Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KPK memfasilitasi rangkaian perayaan hari raya Paskah untuk tahanan yang beragama Kristen atau Katolik di Rutan KPK, Jakarta Selatan. KPK memastikan para tahanan mendapatkan hak untuk beribadah.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 dan Minggu 20 April 2025 pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00," tambahnya.

KPK juga membuka kunjungan bagi keluarga yang ingin merayakan Paskah bersama tahanan. Kunjungan bisa dilakukan pada Minggu (20/4).

"Layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian barat," sebutnya.

Diketahui, Paskah jatuh pada Minggu (20/4) mendatang. Salah satu rangkaian Paskah adalah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada Jumat (18/4) besok.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik untuk merayakan Hari Raya Paskah 2025.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tessa mengatakan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025, pada pukul 14.00-16.00 WIB.

Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ucap dia.

Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), membantah adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi kepada tahanan tewas bernama M Rusli (49) dan keluarganya. Namun polisi mengakui adanya transfer uang yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2 oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya tahanan itu.

"Kalau soal pemerasan, sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," ungkap Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Arman tidak menjelaskan lebih jauh soal transfer yang dimaksud. Dia mengaku oknum polisi sempat berinteraksi dengan Rusli setelah penangkapan yang dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan.

"Pada saat yang bersangkutan sedang bersama tersangka, dia masih bermain-main. Walaupun itu dia mau ceritanya utang, mau ceritanya dia membantu dan lain sebagainya, tapi itu adalah penyalahgunaan wewenang," paparnya.

Arman mengatakan kasus tewasnya tahanan tersebut masih dalam penyelidikan. Dua oknum polisi yang sempat menangani tahanan itu tengah diperiksa Propam Polres Parepare.

"Saat ini kita periksa ada dua orang (oknum polisi), karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang," tegas Arman.

Sebelumnya, kakak korban bernama Agussalim mengakui adanya dugaan pemerasan total Rp 3,5 juta oleh oknum polisi. Dugaan pemerasan itu terjadi di kantor Sat Narkoba Polres Parepare pada Kamis (28/2) sekitar pukul 00.52 Wita. Dugaan pemerasan itu dilakukan tidak lama setelah Rusli ditangkap.

"Itu sebenarnya bagi saya itu bisa dikategorikan pencurian itu. Karena dia mengambil, mentransfer saldonya Almarhum tanpa sepengetahuan orangnya. Tanpa minta izin," ungkap Kakak korban, Agussalim kepada detikSulsel, Kamis (17/4/2025).

Agussalim membeberkan oknum polisi mengambil handphone Rusli dan mengirim uang melalui aplikasi dana sebanyak Rp1 juta. Uang itu dikirim ke rekening orang lain berinisial HWR.

"Jadi, waktu Pak polisi ambil HP-nya itu diminta sama menantu korban, sandinya. Lalu dia transfer uangnya Rp 1 juta ke rekening atas nama HWR," bebernya.

Selain itu, Agussalim mengatakan oknum polisi berinisial M juga meminta uang Rp2,5 juta kepada menantu Rusli. Uang itu diminta oleh oknum polisi yang menjadi penyidik kasus Rusli.

"Itu Rp 2,5 juta itu diserahkan kepada M. M yang minta Rp 2,5 juta itu penyidiknya. Ya, penyidiknya yang minta. Diantarkan lah sama menantunya almarhum," imbuhnya.

Video: Menkraf Sayangkan Oknum Polisi Terlibat Pemerasan Penonton DWP

Video: Menkraf Sayangkan Oknum Polisi Terlibat Pemerasan Penonton DWP

Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI Mugiyanto menegaskan pentingnya HAM sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

"Aparatur sipil negara (ASN) adalah garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berperspektif HAM," kata Mugiyanto saat memberikan penguatan kapasitas HAM kepada seluruh ASN jajaran Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga diikuti secara hybrid di seluruh Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Oleh karena itu, kata dia, kapasitas dan kesadaran akan prinsip HAM harus menjadi bagian integral dari kompetensi setiap aparatur negara.

