesi hukum secara resmi,” ucap dia.

Ketua DPC Peradi Medan Dwi Ngai Sinaga, SH, MH, menyampaikan bahwa PKPA ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelatihan teknis, tetapi juga untuk membentuk karakter dan integritas para calon advokat.

“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius dan sungguh-sungguh,” pesan Dwi Ngai.

Melalui PKPA ini, kata Dwi, DPC Peradi Medan ingin menciptakan calon-calon advokat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan.

“PKPA ini merupakan bagian dari komitmen DPC Peradi Medan menjadikan para peserta yang lulusan sarjana fakultas hukum menjadi advokat yang profesional dan berintegritas,” tegas Dwi.

Pihaknya berharap para peserta bisa memanfaatkan momen PKPA ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan bekal penting sebelum nantinya para peserta menjalani ujian profesi advokat dan praktek di lapangan.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan profesi, guna mendukung terciptanya sistem peradilan yang adil dan berkeadaban,” jelas dia.

Ditempat yang sama, Dr. Burhan Sidabariba yang hadir sebagai pemateri menyampaikan bahwa pelaksanaan PKPA bersama dengan Universitas Dharmawangsa sudah berulang kali digelar oleh Peradi Medan.

“Saya berharap para peserta PKPA, jangan hanya berhenti di sini. Advokat adalah penegak hukum yang dapat beracara dimana saja. Karena advokat ini lebih luas, lebih cerdas,” ujar Burhan.

Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa mengucapkan selamat dan sukses kepada para peserta yang mengikuti PKPA yang diselenggarakan DPC Peradi Medan dikepemimpinan Dwi Ngai Sinaga.

“Selamat mengikuti PKPA ini, semoga kedepannya menjadi advokat yang handal dan nantinya bisa memberikan pembelaan dan pendampingan hukum bagi pencari keadilan. Jadikan lah advokat ini menjadi pekerjaan yang mulia,” ucap Azmiati.

Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menolak nota keberatan atau eksepsi.

"Kami akan menyatakan banding terhadap putusan sela ini, tentu saja nanti akan kami sampaikan bersama-sama dengan pokok perkara," ujar kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Mekanisme banding dilakukan bersama-sama dengan banding pokok perkara apabila nantinya Hasto diputus bersalah dan dihukum pidana.

Dalam kesempatan itu, Maqdir meminta jaksa KPK untuk memberi tahu saksi-saksi yang hendak dihadirkan dalam persidangan. Hal itu penting supaya penasihat hukum dapat menganalisis pendalaman materi kepada saksi-saksi tersebut.

"Mengingat pemeriksaan ini nanti akan dilakukan pada hari Kamis, kami harapkan penuntut umum segera memberikan nama-nama saksi yang akan dihadirkan demi lancarnya pemeriksaan perkara ini," ucap Maqdir.

Sebelumnya, dalam putusan selanya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak nota keberatan yang disampaikan oleh kubu Hasto.

Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan di muka persidangan.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata hakim.

Hasto didakwa telah merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku (buron). Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta. Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mempersilakan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Hakim Ketua Rios Rahmanto menegaskan bahwa Hasto memiliki hak sebagai terdakwa untuk dikunjungi oleh setiap orang.

"Izin kunjungan silakan saja, namun majelis hakim berharap jangan terlalu mepet waktu permohonan izinnya ya untuk berikut-berikutnya," ujar Hakim Ketua menanggapi permintaan izin kunjungan dari penasihat hukum Hasto dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Adapun dalam kesempatan tersebut, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy menyampaikan bahwa akan terdapat beberapa orang yang mengunjungi Hasto di tahanan, salah satunya Uskup Agung Jakarta.

Selain itu, lanjut Ronny, akan ada pula rencana kunjungan dari kedua kakak Hasto, yakni Anastasia Rukmi Sapto Astuti dan Edo Kristiyanto.

Ia menyebutkan rencana kunjungan ketiganya telah didaftarkan dan diberi izin melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

"Ketiganya ini diberikan izin oleh e-Berpadu dan tanggal berkunjungnya pada 14 April 2025. Ini kami tunjukkan agar diketahui oleh penuntut umum sehingga teknis kunjungannya bisa berjalan lancar," ucap Ronny.

Adapun Hasto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Sekjen PDI Perjuangan tersebut diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus Harun Masiku yakni Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

"Kemudian yang kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti, yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto merupakan kakak kandung. Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujarnya.

Dalam sidang hari ini, hakim telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto. Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hakim menyatakan eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyebutkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani puasa khusus selama 36 jam tanpa makan dan minum di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Puasa yang disertai olahraga teratur itu, kata dia, dilakukan Hasto sebagai bentuk “penggemblengan jiwa dan raga”.

"Puasa menyebabkan berat badan Hasto turun enam kilogram," kata Guntur dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Di dalam tahanan, Guntur mengatakan Hasto juga menulis surat yang mengisahkan kondisi fisik dan spiritual Sekjen PDI Perjuangan itu selama berada di tahanan KPK.

Mengawali surat dengan ucapan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah dan permohonan maaf lahir dan batin kepada masyarakat Indonesia, ia menuturkan Hasto menyampaikan bahwa selalu mendoakan bangsa dan negara di dalam tahanan KPK, khususnya bagi perjuangan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi setiap anak bangsa agar bebas dari rasa takut untuk berbicara.

Dalam suratnya, Hasto menilai hidupnya semakin disempurnakan dengan mengobarkan semangat juang, olah spiritual, dan olahraga.

Meski di tahanan terjadi kristalisasi nilai dan semangat, Hasto mengingatkan agar jangan pernah takut berjuang bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan.

Selain itu, sambung Guntur, dalam suratnya, Hasto juga menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang dinilainya sebagai dampak dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power pemerintahan sebelumnya.

Maka dari itu, Hasto menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu mengatasi tantangan tersebut sembari menegaskan pentingnya supremasi hukum.

Tanpa hukum yang berkeadilan, menurut Hasto, tidak ada kemakmuran. Dengan demikian, lanjut dia, membiarkan ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan.

Guntur pun menyampaikan terima kasih kepada media yang hadir dalam persidangan Hasto dan menegaskan bahwa pesan Hasto mencerminkan semangat perjuangan PDI Perjuangan

Adapun Hasto ditahan KPK sejak Februari 2025. PDIP konsisten menyatakan bahwa penahanan Hasto mengandung muatan politis.

Guntur berpendapat lesan Hasto dari balik tahanan KPK tidak hanya menjadi sorotan politik, tetapi juga mengingatkan publik tentang kompleksnya tantangan hukum dan ekonomi yang diwariskan dari periode kepemimpinan sebelumnya.

“Seruan untuk memperkuat supremasi hukum dan solidaritas nasional menjadi titik tekan yang diharapkan mampu menggerakkan kesadaran kolektif bangsa,” ungkap Guntur menambahkan.

Hasto ditahan di Rutan KPK karena menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya.

Selain itu, kondisi korban inisial FH (21) sudah berangsur baik dan masih dalam pendampingan rumah sakit dan keluarga.

Berikut 7 fakta dalam kejadian ini:

Kasus Masih Bergulir

Salah satu kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5).

Korban dan Pelaku Sempat Berdamai

Menurut Ferdy, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Pelaku Minta Maaf

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggung jawab didepan hukum dan menerima konsekuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya," tuturnya.

Kuasa Hukum: Jangan Ganggu Istri dan Keluarga Pelaku

Ferdy juga meminta kepada masyarakat tidak menghakimi keluarga dan istri pelaku, begitu pun yang menyebarkan identitas pelaku.

"Kami minta tolong agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan foto dan data pribadi dari istri atau keluarga klien kami, mereka tidak bersalah dan tidak turut serta, tolong tidak sebarluaskan," terangnya.

"Kami juga sampaikan teguran keras kepada pihak yang sebarkan dan mencampur adukan pemberitaan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami yang dapat mengancam objektivitas hukum," tambahnya.

Kondisi Korban

Kakak Ipar korban, Agus mengatakan, kondisi psikologis korban sudah berangsur membaik.

"Kondisi korban alhamdulillah masih kita pantau semenjak kejadian itu, juga dari rumah sakit enggak lepas tangan dan ada pendampingan psikologis dari rumah sakit," kata Agus melalui sambungan telepon.

