TULUNGAGUNG, KOMPAS.com - Dua pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terpaksa mengikuti ujian di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) akibat terjerat kasus hukum.

Keduanya mengerjakan ujian di ruang khusus yang disediakan pihak lapas dengan pendampingan pada Senin (14/04/2025).

Lapas Kelas IIB Tulungagung memfasilitasi kedua pelajar yang sedang menjalani proses hukum untuk mengikuti ujian penilaian sumatif akhir jenjang (PSAJ).

Dua pelajar tersebut adalah FA (18), pelajar kelas 12 dari SMK Negeri Rejotangan, dan BK (18), pelajar dari SMK Negeri Bandung.

FA merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung yang terjerat kasus perlindungan anak, setelah terbukti membawa kabur pacarnya yang berusia di bawah umur, yang berujung pada laporan polisi.

Sementara itu, BK ditahan atas kasus jual beli bubuk petasan dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat.

"Kami menyediakan ruangan khusus, juga waktu secara khusus selama pengerjaan ujian berlangsung," ujar Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Tulungagung, Rizal Arbi Fanani.

Ujian PSAJ yang berlangsung mulai 10 April hingga 22 April 2025 tersebut dilaksanakan dengan pendampingan guru dari masing-masing sekolah.

Puguh Priyadi Eko Saputro, guru pendamping dari SMK Negeri 1 Rejotangan, menjelaskan bahwa FA telah mengikuti ujian praktik.

Saat ini, FA mengerjakan ujian PSAJ yang merupakan agenda terakhir untuk menentukan kelulusan.

"Sebelumnya ujian praktik sudah dilaksanakan. Dan ujian PSAJ ini agenda terakhir menentukan kelulusan," ungkap Puguh.

Selama pelaksanaan ujian, seluruh perlengkapan yang diperlukan disediakan oleh pihak sekolah.

Sebelum mengerjakan soal, guru pendamping memberikan arahan terkait proses pengerjaan ujian seperti pada umumnya.

Dengan kondisi ini, kedua pelajar tersebut tetap berusaha untuk menyelesaikan pendidikan mereka meskipun berada dalam situasi yang sulit.

Pamekasan (ANTARA) - Petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Pamekasan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lapas itu dengan menggunakan bola tenis.

"Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 April 2025," kata Kalapas Narkotika Klas IIA Pamekasan Fathorrosi di Pamekasan, Jawa Timur, Senin.

Ia menuturkan, upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu itu terjadi saat petugas bernama Ferik Kurniawan tengah mengawasi para pekerja borongan yang sedang membersihkan rumput di area bagian dalam Lapas Narkotika, yakni di sisi barat bagian selatan.

Kala itu, Kurniawan melihat sebuah bola tenis yang mencurigakan di lokasi tersebut, karena dalam kondisi telah tersayat benda tajam.

"Si Kurniawan ini lalu mengambil bola tenis tersebut dan memeriksa bola tersebut," katanya.

Ternyata, sambung Kalapas, di dalam bola tenis tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,39 gram.

"Petugas yang bernama Ferik Kurniawan ini lalu segera melaporkan temuan itu kepada pimpinan, dan bola tenis tersebut langsung diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Fathorrosi menduga sabu itu sengaja diselundupkan untuk diedarkan di dalam lapas.

"Dugaan kami, barang tersebut dilempar dari luar pagar oleh masyarakat dan belum tahu ini akan ditujukan ke siapa," katanya.

Saat ini, sambung Fathor, pihaknya masih berupaya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan memeriksa rekaman kamera pengintai yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Pamekasan itu.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres Pamekasan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan kewaspadaan petugas Lapas Narkotika dan mengimbau kepada masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada aparat penegak hukum.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memetik pelajaran usai Timnas Indonesia U-17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara U-17 pada perempat final Piala Asia U-17 2025. Erick juga mengimbau kepada suporter dan netizen jangan menghukum para pemain Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17 kalah 0-6 dari Korea Utara U-17 di babak perempat final Piala Asia U-17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Senin (14/4) malam WIB.

Meski kalah telak, Erick tetap salut atas prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil menyapu bersih tiga pertandingan di Grup C dengan kemenangan yang memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U-17 2025 sekaligus Piala Dunia U-17 2025.

"Harus diakui babak delapan besar memang berat. Lihat bagaimana Jepang dikalahkan Arab Saudi melalui adu penalti. Lalu kemunculan kekuatan baru, seperti Uzbekistan yang konsisten permainannya, baik yunior dan senior serta bisa mengalahkan kekuatan Asia lainnya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (14/4).

"Model pembinaan berkelanjutan seperti itulah yang harus kita temukan agar bisa seperti Jepang, Korsel, dan kini Uzbekistan," kata Erick menambahkan.

Erick pun tetap meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke Tanah Air dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U-17, November mendatang di Qatar, melalui babak kualifikasi.

Bahkan, secara khusus, ia juga meminta pecinta bola dan netizen jangan menghukum pemain karena kalah, atau membully, bahkan memecah belah pemain serta tim pelatih

"Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa! dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi," ucap Erick.

"Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional," ujar Erick menambahkan.

Atas dasar itu, Erick menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U-17 menuju Piala Dunia U-17.

"Pencapaian mereka menandakan program yang kita jalankan, hasilnya nyata. Kita buktikan. Jika 2023 kita ke Piala Dunia U-17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi," ucap Erick.

"Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U-17 mendatang dengan prestasi yang jauh Lebih baik lagi," kata Erick menambahkan.

Erick juga menegaskan PSSI tidak bisa berhenti dalam menjalankan program pembinaan prestasi para pemain muda Indonesia.

"Kita dihadapkan pada tantangan, bagaimana menyiapkan Timnas U-17 mendatang yang sebagus Timnas U-17 hari ini. Jadi pembinaan Garuda Muda harus kontinyu," ujar Erick.

"Belum lagi ajang lain, seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim. Artinya, kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat," kata Erick menambahkan.

Dalam laga ini Korea Utara mampu unggul 1-0 pada menit ketujuh melalui sontekan Choe Song Hun usai meneruskan umpan sepak pojok.

Kemudian pada menit ke-19, Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui tembakan voli kapten tim Kim Yu Jin yang gagal dibendung kiper Indonesia.

Pada menit ke-47 Korea Utara berhasil membobol gawang Indonesia lewat sontekan Ri Kyong Bong usai meneruskan umpan Pak Kwang Song yang berhasil merangsek masuk ke kotak penalti Indonesia dari sisi kanan.

Kemudian pada menit ke-60 Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat gol Kim Tae Guk melalui eksekusi penalti.

Lalu pada menit ke-61 Korea Utara berhasil memperlebar skor 5-0 lewat gol Ri Kang Rim.

Lantas di menit ke-77 Korea Utara berhasil unggul 6-0 atas Indonesia lewat gol Park Ju Won.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo melakukan aksi sosial dengan menyerahkan bantuan paket bahan pokok kepada warga sekitar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 tahun 2025.

"Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Lapas Gorontalo terhadap masyarakat di sekitar Lapas," ucap Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo, Senin.

Ia mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan agenda yang telah menjadi tradisi Lapas Gorontalo. Dana kegiatan berasal dari hasil sumbangan para pegawai, Koperasi Lapas, serta dukungan dari pihak ketiga yang turut berkontribusi dalam upaya meringankan beban masyarakat kurang mampu.

"Tak hanya itu, kegiatan kali ini juga melibatkan Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Cabang Lapas Gorontalo yang turut ambil bagian dalam penyaluran bantuan. Kehadiran para ibu-ibu ini menambah kehangatan suasana serta mempererat tali silaturahmi antara petugas pemasyarakatan dan masyarakat," kata dia.

Menurut Sulistyo, aksi sosial itu bukan hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan, tetapi juga bentuk komitmen Lapas Gorontalo untuk hadir dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

"Kami berharap kegiatan ini dapat meringankan beban warga dan mempererat hubungan baik antara Lapas dan masyarakat," kata dia, lagi.

Warga sekitar pun menyambut kegiatan ini dengan penuh rasa syukur. Salah satu penerima bantuan Ramlah, mengungkapkan rasa terima kasihnya,

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Lapas Gorontalo. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga seluruh jajaran Lapas Gorontalo selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bertugas," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penegakan hukum berbasis metode ilmiah (scientific crime investigation) atas tewasnya seorang jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh anggota TNI AL Kelasi Satu Jumran. Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025.

“Penegakan hukum berbasis metode ilmiah ini harus secara transparan dan adil bagi korban maupun keluarga korban,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin (14/4/2025).

Uli menekankan selain penegakan hukum berbasis ilmiah, Komnas HAM juga meminta agar tetap mengedepankan perlindungan saksi dan korban/keluarga korban, termasuk pemulihan hak-hak korban/keluarga korban.

“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan soal kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalsel yang dilakukan oknum TNI AL,” ujarnya.

Uli mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel, kuasa hukum korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), dan pihak terkait lainnya.

“Komnas HAM akan segera meninjau ke lokasi di Banjarbaru, Kalsel,” tutur Uli.

Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Diketahui, korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru. Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara, menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61.

“Kegiatan ini sejalan dengan salah satu 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan implementasi dari AstaCita Bapak Presiden, serta arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya di Medan, Senin (14/4).

Pihaknya mengatakan kegiatan bansos yang berlangsung di halaman depan Rutan Kelas I Medan merupakan wujud nyata kepedulian sosial dari jajaran pemasyarakatan terhadap lingkungan sekitarnya.

“Bakti sosial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HBP ke-61 yang mengusung semangat berbagi, mempererat hubungan dengan masyarakat, dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan serta empati di tengah-tengah kehidupan sosial,” ujar dia.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Rutan Kelas I Medan khususnya pemasyarakatan untuk hadir di tengah masyarakat.

“Tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harmonis,” ucap dia.

Pihaknya berharap semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat dan dengan pemberian bansos ini masyarakat bisa turut mendukung dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan.

“Sehingga hubungan baik antara Rutan Kelas I Medan dengan lingkungan sekitar terjalin dengan baik,” jelasnya.

Madiun (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) untuk keluarga warga binaan yang membutuhkan sebagai wujud berbagi dengan sesama.

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Senin, mengatakan kegiatan baksos tersebut merupakan wujud nyata pengabdian insan pemasyarakatan kepada masyarakat. Selain itu, juga merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 yang mengangkat tema "Transformasi Pemasyarakatan yang PASTI dan ber-AKHLAK Dalam Mewujudkan Indonesia Maju".

"Bakti sosial ini bukan hanya rutinitas seremonial, tapi menjadi momentum mempererat hubungan antara petugas lapas dan masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan hadir untuk memberikan dampak positif, baik di dalam maupun di luar tembok lapas," ujar Andi Wijaya Rivai.

Menurut dia baksos dilakukan dengan membagikan paket sembako untuk keluarga warga binaan yang membutuhkan. Adapun kegiatan diikuti oleh jajaran pegawai Lapas Kelas I Madiun, Dharma Wanita Persatuan, serta warga binaan pemasyarakatan, dan keluarga.

Kegiatan itu, lanjut Andi, diharapkan dapat membantu keluarga warga binaan yang membutuhkan. Serta, menjadi pelecut semangat jajaran lapas setempat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

"Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, baksos tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas serta memberikan manfaat, dan menginspirasi untuk terus berbuat baik," katanya.

Kegiatan baksos juga sekaligus mencerminkan semangat peringatan ke-61 Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) serta menyukseskan program dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara, kegiatan pembagian paket sembako tersebut mendapat sambutan positif warga sasaran. Mereka mengaku terbantu dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Lapas Kelas I Madiun.

Situbondo (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, memberikan penyuluhan hukum kepada santri di pondok pesantren di wilayahnya melalui program Jaksa Masuk Pesantren dengan tujuan agar santri memahami hukum.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Hazamal Huda di Situbondo, Senin, mengemukakan bahwa penyuluhan hukum kepada santri di pondok pesantren selain memberikan pemahaman tentang hukum juga memberikan wawasan baru bagi santri.

"Penyuluhan hukum sebelumnya kami laksanakan di Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Pleyan Kecamatan Kapongan. Di sana kami memberikan pemahaman hukum dasar kepada santriwan dan santriwati," katanya.

Hazamal Huda mengaku kedatangannya ke pondok pesantren adalah ingin memberi penyuluhan hukum sejak dini kepada siswa-siswi Ponpes Nurul Huda dengan harapan agar kaum pesantren juga paham hukum dan mengenali kinerja kejaksaan.

"Materi hukum yang diberikan ya yang dasar-dasar saja, kami juga lebih banyak mengenalkan bagian-bagian di kejaksaan," katanya.

Hazamal menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Situbondo berbeda dengan kejaksaan di daerah lainnya yang melakukan sosialisasi hukum ke siswa SMP dan SMA/SMK.

"Kejaksaan daerah lain juga melaksanakan kegiatan serupa yakni program Jaksa Masuk Sekolah, tapi kami di Situbondo jaksa masuk pondok pesantren," ujarnya.

Hazamal menceritakan, ada hal mengesankan dalam kegiatan penyuluhan hukum, yakni pihaknya secara khusus mendapatkan pemberian surban langsung dari Pengasuh Ponpes Nurul Huda, Habib Muhammad Taufik.

"Sambutan beliau (Habib Muhammad) sangat luar biasa, yang paling kami kenang dan tidak mungkin terlupakan adalah pemberian surban kepada saya," tuturnya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Keluarga Besar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung Gelar Bakti Sosial kepada masyarakat yang kurang mampu dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 Tahun 2025 kepada sepuluh orang masyarakat yang kurang mampu.

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menyampaikan kegiatan ini terlaksana sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Mashudi perihal penyampaian buku panduan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 Tahun 2025.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Tarutung terhadap masyarakat serta bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pemasyarakatan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung kepada masyarakat yang kurang mampu," ujar Evan di Tarutung, Senin (14/4).

Paket Bantuan Sosial yang diberikan berisi kebutuhan pokok berupa Beras 5 kg, Minyak Goreng 1 kg dan Gula 1 kg.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno mengapresiasi jajaran Rutan Kelas IIB Tarutung yang telah menyelenggarakan bakti sosial dengan baik.

"Kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan HBP ke-61 ini menjadi momentum penting bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan untuk berbagi dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, serta menunjukkan bahwa Lapas/Rutan hadir sebagai bagian dari komunitas yang peduli dan aktif berkontribusi," sebut Yudi.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat atas bantuan yang diberikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keaslian ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai instansi yang berwenang.

Demikian juga, keasliannya sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan Rektor UGM sendiri.

Bahkan, ijazah tersebut sudah pernah berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat mencalonkan diri sebagai wali kota hingga Presiden RI.

"Sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak-pihak lain, termasuk bapak sendiri,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Firmanto Laksana dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Oleh karena itu, Firmanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum untuk penyebar rumor soal ijazah palsu Jokowi.

"Maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi,” ujarnya.

Atas dasar itu, Firmanto meminta agar pihak manapun segera menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif dengan menyebarkan rumor terkait ijazah Jokowi.

"Hentikan narasi-narasi yang menyesatkan, yang merugikan karena kami sudah berdiskusi dan mencanangkan, mencadangkan untuk mengambil langkah hukum,” katanya lagi.

Kuasa hukum Jokowi lainnya, Andra Reinhard menambahkan, komentar para ahli yang bermunculan di media sosial sudah liar. Pasalnya, mereka tidak melakukannya atas perintah hukum, melainkan bentuk penggiringan opini publik.

"Liar menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli, ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar. Di luar itu liar,” ujar Andra.

Diketahui, isu soal ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial. Padahal, isu tersebut sudah tiga kali dibawa ke meja hijau dan hasilnya dimenangkan oleh pihak Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - KantorWilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali akhirnya mendeportasi WNA asal Amerika Serikat inisial MM (27) yang mengamuk dan merusak Nusa Medika Klinik Pratama di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, menjelaskan bahwa tindakan mendeportasi WNA inisial MM tersebut sudah sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian.

Parlindungan mengatakan bahwa WNA MM tersebut telah melanggar pasal 406 KUHP tentang tindak pidana pengrusakan serta Surat Edaran Gubernur Bali No 7/2025 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing Selama Berada di Bali.

"KantorWilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memastikan seluruh WNA yang berada di wilayah Bali senantiasa menaati aturan yang berlaku sekaligus menjaga ketertiban umum," tuturnya di Jakarta, Senin (14/4).

Dia membeberkan kronologi yang sempat viral di media sosial tersebut berawal saat dua orang WNA salah satunya MM tiba di klinik tersebut menggunakan taksi daring.

Kemudian, menurutnya, salah satu WNA itu inisial MM dibawa ke klinik dalam keadaan tidak sadar dan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Namun tidak dilakukan proses tindakan medis mengingat kondisi pelaku belum memungkinkan.

"Setelah pelaku sadar, lalu temannya tiba menghampiri dan berusaha tenangkan pelaku. Namun, pelaku justru bereaksi marah, mengamuk, bahkan memukul temannya hingga terjadi perkelahian di dalam ruang pemeriksaan," katanya.

Selanjutnya, kata dia, upaya temannya itu untuk menenangkan tidak berhasil, pelaku berinisial MM malah bertindak makin agresif dengan cara merusak sejumlah fasilitas dibklinik dan membahayakan pasien lain yang sedang berada di lokasi.

Kemudian, pihak keamanan klinik langsung menghubungi Lingkungan Masyarakat Desa Pecatu dan Kepolisian untuk bantu proses penanganan.

"Setelah aparat tiba di lokasi, pelaku dapat ditenangkan dan mengakui kesalahannya. Selanjutnya, pelaku beserta perwakilan manajemen klinik dibawa ke Polsek Kuta Selatan untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Menanggapiinsiden tersebut Gubernur Bali I Wayan Koster menyesalkan tindakan yang dilakukan pelaku WNA berinisial MM yang telah merusak fasilitas umum dan membuat rasa tidak aman di lingkungan pelayanan kesehatan.

"Klinik merupakan ruang perlindungan dan tindakan semacam ini sudah tidak bisa ditoleransi," tegasnya.

JAKARTA, investor.id – Tindakan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan menyita dan menyegel lahan sawit yang dianggap ilegal mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Salah satunya dilontarkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH, MH.

Pantja menilai, langkah penyitaan tersebut berpotensi cacat hukum karena tidak berdasarkan pada prosedur pengukuhan kawasan hutan. Padahal pengukuhan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan hal itu juga bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Menurut Pantja, penting untuk memahami pengertian kawasan hutan secara hukum. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012, yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dapat disamakan dengan pengukuhan kawasan hutan.

‘’Penunjukkan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemeritahan otoriter,’’ kata Pantja dalam keterangannya.

Menurutnya, tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai harkat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukkan. 

Menurut putusan MK tersebut, pengukuhan kawasan hutan harus melewati empat tahapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Kehutanan, yakni: (1) Penunjukan kawasan hutan; (2) Penetapan batas kawasan hutan; (3) Pemetaan kawasan hutan; dan (4) Penetapan kawasan hutan secara resmi.

‘’Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK tersebut, apakah penyitaan dan penyegelan 1 juta hektare kebun sawit di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hukum, sebelumnya sudah ada pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan melalui empat tahap yang diperintahkan oleh Pasal 15 UU Kehutanan?’’ tanya Pantja.

Menurut dia, jika suatu kawasan belum dikukuhkan sebagai kawasan hutan melalui empat tahap yang diperintahkan oleh Pasal 15 UU Kehutanan, maka tindakan penyitaan dan penyegelan adalah tindakan tidak fair. 

Sebab tindakan tersebut tidak berdasar atas hukum, yakni UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

‘’Ditambah lagi baik UU Cipta Kerja maupun PP No.24 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 tersebut sama sekali tidak ada klausul penyitaan dan penyegelan,’’ jelasnya.

Pantja juga menjelaskan, Satgas Penertiban Kawasan Hukum yang dibentuk oleh Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, hanya memiliki tugas yang dalam hukum administrasi negara disebut “bestuursdwang” (paksaan pemerintahan) dan “dwangsom” (pengenaan denda administratif).

Tugas “bestuursdwang” dilakukan dalam bentuk penertiban terhadap perseorangan ataupun badan hukum perdata yang melanggar norma hukum administrasi seperti tidak memiliki izin usaha pertambangan, perkebunan, dan lain-lainnya. 

Adapun, tugas “dwangsom” yaitu pengenaan denda administratif. Sedangkan tindakan penyitaan dan penyegelan merupakan tindakan politional pro justisia dalam rangka law enforcement (penyelidikan dan penyidikan dalam kasus / perkara pidana).

Menurut dia, tindakan penyitaan dan penyegelan yang dilakukan oleh Satgas berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2024, bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan 2 PP, yang secara hierarkis kedudukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi daripada Perpres No. 5 Tahun 2025 tersebut.

Karena itu, tindakan Satgas tersebut dinilainya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Di antaranya  melalui gugatan Sengketa TUN atau Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh badan dan/Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad). Gugatan tersebut dapat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News