Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.

Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Senin (14/4).

"53 ini yang sudah ada bangunan yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan," kata Prasetyo melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Prasetyo mengatakan sebanyak 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Ia menyebutkan penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, tetap diperlukan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

"Tetapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan pada tahun 2025 ini rencananya akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan yang sudah ada atau existing, sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun berupa bangunan baru.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," lanjutnya.

Diketahui, Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Selain Prasetyo, rapat koordinasi percepatan penyediaan sarpras tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sebanyak 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, terlibat dugem dan diduga pesta narkoba.

Kepala Kanwil Dirjenpas Riau, Maizar, mengatakan, 14 napi tersebut telah dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk diperiksa.

"Narapidana yang terbukti bersalah, sudah pasti kami isolasi dan ditempatkan di ruangan tahanan yang ekstra ketat (pengamannya)," ucap Maizar saat diwawancarai wartawan di Rutan Pekanbaru, Rabu (16/4/2025).

Tak hanya itu, Maizar juga memastikan para napi tersebut tidak bisa mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan.

Kemudian, Maizar juga menyatakan akan menghukum petugas maupun pejabat Rutan Pekanbaru bila terlibat dalam kasus napi dugem tersebut.

"Saat ini para napi dan pejabat rutan dilakukan pemeriksaan," sebut Maizar.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakkan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih seperti alat isap sabu atau bong.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada pula rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan ponsel, memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau memeriksa sebanyak 14 narapidana terkait video viral yang memperlihatkan dugaan aktivitas dugem di dalam Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu, menyebutkan para narapidana yang terekam dalam video tersebut telah dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas II Pekanbaru untuk mempermudah proses pemeriksaan.

“Langkah ini kami ambil agar pemeriksaan berjalan lebih maksimal. Sementara kami juga masih menyelidiki dari mana mereka mendapatkan barang-barang tersebut, apakah dari kunjungan atau keterlibatan oknum petugas,” kata Maizar di Pekanbaru.

Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan keterlibatan petugas, sanksi tegas akan diberikan. Petugas bisa saja dipecat sementara narapidana yang terlibat akan diisolasi dan tidak diberikan remisi.

Sebagai bagian dari proses penyelidikan internal, Kanwil Kemenkumham Riau juga telah menarik sementara pejabat rutan yang menjabat untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah.

Terkait keberadaan alat hisap sabu atau bong yang terlihat dalam video, Maizar mengaku belum dapat memastikan apakah barang tersebut sudah diamankan, karena penyelidikan masih berlangsung hingga saat ini.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat hisap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, serta siapa yang merekam dan menyebarkannya.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, Papua Barat, menerbitkan sebanyak 547 paspor pada periode Januari hingga Maret tahun 2025 yang terdiri atas 321 permohonan paspor baru, dan 226 penggantian paspor.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Rachmat di Manokwari, Rabu, mengatakan ada dua jenis paspor yang diterbitkan, yaitu paspor biasa elektronik sebanyak 365 paspor kemudian 182 paspor biasa nonelektronik.

"Total penerbitan paspor untuk triwulan I tahun 2025 ada 321 paspor," kata Rachmat.

Rachmat menyebut realisasi penerbitan paspor biasa jenis elektronik dengan masa berlaku selama 5 tahun mencapai 206 paspor, dan paspor biasa elektronik untuk masa berlaku 10 tahun sebanyak 159 paspor.

Kemudian, 182 paspor biasa nonelektronik yang telah diterbitkan terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu 164 paspor biasa nonelektronik masa berlaku 5 tahun dan 18 paspor biasa nonelektronik dengan masa berlaku selama 10 tahun.

"Ke depannya paspor yang diterbitkan hanya paspor biasa jenis elektronik, sehingga kami terus edukasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait hal dimaksud," jelas Rachmat.

Dia menuturkan bahwa penerbitan paspor dengan tujuan wisata tercatat sebanyak 346 paspor, kegiatan umroh 137 paspor, kemudian 38 paspor ibadah haji, 11 paspor untuk kepentingan berobat, 8 paspor pelajar, dan 7 paspor dengan kegiatan lainnya.

Biaya penerbitan paspor elektronik mengalami peningkatan terhitung sejak 17 Desember 2024 yang terdiri atas paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun Rp950 ribu per paspor, dan paspor elektronik 5 tahun Rp650 ribu per paspor.

Selain itu, masyarakat juga masih diberikan pilihan untuk menggunakan jenis paspor biasa dengan biaya penerbitan per paspor Rp650 ribu untuk masa berlaku 10 tahun, dan paspor biasa periode 5 tahun senilai Rp350 ribu per paspor.

Pihaknya, kata dia, terus menyosialisasikan keunggulan paspor elektronik bagi masyarakat di lima kabupaten wilayah kerja Imigrasi Manokwari yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak.

Adapun keunggulan paspor elektronik antara lain, autogate atau pemeriksaan keimigrasian otomatis menggunakan data biometrik seperti sidik jari, lebih aman, dan bebas visa ke Jepang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tetap memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam menangani kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua.

Sebelumnya, insiden kekerasan oleh kelompok separatis yang menewaskan 12 warga pendulang emas di Yahukimo.

Selain itu, kasus kekerasan juga menimpa guru dan tenaga kesehatan di wilayah yang sama.

"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Menurut Hugo, insiden di Yahukimo ini menjadi alarm bagi pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat di tanah Papua.

“Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” kata Hugo.

Politikus PDI-P itu pun mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap sepele kasus-kasus pembunuhan warga sipil di wilayah rawan konflik seperti Papua.

Pemerintah harus membuktikan kemampuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan setiap warga negara.

"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, tragedi kemanusiaan di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan.

Hingga Minggu (13/4/2025) lalu, sebanyak 13 jenazah korban pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, Polres Yahukimo, dan TNI.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyatakan bahwa 12 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara satu lainnya masih menunggu proses evakuasi karena kendala cuaca.

“Kami tidak akan berhenti bekerja semaksimal mungkin. Para pelaku akan terus kami kejar dan ditindak tegas sesuai hukum. Aksi keji terhadap warga sipil ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Faizal.

Pembantaian ini dilakukan KKB yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama selama tiga hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga yang bekerja sebagai pendulang emas ilegal.

Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut.

Agen ICE menahan Aditya Harsono yang berusia 33 tahun itu di Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengaku prihatin dengan tren meresahkan yang menurutnya berdampak pada pelajar internasional AS dengan visa F1.

Ditangkap Agen Berpakaian Preman

Pada 23 Maret 2025 lalu, Gad mengatakan kliennya telah dicabut visa pelajarnya dan ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Gad mengatakan pencabutan tersebut dilaporkan berdasarkan hukuman pelanggaran ringan atas kerusakan properti dari 2022. Namun, Gad yakin pandangan politik Aditya-lah yang membuat kliennya menjadi sasaran, seperti dikutip dari CBS News pada Rabu (16/4/2025).

Diduga pencabutan visa pelajar Aditya dan penangkapan berikutnya, terkait dengan partisipasinya dalam protes Black Lives Matter pada 2021 usai pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd, oleh polisi AS.

Menurut istri dan dokumen pengadilan yang diserahkan oleh pengacaranya, Aditya ditangkap oleh agen ICE di tempat kerjanya di Marshall pada 27 Maret 2025, sebagaimana diberitakan oleh media setempat, The Minnesota Star Tribune, dikutip Rabu (16/4/2025).

The Minnesota Star Tribune juga telah menghubungi ICE untuk memberikan komentar tentang penahanan Aditya dan menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk alasan pencabutan visa pelajar Aditya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan lembaga tersebut tidak mengomentari kasus-kasus tertentu, dengan alasan privasi. Mereka menambahkan, semua pelancong yang masuk ke AS menjalani pemeriksaan.

"Pemerintahan Trump berfokus pada perlindungan negara dan warga negara kita dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa kami," kata departemen tersebut.

Catatan pengadilan mengatakan alasan resmi yang diberikan untuk penahanan Aditya adalah karena ia telah melewati batas waktu visa pelajarnya, yang telah dicabut empat hari sebelum penangkapannya pada Maret, yang konon karena hukuman pelanggaran ringan di masa lalu atas kerusakan properti.

Namun, istri Aditya, Peyton Harsono yakin waktu dan situasi kejadian tersebut mengarah pada hal lain. Peyton mengatakan dia yakin suaminya menjadi sasaran penangkapan karena sebuah protes pada 2021 itu.

Polisi mengatakan mereka menangkap Aditya dalam protes atas kematian George Floyd, 13 menit setelah jam malam pukul 11 malam.

Meskipun tuduhan terhadap Aditya yang disebabkan kehadiran di perkumpulan yang melanggar hukum pada periode tersebut dibatalkan, Peyton Harsono menilai agen ICE merujuk pada protes tersebut ketika menahannya. Pengacara Aditya juga setuju.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"Itu sebenarnya bukti pertama mereka dalam nota keberatan mereka terhadap jaminan, bukan petisi pembelaan hukuman yang sebenarnya atas kerusakan properti akibat pelanggaran ringan," kata Gad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Maret bahwa AS memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang berpartisipasi dalam gerakan yang melibatkan tindakan seperti merusak universitas, melecehkan pelajar, mengambil alih gedung, membuat keributan, "[dan] kami tidak akan memberi Anda visa."

Catatan kriminal publik Aditya mencakup hukuman pelanggaran ringan pada 2022 karena merusak properti karena menyemprotkan grafiti pada trailer, yang kemudian membuatnya menyelesaikan masa percobaan.

Aditya pertama kali datang ke Amerika satu dekade lalu dan telah berada di negara tersebut secara legal dengan visa pelajar, kata istrinya.

Menkum: Pemerintah Akan Berli Pelindungan

Sementara, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin Pemerintah akan memberi pelindungan terhadap Aditya.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari detiknews.

Ia menyebut KJRI pasti memberikan pelindungan. Kendati begitu, mengenai status kewarganegaraan, menjadi wewenang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ujar Supratman.

Video: Rekaman CCTV saat Gempa M 5,2 Guncang California AS

Video: Rekaman CCTV saat Gempa M 5,2 Guncang California AS

Kementerian Hukum mencatat sejumlah capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan kementerian ini mempunyai enam bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Di antaranya layanan administrasi hukum umum (AHU), kekayaan intelektual (KI), peraturan perundang-undangan (PP), dan pembinaan hukum nasional.

Di bidang AHU, Supratman menuturkan Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan (99,57 persen) dari total 2.913.595 permohonan yang masuk.

Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara dan otoritas pusat dan hukum internasional.

"Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp311.313.889.586," kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/4).

Supratman menambahkan kementeriannya juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi enam atlet sepak bola untuk melengkapi kekuatan tim nasional di berbagai laga internasional.

Mereka ialah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romeny, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

"Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya adalah FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, Peringkat 100 besar FIFA, dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday," imbuhnya.

Selanjutnya di bidang KI, Kemenkum menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh sektor merek sebanyak 66.995 permohonan dan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan.

Dengan demikian, Kemenkum tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan layanan KI, Kemenkum berhasil menerima PNBP sebesar Rp220.903.378.668.

"Program percepatan pemeriksaan substansi merek berdampak secara langsung pada penyelesaian penerbitan sertifikat merek sebanyak 66.995. Penerbitan sertifikat merek adalah wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis," tutur dia.

Pada level internasional, Indonesia berada pada posisi pertama permohonan paten dengan 715 permohonan, pun begitu dengan permohonan desain industri sebanyak 1.186 permohonan. Posisi Indonesia melampaui Jepang, Cina, Amerika, dan Korea.

Kemudian, di bidang PP, Kemenkum tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru yang masuk dalam prioritas nasional.

"Kami menyiapkan delapan RUU yang masuk prolegnas, antara lain RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Juga tiga RPP terkait pelaksanaan KUHP yang akan berlaku tahun 2026 mendatang," ucap Supratman.

Dia menambahkan hingga Maret 2025 Kemenkum telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah.

Capaian harmonisasi itu ditargetkan akan meningkat setelah dilakukannya peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu. Inovasi ini meningkatkan kecepatan dan transparansi proses harmonisasi PP.

"e-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ucap Supratman.

Kemenkum berupaya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Sampai dengan bulan Maret tahun ini, terdapat 658.361 dokumen hukum yang telah terintegrasi pada jdihn.go.id, dengan jumlah anggota JDIHN sebanyak 1.679 anggota.

Supratman menyebut semua tren positif capaian kinerja Kemenkum tidak terlepas dari program transformasi digital yang telah diterapkan sejak pertama kali ia menjabat.

Ia menargetkan di tahun 2026 semua layanan Kemenkum dapat dinikmati masyarakat secara digital.

"Transformasi digital akan membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif dan inklusif bagi masyarakat. Program ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional pada ekosistem hukum di Indonesia," pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Pigai menilai bahwa kebijakan kemanusiaan itu sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, ia menyatakan mendukung penuh langkah Presiden Prabowo.

“Saya mengikuti sikap Presiden,” ucapnya.

Meski demikian, Pigai menyebut bahwa rincian teknis evakuasi akan ditentukan setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatannya ke sejumlah negara.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” katanya.

Indonesia Siap Tampung 1.000 Warga Palestina

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap mengevakuasi sekitar 1.000 warga sipil Palestina dari Gaza untuk gelombang pertama.

Mereka yang akan dievakuasi antara lain adalah korban luka, anak-anak yatim piatu, serta warga yang mengalami trauma akibat konflik bersenjata.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Presiden saat memberikan keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4/2025) dini hari.

Presiden menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara dan bukan bentuk relokasi permanen dari tanah kelahiran mereka. Ia menyebut bahwa para pengungsi akan dipulangkan kembali ke Gaza jika situasi di wilayah tersebut membaik.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” tegas Prabowo saat ditemui usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4/2025) sore waktu setempat.

Konsultasi dengan Negara-Negara Timur Tengah

Prabowo juga mengungkapkan bahwa rencana evakuasi tersebut telah dan sedang dikonsultasikan dengan berbagai pemimpin negara Timur Tengah serta para pemimpin Palestina.

Tujuannya, agar upaya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan atas dasar kemanusiaan bersama.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo.

Dalam rangkaian lawatan internasionalnya, Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin dari lima negara, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Ia menyebut bahwa telah terjadi perkembangan positif dalam upaya mendukung kemanusiaan di Gaza.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih. Kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," ucap Presiden dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin (14/4/2025), sebelum kembali ke Tanah Air dari Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania.

SUMBER: Antaranews

Kantor Wilayah Ditjenpas Riau merazia seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Riau. Razia itu dilakukan serentak buntut video viral narapidana atau tahanan diduga dugem dan pesta narkoba.⁠

"Saat ini tim kami sudah turun. Termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi di Rutan Sialang Bungkuk pasca viral berita tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Selain pemeriksaan mendalam di Rutan Sialang Bungkuk, ia juga memerintahkan seluruh Kalapas dan Karutan se Riau melakukan razia. Bahkan razia digelar secara gabungan bersama TNI dan Polri.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan. Berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian setempat," kata Maizar.

Maizar memastikan akan menidak tegas seluruh tahanan yang terlibat. Termasuk petugas jaga jika terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasan di dalam tahanan.

Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Belakangan terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.

Video: Lapas Cikarang Saat Terendam Banjir, Tahanan Diungsikan

Video: Lapas Cikarang Saat Terendam Banjir, Tahanan Diungsikan

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Video menunjukkan tahanan diduga dugem sambil berpesta minuman keras dan narkoba di dalam rutan viral di media sosial. Buntutnya, Kepala Rutan Pekanbaru Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry dibebastugaskan dari jabatannya.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebas tugaskan," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Maizar, dilansir detikSumbagsel, Rabu (16/4/2025).

Maizar menjelaskan pembebastugasan dilakukan mulai hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

Sebanyak 14 tahanan tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau. Maizar memastikan secara tegas bakal menindak semua tahanan yang terlibat, termasuk petugas yang terlibat.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Diketahui, dalam video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya