Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berinisial ANL (39) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 444 juta. Saat digiring ke mobil tahanan, dia tampak tersenyum dan memamerkan pose dua jari.

Dilansir detikSulsel, dalam video yang dilihat detikcom, ANL keluar dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menggunakan rompi merah muda. Kedua tangannya diborgol. Saat ditanya wartawan soal kondisinya, diia lantas tersenyum dan memamerkan pose dua jari.

"Halo, sehat dong, masa sakit," kata ANL kepada wartawan sebelum masuk ke dalam mobil tahan Kejari Kendari, dikutip dari detikSulsel.

Ada tiga tersangka dalam kasus korupsi. Selain ANL, ada mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Kendari inisial NU dan ASN inisial MU.

"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Pemkot Kendari tahun anggaran 2020," kata Kasi Pidsus Kejari Kendari, Enjang Slamet dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Oknum ASN Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial ANL (39) tampak memamerkan pose dua jari usai ditetapkan tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 444 juta. Foto: Oknum ASN Pemkot Kendari, berinisial ANL (39) tampak memamerkan pose dua jari. (dok. istimewa)

Mereka bertiga diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada kegiatan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambah Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (Ls).

"Ketiganya dijerat pada kasus korupsi kegiatan belanja uang persediaan, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan langsung di Bagian Sekretariat pada anggaran tahun 2020," ungkap Enjang.

Modus korupsi ketiga tersangka yaitu mengajukan sejumlah anggaran pada kegiatan Pemkot Kendari. Tapi dalam realisasinya diduga fiktif.

"Ada penyimpangan yang dilakukan dalam realisasinya, kemudian pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya alias fiktif," bebernya.

Sebelumnya, Kejari Kendari menetapkan NU, ANL dan MU sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (16/4/2025) malam. ANL dan MU langsung ditahan, sedangkan NU tidak karena alasan sakit.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Jambi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi memperketat pengawasan di keliling blok hunian warga binaan, pasca terjadinya seorang narapidana berupaya kabur dengan memanjat pagar berduri namun gagal karena ketahuan sama petugas.

“Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, petugas melakukan kontrol keamanan di area terbuka dan sekitar pos atas, guna memastikan kondisi keamanan serta meninjau potensi gangguan di lingkungan lapas,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Jambi Batara Hutasoit, di Jambi, Kamis.

Kegiatan kontrol tersebut melibatkan pengecekan di area brandgang, area pos atas, saluran pembuangan air yang bisa berpotensi menyebabkan gangguan ketertiban, serta memastikan kebersihan di area tersebut.

“Kontrol keamanan ini merupakan salah satu bentuk deteksi dini dalam menjamin keamanan dan ketertiban serta mengevaluasi kekurangan yang ada,” katanya.

Dalam kontrol kali ini beberapa evaluasi dan rekomendasi, termasuk peningkatan penerangan di area brandgang, upaya meningkatkan kebersihan, serta penempatan petugas secara konsisten di pos atas untuk memperkuat pengawasan.

Dengan penerapan pengecekan berkala seperti ini, Lapas Kelas IIA Jambi berharap dapat menjaga kondisi yang aman dan tertib serta memberikan kenyamanan baik bagi petugas maupun warga binaan.

Terkait insiden percobaan narapidana kabur terjadi pada Rabu (16/4), terjadi sekitar pukul 13.00 Wib, tapi dapat digagalkan petugas pemasyarakatan.

Saat warga binaan mengikuti ibadah sholat Zuhur di Mesjid At-Taubah. Tahanan tersebut diketahui mencoba melarikan diri dengan memanjat tembok Lapas tanpa menggunakan alat bantu sama sekali.

Aksi nekad ini diketahui oleh petugas jaga bagian menara yang melihat Z merayap prasarana brandgang, sembari melewati kawat pelindung dinding.

Ia menyebutkan, seorang petugas pemasyarakatan (sipir) di Lapas Kelas IIA Jambi mengalami cedera saat menggagalkan percobaan kabur yang dilakukan oleh salah satu warga binaan inisial Z pada Rabu siang tersebut.

Kepala Pengamanan Lapas Kelas IIA Jambi, J Kasogi Surya Fattah menambahkan percobaan kabur tahanan tersebut dan saat ini, Z sudah diisolasi serta mendapat pengawasan secara intensif.

Untuk saat ini warga binaan yang melakukan percobaan pelarian kini telah diamankan di sel khusus untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak lapas juga tengah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menyelidiki apakah ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam rencana pelarian ini.

Warga binaan itu berinisial Z (42) yang melakukan upaya melarikan diri, saat ini diduga mengalami depresi. Saat petugas melakukan pemeriksaan secara intensif, upaya menghindar dan menjawab secara sembarangan dan juga saat diperiksa barangnya ditemukan surat gugatan cerai dari pihak istri.

Selain pencabutan hak remisi, warga binaan itu juga dilarang untuk bertemu dengan keluarga. Karena risiko tinggi, khawatir akan ada kejadian lanjutan, makanya dari semua aspek penting dijaga.

Ia mengatakan, terkait sipir yang cedera karena meloncat dari menara ketinggian enam meter, mengetahui ada upaya napi ingin kabur, akibatnya petugas mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit.

“Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi petugas yang tetap sigap menjalankan tugas meskipun harus menghadapi risiko fisik. Saat ini beliau dalam kondisi stabil dan masih dalam perawatan,” tambah Kasogi.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang beragama Kristen dan Katolik di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK untuk beribadah pada Jumat Agung dan Paskah.

“KPK akan menyelenggarakan ibadah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik. Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Tessa menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat (18/4) dan Minggu (20/4) tersebut dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa layanan kunjungan keluarga tetap difasilitasi yakni pada Minggu (20/4), dan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WI

“KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Diketahui, perayaan Paskah berlangsung pada Minggu (20/4), sedangkan Jumat (18/4) dilaksanakan Jumat Agung.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Oknum aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Muara Dua, Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial LL, dilaporkan ke polisi atas kasus penggelapan sepeda motor di Palembang, Sumsel. Oknum itu dilaporkan tiga korbannya yang melapor ke Polrestabes Palembang.

Salah satu korban, Dendi Setiawan (32) mengatakan peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan SMB 2, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Selasa (15/4/2025) lalu sekitar pukul 09.00 WIB.

Menurutnya, terlapor LL adalah oknum ASN yang berdinas di Lapas Muara Dua, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

"Dia (LL) ini pinjam motor saya, tapi tidak dikembalikan. Yang saya tahu, dia ini (oknum) ASN di Lapas Muara Dua," ungkap Dendi kepada media, Kamis (17/4).

Dendi mengatakan, LL adalah teman masa kecilnya selama di Muara Dua. Awalnya, terlapor menghubungi Dendi untuk berkunjung ke rumahnya.

"Awalnya dia ini menghubungi malam hari ingin main, tapi tak direspons. Pagi (saat hari kejadian) dia menelepon lagi dan bilang ingin bertemu," jelasnya.

Mereka berdua pun akhirnya bertemu di TKP. Di lokasi, mereka mengobrol dan LL berkata kedatangannya ke Palembang hendak mengejar narapidana yang kabur dari lapas tempatnya bekerja.

"Dia bercerita kalau sedang mengejar tahanan yang kabur. Kalau tidak dapat, katanya dia yang akan di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ujarnya.

Kemudian, kata Dendi, LL bercerita ingin pulang ke rumah istrinya sebentar di Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat itulah terlapor meminjam motor korban.

"Setahuku, memang dia ini pegawai di Lapas Muara Dua. Karena selama ini berteman, kalau saya ke kampung juga sering bertemu, jadi tidak curiga," ujarnya.

Namun, setelah meminjam motornya, terlapor tak kunjung kembali hingga sore hari. Saat dihubungi, LL beralasan bahwa dirinya kena tilang di Simpang IP Mal dan dibawa ke Polrestabes Palembang.

"Saya sempat curiga dan telepon teman di Muara Dua, ternyata memang dia (LL) ini bermasalah. Akhirnya saya cek ke Polrestabes, ternyata zonk," katanya.

Dendi pun kembali menghubungi LL untuk menanyakan kembali perihal motor bernopol BG-3723-ZM miliknya. Bukan mengaku, terlapor justru mengatakan bahwa motor korban berada di Polda Sumsel dan meminta BPKB dan STNK untuk menebus kendaraannya tersebut.

"Akhirnya saya melapor ke polisi. Semoga (terduga) pelaku tertangkap supaya nama Lapas Muara Dua juga tidak tercoreng," harapnya.

Dua Korban Lainnya Sudah Lapor Polisi

Sebelumnya, dua warga Palembang mengadukan kasus dan terlapor yang sama ke kantor polisi. Diduga, terlapor menarget teman-temannya semasa kecil di Muara Dua sebagai korban.

Pelapor pertama Ardiansyah Putra (31) mengatakan, peristiwa yang dialaminya terjadi di Jalan AKBP Kemas Kailani, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, pada Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, LL mengajak korban menginap untuk melepas rindu.

"Dia tiba-tiba menghubungi dan ajak menginap, (kami) sudah lama tidak bertemu. Akhirnya kami bertemu di hotel (TKP)," ujarnya, Minggu (13/4).

Malam harinya, LL meminjam motor bernopol BG-6453-ET milik Ardiansyah beserta KTP dan STNK dengan dalih ingin pergi sebentar. Tanpa menaruh curiga, ia pun meminjamkan barang-barang tersebut.

"Tapi sampai pagi, dia tidak pulang ke hotel. Saya sudah ke rumah orang tuanya juga, tapi mereka lepas tangan," ujarnya.

Sementara itu, korban lainnya yakni M Kurniawan (23) menyebut LL meminjam motornya saat mereka berada di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, pada Kamis (10/4) sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada korban, LL meminta untuk ditemani ke TKP.

"Lalu dia (terlapor) ini pinjam motor, ngakunya mau jemput anak di wilayah KM 10. Karena kami berteman, saya pinjamkan motornya," katanya.

Namun, LL tidak terlihat lagi hingga larut malam. Setelah ditunggu, motor milik Kurniawan itu tak kunjung kembali ke TKP maupun rumahnya.

"Saya sudah konfirmasi ke akun medsos Lapas Muara Dua. Ternyata memang dia ini sudah dua bulan tidak masuk bekerja, orang tuanya pun sudah lepas tangan," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan membenarkan adanya tiga laporan penggelapan itu. Hingga kini, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Iya, benar (sudah kami terima laporannya). Saat ini sedang kami lakukan pendalaman," ungkapnya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (17/4).

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

“Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan konflik di tanah Papua dapat diselesaikan dengan cara yang mengedepankan kemanusiaan, yakni lewat rekonsiliasi dan perdamaian.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo membawa semangat tersebut saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis. Pada kesempatan itu, dia mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.

“Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” kata Nicholay sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Menurut dia, permasalahan di Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Dengan semangat rekonsiliasi dan perdamaian, diharapkan permasalahan tersebut perlahan membaik hingga tercipta kondisi aman dan damai.

Ia juga menyebut bahwa Menteri HAM Natalius Pigai meminta rekonsiliasi dan perdamaian untuk dijadikan sebagai hal utama dalam penyelesaian konflik.

“Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” katanya.

Nicholay mengaku mendapat berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga. Hal yang paling banyak disampaikan pengungsi, kata dia, adalah kepastian akan rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.

“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa negara harus benar-benar hadir di Kabupaten Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik (political will) yang tulus membantu masyarakat.

“Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” katanya.

Di samping itu, dia mengedepankan pentingnya langkah pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi, baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Hal ini agar masyarakat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.

Lebih lanjut Nicholay mengatakan berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi KemenHAM untuk mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga, secara khusus, dan Papua pada umumnya.

“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang ditangkap oleh aparat di Amerika Serikat (AS).

Yusril menegaskan perlindungan itu akan diberikan tanpa syarat terhadap seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan hukum di negara lain.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang enggak salah," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (17/4).

Sebelumnya mahasiswa asal Indonesia Aditya Harsono mengikuti aksi protes atas pembunuhan George Floyd dan ditangkap atas tuduhan berkumpul secara tidak sah atas gerakan Black Lives Matter.

Namun, kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut atas dasar "kepentingan keadilan." Kasus Aditya juga kembali disidangkan di persidangan imigrasi pada Kamis pekan lalu dengan agenda penetapan jaminan yang hanya berlangsung beberapa jam.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) telah melakukan pendampingan secara hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat yang ditangkap otoritas setempat, Aditya Harsono.

Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Kemlu RI Judha Nugraha memastikan pendampingan untuk Aditya.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," kata Judha dalam rilis resmi, Selasa (14/5).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum.

"Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses hukum berjalan normal. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya, kata dia, perkembangan kasus tersebut akan dilihat apakah bukti yang ada memadai atau tidak.

"Tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, pada Minggu (13/4), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa tiga hakim itu diduga menerima uang suap miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu.

Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum.

"Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses hukum berjalan normal. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya, kata dia, perkembangan kasus tersebut akan dilihat apakah bukti yang ada memadai atau tidak.

"Tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, pada Minggu (13/4), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa tiga hakim itu diduga menerima uang suap miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu.

Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) disebut telah mengakomodir masukan dari berbagai pihak. Dorongan pun muncul agar Rancangan KUHAP segera disahkan oleh DPR RI.

Harapan ini disampaikan sejumlah pakar hukum dalam Seminar Nasional (Semnas) bertajuk 'Implikasi RKUHAP Terhadap Optimalisasi Kinerja Lembaga Penegak Hukum (LPH) yang Bermartabat dan Berintegritas' yang digelar di Hotel Ijen Suites, Kota Malang, Kamis (17/4/2025).

"KUHAP sebagai hukum acara pidana harus selesai dan disahkan sebelum 1 Januari 2026. Seiring dengan berlakunya KUHP baru," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya kepada wartawan usai seminar.

Nyoman mengatakan draf KUHAP yang baru dikatakan lebih akomodatif dikarenakan telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.

"Dilihat dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban. Karena kita negara demokratis," bebernya.

"Selain menegaskan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum, pada proses peradilan hukum pidana. Poinnya di sana," sambungnya.

Dengan begitu, lanjut Nyoman, harapan berikutnya adalah mengawal rancangan KUHAP untuk dapat segera disahkan oleh DPR RI.

"Sehingga kemudian harapan kita semua dalam pembahasannya nanti ada wakil-wakil rakyat kita bersama pemerintah akan membahas itu. Jangan ada konflik kepentingan. Makanya kita harus mengawal," tegasnya.

Nyoman menambahkan bahwa KUHAP sebagai lex generalis perlu segera dituntaskan agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

"KUHAP ini merupakan lex generalis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian membahas lex spesialis seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat," imbuhnya.

Sementara Prof. Dr. Sadjijono, SH, M.H mengungkapkan, bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

KUHAP bahkan diibaratkan sebagai 'buku putih' yang menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana.

"KUHAP menjadi buku putih KUHP. Jadi harus ada keselarasan. Makanya KUHAP harus segera disahkan, karena KUHP baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 nanti," ungkapnya.

Hal sama juga disampaikan oleh Prof Dr. Tongat, SH, M.Hum yang menyoroti hakikat hukum sebagai representasi kehendak masyarakat yang tak selalu bisa terumuskan secara utuh dalam undang-undang.

Kendati begitu, Tongat juga mendorong agar Rancangan KUHAP bisa segera disahkan.

"Perubahan KUHAP akan sempurna tidak mungkin. Tapi harus segera disahkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) akan berlaku mulai 1 Januari 2026," tandasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Tangerang mengamankan 19 warga negara asing dari lima negara berbeda yang melakukan pelanggaran aturan keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat jenderal imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo mengatakan WNA yang diamankan petugas adalah dari Liberia satu orang, Gambia satu orang, Guinea Bissau satu Orang, Nigeria delapan Orang dan Pakistan delapan Orang.

Para WNA diamankan petugas dari tiga lokasi berbeda yakni Kawasan Apartemen daerah Binong dan Apartemen daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang

Kawasan Apartemen Kelapa Dua di Kabupaten Tangerang, Cluster Perumahan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan - Kawasan Pemukiman Masyarakat daerah Cikokol, Kota Tangerang

"Pengamanan dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dan keluhan masyarakat terkait banyaknya warga negara asing yang dianggap meresahkan dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum di wilayah tersebut," kata Hendro dalam keterangan pers kepada media.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang merespon cepat keluhan masyarakat serta berhasil mengamankan orang asing yang telah memiliki bukti cukup kuat melakukan pelanggaran keimigrasian yang nantinya dapat dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelanggaran yang dilakukan ke-19 WNA pada saat pengawasan keimigrasian yakni tiga WNA dengan inisial CEA, EOA dan AC diduga melanggar Pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian berupa tidak memiliki dokumen perjalanan di Indonesia dan telah tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (Overstay) dengan kurun waktu yang bervariatif tujuh tahun, tiga tahun dan lima tahun. "Sehingga ketiga WNA dimaksud bukan saja telah Overstay namun sudah Illegal Stay," katanya.

Lalu empat belas WNA dengan inisial MGT, ACN, GEI, CJA, GD, IHU, FA, BB, NM, MAF, BA, KN, AB dan MAW diduga melanggar pasal 123 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yakni tinggal di Indonesia dengan menggunakan Izin Tinggal Terbatas untuk PMA (Investor).

Namun berdasarkan hasil penelurusan dan pengembangan petugas bahwa Perusahaan yang menjadi sponsor setiap Orang Asing beserta investasi yang dilakukan diduga fiktif.

Lalu satu WNA inisial MAW tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan kepada Pejabat Imigrasi saat pengawasan keimigrasian. "Menurut pengakuan yang bersangkutan dokumen perjalanan miliknya sedang berada di Kedutaan Besar Kamboja di Jakarta sejak 14 April 2025 untuk memperoleh Visa Kamboja," katanya.

Satu WNA dengan inisial GUO terbukti melanggar ketentuan administratif Pasal 78 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 yakni izin tinggal yang bersangkutan telah habis masa berlaku sejak 6 Desember 2024.

Satu WNA dengan inisial IOO yang sebelumnya diamankan Polres Metro Kota Tangerang Selatan terbukti melanggar izin tinggal yang telah habis masa berlaku sejak 22 Oktober 2022.

"Kepada sembilan belas WNA dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa pendentensian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Hasanin menambahkan bagi orang asing yang diduga melanggar ketentuan pidana Pasal 119 atau Pasal 123 UU Keimigrasian, apabila ditemukan alat bukti yang cukup maka akan dilakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

Bagi Orang Asing yang telah terbukti melanggar ketentuan Administratif Pasal 78 ayat 3 UU Keimigrasian akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

Lalu, seperti apa profil Prasetyo Hadi selengkapnya?

Profil Prasetyo Hadi

Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Prasetyo Hadi adalah pejabat kelahiran Ngawi pada 28 Oktober 1979.

Semasa kecil, ia menempuh pendidikan dasar di SD Katolik Santo Yosef pada 1986-1992.

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngawi pada 1992-1995.

Setelah tamat SMP, Prasetyo Hadi memilih melanjutkan di sekolah kedinasasan yakni SMA Taruna Nusantara pada 1995-1998.

Rampung dalam tiga tahun, Prasetya Hadi menyambung studi ke jenjang sarjana di jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999-2006.

Di dunia politik, Prasetyo tercatat mulai mengemban amanah sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada 2008.

Dalam kepengurusannya, Prasetyo aktif membentuk beragam program strategis dalam partai.

Karier politik Prasetyo mencapai puncaknya saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 September 2020 menggantikan Harry Poernomo.

Kontribusinya di tahun tersebut cukup mengangkat nama baik Partai Gerindra.

Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Komisi II di DPR RI yang membidangi berbagai isu penting, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Prasetyo ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif DPR RI.

Prasetyo mendapatkan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI yang mencakup wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.

Dengan menggunakan kendaraan politik Partai Gerindra, Prasetyo mampu memperoleh 34.522 suara sah dan terpilih sebagai Anggota DPR pada periode tahun 2019-2024.

Di luar bidang politik, Prasetyo tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris PT Sentra Strategis Indonesia pada tahun 2014-2020.

Prasetyo bertanggung jawab pada pemberian solusi strategis untuk instansi, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari.

Pada 21 Oktober 2024, ia dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan masa jabatan 2024-2029.

Pada Kamis ini, Hadi menyampaikan, sejatinya tugasnya sebagai juru bicara Presiden Prabowo tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Penunjukkan Hadi ini nyatanya terjadi ketika Hasan Nasbi baru-baru ini menjadi sorotan publik karena komunikasinya yang dinilai buruk.

Salah satunya ketika ia mengomentari teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pernyataan Hasan Nasbi itu menjadi diskursus karena dia merupakan representasi pernyataan Presiden Prabowo.

Hasan Nasbi sendiri telah menepis kabar yang menyebut ia mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Hasan menyatakan, ia tetap berkantor seperti biasa di tengah isu pengunduran diri.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Robertus Belarminus)

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Tercatat ada 500 ekor domba yang diternak di lapas ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendayagunaan warga binaan.

"Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya, adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang kami canangkan. Karena rencananya bulan ini, Juli atau Agustus nanti kita akan launching unit program. Ini saya lakukan pengecekan yang kedua pasca diterapkan," ucap Agus di lokasi usai pengecekan, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 500 ekor domba ini diternak di lahan seluas 1 hektare. Dalam mengelola peternakan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas menggandeng pihak ketiga yakni PT Domba Perkasa dan PT Sinatria.

"Beberapa program yang kita laksanakan, dari mulai pertanian, kemudian perikanan, dan peternakan yang dijalankan hampir sudah berjalan sudah lebih dari 60 persen. Dan artinya bahwa progress launching daripada model atau modul tempat pembinaan bagi warga binaan nanti, bisa kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tetapkan," ujar Agus.

Foto: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Sesuai data lapas, terdapat 30 warga binaan atau narapidana (napi) yang turut dalam program peternakan domba ini. Sementara itu populasi domba terdiri dari 486 ekor domba betina, 12 ekor domba jantan, dan 2 ekor anakan.

"Harapan bukan hanya dengan mitra kita bisa bekerja,tapi mitra juga membantu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengelola lahan dengan memanfaatkan bibit yang sudah ada dengan harapan supaya hasilnya lebih bisa dinikmati oleh warga binaan. Targetnya Insyaallah Bulan Agustus kita akan launching untuk program yang sudah kita tetapkan. Bisa saja kita akan laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Nusakambangan dalam rangka panen raya padi, jagung, dan ikan air tawar di sejumlah lapas. Agus juga mengecek pengelolaan peternakan ayam, meninjau lahan yang akan dijadikan tambak udang, melihat perkembangan pengelolaan sampah.

Program terkait ketahanan pangan ini digagas Agus adalah upaya kontribusi Kementerian Imipas dalam mendukung misi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya