Minnesota -

Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional -- program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi "kepentingan hukum".

Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

"Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses," tegasnya.

Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

(nvc/ita)

Surabaya -

Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan pendampingan hukum kepada korban penahanan ijazah oleh perusahaan. Bahkan, pada hari ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya diminta untuk mendampingi korban membuat laporan ke kepolisian.

Wali Kota Eri mengungkapkan korban merupakan warga Pare, Kediri, namun bekerja di Surabaya. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk turut membantu penyelesaian kasus tersebut.

"Saya meminta dan mengajak si (korban) ijazah ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah jam 10.00 WIB dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Ini yang salah kudu seleh (bertanggung jawab) nang (di) Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Siola, Senin (14/4/2025).

Dalam kasus ini, korban mengaku pernah bekerja di perusahaan yang diduga bernama UD Sentoso Seal. Namun, saat mengundurkan diri (resign), ijazahnya ditahan. Sementara itu, Jan Hwa Diana, yang diduga pemilik perusahaan, membantah bahwa korban pernah menjadi pegawainya.

"Apakah perusahaan ini yang dia tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya? Ataukah ini yang sudah ijazahnya diberikan nggak mengakui. Ini tidak bisa kalau kita yang turun akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini nggak ngomong mana yang benar. Benar dan tidak yang menentukan tidak bisa kita," jelas Eri.

Lantaran kedua belah pihak memiliki versi masing-masing dan merasa berada di pihak yang benar, Eri menilai bahwa pelaporan kepada polisi adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil.

"Periksa saja sekalian. Yang salah kudu seleh, sehingga jam 10.00 WIB saya minta ini diberikan di Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga agar perusahaan lain tidak terkena dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pemkot Surabaya berkomitmen menjembatani persoalan ini agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot turut menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses pelaporan.

"Kita akan dampingi terus. Engko cek ngerti seng bener (korban) ijazah, opo seng bener pengusaha, seng salah seleh," ujarnya.

Pendampingan ini tidak hanya diberikan untuk korban dari perusahaan yang diduga UD Sentoso Seal, tetapi juga kepada korban lainnya yang mengalami kasus serupa.

"Makanya kalau ada lainnya, korban lain dari perusahaan, monggo, wabil khusus wong (khususnya orang ) Suroboyo. Iki seng duduk wong Suroboyo tak belani, ndahniyo wong Suroboyo (Ini yang bukan orang Surabaya saya belain, apalagi yang orang Surabaya)," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya memanas usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak ke lokasi yang diduga menahan dokumen milik karyawan. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Armuji menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja dan mengklaim menerima banyak laporan serupa dari korban.

Namun, perempuan bernama Jan Hwa Diana yang disebut sebagai pemilik usaha, membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan Armuji ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE, lantaran videonya dianggap merugikan nama baik pribadi, keluarga, dan perusahaannya.

(hil/iwd)

Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila (PP) Surabaya Rohmad Amrullah, membenarkan bahwa rumah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti digeledah KPK, Senin (14/4).

Rohmad mengatakan, penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022, yang menyeret nama politikus PDIP Kusnadi.

"Memang benar ada penggeledahan dari KPK yang berkaitan dengan kasus dana hibahnya Pak Kusnadi," kata Rohmad ditemui di lokasi.

Rohmad mengatakan, KPK menggeledah dua rumah La Nyalla selama beberapa. Namun penyidik diklaimnya tak menemukan dan menyita apapun.

"Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah LL 39 dan di rumah yang di belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada," ucapnya.

Meski demikian, Rohmad mengatakan, La Nyalla yang merupakan mantan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Jawa Timur itu tetap kooperatif pada proses hukum.

"Kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif KPK datang dengan surat tugasnya yang sudah ditunjukkan ya sudah biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kita tidak menghalangi," ucapnya.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, kediaman La Nyalla di Kawasan Wisna Permai Barat Mulyorejo Surabaya, dijaga sejumlah anggota ormas yang diduga Pemuda Pancasila.

