Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito tidak mempersoalkan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di rutan KPK. Lakso meminta KPK menindaklanjuti kunjungan tersebut jika syarat kunjungan sudah terpenuhi.

"Pada sisi KPK, kunjungan tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga seharusnya KPK cukup berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Apabila seluruh syarat administrasi sudah dipenuhi maka KPK dapat menindaklanjuti kunjungan tersebut," kata Lakso saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Lakso meyakini kunjungan Kardinal Suharyo hanya sebatas pelayanan untuk jemaatnya. Ia menyebut kunjungan itu tulus untuk melayani.

"Saya sangat menyakini bahwa Kardinal Suharyo selaku Pimpinan Keagaaman tentu melakukan pelayanan terhadap jemaatnya, termasuk Hasto Kristianto secara tulus," ucapnya.

Meski begitu, ia menilai KPK tetap harus mempertimbangkan waktu kunjungan Kardinal Suharyo. Pasalnya, lanjut dia, banyak pihak yang mau mempolitisasi kunjungan tersebut.

"Akan tetapi, bapak perlu mempertimbangkan apakah waktu kunjungan tersebut tepat. Mengingat adanya kemungkinan pihak-pihak yang mempolitisi hal tersebut sehingga kunjungan yang tulus tersebut digambarkan secara tidak tepat oleh pihak yang berkepentingan," ujar dia.

"Terlebih, saat ini, proses persidangan berjalan dan eksepsi Hasto ditolak sehingga kuasa hukum Hasto sedang terlihat kebingungan menanggapi perkembangan situasi tersebut," lanjutnya.

Kunjungan Kardinal Suharyo

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Simak juga Video: Kardinal Ignatius Suharyo Akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik penganiayaan satpam bernama Sutiyono oleh anak pasien bernama AFET di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Barat, Bekasi, masih terus memanas hingga saat ini, Sabtu (29/3/2025).

Peristiwa itu bermula saat Sutiyono menegur salah satu pengunjung rumah sakit yang menggunakan mobil berknalpot brong di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Di sisi lain, mobil tersebut parkir sembarangan sehingga menghalangi jalur ambulans.

Namun, saat itu, pelaku bernama AFET justru merasa tak terima saat ditegur. Dia langsung menarik kerah seragam Sutiyono, lalu membanting dan mencekiknya hingga korban kejang dan kritis.

Dalam pernyataan terbaru, kuasa hukum AFET yang bernama M. Syafri Noer membantah bahwa kliennya telah menganiaya Sutiyono.

"Pertanyaannya adalah penganiayaan yang seperti apa? Karena, di dalam kejadian itu, berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) tidak ada kontak fisik yang sifatnya pukul-pukulan, itu enggak ada. Jadi, yang ada cuma saling dorong," kata Syafri saat diwawancarai wartawan di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (11/4/2025).

Sebut korban terpeleset dan jatuh

Syafri mengatakan, kondisi Sutiyono yang kritis bukan karena dipukul AFET, melainkan karena terpeleset hingga akhirnya terjatuh.

Bahkan, menurut Syafri, Sutiyono sempat ditahan oleh AFET saat hendak terjatuh.

"Maksud saya, masyarakat harus paham, kita harus paham semua bahwa tidak ada niat dia (AFET) untuk mencelakai orang ini, si korban," jelas Syafri.

Di sisi lain, Syafri juga mengaku, belum mengetahui perawatan apa yang dijalankan Sutiyono dan penyebabnya hingga masuk ICU.

"Karena kalau lihat dari sakitnya tidak akan mungkin bisa segawat itu, akan sekritis itu. Ini jadi pertanyaan kami, yang akan kami ungkap dalam persidangan," ujar Syafri.

Akan hadirkan ahli

Oleh karena itu, Syafri berniat menghadirkan ahli dalam persidangan nantinya.

Ahli tersebut bertugas untuk memastikan apakah posisi jatuh Sutiyono dapat menyebabkan kejang-kejang atau tidak.

Dengan adanya penjelasan ahli tersebut, Syafri berharap agar kronologi yang sebenarnya bisa terungkap.

Dengan begitu, bisa diketahui secara jelas apakah benar kejang-kejang yang disebabkan oleh Sutiyono karena AFET atau justru faktor lain.

Minta Dirut RS tanggung jawab

Syafri juga sempat menyinggung agar Direktur Utama (Dirut) RS Mitra Keluarga Barat ikut bertanggung jawab.

"Jangan hanya jadi penonton, tidak bagus, ya, kan? Image-nya di masyarakat jadi kurang bagus nantinya," kata Syafri.

Menurut Syafri, pihak rumah sakit harus bersikap adil kepada kliennya agar kasus penganiayaan ini bisa diungkap secara terang benderang.

"Kita harus fair untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk juga rumah sakit yang meng-handle perawatannya itu, direktur rumah sakit harus fair juga kepada kami. Karena kami meminta hak-hak klien kami selaku tersangka juga harus kita perjuangkan," ujarnya.

Pihak RS Disebut bungkam

Syafri menilai, sejauh ini pihak rumah sakit bungkam dan belum melakukan komunikasi dengan dirinya terkait permasalahan tersebut.

Padahal, menurut Syafri, rumah sakit merupakan tempat pelayanan umum sehingga ketika ada permasalahan di area dalamnya maka itu akan menjadi kewenangan direktur utama untuk ikut menyelesaikannya.

Di sisi lain, Sutiyono yang merupakan sekuriti bekerja di bawah naungan RS sehingga sudah seharusnya dirut utama tempat itu ikut buka suara.

"Kan ini harus terlihat bahwa pihak rumah sakit harus terlihat bertanggung jawab atas kejadian ini," kata Sayfri.

Bantah adanya intimidasi

Terakhir, dalam pernyataannya, Syafri juga membantah tudingan adanya intimidasi ke keluarga korban.

"Enggak ada intimidasi. Emang intimidatif dari siapa?" ujar Syafri.

Dia menegaskan bahwa isu adanya intimidasi dari kliennya ke keluarga korban adalah tidak benar.

Di sisi lain, Syafri juga mempertegas bahwa kliennya tidak memiliki dukungan dari pihak mana pun.

"Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya satu-satu ke klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi ke keluarga korban? Tidak ada," katanya menegaskan.

Samarinda (ANTARA) - Sivitas akademika Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Sabtu, menyatakan komitmen moral untuk mengawal tuntas kasus penambangan ilegal di dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Diklathut) Fakultas Kehutanan (Fahutan) kampus tersebut.

"Kami berkomitmen moral untuk mengawal kasus penambangan yang berada dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Diklathut) Fakultas Kehutanan Unmul hingga selesai sebagai insan akademik yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan integritas," demikian penegasan ini disampaikan Rektor Unmul Profesor Abdunnur bersama Dekan Fahutan Unmul Profesor Irawan Wijaya Kusuma.

Pernyataan sikap tersebut juga dihadiri segenap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas dan Fakultas Unmul.

Lebih lanjut, sivitas akademika Unmul menuntut penuntasan kasus ini secara terbuka dan bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun.

Mereka juga menolak segala aktivitas penambangan di kawasan hutan pendidikan dengan melibatkan seluruh unsur kampus.

Terpisah, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kalimantan Wilayah II Samarinda menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penanganan dugaan penambangan ilegal di kawasan hutan pendidikan Unmul yang dilaporkan pada tahun 2024.

Kepala Seksi Wilayah II Samarinda Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan Anton Jumaedi menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari Fahutan Unmul.

Anton mengklarifikasi bahwa aduan pada Agustus 2024 lalu berbeda lokasi dengan kejadian penambangan yang terjadi saat ini. Berdasarkan pengecekan internal, lokasi yang dilaporkan sebelumnya berada di luar Kawasan Ruang Terbuka Hijau (KRTK) dan terindikasi memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Terkait laporan terbaru mengenai dugaan penambangan yang telah memasuki kawasan hutan pendidikan Unmul, Anton menegaskan komitmen Gakkumhut untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.

Pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pendalaman informasi dan investigasi terkait laporan tersebut.

"Untuk kejadian yang tahun 2025 ini, lokasinya berbeda dan sudah masuk ke dalam kawasan. Ini perlu ada penanganan dan kami komitmen untuk menindaklanjutinya. Kami sudah membentuk tim untuk melakukan pendalaman-pendalaman," ungkap Anton.

Gakkumhut juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi kehutanan, akademisi, dan media, agar proses penanganan kasus ini dapat berjalan maksimal dan pelaku dapat ditangkap atas unsur pidana.

“Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,”

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, dari 6-12 April 2025, yang menjadi sorotan di antaranya kasus mengenai dokter PPDS Unpad tersangka pemerkosaan keluarga pasien hingga kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembak mantan Kapolsek Mulia, Iptu (purn) Djamal Renhoat (62) di Puncak Jaya, Papua Tengah.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

Dokter PPDS Unpad pelaku pemerkosaan diduga alami kelainan seksual

Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada dokter yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Surawan mengatakan temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

"Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya,” kata Surawan saat merilis pengungkapan kasus tersebut di Bandung, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

UGM pecat guru besar pelaku kekerasan seksual di Fakultas Farmasi

Pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan sanksi berat itu berdasar hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," ujar Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wassidik, dari penyidik madya, kami sepakat menetapkan sembilan orang tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan tersangka pertama adalah MS selaku mantan Kepala Desa (Kades) Segarajaya yang menandatangani PM 1 dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian tersangka kedua adalah AR (Abdul Rosyid) selaku Kades Segarajaya sejak tahun 2023 sampai sekarang.

Baca selengkapnya di sini.

KPK sita barang bukti elektronik dan motor dari rumah Ridwan Kamil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

Asep menjelaskan bahwa penyidik KPK saat ini sedang mengekstrak informasi yang ada di barang bukti elektronik tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolres: KKB tembak mantan Kapolsek Mulia hingga meninggal

Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan menembak mantan Kapolsek Mulia Iptu (Purn) Iptu Djamal Renhoat (62 th) di kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Insiden penembakan terjadi Senin malam (7/4) yang terjadi di rumah merangkap kios, kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara kepada Antara di Jayapura, Senin malam.

"Memang benar KKB melakukan penembakan hingga menewaskan Iptu (Purn) Iptu Djamal Renhoat, katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Puluhan sarjana hukum mengikuti pendidikan khusus profesi advokat tahun 2025 Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara.

"Bekerja sama dengan Universitas Dharmawangsa Medan," ujar Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat DPC Peradi Medan Bintang Christien di Universitas Dharmawangsa Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Peserta mendapatkan materi hukum acara, kode etik advokat, teknik litigasi hingga praktik peradilan.

"Semuanya ini bekal keilmuan, dan keterampilan praktis sebelum memasuki dunia profesi hukum secara resmi," ucap Bintang.

Ketua DPC Peradi Medan Dwi Ngai Sinaga menyampaikan pendidikan khusus itu tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi membentuk karakter dan integritas para calon advokat.

Peradi Medan ingin menciptakan calon-calon advokat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga menjunjung tinggi etika profesi.

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) Budi Argap Situngkir menandatangani perjanjian kerja sama dengan 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Malut bagi masyarakat miskin.

"Saya sangat mengapresiasi keaktifan para pemberi bantuan hukum (OBH) selama ini yang menjalankan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Maluku Utara," ujar Argap Situngkir di Ternate, Sabtu.

Kerja sama tersebut, kata Budi Argap Situngkir merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Meskipun terjadi efisiensi anggaran, dirinya meminta OBH tetap semangat dan profesional dalam memberikan pendampingan walaupun dengan ketersediaan anggaran yang sangat minim.

"Mengingat belum semua pencari keadilan/masyarakat tidak mampu mendapatkan layanan bantuan hukum, maka kami berharap seluruh OBH terakreditasi di Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Hal itu, lanjut Budi Argap Situngkir, dilakukan dengan memberikan bantuan hukum secara konsisten, tanpa diskriminasi, serta mengedepankan pelayanan hukum yang optimal dan professional dalam menangani setiap perkara.

Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan bantuan hukum, Budi Argap Situngkir menekankan para OBH agar melakukan survei kepuasan layanan kepada masyarakat penerima bantuan hukum.

"Sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik," terangnya.

Perjanjian kerja sama tersebut diikuti 13 OBH, serta dihadiri Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, Kadiv Yankum, Chusni Thamrin, dan jajaran.

Kadiv P3H, Zulfahmi dalam laporannya meminta peran aktif OBH dalam meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan pada mekanisme hukum soal Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang mempolisikan wakilnya Cecep Nurul Yakin dengan tuduhan pemalsuan surat.

"Iya berjalan saja sesuai dengan aspek hukum. Kalau sudah pelaporan kan aspeknya sudah hukum ya. Kita ikut saja mekanisme hukum yang berjalan," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan pelaporan ini tidak akan mengganggu proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, apalagi jika dihubungkan bisa menunda pelaksanaan PSU di sana.

"Enggak lah, kan aspek keuangan pembiayaan untuk PSU (dan teknisnya) tetap hal yang berbeda dengan pelaporan tadi itu," ujarnya.

Sebelumnya, viral di media sosial terkait Bupati Ade Sugianto yang melaporkan Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin ke Polres setempat atas tuduhan pemalsuan surat yang mengatasnamakan dirinya.

Laporan yang ditujukan ke Polres Tasikmalaya pada Jumat (11/4) sore melalui kuasa hukumnya, Bambang Lesmana itu, atas dugaan adanya surat undangan untuk para camat pada akhir 25 Maret 2025 yang ditandatangani seakan-akan oleh Bupati Ade Sugianto. Padahal surat itu tanpa seizin dan sepengetahuannya.

Kuasa Hukum Bambang Lesmana.SH menyatakan, sudah seringkali kejadian seperti itu dalam soal administrai dan Bupati Ade juga seringkali mengingatkan Wakil Bupati Tasikmalaya itu.

"Padahal bupati sudah mengingatkan baik lisan maupun tertulis, namun masih aja dilakukan," ucap Bambang seusai pembuatan laporan.

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat telah menerbitkan sebanyak 2.011 paspor warga selama bulan Maret 2025.

Menurut Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat Herry Pranowo, mengatakan pembuatan paspor terdiri dari 1.137 laki-laki dan 879 perempuan.

"Itu capaian kinerja Imigrasi dalam layanan penerbitan paspor selama bukan Maret," ujarnya.

Selain itu capaian kinerja Imigrasi dalam penerbitan Pos Lintas Batas (PLB) sebanyak 132 PLB. Sementara penundaan penerbitan paspor ada empat dan penolakan paspor sebanyak ada dua.

"Penundaan ini dikarenakan pemohon tidak bisa menunjukkan surat izin dari Disnaker dan BP2MI," ujarnya.

Kemudian layanan untuk penerbitan izin tinggal Keimigrasian seperti izin tinggal kunjungan sebanyak 30 pemohon, VOA ada 16, dan izin tinggal terbatas ada satu pemohon.

Selanjutnya layanan pelintasan di PLBN Jagoi Babang untuk kedatangan WNA ada 117 dan kedatangan WNI 1.429 orang. Keberangkatan WNA 80 orang dan keberangkatan WNI sebanyak 1.618 orang.

Selain itu juga Imigrasi Singkawang melakukan tindakan administratif Keimigrasian di bulan Maret untuk detensi satu orang, deportasi satu orang dan cekal 1 orang.

"Saat ini realisasi anggaran mencapai Rp2,1 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp9,4 miliar.

Dia menambahkan, layanan paspor juga meningkat pasca-libur lebaran mencapai 200 pemohon pekan ini.

"Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang sebelumnya belum mendaftar, sehingga pada hari pertama masuk kerja Rabu (8/4) kemarin, permohonan paspor yang masuk ada kurang lebih 200 pemohon," katanya.

Meningkatnya permohonan pembuatan paspor ini juga karena tidak lama lagi siswa sekolah akan menghadapi libur panjang menghadapi tahun ajaran baru.

"Dilihat dari permohonan, mereka yang mengajukan permohonan paspor rata-rata untuk wisata atau liburan," ujarnya.

Pihaknya juga selektif dan teliti dalam menerbitkan paspor terutama pemohon dengan tujuan kerja di luar negeri.

"Kita lebih teliti, terutama yang bersangkutan harus melampirkan surat izin dari Disnaker setempat dan BP2MI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri. Dengan adanya surat izin tersebut, barulah yang bersangkutan bisa mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan permohonan paspor," ujarnya.

Hal tersebut katanya, untuk mencegah tindakan TPPO yang sedang marak terjadi saat ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, terlihat lesu dengan tatapan datar saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap untuk pengkondisian perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, Sabtu (12/4/2025).

Arif tampak mengenakan rompi pink saat keluar dari gedung pemeriksaan sekitar pukul 23.54 WIB.

Arif yang tak memakai masker itu bungkam saat bertemu awak media. Berbagai celetukan yang dilontarkan awak media tetap membuatnya bergeming.

"Pak Arif, Pak Arif," ujar sejumlah awak media.

"Kata-kata hari ini Pak," celetuk seorang awak media.

Topi putih yang dikenakan Arif tak cukup menutup matanya. Tatapan Arif pun terlihat datar.

Bahkan, cahaya dari flashkamera awak media tak membuatnya terganggu. Kepalanya sedikit tertunduk saat berjalan menuju mobil tahanan.

Saat hendak memasuki mobil tahanan, langkah Arif sempat tertahan awak media. Meski begitu, Arif pun berhasil masuk ke dalam mobil tahanan untuk menuju Rutan Salemba cabang Kejagung.

Selain Arif, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka ini adalah Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG); Kuasa Hukum Korporasi, Marcella Santoso; dan Advokat berinisial Ariyanto.

Para tersangka keluar sendiri-sendiri saat selesai menjalani pemeriksaan.

Keempat tersangka ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan pemeriksaan.

Diketahui, Arif diduga telah menerima Rp 60 miliar dari MS dan AR untuk mengatur perkara agar dijatuhkan putusan yang menyatakan perbuatan tiga terdakwa korporasi ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag.

Uang Rp 60 miliar ini diserahkan melalui WG kepada Arif. Qohar mengatakan, WG merupakan salah satu orang kepercayaan Arif.

Atas tindakannya, WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

MS dan AR disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Arif alias MAN disangkakan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah di Jakarta, Sabtu malam.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menyebutkan keempat tersangka dimaksud, yakni WG selaku Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS selaku advokat, AR selaku advokat, serta MAN selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MS dan AR memberikan suap dan/atau gratifikasi kepada MAN diduga sebanyak Rp60 miliar.

Pemberian suap tersebut diberikan melalui WG dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara itu memberikan putusan ontslag atau tidak terbukti.

WG ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, AR ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta MAN ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara MS dan AR masing-masing disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, pasal yang disangkakan kepada MAN, yakni Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Para tersangka terdiri atas hakim, pengacara dan panitera.

Para terdakwa digiring ke mobil tahanan usai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2025) malam. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan tangan diborgol.

Kasus suap dan gratifikasi ini berkaitan dengan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Terdakwa dalam vonis lepas ini adalah korporasi PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Sementara empat tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ini yakni Ketua PN Jakarta Selatan yang sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR), serta panitera muda pada PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG).

Wahyu digiring lebih dulu ke mobil tahanan. Dia mengenakan topi berwarna putih dan masker hijau. Kemudian disusul Marcella. Dia mengenakan masker berwarna putih dengan potongan rambut bondol.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

Sementara Muhammad Arif Nuryanta terlihat memakai topi putih yang digiring ke mobil tahanan. Dia tak mengenakan masker.

Ariyanto menjadi tersangka terakhir yang digiring ke mobil tahanan. Dengan memakai hoodie dan topi sambil menutupi wajahnya, Ariyanto berjalan ke mobil tahanan.

Empat tersangka ini tak mengucapkan kalimat apapun saat memasuki mobil tahanan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak malam ini.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengatakan Marcella dan Ariyanto diduga memberikan suap sebesar Rp 60 miliar ke Arif. Uang itu diberikan agar majelis hakim memberikan putusan lepas.

"Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, diduga sebanyak Rp 60 miliar di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui WG," ujar Qohar dalam konferensi pers.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

"Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan ontslag," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya