Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI), Uli Parulian Sihombing mengatakan, para mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari sebenarnya telah disarankan untuk kembali menempuh jalur hukum guna memperjuangkan hak-haknya.

Saran tersebut telah disampaikan pada awal tahun ini, usai laporan atas dugaan pelanggaran HAM berat yang mereka sampaikan 28 tahun lalu, tak kunjung terselesaikan hingga kini.

“Pada 6 Januari 2025, Komisioner pengaduan Komnas HAM memberikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum,” kata Uli saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Saat itu, Komnas HAM sudah melakukan identifikasi masalah dan mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia. Komnas HAM juga menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya, hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” ujarnya.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan, dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” tambah dia.

Atas identifikasi 4 pelanggaran HAM itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadi tindak yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” ungkapnya.

Walau demikian, ada beberapa rekomendasi Komnas HAM yang telah ditindaklanjuti.

Dia mengatakan, bahwa pihak OCI telah mengadakan tutor paket A atau setingkat SD untuk anak-anak atau pemain sirkus anak OCI.

“Berdasarkan telaah dokumen, ada pernyataan dari Departemen Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu melalui Dinas Pendidikan Cianjur yang telah mengadakan tutor paket A setingkat SD untuk anak-anak di OCI,” ujar dia.

“Kemudian juga untuk penegakan hukum, kepolisian melakukan penyidikan kasus tindak pidana menggelapkan asal usul orang via Pasal 277 KUHP, memang di SP3,” lanjut dia.

Dia menyayangkan bahwa kasus tersebut dihentikan polisik karena dianggap alat bukti yang ada kurang.

Padahal, jika kasus tetap dalam penyelidikan, pihak korban bisa mengajukan gugatan praperadilan.

“Yang seharusnya bisa menggunakan praperadilan tapi sudah lewat waktu. Untuk tuntutan ganti rugi, bisa menggugat perdata juga,” tegas dia.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti. Pria difabel yang terjerat kasus pelecehan seksual tersebut menikah secara adat pada Kamis (10/4/2025) lalu.

"Belum pernah dijenguk (oleh istrinya)," tutur Fadli, Kamis (17/4/2025). Agus pun masih beraktivitas seperti biasa di Lapas.

Menurut Fadli, Lapas IIA Kuripan tidak ada kaitannya dengan pernikahan Agus. Apalagi, pernikahan secara adat itu tidak digelar di Lapas yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.

Sebelumnya, Perbekel Desa Ulakan, I Ketut Sumendra, menuturkan keluarga Nopianti sempat melarang putrinya menikah dengan Agus lantaran usia perempuan itu masih 18 tahun. Belakangan, keluarga warga Desa Ulakan, Karangasem, itu luluh dan mengizinkan putrinya menikah dengan Agus meski pria difabel tersebut terjerat kasus pelecehan seksual.

Acara adat pernikahan tersebut digelar di rumah Nopianti. Adapun, kehadiran Agus digantikan oleh sebilah keris.

Video: 'Jin Ifrit' hingga 'Perahu Nabi Nuh' Meriahkan Pawai Takbiran di Lombok

Video: 'Jin Ifrit' hingga 'Perahu Nabi Nuh' Meriahkan Pawai Takbiran di Lombok

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dan mendesak pengusutan tuntas terhadap aksi belasan orang narapidana yang menggelar pesta minuman keras dan narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Mafirion mengatakan tindakan amoral tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan adanya unsur pembiaran di dalam rutan.

"Saya meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa terkecuali. Kepala rutan hingga petugas yang berjaga harus diperiksa untuk mengetahui apakah ada unsur pembiaran dalam kejadian ini," ujar Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, "Jika terbukti terlibat, petugas harus dipecat. Napi yang terlibat aksi juga harus ditindak tegas. Penegakan hukum yang lemah berpotensi menyebabkan kejadian serupa berulang."

Mafirion juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Riau telah membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya minta agar Kakanwil segera mengambil tindakan dan membebastugaskan pejabat yang terlibat," ujarnya.

Sebelumnya, media sosial ramai memperbincangkan soal beredarnya video narapidana yang memutar musik sambil berjoget di lokasi yang diduga sebagai Rutan Pekanbaru.

Dalam video tersebut terlihat beberapa botol minuman berserakan. Tampak pula botol bekas yang dilengkapi sedotan putih diduga sebagai alat hisap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat santai menghisap rokok elektrik, sementara di sudut lain, narapidana lain tampak asyik menelepon menggunakan telepon genggam.

"Peristiwa ini menunjukkan bahwa rutan masih menjadi sarang narkoba dan akses masuk minuman keras sangat mudah. Padahal narkoba dan minuman keras dilarang keras masuk ke rutan maupun lembaga pemasyarakatan. Penggunaan telepon genggam juga harus diselidiki untuk mengungkap kemungkinan adanya oknum yang sengaja memasukkan dan meloloskannya sehingga para narapidana dapat menggunakannya dengan bebas," urai Mafirion.

Dia menekankan bahwa lapas dan rutan di Indonesia hingga kini belum terbebas dari peredaran narkoba. Bahkan, beberapa kali terungkap adanya sindikat pengendalian narkoba dari dalam lapas.

Kasus yang paling menggemparkan adalah terungkapnya pabrik narkoba di Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang yang didirikan Freddy Budiman. Pabrik tersebut menjadi importir ribuan butir ekstasi dan mampu memproduksi dua kilogram sabu setiap kali produksi.

Menurut ia, terungkapnya kasus penggunaan narkoba dan minuman keras oleh napi di rutan adalah fenomena gunung es.

"Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Dirjen PAS untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya di rutan tersebut, tetapi juga di rutan dan lapas lainnya, guna mencegah terulangnya kasus serupa," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dan mendesak pengusutan tuntas terhadap aksi belasan orang narapidana yang menggelar pesta minuman keras dan narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Mafirion mengatakan tindakan amoral tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan adanya unsur pembiaran di dalam rutan.

"Saya meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa terkecuali. Kepala rutan hingga petugas yang berjaga harus diperiksa untuk mengetahui apakah ada unsur pembiaran dalam kejadian ini," ujar Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, "Jika terbukti terlibat, petugas harus dipecat. Napi yang terlibat aksi juga harus ditindak tegas. Penegakan hukum yang lemah berpotensi menyebabkan kejadian serupa berulang."

Mafirion juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Riau telah membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya minta agar Kakanwil segera mengambil tindakan dan membebastugaskan pejabat yang terlibat," ujarnya.

Sebelumnya, media sosial ramai memperbincangkan soal beredarnya video narapidana yang memutar musik sambil berjoget di lokasi yang diduga sebagai Rutan Pekanbaru.

Dalam video tersebut terlihat beberapa botol minuman berserakan. Tampak pula botol bekas yang dilengkapi sedotan putih diduga sebagai alat hisap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat santai menghisap rokok elektrik, sementara di sudut lain, narapidana lain tampak asyik menelepon menggunakan telepon genggam.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR desak usut tuntas napi pesta narkoba di Rutan Pekanbaru

SEMARANG, KOMPAS.com - Brigadir Ade Kurniawan (AK) resmi mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Kamis (10/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima memori banding yang diajukan oleh Brigadir AK.

"Memori banding Brigadir AK sudah kami terima," kata Artanto saat dikonfirmasi pada Kamis (17/4/2025).

Artanto menambahkan bahwa dalam waktu dekat, surat keputusan untuk sidang banding akan segera disusun setelah memori banding diterima.

"Nanti ditandatangani Kapolda Jateng," tambahnya.

Kuasa hukum Brigadir AK, Moh Harir, menyatakan bahwa kliennya tetap bertekad untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

"Klien kami masih ingin jadi anggota Polri, jadi kami harap seperti itu (tidak dipecat)," ujar Harir.

Berharap memenangkan banding

KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Brigadir Ade Kurniawan saat mengikuti Sidang Etik di Mapolda Jawa Tengah, Kamis (10/4/2025).

Tim kuasa hukum Brigadir AK, yang terdiri dari empat pengacara, meyakini bahwa masih ada ruang hukum untuk membatalkan keputusan pemecatan tersebut.

"Hasil putusan sidang ini masih bisa kita perjuangkan dan harapannya kami akan memenangkan banding ini," ungkap dia.

Lebih lanjut, Harir menyatakan bahwa timnya akan mengkaji kembali pasal-pasal yang menjadi dasar pemberhentian Brigadir AK.

"Kami perlu uji pasal-pasal itu, apakah sudah terpenuhi atau belum," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada Minggu (2/3/2025), ketika ibu korban, DJ, menitipkan bayinya kepada Brigadir AK di dalam mobil saat pergi berbelanja.

Namun, saat kembali, DJ mendapati anaknya dalam kondisi tidak wajar.

Dalam keadaan panik, ia segera membawa bayinya ke rumah sakit, tetapi sayangnya, nyawa sang bayi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, DJ melaporkan Brigadir AK ke Polda Jawa Tengah pada 5 Maret 2025.

Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) menyesalkan soal fitnah yang terus berdatangan soal ijazah palsu terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). AAJ mendukung Jokowi menempuh jalur hukum.

"Kami adalah relawan Jokowi. Kami tidak rela jika Bapak Jokowi terus dihujat, difitnah dan dimaki-maki termasuk yang dilakukan sekelompok orang dari Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA) yang mempersoalkan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Kami tidak akan tinggal diam!" ujar Wakil Sekjen AAJ Ngatno dalam keterangannya, Kamis (16/4/2025).

Ngatno mengatakan Relawan AAJ mendukung sepenuhnya langkah Jokowi jika nanti menempuh jalur hukum. Menurut dia, Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah memberikan pernyataan yang jelas bahwa ijazah Jokowi asli sehingga hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Bapak (Jokowi) juga punya hak hukum. Tidak ada kasta dalam perlakuan hukum. Kami di AAJ justru mendorong Bapak menempuh langkah hukum," tegas Ngatno.

"Bapak sendiri sudah membentuk tim kuasa hukum. Saya kira arahnya sudah jelas dan kita semua wajib menghormatinya. AAJ tetap taat instruksi. APA KATA JOKOWI!" tambahnya.

Kemudian, Ngatno menambahkan bahwa AAJ juga sudah merasa gerah dengan semua perlakuan kelompok pembenci Jokowi ini. Dengan itu, ratusan relawan AAJ turun di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, pada Rabu (15/3), sebagai wujud dukungan.

"Kami tidak buta kita tidak tuli. AAJ terus mencermati setiap perkembangan yang berkaitan dengan Bapak. Kami menganggap mereka ini sudah keterlaluan dan tidak lagi punya nalar dan logika. Tetapi kami di AAJ ini solid. Tidak bergerak liar. Selalu satu komando," ujar dia.

"Ada sekitar 300 personel AAJ Solo Raya yang spontan datang ke kediaman Bapak di Sumber. Sebenarnya masih ada relawan AAJ dari Banyumasan, Pantura Barat dan Pantura timur yang ingin gabung. Tapi untuk sementara cukup AAJ dari Soloraya," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah orang yang menamakan diri Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA), mendatangi rumah Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Rabu (15/4). Mereka datang dengan membawa spanduk dan mengenakan ikat kepala 'Adili Jokowi'.

Klarifikasi UGM

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985. Adapun ijazahnya ada pada Jokowi.

Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menyampaikan hal itu setelah menerima tiga orang perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauziyah. Sementara Amien Rais merupakan salah satu tokoh dalam massa TPUA yang ikut aksi bersama massa emak-emak.

Wening menegaskan UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak. Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus.

"Jadi di dalam konteks ini, ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan," kata Wening saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Fortakgama, dilansir detikJogja, Selasa (15/4/2025).

Dalam pertemuan dengan Roy Suryo cs, Wening menyatakan UGM memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan.

"Jadi itu telah kami sampaikan secara lengkap. Misalnya kami memiliki (salinan) ijazah mulai dari ijazah STTB (surat tanda tamat belajar) dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga," imbuhnya.

Simak juga Video 'Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dan mendesak pengusutan tuntas terhadap aksi belasan orang narapidana yang menggelar pesta minuman keras dan narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

Mafirion mengatakan tindakan amoral tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan adanya unsur pembiaran di dalam rutan.

"Saya meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa terkecuali. Kepala rutan hingga petugas yang berjaga harus diperiksa untuk mengetahui apakah ada unsur pembiaran dalam kejadian ini," ujar Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, "Jika terbukti terlibat, petugas harus dipecat. Napi yang terlibat aksi juga harus ditindak tegas. Penegakan hukum yang lemah berpotensi menyebabkan kejadian serupa berulang."

Mafirion juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Riau telah membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya minta agar Kakanwil segera mengambil tindakan dan membebastugaskan pejabat yang terlibat," ujarnya.

Sebelumnya, media sosial ramai memperbincangkan soal beredarnya video narapidana yang memutar musik sambil berjoget di lokasi yang diduga sebagai Rutan Pekanbaru.

Dalam video tersebut terlihat beberapa botol minuman berserakan. Tampak pula botol bekas yang dilengkapi sedotan putih diduga sebagai alat hisap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat santai menghisap rokok elektrik, sementara di sudut lain, narapidana lain tampak asyik menelepon menggunakan telepon genggam.

"Peristiwa ini menunjukkan bahwa rutan masih menjadi sarang narkoba dan akses masuk minuman keras sangat mudah. Padahal narkoba dan minuman keras dilarang keras masuk ke rutan maupun lembaga pemasyarakatan. Penggunaan telepon genggam juga harus diselidiki untuk mengungkap kemungkinan adanya oknum yang sengaja memasukkan dan meloloskannya sehingga para narapidana dapat menggunakannya dengan bebas," urai Mafirion.

Dia menekankan bahwa lapas dan rutan di Indonesia hingga kini belum terbebas dari peredaran narkoba. Bahkan, beberapa kali terungkap adanya sindikat pengendalian narkoba dari dalam lapas.

Kasus yang paling menggemparkan adalah terungkapnya pabrik narkoba di Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang yang didirikan Freddy Budiman. Pabrik tersebut menjadi importir ribuan butir ekstasi dan mampu memproduksi dua kilogram sabu setiap kali produksi.

Menurut ia, terungkapnya kasus penggunaan narkoba dan minuman keras oleh napi di rutan adalah fenomena gunung es.

"Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi Dirjen PAS untuk melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya di rutan tersebut, tetapi juga di rutan dan lapas lainnya, guna mencegah terulangnya kasus serupa," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 6 tahun menikah, Baim Wong Paula Verhoeven cerai secara resmi pada Rabu (16/4/2024).

Selain keputusan bercerai, Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan juga menetapkan hak asuh kedua anak mereka secara bersama.

Kiano dan Kenzo akan diasuh Baim Wong selama 2 minggu dan Paula Verhoeven selama 2 minggu berikutnya.

Terkait keputusan hak asuh anak Baim Wong tersebut, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alvon Kurnia Palma mengatakan kliennya sudah mengetahui.

Namun untuk saat ini, tim kuasa hukum Paula masih mempelajari berkas perkara putusan hak asuh anak Baim Wong Paula Verhoeven tersebut.

Alvon juga masih akan berkonsultasi dan mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Paula.

"Visinya sama untuk kebaikan anak. Kalau semisalnya ada perbedaan pandangan orangtua, itu yang dirugikan anak," ucap Alvon.

Pihaknya juga menekankan bahwa yang paling penting dari keputusan hak asuh anak setelah Baim Wong Paula Verhoeven cerai adalah bagaimana bisa memberikan hal yang paling baik kepada anak-anaknya.

Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada 22 November 2018.

Anak pertama mereka, Kiano Tiger Wong lahir pada 27 Desember 2019.

Sedangkan anak kedua mereka, Kenzo Eldrago Wong lahir 2 tahun setelahnya pada 9 Oktober 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka alami ke Kementerian HAM pada Selasa (15/4/2025). OCI disebut pernah menjadi bagian dari atraksi di Taman Safari.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyimak kesaksian para korban tentang perlakuan tak manusiawi. Para korban menceritakannya dengan berlinang air mata. Dalam kesaksiannya, para korban mengaku disiksa dengan cara dipukul, disetrum, dipaksa bekerja dalam kondisi sakit.

Bahkan ada korban yang dipisahkan dari anaknya seusai melahirkan. Aksi keji ini disebut korban terjadi pada tahun 1970-an. Para korban kekerasan, perbudakan, dan eksploitasi anak itu hingga saat ini merasa tak mendapatkan keadilan.

"Kami mendengarkan mereka. Kami sudah membaca dan mendengar, karena kasus ini memang sudah viral tentang apa yang terjadi pada mantan karyawan Oriental Circus Indonesia. Mereka minta audiensi, dan kami terima serta dengarkan," kata Mugiyanto kepada awak media usai pertemuan itu.

Para korban mengadukan pengalaman tak menyenangkan mereka selama bekerja di sirkus. Mugiyanto menyadari mengingat kembali pengalaman pahit bisa amat menyakitkan bagi korban. Tapi Mugiyanto menegaskan audiensi ini termasuk upaya perlindungan HAM terhadap masyarakat.

"Testimoni tentang hal-hal yang traumatik, menyakitkan, yang pahit itu tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu sebagai bagian dari proses pencarian keadilan," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto mengamati saat menyimak kesaksian korban terkuak aspek pelanggaran. Contohnya pelanggaran atas hak dasar seperti identitas. Apalagi sebagian korban tidak mengetahui asal-usul atau identitas keluarga mereka.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto menjamin negara bakal berupaya guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi. "Ini harus kami lakukan secepatnya untuk mencegah hal yang sama terulang," ujar Mugiyanto.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Muhammad Soleh mengungkapkan lambatnya penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Soleh mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta secepatnya guna menyelidiki dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap korban.

“Ketika kita viralkan ini, tidak ada upaya sama sekali. Harapan saya, Kementerian HAM membentuk tim pencari fakta,” ujar Soleh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo rupanya belum kunjung selesai.

Isu ini kembali mencuat ke media sosial setelah seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyangsikan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sejumlah pihak turut berkomentar, tak terkecuali Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD.

Mahfud bilang wajar publik mempertanyakan

Menurut Mahfud MD, masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

Sebab, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di tengah isu dugaan ijazah palsu Jokowi.

Penjelasan itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary dalam siniar Terus Terang.

“Enggak salah. Karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi,” ujar Mahfud, Rabu (16/4/2025), seperti dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Keputusan Jokowi presiden tetap sah

Kendati begitu, Mahfud menekankan bahwa keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetap sah dan tidak batal secara hukum, meski jika ijazahnya nanti terbukti palsu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengungkapkan bahwa Jokowi boleh saja tidak memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jika ijazah yang digunakan adalah palsu.

Namun, keputusannya selama menjadi Presiden tetap sah, sebab dalam hukum administrasi negara terdapat asas kepastian hukum.

"Yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi Presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu. Di dalam hukum administrasi negara tidak begitu," kata Mahfud.

Ia lantas mencontohkan langkah yang diambil Presiden RI ke-1 Soekarno saat melawan penjajahan Belanda.

Mahfud bilang, langkah Bung Karno yang mengambil kekuasaan dari tangan Belanda sejatinya melanggar konstitusi.

Sebab, Belanda saat itu memiliki konstitusi yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa Indonesia bagian dari Netherland.

"Tapi Bung Karno melawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan Dekrit itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat," ucap Mahfud.