Puluhan orang yang mengenakan seragam loreng merah hitam itu memenuhi teras depan rumah La Nyalla. Sejumlah mobil beratribut PP juga terparkir di sekitarnya.

Rohmad mengatakan, beberapa penyidik KPK tiba di rumah La Nyalla sejak pukul 10.00 WIB. Mereka lalu menggeledah sejumlah ruangan dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali mendeportasi warga negara asing asal Amerika Serikat (AS) yang mengamuk dan merusak fasilitas salah satu klinik kesehatan di Pecatu, Kabupaten Badung, Bali.

“Kami deportasi sore ini, pesawat berangkat pukul tujuh malam,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan di Denpasar, Senin.

Pelaku yang diketahui bernama Mitchell McMahon itu juga dimasukkan dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan data perlintasan Imigrasi, pria berusia 27 tahun itu tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada 2 April 2025.

Ia masuk Bali menggunakan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 1 Mei 2025.

Meski termasuk ranah pidana karena melanggar Pasal 406 KUHP terkait tindak pidana perusakan, namun polisi tidak menyeret ke pengadilan karena diselesaikan secara damai antara pelaku dengan pihak Klinik Nusa Medika Pecatu, Kabupaten Badung dan mengganti kerugian sebesar Rp35 juta.

Selain melanggar KUHP, pemuda itu juga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia itu yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan serta membahayakan pasien lain di klinik itu.

Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu (12/4) sekitar pukul 05.00 WITA.

Saat itu, Mitchell yang diantar oleh temannya juga warga negara asing ke klinik menumpangi taksi daring, dalam keadaan tidak sadar.

Namun, tiba-tiba sesaat setelah sadar, ia kemudian menyerang temannya dan merusak fasilitas kesehatan di dalam ruang pemeriksaan di klinik.

Pihak klinik kemudian melaporkan kasus itu kepada petugas Linmas Desa dan Polsek Kuta Selatan untuk ditangani.

Sementara itu, Imigrasi Bali mencatat selama Januari hingga 31 Maret 2025, sebanyak 128 warga negara asing dideportasi yang terbanyak dari Rusia sebanyak 32 orang, kemudian Amerika Serikat ada 10 dan Ukraina ada delapan orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 November 2024 di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bengkulu untuk menjalani sidang.

Asisten Intelejen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu David Palapa Duarsa di Kota Bengkulu, Senin menyebutkan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pemindahan para tersangka yaitu Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Evriansyah alias Anca.

"Untuk RH disini (Rutan Bengkulu) dan dua lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bentiring Kota Bengkulu, kami hanya memfasilitasi," ujar dia.

Hingga saat ini, Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berada di Rutan Bengkulu bersama dengan petinggi Kejati dan Kejari Bengkulu untuk menjalani pelimpahan.

‎
Sementara itu, terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Hubungan Industria Tipikor Bengkulu Kelas 1 A.

Ketua Pengadilan Negeri Hubungan industria Tipikor Bengkulu kelas 1A Agus Hamza menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan skenario pelaksanaan sidang, termasuk kemungkinan pemindahan lokasi ke Pengadilan Sungai Rupat.

"Untuk skenarionya sidang akan dialihkan ke Pengadilan Sungai Rupat karena ada pertimbangan keamanan dan kelancaran persidangan lain di Pengadilan Tipikor. Kami juga mengantisipasi kemungkinan adanya aksi massa," ujar dia.

Selain Rohidin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu non aktif Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Evriansyah aliansi anca juga akan menjalani sidang di Pengadilan Bengkulu.

Sebab, ketiganya ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 November 2024 dengan barang bukti uang tunai Rp7 miliar, yang diduga digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Agus menegaskan, pada pelaksanaan sidang nantinya pengadilan akan melakukan pengamanan yang ketat selama sidang berlangsung.

"Siapa pun yang ingin menghadiri persidangan harus menunjukkan identitas. Jika tidak membawa kartu identitas penduduk (KTP), tidak akan diizinkan masuk," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten segera menyiapkan sejumlah kesiapan layanan keimigrasian untuk periode pemberangkatan calon haji yang akan digelar pada Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria CA di Tangerang, Senin mengatakan bahwa secara prinsip terkait dengan fasilitas, pihak Imigrasi memastikan kesiapan sejumlah layanan termasuk petugas yang nantinya akan berjaga di setiap terminal.

"Kami bersama Kementerian Agama bersama stakeholder terkait. Dan juga kami sudah mengupayakan koordinasi bersama Pemerintah Arab Saudi agar pelayanan kepada calon haji Indonesia bisa berjalan baik," katanya.

Ia menegaskan, sebagai kesiapannya dalam melayani calon haji yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maka, pihaknya saat ini telah menyiagakan sejumlah lounge khusus untuk jamaah umrah dan haji di Terminal 2F.

Selain itu, Imigrasi Bandara Soetra juga akan menyiapkan petugas keimigrasian dari Arab Saudi. Sehingga, nantinya ketika proses pemeriksaan paspor calon jamaah haji dapat berjalan lancar tanpa ada penumpukan.

"Untuk jumlah petugas pastinya kami belum bisa menginformasikan secara detai. Tetapi, prinsipnya layout dan konter sudah siap," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada musim haji 2025 ini, pihaknya akan melayani sebanyak tiga embarkasi diantaranya seperti dari embarkasi Cipondoh Tangerang, Pondok Gede Jakarta dan sebagian embarkasi Jawa Barat.

"Total ada enam conter untuk khusus Makkah Route dan untuk konter petugasnya sudah tersedia dengan aman," tutur dia.

Sementara itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten menyebutkan terdapat tiga maskapai yang akan mengangkut jemaah haji Indonesia yakni, Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air. Di mana, berdasarkan website resmi Kementerian Agama, untuk total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah.

Jumlah ini, terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Untuk embarkasi Pondok Gede, Cipondoh, sebagian Jawa Barat, itu dibagi dua, ada Kertajati dan Soetta.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka terhadap empat hakim atas dugaan suap dalam putusan lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Empat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat serta majelis hakim yang menangani perkara: Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM).

"MA menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua MA," ucap Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Senin.

Yanto mengingatkan bahwa semua pihak wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya prihatin atas terulang kembali peristiwa hakim terlibat rasuah.

Mahkamah Agung, lanjut dia, sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan pada saat MA sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional.

Kejagung pada hari Minggu (13/4) menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah DJU, ASB, dan AM. Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

"Berdasarkan alat bukti yang cukup, sudah diperiksa tujuh orang saksi. Maka, pada Minggu (13/4) malam penyidik menetapkan tiga orang tersangka," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar di Jakarta, Senin dini hari.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa ketiganya diduga menerima uang suap senilai miliaran rupiah melalui MAN, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat pada saat itu. Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Putusan lepas dimaksud dijatuhkan oleh DJU selaku hakim ketua bersama dengan dua hakim anggota, AM dan ASB, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Pada putusan ini, para terdakwa korporasi yang meliputi PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan primer maupun subsider jaksa penuntut umum (JPU).

Kendati demikian, majelis hakim menyatakan perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (ontslag van alle rechtsvervolging) sehingga para terdakwa dilepaskan dari tuntutan JPU.

Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak, kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabat para terdakwa seperti semula.

KOMPAS.com - Layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, masuk daftar 10 besar Imigrasi Bandara Terbaik Dunia 2025 versi Skytrax.

Melalui situs resmi World Airport Awards Skytrax, penghargaan layanan imigrasi bandara terbaik di dunia ini mencakup berbagai aspek penilaian.

Faktor penilaiannya meliputi kontrol perbatasan kedatanggan, kedatangan dan keberangkatan, jalur prioritas, efisiensi sistem e-gate, serta sistem antrean dan kesopnana staf imigrasi.

“Autogate di bandara internasional Indonesia juga sudah melayani warga negara asing (WNA), bahkan dapat dilalui anak yang berusia enam tahun ke atas. Hal ini dimungkinkan dengan
elektronik visa (eVisa) Indonesia, dan teknologi face recognition (pengenal wajah) yang
semakin canggih,” tutur Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Autogate telah dioperasikan sebanyak 264 unit dibeberapa titik perlintasan utama Indonesia,
meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, Bandara
Juanda, dan Pelabuhan Batam Center.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas.com (@kompascom)

Sistem autogate tersebut sudah terintegrasi dengan border control management (BCM) dan data Interpol.

Jumlah tersebut akan terus bertambah guna mengoptimalkan proses pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama.

Adapun sepanjang 2024, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta melayani total 17,2 juta perlintasan, yang terdiri dari 8,6 juta keberangkatan dan 8,5 juta kedatangan.

Adapun sepanjang 1 Januari-10 April 2025, jumlah perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta tercatat sebanyak 4,9 jutaan yang terdiri dari 2,4 juta keberangkatan dan 2,5 juta kedatangan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menuturkan, jajaran Imigrasi di bandara dan pelabuhan juga mengupayakan rekayasa alur penumpang di waktu-waktu krusial, seperti liburan sekolah, Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru.

“Kami berharap pencapaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi di

Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ke depan, kami akan terus berinovasi, memperkuat integrasi sistem, serta menjaga profesionalisme petugas demi memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat dan wisatawan internasional," pungkas Agus.

Sebagai informasi, Skytrax merupakan lembaga independen pemeringkat penerbangan di
Inggris yang mengurutkan peringkat berdasarkan survei pelancong dari 100 negara sepanjang 2024-2025.

Dalam kategori Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia 2025 versi Skytrax, Hong Kong berada di peringkat satu, diikuti dengan Singapura, Bahrain, Taiwan Taoyuan, Zurich, Helsinki-Vantaa, Rome Fiumicino, Seoul Incheon, dan Doha Hamad.

Bisnis.com, JAKARTA - Komnas HAM memastikan bakal memantau perkembangan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing mengemukakan bahwa pihaknya juga telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk mendalami perkara pembunuhan terhadap jurnalis Juwita.

Pihak yang telah dimintai keterangannya itu, kata Uli, di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalimantan Selatan, kuasa hukum dari pihak keluarga korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), serta pihak terkait lainnya.

"Ini menjadi bagian dari proses pemantauan yang kami lakukan terhadap kasus ini," tutur Uli di Jakarta, Senin (14/4).

Selain itu, Uli mengatakan bahwa pihaknya juga akan turun langsung ke Banjarbaru dan memantau perkara tersebut agar berjalan dengan profesional dan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Proses penegakan hukum harus berjalan dengan adil dan transparan serta proses hukum lainnya harus berjalan berbasis metode ilmiah," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar tidak diintimidasi dan diancam oleh pihak tertentu.

"Korban dan keluarganya juga harus dipulihkan hak-haknya," ujarnya,

Seperti diketahui, seorang jurnalis bernama Juwita (23) asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditemukan meninggal dunia pada Sabtu, 22 Maret 2025 di Jalan Transgunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya yang kemudian muncul dugaan jurnalis tersebut menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Setelah mengetahui kasus ini, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) langsung memerintahkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana pembunuhan yang melibatkan oknum TNI AL.

Jakarta -

Mantan artis drama kolosal, Sekar Arum Widara, ditangkap polisi setelah berbelanja dengan uang palsu di mal kawasan Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Sekar Arum sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus tersebut.

Dari foto yang diterima detikcom, terlihat Sekar Arum Kini mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Sekar Arum tersenyum tipis meski sudah diringkus polisi.

Sekar Arum dijerat dengan Pasal 26 ayat 2 dan 3 jo 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan/atau Pasal 244 KUHP dan/atau 245 KUHP.

Sekar Arum ditangkap polisi pada Rabu (2/4) setelah membawa uang palsu ke sebuah mal di Kemang, Jaksel. Sekar Arum tertangkap saat mencoba berbelanja dengan uang palsu tersebut.

Saat Sekar melakukan pembayaran di kasir, pegawai toko memeriksa uang menggunakan mesin pendeteksi sinar ultraviolet (UV). Uang itu ternyata palsu dan transaksi pun dibatalkan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ardian Satrio Utomo mengatakan Sekar Arum menggunakan uang palsu tersebut untuk berbelanja. Tetapi polisi curiga dia juga hendak menjual uang palsu tersebut.

Ardian mengatakan pihaknya saat ini masih mendalami asal-usul uang palsu yang dibawa oleh Sekar Arum. Sejauh ini Sekar Arum belum terbuka ke polisi.

"Masih kami dalami dari mana uang itu, dia masih bungkam. Belum jujur," kata Ardian saat dihubungi, Senin (14/4/2025).

Sekar Arum masih berbelit saat ditanya terkait sumber uang palsu tersebut. Sekar Arum memberikan keterangan berubah-ubah soal uang palsu itu.

"Bilangnya hasil penagihan utang, besoknya keterangannya beda lagi," jelasnya.

Duit Palsu Ratusan Juta Disita

Polisi menyita uang palsu senilai Rp 223 juta dari mantan artis Sekar Arum Widara. Sekar ditangkap setelah sengaja melakukan transaksi pembelian barang menggunakan uang palsu di mal kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

"(Disita) 2.235 lembar pecahan uang Rp 100 ribu yang diduga palsu dengan nilai Rp 223.500.000," kata Kanit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Iptu Teddy Rohendi kepada wartawan, Minggu (13/4).

Teddy mengatakan pihaknya juga menyita satu unit iPhone 11 Pro Max dan satu unit HP Xiaomi. Penyidikan kasus ini berdasarkan laporan LP/A/08/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Selatan/Polda Metro Jaya.

Lihat Video 'Eks Artis Drama Kolosal Ditahan Polisi gegara Transaksi Pakai Uang Palsu':

(wnv/jbr)

JAKARTA - Profil dan kekayaan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto diulas dalam artikel ini. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi vonis lepas atau onslag perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit mentah ( CPO ).

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan Djuyamto alias DJU bersama dua tersangka lainnya, hakim anggota Agam Syarif Baharuddin alias ASB dan Ali Muhtarom alias AM selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 25 tanggal 13 April 2025 untuk tersangka ASB, tersangka atas nama AM berdasarkan surat perintah penahanan nomor 26 tanggal 13 April 2025,? ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung dalam konferensi pers di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025) dini hari.



?Dan yang terakhir atas nama tersangka DJU berdasarkan surat perintah penahanan nomor 27 tanggal 13 April 2025, ketiga tersangka dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) RI," sambungnya.

Qohar menambahkan bahwa ASB menerima uang USD setara Rp4,5 miliar, DJU menerima uang USD setara Rp6 miliar, dan AM menerima uang USD setara Rp5 miliar. Adapun pasal yang disangkakan terhadap ketiga orang tersebut adalah Pasal 12 huruf C juncto Pasal 12 huruf B, juncto Pasal 6 ayat 2, juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Kejagung secara resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap perkara tersebut. Keempat tersangka itu yakni; Eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta yang kini Ketua PN Jakarta Selatan, Pengacara Korporasi Marcella Santoso, Panitera Muda PN Jakut Wahyu Gunawan, dan tersangka berinisial AR.

Lalu, siapa Djuyamto?

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto menjabat sebagai hakim dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d). Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 18 Desember 1967 ini menyelesaikan studi S1 dan S2 di Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).

Saat ini, Djuyamto juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi V Bidang Advokasi pada Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Kariernya diawali dengan bertugas di Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada 2002.

Djuyamto pernah ditugaskan di Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Dompu, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Djuyamto saat ini dikenal sebagai pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selain sebagai hakim.

Selama itu, dia menjadi pengadil pada berbagai kasus yang menyita perhatian masyarakat. Salah satunya adalah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang saat itu sebagai penyidik KPK.

Djuyamto juga pernah menjadi hakim anggota pada kasus obstruction of justice perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Terakhir, dia menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melawan KPK. Djuyamto tidak dapat menerima permohonan praperadilan Hasto.

"Permohonan praperadilan pemohon tidak diterima," ujar Hakim Tunggal Praperadilan Djuyamto di persidangan, Kamis (13/2/2025).

Memiliki harta kekayaan Rp2.919.521.104

Merujuk pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Djuyamto memiliki kekayaan mencapai Rp2.919.521.104 yang dilaporkannya periodik 2024. LHKPN itu disampaikannya pada 4 Februari 2025.

Rinciannya, tanah dan bangunan sebesar Rp2.450.000.000. Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 149 m2/80 m2 di Kabupaten/Kota Karanganyar, hasil sendiri Rp900.000.000, tanah dan bangunan seluas 150 m2/95 m2 di Kabupaten/Kota Sukoharjo, hibah dengan akta Rp950.000.000, serta tanah dan bangunan seluas 980 m2/152 m2 di Kabupaten / Kota Sukoharjo hasil sendiri Rp600.000.000.

Kemudian, alat transportasi dan mesin Rp401.000.000. Rinciannya adalah motor Honda Beat Tahun 2015 hasil sendiri Rp2.500.000, motor Vespa Tahun 2020 hasil sendiri Rp23.500.000, Toyota Innova Reborn Tahun 2023 hasil sendiri Rp375.000.000.

Selain itu, harta bergerak lainnya Rp90.500.000, kas dan setara kas Rp168.021.104, serta harta lainnya Rp60.000.000.

Belitung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan, Kantor Wilayah Ditjenpas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyalurkan bantuan seragam sekolah kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 11 Badau.

Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Senin mengatakan penyaluran bantuan ini dilakukan guna menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025.

"Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025 kami dari jajaran Lapas Kelas II B Tanjungpandan menggelar kegiatan bakti sosial di SD Negeri 11 Badau," katanya.

Menurutnya, kegiatan bakti sosial ini dikemas dalam kegiatan Lapas Goes to School dengan mengusung tema "Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat".

Disampaikan, bantuan paket lengkap seragam sekolah tersebut diserahkan kepada dua orang siswa kurang mampu di SD Negeri 11 Badau.

Royhan menambahkan, selain itu, pihaknya juga membantu pelunasan uang komite bagi sembilan orang siswa kurang mampu di SD Negeri 11 Badau untuk periode satu semester.

Lapas Kelas II B Tanjungpandan juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada sebanyak empat orang tua siswa yang kurang mampu dan berdomisili di sekitar wilayah Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan
sebagai implementasi dari moto Direktur Jenderal Pemasyarakatan yakni "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat" yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian jajaran petugas lapas untuk membantu masyarakat sekitar," ujarnya.

Royhan menambahkan, HBP ke-61 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa jajaran pemasyarakatan hadir tidak hanya untuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetapi juga untuk masyarakat luas.

"Peringatan HBP ke-61 tahun 2025 ini menjadi momentum untuk tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lapas tetapi juga menunjukkan bahwa pemasyarakatan hadir dan "Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat," katanya.

Kepala SDN Negeri 11 Badau, Ismail di Cerucuk, Senin menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Lapas Kelas II B Tanjungpandan kepada sekolah yang dipimpinnya.

Ismail menyampaikan, kondisi ekonomi orang tua siswa secara umum kategori menengah ke bawah, bangunan fisik sekolah sudah banyak yang rusak, dan minimnya jumlah siswa menjadi tantangan khusus.

Dirinya berharap bantuan dari pihak Lapas Tanjungpandan menjadi semangat bagi siswa dan orang tua siswa untuk semangat bersekolah.

“Kami sangat berterimakasih ini merupakan dukungan yang luar biasa, khususnya menjadi semangat bagi anak-anak kami untuk tetap bersekolah di tengah keterbatasan mereka dan keluarga," ujarnya.