JAKARTA - Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah selayaknya dilakukan karena KUHAP yang ada sudah tidak relevan karena sudah hampir setengah abad digunakan.

Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP oleh Komisi III DPR perlu dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan.


"Karena ada banyak problematika serius, seperti adanya praktik intimidasi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan hingga perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum," ujar Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Abdul Chair mengatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP yang baru dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa.



"Sejatinya, hukum pidana formil dimaksudkan tak hanya memastikan orang yang bersalah dihukum, namun juga harus melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman,? ujarnya.

Di sisi lain, tambah Abdul Chair, hukum pidana formil juga harus mampu mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Keadilan prosedural dan keadilan substansial harus dapat dijelmakan dalam setiap jenjang proses hukum.


"Dua keadilan tersebut adalah pilar bagi kepastian hukum. Tak dapat dikatakan ada kepastian hukum, jika tidak ada keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dengan demikian RUU KUHAP menekankan pada pelaksanaan penerapan hukum pidana secara terarah dengan parameter yang jelas dan tegas. Peranan kontrol juga jadi bagian penting dalam RUU KUHAP," ungkapnya.

Dia menyatakan ada titik taut antara penyelidikan dan penyidikan dengan penuntutan, dimana pertalian tersebut tak dapat dipisahkan.

Dalam RUU KUHAP ini lanjutnya sudah ada usaha mengantisipasi adanya rekayasa dalam pemenuhan alat bukti dan dengan unsur-unsur delik yang disesuaikan. Padahal, selama ini hak-hak tersangka sangat minimalis, namun kini hak-hak para tersangka telah diatur dengan terperinci seperti hak mendapatkan pendampingan dari advokad sejak awal pemeriksaan.

Termasuk adanya rekaman pemeriksaan untuk kepentingan keterbukaan (transparansi), dan juga hak untuk mengakses berkas-berkas pemeriksaan.

"Dengan adanya aturan demikian, maka proses penyidikan guna membuat terang perkara pidana dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dapat dinilai sejak dini," tegasnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam AS-Syafiiyah ini menyatakan peranan advokad juga lebih aktif. RUU KUHAP juga memberikan hak bagi advokad mengajukan keberatan atas penahanan tersangka yang jadi kliennya, selain melakukan permohonan praperadilan.

Dalam RUU KUHAP ini juga diatur tentang dimungkinkannya peralihan status tersangka menjadi ?saksi mahkota? untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain.

Kepastian kedudukan saksi mahkota ini sangat penting dan stategis guna mengungkap delik penyertaan yang memang cukup sulit dalam pembuktiannya sehingga bisa ditentukan siapa yang jadi pelaku (pleger), siapa yang menyuruh (doenpleger), turut serta (medepleger), dan penganjur (uitloker) termasuk memastikan adanya kehendak dalam kesengajaan ganda (double opzet) dan permufakatan jahat (dolus premeditatus).

"Jadi, peranan saksi mahkota dalam mengungkap tindak pidana demikian diperlukan," papar Ketua Umum PEDPHI ini.

Abdul Chair menyatakan jika selama ini ada kecenderungan tindakan penahanan sangat subjektif dan berpotensi untuk diselewengkan. Dalam RUU KUHAP baru terdapat parameter yang jelas. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 93 Ayat (5), yakni dengan melihat kondisi-kondisi tertentu seperti: mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; tidak bekerjasama dalam pemeriksaan; menghambat proses pemeriksaan; dan mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

"Maka RUU KUHAP ini sengaja dirancang guna memastikan bekerjanya hukum pidana materil yang berkepastian hukum, berkeadilan dan mampu menghadirkan kemanfaatan. Jadi, peranan dari hukum pada ujungnya adalah kemanfaatan bagi kepentingan hukum itu sendiri. Dalam kaitan ini, RUU KUHAP telah mengakomodir kepentingan hukum dimaksud, utamanya bagi kepentingan hukum individu dalam hal penyelesaian perkara dengan jalan pemulihan guna perdamaian," tandasnya.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) juga diatur dalam RUU KUHAP baru ini. Jika selama ini restorative justice hanya dilakukan saat penyidikan, maka kini pengaturan keadilan restoratif tak lagi diatur secara parsial dalam peraturan masing-masing lembaga penegak hukum di setiap jenjang peradilan pidana.