Ia menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga peran strategis ASN sangat diperlukan.

Wamenham juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas HAM bagi ASN dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip dan norma HAM, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan kerja.

Selain itu, kata dia, untuk membangun budaya pelayanan publik yang inklusif, adil, dan menghormati martabat manusia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan prinsip "good governance".

Ia menekankan seluruh layanan publik, khususnya di Kementerian Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bebas dari diskriminasi, dan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif.

“Semua jajaran, khususnya para penjabat harus mengakselerasikan 10 prinsip HAM dalam layanan publik, utamanya prinsip partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sulteng Mangatas mengatakan kegiatan ini memberikan motivasi dan arah kebijakan yang lebih jelas dalam mewujudkan pelayanan berbasis HAM.

“Kami di Kanwil Kementerian HAM Sulteng berkomitmen memperkuat literasi dan praktik HAM di seluruh satuan kerja," ujarnya.

Menurut dia, pesan Wamenham menjadi pengingat bahwa pelayanan bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Rakhmat Renaldy, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas HAM di lingkungan ASN adalah bagian dari upaya berkelanjutan membangun kepercayaan publik.

“Kami telah, dan akan terus, menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek layanan hukum dan administrasi kami. Baik di layanan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun pelayanan hukum lainnya, prinsip non-diskriminatif dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi etos kerja,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengakui, ia memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan, tidak ada perbedaan atau pergantian. "Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi juru bicara (jubir).

“Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, tetapi Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menyebut langkah ini semata sebagai bentuk dukungan dalam menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pemerintahan.

“Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu,” katanya.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

“Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki,” pungkas Prasetyo Hadi.

Istana Kepresidenan membantah kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa Hasan masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng,” ujar Teddy saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto berharap agar para generasi muda, terlebih yang bergerak di bidang penegakan hukum, bisa melanjutkan perjuangan Hotma Sitompul.

Ia berharap agar ada advokat muda yang meniru sosok Hotma dalam membela masyarakat yang terkendala dalam mengakses perlindungan hukum.

“Mudah mudahan tokoh-tokoh muda bisa melanjutkan perjuangan beliau dengan idealisme yang sama, karena beliau adalah salah satu tokoh yang profesional di bidang penegakan hukum,” ungkap Kak Seto saat ditemui di rumah duka Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Kak Seto mengaku sering terlibat kerja sama dengan Hotma dalam sejumlah kasus hukum yang melibatkan anak-anak.

Karena itu, ia ingin ada generasi muda yang bisa meneruskan upaya-upaya baik yang dilakukan Hotma.

“Kami di LPAI sudah cukup banyak bekerja sama dengan beliau. Ada beberapa kasus-kasus masalah anak-anak, kami minta bantuan beliau,” jelas Kak Seto.

Di sisi lain, Kak Seto mengaku kaget dan merasa begitu kehilangan saat mendengar kabar tentang kepergian Hotma.

“Kami sangat merasa kehilangan dan terkejut karena kepergian beliau yang mendadak ini,” ungkapnya.

Adapun Kak Seto melayat ke rumah duka Hotma Sitompul bersama anak dan cucunya menggunakan pakaian batik. Ia juga mengirimkan karangan bunga atas nama dirinya dan keluarga.

Kak Seto menyampaikan bahwa ia berencana ikut mengantarkan mendiang Hotma Sitompul ke peristirahatan terakhirnya di San Diego Hill Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (19/4/2025) mendatang.

Sebagai informasi, Hotma meninggal dunia di usia 75 tahun setelah menerima perawatan di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat, selama satu minggu. Ia mengalami komplikasi sejumlah penyakit selama beberapa tahun terakhir.

Ia sempat dibawa ke rumah sakit di Penang, Malaysia pada Oktober 2024 dan baru kembali ke Indonesia pada Januari 2025.

Selama tiga bulan, Hotma rutin cuci darah (hemodialisis) karena memiliki riwayat penyakit ginjal.

Hingga Selasa (8/4/2025), kondisi kesehatan Hotma menurun kembali sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

Ditho, putra Hotma, mengatakan, dalam seminggu perawatan itu ayahnya sempat membaik.

Namun, tepat seminggu setelahnya, Hotma dinyatakan meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang ia derita.

Hotma Sitompoel adalah seorang pengacara senior yang beberapa kali terlibat dalam kasus berat.

Ia memiliki lembaga hukum non-profit bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron yang fokus membantu masyarakat miskin, teraniaya, dan terpinggirkan, tak terkecuali anak-anak.

Otoritas junta militer Myanmar memberikan amnesti massal dalam rangka perayaan tahun baru di negara terisolasi tersebut. Nyaris 5.000 tahanan akan dibebaskan dari berbagai penjara oleh junta Myanmar.

Kelompok hak-hak sipil setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), mengatakan junta Myanmar telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis sejak kudeta militer tahun 2021, yang menghapuskan kekuasaan pemerintahan demokrasi dan menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara multipihak.

Amnesti yang merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, secara rutin diumumkan untuk memperingati hari libur nasional atau festival keagamaan Buddha di Myanmar.

Namun sebagian besar tahanan politik terkemuka, termasuk pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masih ditahan.

Junta militer Myanmar dalam pernyataannya pada Kamis (17/4) mengumumkan bahwa sebanyak 4.893 tahanan akan diberi pengampunan "untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan negara, untuk ketenangan pikiran rakyat, dan atas dasar belas kasih".

Untuk menyampaikan "kebaikan hati negara", sebut junta Myanmar, otoritas junta juga mengatakan sejumlah tahanan lainnya akan dikurangi hukumannya hingga seperenam dari total hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Pengurangan hukum ini tidak berlaku bagi tahanan yang melakukan pelanggaran serius.

Pelanggaran hukum serius yang masuk pengecualian mencakup perkumpulan yang melanggar hukum dan terorisme, serta pembunuhan dan pemerkosaan.

Disebutkan juga oleh junta Myanmar bahwa ada 13 warga negara asing (WNA) yang akan diampuni dan dideportasi ke negara asal mereka masing-masing. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal rincian identitas atau kejahatan yang dilakukan para WNA itu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Pada Kamis (17/4) pagi, seorang jurnalis AFP melihat kerumunan keluarga berkumpul di luar penjara Insein Yangon, bersiap untuk menyambut anggota keluarga tercinta mereka yang dibebaskan dari penjara.

Pengumuman amnesti massal itu disampaikan ketika pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dilaporkan akan melakukan perjalanan ke luar negeri, yang jarang dilakukan, ke Bangkok untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim yang kini memimpin blok ASEAN.

Pertemuan itu disebut akan membahas soal keselamatan tim kemanusiaan Malaysia yang dikirimkan ke Myanmar setelah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang negara tersebut bulan lalu.

Simak juga Video: Menteri Imipas: Koruptor hingga Teroris Tak Dapat Amnesti dari Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan kasus sejumlah hakim dan aparat penegak hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi atau penyuapan. Ini termasuk soal kasus terbaru soal Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan tiga hakim lainnya yang menerima suap hingga puluhan miliar.

Kasus dugaan suap pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

"Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari, dan selalu menjadi celah, ada celah bagi problem-problem berikutnya," beber Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Karena itu, kata Muzani, Presiden Prabowo akan melakukan penataan sistem hukum Indonesia agar bisa menciptakan para hakim dan aparat penegak hukum yang berintegritas. Menurut dia, hal tersebut penting agar tujuan hukum bisa tercapai secara maksimal yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat.

"Karena itu, beliau (Prabowo) ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum, sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh," terang Ahmad Muzani.

Lebih lanjut, Prabowo akan mendengarkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder terkait untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Menurut dia, perbaikan sistem hukum harus melibatkan banyak pihak untuk memberikan saran-saran konstruktif.

"Karena itu, beliau (Prabowo) juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat," pungkas Ahmad Muzani.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, CIREBON - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Yihong Novatex Indonesia terhadap seluruh pekerjanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPD Apindo Kabupaten Cirebon Asep Sholeh Fakhrul menyatakan meskipun dampak PHK ini sangat besar bagi pekerja, perusahaan tetap berusaha untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

"Pekerja yang terkena pemecatan meskipun jumlahnya sangat besar, tetap dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ini menunjukkan perusahaan berusaha untuk patuh terhadap hukum,” ujar Asep, Kamis (17/4/2025).

Asep menambahkan, meski keputusan PHK ini dapat menimbulkan kesulitan bagi para pekerja, perusahaan juga harus menghadapi tantangan besar akibat kondisi ekonomi dan bisnis yang tidak menentu.

Kita semua paham bahwa dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ekonomi, perusahaan sering kali dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit. Namun, pemecatan yang terjadi di PT Yihong Novatex ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Menurut Asep, Apindo selalu mengingatkan anggotanya untuk tetap mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang ada, terutama dalam hal PHK agar tidak melanggar hak-hak pekerja.

Meskipun keputusan PHK ini menimbulkan banyak keprihatinan, Asep memastikan, perusahaan yang tergabung dalam Apindo selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Meskipun dalam situasi yang sangat sulit ini, kami berharap agar hak-hak pekerja tetap diperhatikan dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Apindo terus mendorong agar proses ini dapat diselesaikan dengan baik oleh semua pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 1.126 dari 1.500 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

PHK massal ini terjadi setelah para pekerja melakukan mogok kerja selama tiga hingga empat hari sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan.

Para pekerja yang terdampak kemudian menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (11/3/2025) siang. Aksi tersebut sempat memanas dengan adanya aksi dorong antara buruh dan aparat keamanan.

Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas PHK yang dianggap tidak berdasar serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Pantauan saat itu, mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar PHK sepihak tersebut dibatalkan dan meminta pemerintah daerah untuk memediasi konflik antara pekerja dan manajemen perusahaan.

Suasana sempat memanas ketika aparat keamanan mencoba melarang massa ke dalam jalan kantor bupati. Terjadi aksi dorong antara buruh dan aparat, namun situasi berhasil dikendalikan setelah perwakilan buruh diizinkan masuk untuk berdialog.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan sinyal bergabungnya PDIP ke Kabinet.

Menurutnya, tak semua pertemuan dapat dikaitkan dengan bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintah.

"Kami enggak tahu ya pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata," katanya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo melanjutkan bahwa tak semua tokoh yang bertemu dengan Presiden Ke-8 RI itu menunjukkan sinyal untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Menurutnya tak semua pihak harus berada di kubu yang sama.

"Rasa-rasanya bukan perkara itu [bergabung ke pemerintahan], tidak harus juga semua gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau [Megawati] pribari pengarah BRIN, PDIP. Jadi tidak ada masalah," pungkas Prasetyo Hadi.

Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan adanya peluang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan rencana pertemuan lanjutan itu dilangsungkan. Dia hanya menyebut akan ada silaturahmi selanjutnya.

“Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025).

Adapun, mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) malam lalu, Puan mengaku pihaknya dan Gerindra sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada silaturahmi antara dua tokoh bangsa itu.

“Dan Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari lebaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, cucu Proklamator RI ini menuturkan pembicaraan antara keduanya tentu berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dengan bersinergi guna membangun bangsa dan negara.

“PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya

Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui foto yang diunggah olehnya melalui akun X.

Dasco mengunggah dua buah foto di mana Prabowo dan Megawati terlihat duduk di sofa yang berada di rumah Megawati.

Salah satu foto bahkan menggambarkan keduanya duduk cukup dekat sambil tersenyum ke arah kamera.

"7-4-2025, Alhamdulillah ...Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita," tulis Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Selasa (8/4/2025).