Menurut Agus, adik iparnya masih dalam pengawasan ketat pihak keluarga dan rumah sakit.

"Alhamdulillah korban dalam keadaan baik walaupun tekanan masih ada, cuman masih tahap kontrol kita," tambahnya.

Maafkan Pelaku Tapi Kasus Hukum Lanjut

Agus membenarkan jika pihak keluarga dan pihak pelaku sudah bertemu dan memaafkan pelaku. Namun menurutnya, kasus tetap lanjut.

"Beberapa hari setelah kejadian memang ada itikad baik dari keluarga pelaku, itu pun setelah kita cari informasi tapi akhirnya keluarga pelaku bisa mengakses keluarga kita dan lakukan pertemuan," ujarnya.

"Walaupun kita mengutuk perbuatan pelaku, secara kemanusiaan orang meminta maaf kita keluarga memaafkan walaupun tidak mengembalikan kondisi adik saya, kondisi adik saya tidak bisa kembali, kita dampingi dan diawasi betul-betul, terlepas dari pertemuan itu kita sudah saling ngobrol secara kekeluargaan dan kita sebagai keluarga memaafkan," terangnya.

Keluarga Minta Polisi Usut Kasus Ini

Agus meminta, agar kejadian yang menimpa adik iparnya bisa dituntaskan secara hukum.

"Secara hukum kita ingin proses berlanjut dan kita serahkan kepada pihak terkait terutama Polda Jabar dan pihak rumah sakit, kita serahkan kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas," ujarnya.

"Bukan hanya kita, yang lain juga, seutuhnya, senetral mungkin dan sebersih mungkin supaya tidak ada korban lain, hukum tetap jalan dan ditegakan dan semoga Polda bisa tegakan hukum ini seadil-adilnya," pungkas Agus.

Video Pemeriksaan Polisi soal Dokter PPDS Unpad: Ada Indikasi Kelainan Seksual

Video Pemeriksaan Polisi soal Dokter PPDS Unpad: Ada Indikasi Kelainan Seksual

Depok (ANTARA) - Melihat dari pandangan hukum normatif dan mencermati perkara yang menyeret nama artis Nikita Mirzani (NM) dkk, kedalam tahanan tentunya tidak mungkin terlepas dari pentingnya melihat hukum pidana secara formil dan materiil sekaligus menempatkan peran alat bukti dalam kedudukan “peringkat teratas” yang dipakai dalam menjalankan pemeriksaan perkara (penyelidikan dan penyidikan).

Hal ini jelas diatur dalam KUHAP, untuk menegakkan due process of law (proses hukum yang adil), sehingga tersangka NM dkk. dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dimuka pengadilan.

Begitu pentingnya alat bukti dalam perkara-perkara hukum khususnya pidana sehingga ada sebuah adagium hukum pidana yang menyatakan In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores (artinya : bahwa dalam suatu perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya).

Dengan berpedoman pada adigium hukum pidana tersebut diatas maka sudah sepantasnya bahwa keseluruhan alat bukti tersebut haruslah diperoleh dengan cara-cara yang benar (tidak bertentangan dengan hukum) karena jika tidak, maka tersangka/terdakwa dapat lepas dari segala pertanggungjawaban hukum dimuka pengadilan (termasuk praperadilan).

Hal ini dikarenakan alat bukti tersebut telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar/unlawfull legal evidence seperti rekaman percakapan/pembicaraan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak dilakukan oleh penegak hukum (untuk dijadikan bukti).

Menurut Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 salah satu parameter pembuktian adalah Bewijsvoering yang pada dasarnya sangat terkait erat dengan fundamental pembuktian yang disebut dengan exclusionary rules.

Hal tersebut menandakan bahwa apabila bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah, maka konsekuensinya demi hukum adalah pemeriksaan perkara tersebut harus dibatalkan. Hal ini yang disebut dengan unlawful legal evidence.

Bahwa menurut Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan tindakan melakukan perekaman yang dilakukan tanpa ijin dan bukan oleh lembaga yang berwenang jelas adalah merupakan PELANGGARAN TERHADAP HAM, pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan bagaimana mungkin tindakan yang bertentangan dengan HAM dapat dijadikan sebagai bukti dalam segala proses penegakan hukum.

Hal ini disebabkan oleh karena salah satu bentuk perlindungan dari Hak Azasi Manusia yang terdapat dalam konstitusi kita adalah hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum untuk mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya melindungi hak-hak privasi (a reasonable expectation of privacy) sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D (ayat 1), pasal 28F, pasal 28G, pasal 28J UUD 1945 NRI dan pasal 5 UU No.39 tahun 1999 Tentang HAM.

Perlu diingat juga bahwa pada pasal 28i UUD 1945 NRI negara menjamin terhadap pelaksanaan perlindungan HAM tersebut agar sejalan dengan dasar-dasar perlindungan Hak Azasi Manusia menurut PBB/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. DUHAM merupakan dokumen hukum pertama yang melindungi hak asasi manusia secara universal.

Selain itu dalam Penjelasan Umum KUHAP disebutkan bahwa “penghayatan, pengamalan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan Lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”

Dengan demikian kita berharap agar hukum pidana yang dipakai sebagai “tameng” dari penegakan perlindungan Hak Azasi Manusia tidak diperlakukan sebaliknya.

Robertus Rani Lopiga THR., S.H., MH.Li, Pendiri kantor hukum Robertus & Associates, memperoleh gelar Magister Hukum Litigasi dari Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta dan mengambil program Doktoral di Universitas Padjajaran, Bandung.

KOMPAS.com - Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan rudapaksa oleh dokter residen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Priguna Anugerah Pratama (31).

Keluarga korban diketahui telah mencabut laporan polisi terhadap Priguna. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Priguna adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ia diduga melakukan tindakan asusila terhadap FH (21), anak dari pasien pria yang sedang dirawat di RSHS Bandung, pada 18 Maret 2025.

Menurut penasehat hukum Priguna, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot, pencabutan laporan dilakukan sebelum adanya penangkapan pada 23 Maret 2025.

“Kejadian (perjanjian) ini sebelum adanya penangkapan. Itu sudah dilakukan keluarga klien kami,” ujar Gumilang, Kamis (10/4/2025).

Apakah Permintaan Maaf Pelaku Menghentikan Proses Hukum?

Ferdy menjelaskan bahwa kliennya telah meminta maaf atas perbuatannya, namun tetap menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.

“Kami akan kooperatif membantu memberikan hak-haknya tersangka dan kami akan kawal proses ini sampai akhirnya mempunyai keputusan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pertemuan dengan pihak keluarga korban telah dilakukan sebelum kasus ini mencuat ke publik.

Meskipun keluarga korban tak hadir dalam pertemuan lanjutan, Ferdy menekankan bahwa komunikasi kekeluargaan sudah terjalin.

“Dalam pertemuan itu, sempat ada bukti pencabutan laporan. Namun, itu tidak akan mempengaruhi jalannya proses hukum,” tambah Ferdy.

Bagaimana Tanggapan Keluarga Korban?

Kakak ipar korban berinisial AG membenarkan bahwa ada itikad baik dari keluarga pelaku setelah kejadian.

Ia mengatakan, meski telah memaafkan secara pribadi, keluarga tetap berharap proses hukum dilanjutkan.

“Kami tetap mengutuk perbuatan pelaku. Namun, sesama manusia tentu mesti bisa memaafkan walau itu tak akan mengembalikan kondisi adik saya,” ungkap AG.

Ia menambahkan bahwa kondisi psikis korban masih dalam pengawasan ketat.

“Kami sudah berbicara secara kekeluargaan dan sebagai keluarga sudah memaafkan, tapi secara hukum kami ingin proses tetap berjalan,” ujarnya.

AG juga membenarkan bahwa ayah korban meninggal pada 28 Maret 2025, setelah menjalani operasi di RSHS.

“Sebelum operasi dilakukan, pada 18 Maret terjadi kejadian terhadap adik saya. Operasi berjalan lancar, tapi kondisi bapak memburuk hingga akhirnya meninggal dunia,” jelasnya.

Bagaimana Kronologi Dugaan Rudapaksa di RSHS?

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa kejadian terjadi pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, Priguna yang tengah bertugas meminta FH diambil darahnya dengan alasan untuk keperluan transfusi sang ayah.

FH kemudian dibawa dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 RSHS, tanpa ditemani siapa pun.

Di ruangan tersebut, pelaku meminta FH berganti pakaian, menyuntikkan cairan bening melalui infus setelah 15 kali percobaan menyuntikkan jarum ke kedua tangan korban.

“Korban mulai merasa pusing dari cairan yang disuntikkan pelaku, dan selepas siuman korban merasakan sakit pada bagian tertentu,” ungkap Hendra.

Berdasarkan hasil visum, ditemukan sperma di organ vital korban. Polisi menyatakan bahwa cairan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan laboratorium untuk uji DNA.

Polisi menangkap Priguna di apartemennya di Bandung pada 23 Maret 2025, dan menetapkannya sebagai tersangka dua hari kemudian.

Ia dijerat Pasal 6C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian antara lain 2 set infus, 2 sarung tangan, 7 suntikan, 12 jarum suntik, 1 kondom, serta beberapa jenis obat-obatan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Keluarga Korban Cabut Laporan, Kasus Dokter PPDS Unpad Cabuli Anak Pasien RSHS Bandung Terhenti?.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pentingnya memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menekankan, pengawalan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan.

"Kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya,” ujar Anis, Kamis (10/4/2025).

Hal itu ia ungkapkan setelah menerima audiensi dari Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT mengenai kekerasan seksual di NTT di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.

Anis menegaskan, tidak ada pengecualian bagi profesi yang seharusnya berkomitmen untuk melayani dan melindungi masyarakat, baik itu polisi ataupun tenaga pendidik.

“Dokter, guru, dan polisi adalah para pihak yang mesti diberikan pemberatan hukuman, karena status pelaku seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat,” jelasnya kepada awak media.

Pentingnya upaya pencegahan

Dalam pernyataannya, Anis juga menyoroti kasus kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terhadap anak di bawah umur.

Menurut Anis, selain mengawal proses hukum, upaya pencegahan juga harus menjadi fokus agar tidak ada lagi korban di masa depan.

“Ke depan, kasus ini penting untuk dikawal bersama-sama. Kita tidak hanya memastikan proses hukumnya, tetapi juga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban," ucap Anis.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ungkap Anis lagi.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTT berpendapat, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual.

“Kita perlu memikirkan jangka panjang. Kami sudah menyampaikan kepada semua pihak bahwa pencegahan harus dilakukan di sekolah melalui jalur pendidikan,” kata Ketua TP PKK NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Kamis.

Aplikasi kencan nnline diduga jadi biang kerok

TP PKK NTT juga mengungkapkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual di NTT yang berawal dari aplikasi kencan online, salah satunya MiChat.

Asti menjelaskan, aplikasi tersebut cukup dikenal oleh para korban, termasuk anak di bawah umur.

“Saya kemarin berbicara dengan korban, ternyata ini aplikasi yang cukup familiar bagi mereka,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi NTT juga menyampaikan keprihatinan.

“Pak Gubernur sendiri sudah secara lugas menyampaikan permohonan penutupan aplikasi MiChat,” tambah Asti.

Sebagai langkah pencegahan, audiensi lanjutan terkait usulan penutupan aplikasi kencan online akan dilakukan Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT ke Kementerian Komunikasi dan Digital dalam waktu dekat.

Minta pengawalan

Menanggapi kasus kekerasan seksual oleh mantan Kapolres Ngada, Forum Perempuan dan Anak Diaspora NTT telah mengajukan permohonan kerja sama kepada Komnas HAM untuk mengawal penanganan kasus tersebut.

“Maksud kedatangan kami adalah menyampaikan permohonan agar kami bisa berkolaborasi dalam mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada,” ungkap Asti.

Forum ini juga berencana untuk mengunjungi pihak-pihak berwenang lainnya, seperti Kompolnas, Ombudsman, dan KPAI, dengan harapan kolaborasi tidak hanya fokus pada kasus tertentu, tetapi juga menciptakan upaya pencegahan kekerasan seksual secara lebih luas.

“Kami akan ke kementerian-kementerian terkait. Karena concern kita bukan hanya untuk kasus Ngada, tetapi untuk NTT dan Indonesia,” tutup Asti.