Kehadiran penyelesaian perkara dengan adanya pemulihan jadi dasar keberlakuan keadilan restoratif sejalan dengan prinsip ultimum remedium. Penggunaan sanksi pidana seharusnya jadi ?langkah terakhir? (last resort)." tegasnya.

"Dengan adanya perdamaian melalui keadilan restoratif dalam KUHAP yang baru, maka perdamaian tersebut menghilangkan kesalahan sebagai unsur subjektif. Perbuatan memang ada, namun dengan adanya perdamaian melalui keadilan restoratif, pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana," tambahnya.

Abdul Chair juga mempertanyakan soal usulan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk menggantikan praperadilan.

Keberadaan HPP dalam sistem peradilan pidana terpadu patut dipertanyakan karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan status tersangka dan tindakan penyidik seperti penahanan, penyitaan dan lain sebagainya, jika harus ditentukan oleh HPP, maka itu bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan.

Di sisi lain, paradigma pemenuhan unsur-unsur delik oleh penyidik adalah berbeda dengan paradigma pembuktian yang dilakukan oleh hakim saat proses persidangan. Oleh karena itu, keberadaan HPP dalam sistem peradilan pidana terpadu bertentangan dengan aksiologi hukum yang kita anut, yakni ?kepastian hukum yang adil?.

Kehadiran HPP dengan kewenangan tersebut adalah memberikan kewenangan yang tidak proporsional. Padahal, masing-masing instansi dalam struktur hukum telah dibedakan dan termasuk masing-masingnya memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri.

Prinsip diferensiasi fungsional pada dasarnya adalah membedakan dan bukan mengkompromikan, apalagi salah satunya (in casu HPP) dapat menegasikan fungsi dan kewenangan lembaga lain (in casu penyidik).

Secara teknis memasukkan HPP dalam RUU KUHAP sebagaimana dimaksudkan tidak dapat diaplikasikan. Selain usulan dimaksud hanyalah memindahkan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru.

"Dalam penilaian status tersangka dan tindakan penahanan, bukanlah persoalan siapa yang paling berhak menentukan, akan tetapi kejelasan dan pengetatan persyaratan jadi hal utama. Jadi bukan dilihat siapa aktor penegak hukumnya, akan tetapi bagaimana sistem dan mekanisme pada institusi penegak hukum masing-masing," paparnya.

Doa menyebut jika HPP masuk ke hulu penegakan hukum dengan wewenang menilai atas fungsi dan kewenangan penyidikan tersebut, maka seakan ?menyamakan sesuatu yang berbeda?.

Tindakan penyamaan terhadap sesuatu yang berbeda adalah tidak adil dan sekaligus tidak benar. Perlu ditekankan, bahwa pembaharuan hukum yang tidak sejalan dengan asas/prinsip hukum akan melahirkan konflik norma (antinomy) yang dampaknya jauh lebih besar daripada penerapan hukum akibat adanya pemahaman teks hukum yang multitafsir.

"Kemudharatan yang terjadi juga lebih besar ketimbang kemashlahatan yang ingin diperoleh, jika HPP diterima dalam RUU KUHAP. Oleh karena itu, hendaknya kita mencermati dalil dalam kaidah fiqih, ?dar?ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih?, bahwa mencegah mudharat lebih baik daripada mendapatkan mashlahat," tegasnya.

Surabaya -

Kasat Tahti Polres Pacitan berinisial Iptu LC telah ditahan di Polda Jatim karena diduga memperkosa tahanan perempuan. Ia bakal diproses sidang oleh Bidropam Polda Jatim.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas, Sabtu (19/5/2025).

Jules menambahkan, pelaku bakal diproses hukum. Namun, ia tak menyebutkan secara pasti kapan dan seperti apa proses hukum yang bakal dilakukan pihaknya.

"Secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jatim, serta yang bersangkutan," imbuhnya.

Polisi dengan 3 melati dipundaknya itu menegaskan pelaku bakal disanksi tegas berupa pemecatan, ini jika terbukti melakukan pemerkosaan.

"Dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) maupun sangsi hukum lainnya," tuturnya.

Sebelumnya, oknum polisi dari Polres Pacitan berinisial Iptu LC melakukan aksi kekerasan seksual pada korban berusia 21 tahun. Korban merupakan tahanan di Mapolres Pacitan yang dibekuk pada 5 Februari 2025 dan diduga sebagai muncikari anak di salah satu hotel Pacitan.

(abq/fat)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Gekrafs (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional) Kawendra Lukistian menyoroti dugaan pelanggaran HAM terhadap para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Kawendra dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, menegaskan bahwa industri hiburan dan destinasi wisata tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar manusia demi keuntungan.

“Tidak ada artinya seni pertunjukan di destinasi wisata bila di balik gemerlap lampu dan tepuk tangan penonton terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Kemanusiaan harus menjadi panglima, termasuk dalam industri hiburan,” tegas Kawendra.

Menurut laporan yang diterima, sejumlah pekerja sirkus diduga mengalami jam kerja berlebihan tanpa kepastian upah layak, perlakuan diskriminatif, serta minimnya jaminan keselamatan kerja.

Dugaan ini memantik keprihatinan berbagai pihak dan mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Kawendra juga mengimbau seluruh pengelola hiburan dan destinasi wisata di Indonesia untuk meninjau ulang sistem kerja yang diterapkan dan memastikan bahwa setiap pekerja diperlakukan secara adil dan manusiawi.

“Kita tidak bisa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi sebuah tontonan. Industri ini harus bersih, transparan, dan menjunjung tinggi martabat para pelaku seninya,” ujarnya.

Sebelumnya Komisaris Taman Safari Indonesia (TSI) Tony Sumampau yang juga aktif di OCI bertindak sebagai pelatih hewan, menerangkan, OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda.

Isu ini pernah mencuat pada 1997 dan ditangani Komnas HAM yang kala itu dipimpin Ali Said, dan hasil penelusurannya ditemukan anak-anak tersebut berasal dari satu daerah di Jakarta.

Tony mengatakan, saat itu anak-anak memang harus menghabiskan waktu di lingkungan sirkus, seperti makan, mandi, istirahat bahkan belajar.

"Ketika itu memang bekerja semua, anak-anak makan, istirahat, show, sampai belajar ada waktunya. Kalau ada kekerasan mungkin saya juga kena karena saya kan di sana juga," ucap Tony.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah memfasilitasi pengharmonisasian sebanyak 40 (empat puluh) produk hukum daerah selama triwulan I 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung Dr Rahmat Feri Pontoh, dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (19/4).

Ia mengatakan hal tersebut dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Adapun produk hukum daerah yang diharmonisasi adalah
1. Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 5 Ranperda dan 12 Ranperkada;
2. Kabupaten Bangka sebanyak 4 Ranperkada;
3. Kabupaten Bangka Selatan 4 Ranperda;
4. Kabupaten Belitung sebanyak 4 Ranperkada;
5. Kabupaten Belitung Timur sebanyak 2 Ranperda dan 4 Ranperkada;
6. Kota Pangkal Pinang sebanyak 1 Ranperda dan 4 Ranperkada;

Menurutnya proses harmonisasi merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan Ranperda dan Ranperkada dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Untuk meningkatkan kualitas layanan, pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada akan dilaksanakan akselerasi menjadi 5 (lima) kerja", katanya.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Harun Sulianto menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemda di Babel atas sinergi yang telah baik dalam pembentukan produk hukum daerah (Perda dan Perkada), dengan harapan produk hukum yang dihasilkan makin berkualitas, taat asas, tidak tumpang tindih dan efektif.

Pontianak (ANTARA) - Kepala Pelaksana Harian (Plh) Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak, Sriwidodo, mengharapkan peningkatan sarana dan prasarana lapas tersebut, mengingat kondisinya saat ini sudah kelebihan kapasitas dan minim fasilitas.

"Saat ini jumlah warga binaan di Lapas Perempuan Pontianak mencapai 264 orang, melebihi kapasitas yang seharusnya. Dengan hanya dua blok yang tersedia, kapasitas lapas yang semula diperuntukkan untuk 150 orang kini dipenuhi lebih dari dua kali lipat, sehingga kondisi hunian sangat padat," kata Sriwidodo dalam kegiatan pembagian bantuan kepada warga binaan Lapas Perempuan oleh Tim Penggerak PKK Kalbar di Pontianak, Sabtu.

Dia mengatakan, dengan kondisi kelebihan penghuni lapas tersebut pihaknya terpaksa membuat pengaturan tidur yang kurang ideal, dengan mereka harus bergeser-geser.

Pihak lapas, lanjut Sriwidodo, sedang berupaya untuk memperluas bangunan dan menambah blok baru agar dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi warga binaan. Namun, hingga saat ini, pembangunan lanjutan tersebut belum mendapat persetujuan dari pusat.

"Tentunya, kami berharap agar ada tindak lanjut pembangunan untuk memperluas kapasitas ini, karena dengan kondisi yang ada, kami masih sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi para penghuni," katanya.

Sriwidodo juga menyoroti sejumlah keterbatasan fasilitas yang ada di Lapas, termasuk tidak tersedianya gedung olahraga yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, akses jalan menuju blok-blok lapas yang cukup jauh juga menjadi masalah, terutama saat cuaca buruk.

"Kami juga menghadapi kendala terkait akses jalan masuk, yang kondisinya masih buruk. Jika hujan, jalan menjadi becek dan sulit dilalui. Namun, kami bersyukur ada bantuan dari warga sekitar, seperti tetangga kami di Amazon yang sering memperbaiki jalan," katanya.

Masalah lain yang dihadapi oleh Lapas Perempuan Pontianak adalah terkait dengan air bersih. Hingga kini, Lapas belum terhubung dengan sistem penyediaan air bersih PDAM, dan mereka masih mengandalkan air sumur yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

"Air yang kami gunakan berasal dari sumur, yang terpengaruh oleh pasang surut. Kami menampungnya terlebih dahulu sebelum dipakai di blok-blok. Saat musim kemarau, kami mengalami kesulitan pasokan air," tuturnya.

Sriwidodo menyatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk menghubungkan lapas dengan sistem PDAM, yang rencananya akan dilanjutkan pada tahun mendatang. Diharapkan, masalah air bersih dapat segera teratasi.

Selain itu, untuk masalah transaksi keuangan, saat ini warga binaan di Lapas Perempuan Pontianak tidak diperbolehkan melakukan transaksi tunai. Mereka hanya dapat melakukan transaksi non-tunai melalui koperasi, dan tidak ada fasilitas untuk penggunaan ponsel di dalam Lapas.

"Terkait dengan peredaran uang, warga binaan tidak diperbolehkan menggunakan uang tunai, dan semua transaksi dilakukan secara non-tunai melalui koperasi," tambah Sriwidodo.

Sriwidodo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Ibu Gubernur dan Ibu Bupati Mempawah, yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi lapas dan memperhatikan kondisi yang ada.

"Terima kasih atas perhatian Ibu Gubernur dan Ibu Bupati yang telah peduli dan menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kami sangat menghargai kepedulian Ibu terhadap kami," kata Sriwidodo.

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi segera menginisiasi peraturan daerah (Perda) tentang hukum adat yang dapat membantu melestarikan budaya leluhur di daerah setempat.

Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Sabtu, mengatakan Perda hukum adat jika ditegakkan memiliki potensi bagi daerah dalam upaya melestarikan budaya.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Maulana bersama Waki Wali Kota Diza Hazra Aljosha telah menyandang gelar sebagai pemangku adat yang dikukuhkan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi.

"Kita buatkan warisan budaya dari leluhur raja Jambi menjadi suatu peraturan daerah sehingga aturan adat ini betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Maka nantinya Perda tersebut bisa diterapkan pemangku adat yakni kepala wilayah di semua tingkatan mulai dari rumah tangga (RT), kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu, Maulana berharap dengan adanya Perda hukum adat dapat mendorong generasi muda supaya mencintai budaya daerahnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua LAM Kota Jambi Aswan Hidayat mengatakan Perda hukum adat telah ditunggu selama ini namun tidak pernah ada pemimpin daerah yang menyuarakan.

Ia menyambut baik inisiatif Wali Kota dan pihaknya berencana akan mengajukan rancangan Perda tersebut kepada DPRD dan pemerintah daerah.

"Perda hukum adat diperkirakan dalam tahun ini atau tahun depan sudah dapat kita jalankan," katanya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang menangkap 19 warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari overstay hingga penggunaan izin tinggal dengan dokumen perusahaan fiktif.

Para WNA tersebut berasal dari Nigeria (8 orang), Pakistan (8 orang), serta masing-masing satu orang dari Liberia, Gambia, dan Guinea.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendra Tri Prasetyo mengatakan, para WNA ditangkap dari lima lokasi berbeda di Kabupaten dan Kota Tangerang.

“Mereka diamankan dari apartemen kawasan Binong, Cisauk, Kelapa Dua, perumahan di Cikupa, dan pemukiman warga di Cikokol, Kota Tangerang,” kata Hendra dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Sebagian dari WNA itu hanya mengantongi dokumen kunjungan wisata, sementara lainnya memiliki izin tinggal yang sudah habis masa berlaku atau overstay.

"Dan mereka tidak mengetahui siapa yang mengirim mereka dan siapa yang mensponsori mereka selama berada di Indonesia," ujar dia.

Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena setiap orang asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki sponsor yang bertanggung jawab atas keberadaannya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, Hasanin, mengatakan, beberapa WNA itu mengaku datang ke Indonesia sebagai investor dengan nilai investasi yang diklaim mencapai miliaran rupiah.

Namun setelah ditelusuri, alamat perusahaan yang disebutkan ternyata fiktif.

“Diduga mereka menetap di Indonesia untuk mencari peluang bisnis kerja. Modus jadi investor karena biayanya lebih murah dan jangka tinggal lebih panjang,” ujar dia.

Para WNA tersebut telah memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka akan dilakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian," ucap Hasanin.

Saat ini, seluruh WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak ditemukan unsur pidana, mereka akan dikenai sanksi administratif berupa deportasi ke negara asal.

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak dua warga negara China ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang karena bekerja secara ilegal menggunakan visa kunjungan wisata.

Keduanya, berinisial XZ dan ZJ, terjaring dalam pengawasan keimigrasian di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kamis (10/2025) dan di Pantai Indah Kapuk 2 pada Jumat (11/4/2025).

“XZ ditemukan bekerja sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display, dan kusen aluminium. Sementara ZJ bertugas sebagai mandor yang mempersiapkan pembukaan operasional perusahaan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Keduanya menyalahgunakan visa kunjungan wisata indeks B1 yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan non-komersial, seperti wisata, pertemuan, atau pengobatan.

Selama di Indonesia, XZ menerima upah dan fasilitas tempat tinggal dari perusahaan, sedangkan ZJ difasilitasi akomodasi selama berada di Indonesia.

Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan visa B1 dengan izin tinggal kunjungan hanya selama 30 hari.

"XZ bekerja sebagai kuli bangunan sejak Februari 2025. Sementara ZJ sudah mulai bekerja dari 12 Maret 2025," kata Hendro.

XZ dan ZJ diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 500 juta.

Saat ini, Imigrasi masih mendalami temuan tersebut untuk menentukan tindak lanjut.

“Jika ditemukan cukup bukti, akan dilakukan penyidikan pidana. Jika tidak, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijalankan,” ucap Hendro.

Malang Raya (ANTARA) - Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH UMM) berkomitmen mendukung pemerataan akses pelayanan hukum diberbagai daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

"LKPH UMM berkomitmen memberikan bantuan hukum yang humanis, responsif, berkeadilan, dan menjangkau untuk semua lapisan masyarakat pencari keadilan," kata Kepala LKPH UMM Yaris Adhial Fajrin di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Komitmen dukungan penuh pada pemerataan akses layanan hukum bagi masyarakat ditegaskan melalui penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan program penyuluhan hukum ke daerah yang kesulitan akses akan ditingkatkan.

Langkah itu disebutnya perlu diambil demi membekali masyarakat dengan pemahaman atas hak-hak hukumnya.

Diharapkan ke depannya, pihak bisa terus memperluas jangkauan layanan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan hukum nasional yang lebih adil dan merata.

"Sebagai lembaga hukum berbasis institusi perguruan tinggi, dukungan penuh dari akademisi dan praktisi hukum di lingkungan kampus dapat memperkuat posisi LKPH UMM sebagai lembaga kampus yang tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga berdaya guna dalam praktik pelayanan publik," ucap dia.

Pihaknya memastikan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan kemudahan hak masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum.

"Sebagai bagian dari Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi Nasional, LKPH UMM akan terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan merata di Jawa Timur," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali diadukan para korban kepada Kementerian HAM beberapa waktu lalu. Para korban mengaku menjadi korban eksploitasi selama melakukan pertunjukan sirkus, termasuk di Taman Safari.

Kuasa hukum korban, Muhammad Soleh, mengatakan kasus itu memang sudah terjadi puluhan tahun silam. Namun, hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dialami para pemain sirkus OCI. Padahal, Komisi Nasional (Komnas) HAM telah mengakui terjadinya eksploitasi hiingga penghilangan asal usul anak yang menjadi pemain sirkus OCI. "Itu sudah jelas semua," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengakui, dalam pernyataan Komnas HAM tentang kasus OCI yang diterbitkan pada 1 April 1997 tidak disebutkan keterlibatan Taman Safari dalam kasus tersebut. Dalam dokumen itu, kasus kekerasan hanya disebutkan terjadi di Cisarua, Bogor, tanpa ada keterangan lokasi yang lebih detail.

Mesi begitu, Soleh menilai, pernyataan korban jelas-jelas menyebutkan bahwa penyiksaan itu terjadi di Taman Safari. Bahkan, ia mengaku punya bukti bahwa salah satu korban merupakan pegawai Taman Safari ketika itu.

"Ya kalau nggak ada hubungannya, si Vivi yang lapor disiksa di Taman Safari. Dikatakan Vivi itu nggak ada data pegawai, (tapi) kami punya bukti foto. Foto-fotonya Vivi kerja di sana pakai baju Taman Safari," ujar dia.

Soleh menambahkan, Taman Safari dan OCI juga dimiliki oleh orang yang sama, yaitu Tony Sumampau. Karena itu, sulit untuk tidak menghubungkan keterkaitan antara OCI dan Taman Safari dalam praktik eksploitasi para pemain sirkus yang menjadi korban.

Menurut dia, terdapat alasan ekonomi dalam penolakan Taman Safari terkait kasus itu. Ia menilai, mereka takut kasus pelanggaran HAM ini akan membuat masyarakat memboikot Taman Safari.

Sebelumnya, PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Jogja -

Foto paspor Gessica Kayane Foto: dok. Instagram

Wanita asal Brasil bernama Gessica Kayane baru saja mengalami kejadian yang tak mengenakkan. Wanita yang bekerja sebagai influencer itu nyaris ditolak pulang ke negaranya sendiri oleh pihak imigrasi bandara.

Penyebabnya, petugas menilai wajah Gessica berbeda dengan foto paspornya. Usut punya usut, wanita yang dikenal dengan nama Gkay itu memang hobi operasi plastik.

Dilansir Wolipop, Gkay, yang memiliki lebih dari 20 juta pengikut di Instagram, mengaku awalnya ia diminta menunjukkan paspor di pos imigrasi bandara Brasil. Namun alih-alih proses berjalan lancar, ia malah nyaris dilarang masuk ke negaranya sendiri.

"Aku hampir saja ditolak masuk ke negara sendiri karena semua foto di dokumenku sudah tidak sesuai lagi dengan wajahku yang sekarang," tulis Gkay lewat unggahan di Instagram, dilansir Wolipop, Sabtu (19/4/2025).

Wajar saja, transformasi wajah Gkay memang tidak main-main. Wanita berusia 32 tahun ini sudah menjalani serangkaian prosedur kecantikan, mulai dari pembesaran dan pengencangan payudara, operasi hidung, penghilangan lemak di bagian rahang dan pipi, hingga suntik filler bibir.

Masalah semakin rumit karena ternyata foto di kartu identitas dan SIM miliknya juga sama 'jadulnya' yang tidak mencerminkan penampilan barunya. Untuk membuktikannya, Gkay kemudian menunjukkan jejak digital berupa dokumentasi perjalanan transformasi wajahnya yang ia bagikan di Instagram.

"Syukurlah aku punya Instagram dan banyak foto 'sebelum dan sesudah' yang bisa aku tunjukkan," ujarnya.

Dari kejadian ini, Gkay pun langsung mengambil pelajaran penting. Dirinya akan segera mengurus foto terbaru untuk update dokumen.

"Hal pertama yang harus kulakukan setelah balik ke Brasil: update semua foto di dokumenku," tegasnya.

(aku/aku)

PACITAN, KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Aiptu LC diduga telah melakukan pemerkosaan atau rudapaksa terhadap seorang tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Dugaan kasus tersebut kini telah memasuki tahap pemeriksaan internal dan yang bersangkutan telah resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Jules Abraham Abast menjelaskan Polda Jatim telah melakukam serangkaian proses penyelidikan dan dan penyidikan internal terhadap Aiptu LC.

Proses hukum ini berjalan sejak dilaporkan pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jatim pada awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham, Sabtu (19/4/2025).

"yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tambah dia.

Korban Adalah Tahanan Wanita Kasus Perdagangan Manusia

Menurut keterangan, korban berinisial PW (21), merupakan warga asal Jawa Tengah yang tengah menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan karena terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

PW ditangkap atas dugaan berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Pacitan.

Aiptu LC sendiri, pada saat kejadian, diketahui sedang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Dugaan pemerkosaan disebut-sebut terjadi pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025), di ruang tahanan tempat korban ditahan.

Akibat perbuatannya itu, Aiptu LC kini ditahan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Proses penahanan terhadap Aiptu LC akan terus dilanjutkan selama penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Abraham, Bidang Propam Polda Jatim mengaku secara tegas memberikan hukuman terhadap oknum Aiptu LC jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Seperti memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), secara kode etik Profesi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," pungkasnya.

Kasus ini mencuat setelah pihak internal Sie Propam Polres Pacitan bersama dengan Bidang Propam Polda Jatim melakukan penyelidikan cepat dan intensif, menyusul adanya laporan langsung dari korban.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim.