Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia guna mengatasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua karena kasus kekerasan yang dilakukan kelompok itu terus berulang.

Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.

"Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” kata Mafirion di Jakarta, Selasa.

Dia pun tidak memberi toleransi terkait kasus yang baru terjadi, yakni KKB membunuh 12 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut dia, pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama karena pendekatan itu harus terus berkesinambungan. Meski demikian, pendekatan tersebut diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi.

Menurut Mafirion, Republik Indonesia punya pengalaman sejarah konflik, seperti yang terjadi di Aceh. Namun, dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai, konflik itu bisa terselesaikan.

"Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan," katanya.

Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh.

Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, hingga aktivis HAM dan melakukan pendekatan nonmiliter secara humanis.

"Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi," katanya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), dalam rangka panen perdana. Agus langsung mengecek peternakan ayam yang berada di Lapas Kelas II-B Terbuka.

Di peternakan ayam Lapas Terbuka Kelas II-B ini, terdapat 2.494 ekor. Peternakan ini mulai beroperasi awal Februari 2025.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/4/2025) pukul 08.50 WIB, Agus menanyakan kondisi ternak saat ini kepada pihak lapas. Terdapat 10 warga binaan yang turut membantu beternak ayam.

Poster panen perdana ketahanan pangan di Lapas Nusakambangan (Audrey/detikcom)

Agus meminta pihak lapas memfasilitasi pelatihan bagi lebih banyak lagi narapidana. "Paling tidak mereka yang kerja di sini warga binaan, bisa mendapat pelatihan yang sama, sehingga mereka punya skill dari pelatihan itu," kata Agus kepada pihak Lapas Kelas II-B Terbuka.

Dia pun menekankan kepada pihak lapas soal insentif bagi narapidana yang turut bekerja di peternakan ayam. Agus ingin insentif tersebut menjadi tabungan bagi narapidana setelah bebas, sehingga mereka lebih siap memulai kembali hidup bermasyarakat.

"Mulai bisa kasih insentif warga binaan kapan?" tanya Agus memastikan.

Ayam di peternakan Lapas Nusakambangan (Audrey/detikcom)

Pihak lapas mengatakan napi akan mendapat insentif terjadi perputaran ekonomi, setelah telur-telur maksimal diproduksi dan terjual. Tercatat hingga 16 April 2025 ayam-ayam ini telah menghasilkan 47.501 telur.

Agus pun menanyakan soal sumber pakan ternak. Dia berharap bahan dasar pakan ayam bisa bersumber dari ladang jagung setempat agar biaya pakan bisa ditekan.

"Jagungnya bisa jagung sendiri nggak? Maksudnya buat efisiensi. Kira-kira dicoba begitu bagaimana? Belajar sama orang pakan," perintah Agus kepada pihak lapas.

(aud/zap)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio menyambut baik upaya Republik Indonesia dalam melakukan reformasi ekonomi menuju hubungan dagang yang adil dan seimbang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, usai pertemuan antara Menlu AS Rubio dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono yang berlangsung di Washington DC, Rabu (16/4) waktu setempat.

Selain membahas tarif timbal balik AS terhadap Indonesia, Bruce menyampaikan bahwa kedua menteri menggarisbawahi pentingnya untuk terus memajukan kemitraan antara kedua negara.

Pertemuan bilateral itu menegaskan pentingnya Kemitraan Strategis Komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia serta kepentingan bersama dalam memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Keduanya juga membahas upaya untuk memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk langkah-langkah untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Menlu Rubio turut menyampaikan terima kasih kepada Menlu Sugiono atas upaya Indonesia dalam memfasilitasi pemulangan warga negaranya yang dideportasi dari Amerika Serikat.

Tak hanya itu, Menteri Rubio turut menyoroti pentingnya kampanye penekanan secara maksimal terhadap rezim Iran untuk membatasi aliran pendapatan yang digunakan untuk mendanai terorisme, produksi rudal balistik, dan aktivitas destabilisasi lainnya.

Menlu Rubio dan Menlu Sugiono juga membahas tarif dan Menlu Rubio menyambut baik upaya Indonesia dalam melakukan reformasi ekonomi menuju hubungan dagang yang adil dan seimbang.

Menlu Sugiono menjadi bagian dalam delegasi Indonesia ke AS pada 16-23 April 2025 untuk merundingkan tarif impor resiprokal yang ditangguhkan implementasinya oleh pemerintah Presiden Donald Trump.

Tim yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut juga beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam kesempatan tersebut, anggota tim negosiasi RI akan bertemu dengan Wakil Dagang AS (USTR), menteri luar negeri, menteri perdagangan, dan menteri keuangan AS.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, KOMPAS.com - Belasan tahanan dugem dan diduga pesta narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau.

Aksi tahanan berpesta ria ini terjadi akibat kelalaian petugas sipir yang melaksanakan penjagaan.

Dari video yang viral di media sosial, tahanan terlihat menggunakan handphone.

Padahal, handphone adalah barang yang dilarang berada di dalam tahanan.

Selain itu, ada botol yang dibuat seperti alat isap sabu atau bong, yang memunculkan adanya dugaan pesta narkoba.

Mereka juga bisa menyetel musik keras, seolah-olah sedang dugem.

Terkait kelalaian petugas jaga tahanan rutan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, mengaku sedang melakukan investigasi.

"Saya sedang melakukan investigasi, baik kepada napi maupun petugas. Nanti kalau sudah selesai investigasi, kami sampaikan," kata Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (17/4/2025).

Sementara itu, saat ditanya mengenai 14 orang tahanan ini, Maizar mengaku akan mengecek terlebih dahulu.

Dugaan sementara, belasan tahanan ini terlibat dalam kasus narkotika.

"Nanti saya cek dulu," kata Maizar.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih seperti alat isap sabu atau bong.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan handphone, memunculkan dugaan para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

KOMPAS.com - Sebanyak 14 narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, diduga terlibat dalam pesta narkoba dan dugem di dalam sel tahanan.

Aksi mereka terekam dalam video yang viral di media sosial sejak Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, tampak sekelompok pria berjoget mengikuti alunan musik keras. Beberapa di antaranya terlihat duduk sambil menggoyangkan kepala, sedangkan lainnya berdiri dan menari.

Botol minuman berserakan di sekitar mereka, termasuk botol bekas yang diberi sedotan putih. Beberapa pria juga tampak mengisap rokok elektrik dan menggunakan ponsel.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Riau, Maizar, memastikan peristiwa itu terjadi di Rutan Pekanbaru.

"Ya, betul," ujar Maizar saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi para napi dan petugas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran tersebut.

"Apabila dugaan pelanggaran tersebut ada, kami akan menindak tegas terhadap warga binaan (napi), termasuk kepada petugasnya apabila ada keterlibatan di dalamnya," kata Maizar.

Menurut Maizar, 14 napi yang terlibat telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

"Narapidana yang terbukti bersalah sudah pasti kami isolasi dan ditempatkan di ruang tahanan dengan pengamanan ekstra ketat," tuturnya.

Selain itu, mereka juga dipastikan tidak akan mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman.

Karutan dan Kepala Pengamanan Dicopot

Imbas dari kejadian ini, Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri, dicopot dari jabatannya. Keduanya kini sedang menjalani pemeriksaan internal di Kantor Wilayah Ditjenpas Riau.

"Ya, sementara sudah dibebastugaskan dan ditarik ke Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar.

Posisi Kepala Rutan kini dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Nimrot Sihotang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Maizar mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran informasi dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Ia juga menyebutkan bahwa timnya, termasuk dirinya sendiri, telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru pasca-viral video tersebut.

"Saya datang ke sini untuk menarik 14 orang warga binaan ini dan memindahkan mereka ke Lapas Pekanbaru. Ini untuk memudahkan proses pemeriksaan," ujar Maizar.

Ia juga memerintahkan razia gabungan di seluruh lapas dan rutan se-Riau, bekerja sama dengan TNI dan kepolisian setempat.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan bahwa timnya juga sedang menuju Rutan Pekanbaru untuk menyelidiki kejadian tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Idon Tanjung, Haryanti Puspa Sari | Editor: Krisiandi, Dani Prabowo)

Medan (ANTARA) - Praktisi hukum Kota Medan, Sumatera Utara, Dr. Darmawan Yusuf, SH, SE, MPd, MH, CTLA, Med, meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas dugaan praktik perjudian online di tempat hiburan malam Heaven Seven atau H7 Club & KTV.

“Seharusnya, tidak hanya sebatas pemain atau pekerjanya saja yang diproses hukum. Namun, penyedia atau pemilik tempat, pemodal, serta bandar judinya harus ditangkap,” kata Dr. Darmawan Yusuf ketika dihubungi dari Medan, Kamis (17/4).

Atas hal itu, Darmawan menegaskan agar Satreskrim Polrestabes Medan mengusut tuntas dugaan praktik perjudian yang ditemukan di Heaven Seven, apalagi tindak pidana perjudian baik itu judi online sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini sudah perintah dari presiden kepada kepolisian untuk membasmi segala perjudian,” tegas dia.

Sebelumnya anggota Komisi II DPR RI Hinca Panjaitan juga menyoroti terkait adanya praktik perjudian di Heaven Seven Medan. Dia meminta Polrestabes Medan membongkar praktik perjudian di Heaven Seven.

"Jelas, di Asta Cita Prabowo juga sudah disebut. Ini sudah perintah, tidak boleh satu pun penegak hukum yang tidak melakukan pemberantasan judi online," kata Hinca.

Dia mendorong Polrestabes Medan membongkar praktik perjudian di Heaven Seven sampai ke akar-akarnya. Polrestabes Medan diminta jangan takut jika ada pihak yang mengintervensi.

"Bongkar habis judi online sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya biar serius? Supaya Polrestabes Medan, Polda Sumut, tidak diintervensi entah siapalah, harus kita lawan rame-rame (intervensi)," tegas dia.

Hinca juga meminta Kapolrestabes Medan membentuk Satgas Khusus (Satgasus) untuk membongkar praktik judi online di Heaven Seven. Polrestabes Medan juga diminta menjelaskan secara detail soal duduk perkara judi online itu.

"Caranya apa? Saya minta Kapolrestabes Medan bentuk Satgas Khusus. Fokus membongkar ini. Satgas khusus ini harus segera dibentuk, kemudian melakukan penegakkan hukum secepat-cepatnya, kejar semua," ucap dia.

Hinca Panjaitan juga meminta agar pemilik Heaven Seven maupun bandar judi online ini turut dikejar, tidak hanya pemain yang ditangkap.

"Pastikan punya siapa, kenapa yang punya harus dikejar? Bukan hanya pemainnya, pemain dalam konteks ini korban loh, karena dia ngeluarin duit, maka pemilik Heaven Seven itu yang harus dikejar," tegas dia.

Diketahui Kejari Medan telah menerima pelimpahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) kasus dugaan tindak pidana perjudian di tempat hiburan malam Heaven Seven atau H7 Club & KTV, di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan.

Namun dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan, pemilik maupun bandar yang diproses hukum diduga masih berkeliaran bebas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tommy Eko Prasetyo mengatakan ketiga tersangka yang dilimpahkan penyidik Polrestabes Medan masing-masing memiliki peran berbeda.

“Dua tersangka merupakan sales dan satunya lagi sebagai kasir,” ujar dia.

Secara terpisah, Kasi Pidum Kejari Medan Deny Marincka Pratama mengatakan tahap II itu diterima JPU (Jaksa Penuntut Umum) Bidang Pidum pada Senin (14/4), dengan tiga tersangka, yakni masing-masing berinisial JLY, WDY, dan RNE.

“Setelah tahap II, ketiga tersangka ditahan di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan untuk 20 hari ke depan,” jelas dia, Selasa (15/4).

Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menyiapkan surat dakwaan dan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan.

“Nantinya yang menyidangkan kasus ini ditangani oleh JPU Tommy Eko Prasetyo. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian,” kata Deny Marincka.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem dan pesta narkoba di dalam sel tahanan.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

"Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah," katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan razia ke sejumlah sel sebagai tindak lanjut dari peristiwa yang diduga terjadi pada Senin malam (14/4) tersebut. Narapidana yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas mulai dari tidak mendapat remisi hingga pidana tambahan.

"Petugas pun akan diberi sanksi sesuai ketentuan jika terbukti terlibat," tegas Maizar.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat hisap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Sebanyak 14 narapidana telah diperiksa terkait video tersebut, sementara penyelidikan masih terus berlanjut.

Jakarta: Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Dandi Supriadi, menyebut pihaknya tak bisa berbuat banyak terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan, Muhammad Syafril Firdaus. Syafril sudah lulus dari Unpad dan saat ini bekerja sebagai profesional.

"Maka untuk masalah tindakan pembuktian, sanksi hukum, maupun sanksi profesi untuk kasus tersebut, Unpad menyerahkan kepada yang berwenang yaitu kepolisian, institusi rumah sakit, dan organisasi profesi setempat untuk melakukan pembinaan," kata Dandi dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 17 April 2025.

Dandi mengakui berdasarkan identitas yang tersebar di media sosial, kuat dugaan pelaku merupakan alumni Fakultas Kedokteran Unpad. Namun, merujuk video yang beredar tidak jelas menunjukkan wajah terduga pelaku.

"Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian," kata dia.

Baca juga: Alumni Diduga Lecehkan Pasien Saat USG, Unpad: Tunggu Penyelidikan Polisi

Unpad menyayangkan dan tidak menolerir semua tindakan yang terjadi. Dandi menegaskan tindakan dokter tersebut telah mencoreng profesi dokter.

"Tindakan apa pun, di mana pun, yang telah nyata mencoreng kode etik dan sumpah jabatan profesi kedokteran, seperti yang diduga terjadi," tegas dia.

Syafril diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat bekerja di sebuah klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia meraba dada seorang pasien ketika melakukan pemeriksaan USG.

Aksi tersebut terekam kamera CCTV ruang praktik Syafril Firdaus. Rekaman itu kemudian diunggah akun Instagram Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni @ahmadsahroni88.

Kejadian tersebut diduga terjadi pada 2024 dan Syafril sudah tidak bekerja lagi di klinik tersebut. Polisi telah mengusut kejadian itu dan menetapkan Syafril sebagai tersangka.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Reformasi tata kelola global bukan hanya mengubah organisasi, metodologi, dan keanggotaan, tetapi juga mengubah pola pikir, menurut mantan menteri luar negeri RI Marty Natalegawa.

“Kita memerlukan manifestasi konkret dan contoh cepat untuk menggambarkan bagaimana tata kelola global seharusnya terlihat,” kata Marty dalam acara peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) oleh CSIS Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dalam pidatonya, Marty juga mengkritik penggunaan kalimat “kami adalah jembatan” yang tidak disertai dengan gagasan stabilitas strategis secara rinci seperti yang dilakukan negara-negara Selatan.

“Jembatan macam apa? Anda tidak bisa sekadar mendapatkan peran sebagai jembatan dengan mengulang mantra itu. Anda harus mendapatkan kepercayaan, keyakinan. Reputasi harus diusahakan,” ujar Menteri Luar Negeri RI periode 2009-2014 itu.

Dia juga mengatakan bahwa multilateralisme adalah sebuah paradigma dan salah satu ancaman terhadap multilateralisme adalah kebijakan luar negeri yang berorientasi ke dalam yang dilakukan beberapa negara belahan bumi selatan.

“Pandangan anti-globalis dan anti-multilateralis bukanlah satu-satunya yang dimiliki oleh apa yang disebut negara-negara besar. Pandangan ini juga terwujud di negara-negara lain,” ujar Marty.

Dia menyebutkan telah terjadi fragmentasi, perpecahan geopolitik yang semakin dalam dan luas hingga memengaruhi isu-isu global lainnya seperti teknologi dan perdagangan.

Selain hambatan pada multilateralisme, kata Marty, terjadi juga hambatan pada diplomasi.

“Diplomasi dipandang sebagai tanda kelemahan, kepatuhan, bahkan penenangan,” ucapnya.

Namun, fakta bahwa negara-negara menghadapi masalah-masalah tersebut justru membuktikan bahwa Dasasila Bandung yang muncul untuk menghadapi situasi geopolitik pada 1955 masih berlaku hingga sekarang, kata Marty.

Pada 2025, Konferensi Asia Afrika (KAA) memperingati 70 tahun sejak pertama kali pertemuan sejumlah kepala negara Asia dan Afrika tersebut dilaksanakan pada 18-24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat.

KAA 1955 menghasilkan sepuluh pernyataan prinsip-prinsip dasar yang dikenal sebagai Dasasila Bandung atau “Bandung Principles”, yang kemudian menjadi semangat bagi negara-negara Asia dan Afrika menyelesaikan masalah kolonialisme dan menjadi negara berdaulat.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Parepare -

Tahanan kasus narkoba bernama M Rusli (49) ternyata sempat dipukul oknum polisi sebelum tewas di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Oknum polisi membela diri melakukan pemukulan karena tahanan tersebut melakukan perlawanan saat ditangkap.

Diketahui, M Rusli awalnya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2). Rusli sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare karena mengeluh sakit hingga dilaporkan meninggal pada Selasa (1/4).

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengungkap indikasi pemukulan terhadap Rusli terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap 2 oknum polisi yang menangani tahanan itu. Keduanya diperiksa Propam atas dugaan pemukulan tersebut.

"Saat ini kita sudah menangani sangat profesional. Indikasi pemukulan itu, itu sedang kita melakukan proses penyelidikan dan proses penanganan," kata Arman kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Dugaan pemukulan itu diduga terjadi saat Rusli ditangkap.

"Penyalahgunaan kewenangan di situ, pada saat yang bersangkutan sedang melakukan penangkapan. Di situ ternyata hasil BAP, ada perlawanan dari tersangka, sehingga (oknum polisi) refleks untuk melakukan tindakan (pemukulan) untuk pembelaan," ungkapnya.

Arman mengakui personelnya saat itu menyalahi prosedur operasional standar penangkapan. Dia membeberkan, pelaku tidak diborgol saat ditangkap.

"Saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman di situ juga, anggota saya sedikit ada kelalaian," ucap Arman.

Dia juga menyinggung adanya hubungan emosional antara pelaku dan oknum polisi yang melakukan penangkapan. Arman menganggap situasi ini tidak dibenarkan karena menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang.

"Pada saat yang bersangkutan sedang menangani si pelaku atau almarhum ini, dia ada hubungan emosional. Seharusnya etikanya ketika kita sudah menangani kasus, itu tidak boleh lagi kita berhubungan," jelasnya.

Namun Arman enggan berspekulasi lebih jauh soal adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan tahanan tersebut tewas. Pihaknya juga masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan personelnya.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya. Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu," tutur Arman.

"Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semudah itu menetapkan sebuah tersangka. Harus dibuktikan dengan dukungan saksi-saksi, terus butuh barang bukti, ada ahli dan lain sebagainya," terangnya.

Arman mengatakan sidang kode etik terhadap dua oknum polisi akan mulai bergulir pekan ini. Dia memastikan kedua personelnya akan diberikan sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. (Sanksinya) Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya, bisa juga permohonan maaf," imbuh Arman.

Keluarga Rusli Mengadu ke DPRD Parepare

Keluarga sempat mencurigai Rusli tewas karena dianiaya. Namun pihak RSUD Andi Makkasau mengaku tidak menemukan adanya tanda kekerasan baik bekas lebam dan patah di tubuh korban sebagaimana pernyataan korban.

Dari hasil pemeriksaan, Rusli diduga mengalami gagal napas. Tahanan tersebut juga didiagnosa diduga menderita tumor paru di sebelah kiri.

Belakangan, keluarga Rusli tidak serta merta menerima hasil diagnosa dokter. Pihak keluarga tahanan pun mengadukan perkara ini ke DPRD Parepare pada Selasa (15/4).

"Saya tidak terima itu (diagnosa dokter). Saya bukan curiga kalau itu dipalsukan, saya curiga tidak betul diagnosanya," ungkap kakak korban, Agussalim di Kantor DPRD Parepare.

Dia mengaku akan terus mencari keadilan atas tewasnya Rusli. Pihak keluarga berencana melakukan pembuktian adanya dugaan penganiayaan melalui langkah autopsi.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujarnya.

Sementara Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare, dr Renny Anggraeny mendukung keluarga Rusli melakukan autopsi. Dia menyebut Dokter Nirmalasari yang sempat memberikan pernyataan terkait kasus ini hanya menyampaikan fakta berdasarkan hasil diagnosa.

"Kita bilang diduga, Dokter Mala itu tidak bilang tumor. Dia bilang diduga keganasan atau infeksi pneumonia itu berdasarkan hasil rontgen. Kalau tidak yakin, suruh lapor ke polisi baru autopsi ki," jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Parepare Satria Parman Agoes Mante juga menyarankan keluarga Rusli melakukan autopsi. Hal ini setelah keluarga tahanan tersebut tidak mempercayai hasil diagnosa dokter.

"Semuanya itu dijawab oleh pihak rumah sakit dibuktikan dengan hasil medis. Tapi pihak keluarga agak kurang trust (kepercayaan) kepada pihak rumah sakit," jelas Parman.

(sar/hsr)

Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Kami datang untuk berkonsultasi mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dilakukan untuk penyesuaian inflasi selama beberapa tahun terakhir dan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.

Menurut Ara, tentunya itu memerlukan tata kelola yang baik dan tentunya memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum sehingga masyarakat bisa mendapatkan kesempatan agar bisa memiliki hunian layak dan terjangkau serta berkualitas.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan Menteri Hukum yang telah menerima dan merespons dengan sangat hangat serta cepat.

"Saya sangat salut dengan dukungan Menteri Hukum yang menerima kami dengan sangat hangat dan cepat sehingga kami benar-benar di dukung dengan sangat profesional. Kami doakan Kementerian Hukum makin bermanfaat bagi rakyat dan mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa kementeriannya siap mendukung harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima program pembiayaan rumah subsidi.

"Tentu kami di kementerian hukum akan memberikan dukungan yang tinggi dalam rangka penyediaan rumah, terutama untuk saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Karena itu saat ini keinginan untuk melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan menteri PKP akan segera kami tindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ujar Supratman Andi Agtas.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan konsultasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengenai peraturan penyesuaian batas penghasilan MBR di Indonesia.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan syarat batas maksimal penghasilan MBR yang bisa menjadi penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek sampai dengan Rp14 juta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Sejumlah mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia (TSI) mendatangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka mendatangi Kemenham untuk mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami mereka selama bekerja.

Mantan pekerja OCI diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto mengatakan mantan para pekerja mengadukan tindak kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," kata Mugiyanto.

Mugiyanto menegaskan Taman Safari sebagai tempat bisnis harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM sesuai dengan Guiding Principles on Business and Human Rights yang telah diadopsi pemerintah melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM sejak 2022.

"Pemerintah Indonesia sudah punya strategi nasionalnya terkait bisnis dan HAM tahun 2022 yang lalu. Jadi itu harus patuh," tuturnya.

Kemenham juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta kerangan dan klarifikasi terkait dugaan tindakan eksploitasi tersebut.

"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum mantan pekerja OCI Muhammad Sholeh mendorong Kementerian HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk pencari fakta.

"Agar ada sinergi lintas sektoral dari Kementerian HAM dan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, semua harus Bersatu. Menurut saya segera membentuk tim pencari fakta", kata Sholeh.

Sholeh menyebut selama korban bekerja di sirkus OCI tidak pernah menerima gaji dan malah menerima kekerasan.

"Selama mereka menjadi budak, tidak pernah menerima gaji, menerima kekejaman, kekerasan, maka harus ada ganti rugi kepada para korban. Dan ini yang belum pernah terpikirkan," pungkasnya.

Saksikan pembahasan lengkap hanya di program detikPagi edisi Kamis (17/04/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"

(vrs/vrs)