KOMPAS.com - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 217 Tahun 2024.

Putusan tersebut menetapkan pemulihan status badan hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq, yang sebelumnya pernah diterbitkan Kemenkumham namun kemudian ditarik.

"Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus)," ujar Ketua Umum PSHT Muhammad Taufiq saat acara Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta Timur, Minggu (20/4/2025).

Apa Dasar Hukum Tuntutan PSHT?

Taufiq menjelaskan, selain putusan PTUN, terdapat pula dasar hukum kuat dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor 68 Tahun 2022 yang memperkuat posisinya sebagai pihak yang sah mendaftarkan badan hukum PSHT.

PTUN Jakarta bahkan telah mengirimkan surat Nomor 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menkumham, yang juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surat tersebut berisi permohonan pemulihan objek sengketa kepengurusan PSHT agar dikabulkan.

"Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum," tegas Taufiq.

Mengapa Dualisme Kepengurusan PSHT Merugikan?

Taufiq menuturkan, dualisme kepengurusan PSHT menimbulkan dampak signifikan, terutama dalam pengembangan karier atlet pencak silat dari PSHT.

Ia menyampaikan, banyak atlet dari PSHT yang terhambat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan karena konflik legalitas organisasi.

"Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi," paparnya.

Bahkan, di sejumlah daerah, atlet PSHT dilarang mengikuti kompetisi pencak silat.

"Ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia," tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah menempuh berbagai jalur untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

Adapun upaya audiensi telah difasilitasi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), tapi belum membuahkan hasil.

"Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkumham) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia," ujarnya.

Bagaimana Pandangan IPSI terhadap Masalah Ini?

Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), Benny Sumarsono, yang turut hadir dalam acara Halal Bihalal, menyatakan bahwa dualisme kepengurusan PSHT sangat memengaruhi perkembangan pencak silat nasional.

Ia berharap permasalahan hukum ini segera selesai agar Indonesia dapat mengirimkan atlet terbaiknya dalam ajang Sea Games dan kompetisi internasional lainnya.

"Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini," kata Benny.

Ia menambahkan, penyelesaian masalah dualisme ini akan menjadi langkah penting untuk mengembalikan kejayaan pencak silat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan alias PN Jaksel seolah mempertegas sorotan dunia tentang kepastian hukum di Indonesia.

Kasus itu menunjukkan bahwa kepastian hukum masih menjadi barang yang langka. Sistem hukum di Indonesia, dipenuhi oleh oknum korup yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus PN Jaksel, misalnya, hakim yang seharusnya berperan sebagai wakil tuhan untuk mengadili setiap perkara, kini kredibilitasnya dipertanyakan.

Kasus vonis bebas Ronald Tannur adalah contohnya. Vonis bebas yang dikeluarkan oleh tiga hakim PN Surabaya mulai dari Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul itu sarat akan kontroversi.

Sebab, terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang sudah terbukti melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti justru dibebaskan oleh majelis hakim.

Usut punya usut, ketiga hakim itu bermain api. Mereka ternyata diduga menerima aliran dana dari ibu Ronald Tannur agar bisa membebaskan anaknya.

Total, dana yang dialirkan ke Erintuah Damanik Cs itu mencapai Rp4,6 miliar. Kini, mereka tengah menunggu di kursi pesakitan untuk diadili di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Tak berhenti disitu, publik juga kembali dihebohkan dengan kasus suap yang menyeret hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat yakni Djuyamto Cs.

Hakim Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis onstlag dalam perkara ekspor minyak goreng yang menjerat tiga grup korporasi.

Tiga grup korporasi itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Total, aliran dana dalam kasus vonis lepas itu mencapai Rp60 miliar.

Modus yang Sama

Meskipun berbeda kasus. Proses pengambilan vonis dua perkara suap itu memiliki modus yang hampir sama.

Sebab, baik kasus suap minyak goreng maupun Ronald Tannur itu sama-sama melalui perangkat pengadilan negeri (PN).

Misalnya, dalam kasus Ronald Tannur, uang suap itu diberikan kepada mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono. Sebelum itu, kubu Ronald Tannur menghubungi eks Pejabat MA, Zarof Ricar untuk dihubungkan ke Rudi.

Adapun, peran Rudi sederhana, dia hanya menyiapkan tiga oknum Hakim PN Surabaya untuk menjadi hakim majelis di persidangan Ronald Tannur.

Singkatnya, tiga oknum hakim itu terpilih pada (5/3/2024). Majelis hakim perkara Ronald Tannur dipimpin oleh Erintuah Damanik. Duduk sebagai Hakim Anggota yaitu Heru Hanindyo dan Mangapul.

Keran dana dugaan suap itu mulai dialirkan pada (1/4/2024). Bertempat di toko donat, Lisa menyerahkan amplop berisi SGD 140.000 dengan pecahan dolar ke Erintuah.

Selang dua Minggu, Erintuah membagi uang tersebut kepada Mangapul dan Heru Hanindyo dengan memperoleh masing-masing SGD 36.000. Sementara, Erin menerima SGD 38.000.

Tak lupa, Rudi Suparmono mendapatkan bagian sebesar SGD 20.000 dan panitera pengganti berinisial S memiliki jatah SGD 10.000. Selain itu, Rudi juga diduga menerima uang dari Lisa Rachmat sebesar SGD 43.000.

Alhasil, total jatah Rudi Suparmono dalam kepengurusan perkara itu sebesar SGD 63.000 atau setara dengan Rp750 juta.

Di samping itu, kasus suap perkara minyak goreng juga diduga dilakukan oleh makelar dari PN Jakarta Selatan, yakni Muhammad Arif Nuryanta.

Arif merupakan Ketua PN Jakarta Selatan. Dia diduga merupakan penerima uang suap dari pihak terdakwa korporasi sebesar Rp60 miliar.

Selain itu, Arif juga yang mengatur struktur majelis hakim yang akan memutus perkara tersebut. Hasilnya, Djuyamto Cs terpilih sebagai majelis hakim.

Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para "wakil tuhan" itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

Namun, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

Total, Djuyamto, Agam dan Ali diduga telah menerima uang suap sebesar Rp22,5 miliar agar bisa memutus vonis lepas kasus ekspor minyak goreng korporasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional merupakan bekal strategis untuk penegakan hukum masa depan.

Dalam acara sosialisasi KUHP baru di Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (19/4), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan KUHP Nasional sebagai aturan baru merupakan fondasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP lama atau Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda.

“KUHP baru ini tidak hanya menyatukan aturan pidana dalam satu kodifikasi, tetapi juga membawa semangat dekolonialisasi dan demokratisasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujar Widodo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa memahami KUHP Nasional merupakan syarat utama bagi siapa pun yang akan menegakkan hukum di Indonesia.

KUHP, menurutnya, sebagai cermin nilai bangsa Indonesia dan para calon perwira Polri yang menerima sosialisasi akan menjadi garda depan penerapannya. Adapun sosialisasi itu diberikan kepada 1.800 peserta didik Sekolah Calon Perwira (SECAPA) Polri dari seluruh Indonesia.

Dirinya pun menyampaikan beberapa pembaruan penting dalam KUHP, seperti pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sistem pemidanaan yang lebih proporsional, dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Salah satu poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi, yakni pengaturan tindak pidana korporasi yang kini diatur secara eksplisit dalam KUHP. Korporasi kini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindak pidana untuk kepentingannya.

"Ini penting untuk menjawab tantangan kejahatan modern yang tidak lagi bersifat individual, melainkan sistemik dan terorganisir,” tuturnya.

KUHP Nasional telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026 setelah masa transisi selama tiga tahun.

Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan sejumlah peraturan pelaksana guna mendukung implementasi KUHP baru tersebut secara utuh.

Dengan demikian, sosialisasi itu menjadi bagian dari langkah strategis Kemenkum melalui Direktorat Jenderal AHU dalam memastikan aparat penegak hukum memahami substansi KUHP baru, termasuk tindak pidana dalam korporasi.

Para aparat diharapkan pula siap menerapkan KUHP Nasional dengan tepat demi mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi dan mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

AMBON, KOMPAS.com - EH, seorang tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, ditemukan tewas gantung diri di dalam sel tahanan Polsek Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, Minggu (20/4/2025).

Pria berusia 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya dengan cara tragis akibat rasa malu setelah ketahuan mencabuli dua cucu perempuannya.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Areis Aminnulla, menyatakan bahwa EH ditemukan pertama kali oleh salah satu tahanan berinisial HK di dalam kamar mandi.

"Korban ini sebelumnya ditahan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan korban adalah cucunya sendiri. Korban ditahan sejak 4 April 2024," ujar Areis kepada wartawan.

Areis menambahkan bahwa sebelum EH ditemukan tewas, pada pukul 09.00 WIT, Briptu Saptar Buton, petugas piket jaga, sempat melakukan pengecekan terhadap tahanan.

"Kondisi tahanan saat itu lengkap dan dalam kondisi sehat," ujarnya.

Menurut Areis, korban sempat mengalami batuk-batuk sekitar pukul 02.00 WIT.

Saat itu, petugas piket menyampaikan kepada korban bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada pagi hari.

"Kemudian, pada pukul 05.38 WIT, rekan korban yang tinggal satu ruang bilik tahanan hendak ke kamar mandi, namun ia melihat korban sedang tergantung dengan posisi menghadap tembok," katanya.

Saat ditemukan, posisi kaki korban agak tertekuk tepat di atas toilet.

Lalu, saksi HK memanggil tahanan lain yang berada di sebelah bilik.

"Setelah melihat kondisi korban, para tahanan memberitahukan kepada piket jaga, Briptu Saptar Buton," ungkapnya.

Tak lama setelah itu, piket jaga tahanan bersama petugas Polsek Namrole membuka ruang tahanan dan melakukan pengecekan langsung.

Saat itu, korban terlihat tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok.

Kemudian, tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya sendiri," ungkap Areis.

Atas kejadian ini, pihak keluarga menolak rencana otopsi terhadap jasad korban.

"Pihak keluarga menerima dengan ikhlas kematian korban," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama 2025 dan menekankan masalah penegakan hukum pertanahan dan tata ruang.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan evaluasi tersebut penting karena kini publik menyoroti kinerja pemerintah dalam sektor pertanahan dan tata ruang, terutama karena adanya kasus sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di laut atau pagar laut.

"Kami tentu mengapresiasi kerja-kerja positif yang sudah dilakukan saudara menteri, di tengah berbagai macam polemik publik dan perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang," kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, DPR dan pemerintah pun perlu mengatasi masalah legalitas atas banyak perkebunan sawit yang belum memiliki hak guna usaha (HGU). Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu, ada sekitar 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya belum memiliki HGU.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa periode triwulan pertama ini idealnya proses kinerja tahunan oleh kementerian sudah harus menyentuh angka 30 persen. Namun sejauh ini, dia menilai bahwa kinerja Kementerian ATR/BPN dalam beberapa bidang masih di bawah angka tersebut.

Dia pun menyadari bahwa efisiensi anggaran membuat percepatan program Kementerian ATR/BPN sedikit melambat, meskipun ada kabar baik terkait disetujuinya pinjaman dana dari bank dunia untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

"Ini penting bagi kita semua untuk mengejar target agar capaiannya maksimal di triwulan kedua dan triwulan ketiga yang akan datang," kata dia.

Selain itu, dia menilai saat ini berbagai macam masukan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi II DPR RI sudah mulai tersalurkan dengan baik dan proses penanganannya bisa terpublikasi oleh Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Homaidi mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Jatim.

Menurut dia, langkah tersebut perlu diambil menyusul lambannya respons institusional dari internal Bank Jatim maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, selaku pemegang saham mayoritas, atas kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Jatim cabang Jakarta senilai Rp 569,4 miliar.

PC PMII Pamekasan juga secara tegas mendukung langkah Komisi C DPRD Jawa Timur dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut lebih dalam akar permasalahan serta memperbaiki sistem pengawasan di tubuh Bank Jatim.

“Pansus merupakan sebuah instrumen dalam fungsi pengawasan legislatif. Kami mendukung penuh inisiatif pembentukan pansus ini sebagai langkah penyelesaian persoalan agar tidak makin akut, hal ini sebagai upaya untuk menyentuh akar permasalahan,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Homaidi, skandal itu tidak cukup ditangani melalui jalur hukum oleh aparat penegak hukum (APH), tetapi harus disertai dengan langkah serius dalam pembenahan tata kelola perusahaan. Meskipun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan empat tersangka sejak Februari 2025, termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Jakarta. Penyelesaian dari sisi internal perusahaan pelat merah tersebut masih jauh dari kata tuntas.

Sikap pasif gubernur Jawa Timur turut menjadi sorotan. Mengingat sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51% di Bank Jatim, gubernur memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal penyelesaian kasus ini secara menyeluruh.

“Sudah dua bulan sejak Kejaksaan menetapkan tersangka, tetapi belum terlihat peran aktif dari gubernur. Kami mendesak gubernur untuk tidak tinggal diam atas masalah yang merugikan keuangan daerah dan mencoreng citra BUMD milik Jawa Timur,” katanya.

Skandal kredit fiktif bukanlah yang pertama kali terjadi di Bank Jatim. Sebelumnya, kasus serupa telah mencuat di Cabang Kepanjen, Malang, dengan kerugian mencapai Rp 170 miliar, serta di Cabang Syariah Sidoarjo senilai lebih dari Rp 25 miliar. Pada 2013, kasus kredit fiktif di Cabang HR Muhammad Surabaya pun menyebabkan kerugian sebesar Rp52,3 miliar.

“Rangkaian kasus ini menunjukkan adanya pola kegagalan sistemik dalam pengawasan internal Bank Jatim. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Harus ada bukti konkret akuntabilitas kepada masyarakat Jawa Timur,” ujar Homaidi.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Palangka Raya (ANTARA) - PLN melakukan percepatan sertifikasi 47 tower di jalur transmisi SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun atau Jalur Looping Kalimantan Tengah (Kalteng), guna memberi kepastian hukum terhadap aset negara tersebut.

Manager PLN UPP Kalbagbar 3 Muhamad Indra Firdaus dihubungi dari Palangka Raya, Senin, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai upaya percepatan proses sertifikasi 47 tower.

"Koordinasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mempercepat proses legalisasi aset-aset ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Tengah," jelasnya.

Dia menekankan, pihaknya terus mendorong percepatan sertifikasi sebagai upaya strategis untuk menjaga kepastian hukum atas aset-aset negara yang dikelola PLN.

Proses sertifikasi aset untuk 47 tapak tower yang berada di jalur transmisi SUTT 150 kV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun (Jalur Looping Kalteng) ini dimulai sejak semester pertama tahun 2025 dan ditargetkan rampung pada semester dua tahun 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya PLN dalam mendukung pencapaian kinerja penyelesaian dokumen legal aset tanah di lingkungan UIP Kalbagbar.

"Melalui kolaborasi erat dengan BPN dan dukungan seluruh pihak terkait, kami optimis target penyelesaian pada semester kedua tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya.

General Manager PLN UIP Kalbagbar Johar Wijaya menekankan percepatan sertifikasi aset merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam penguatan tata kelola aset.

“Sertifikasi aset tidak hanya penting dari sisi legalitas, tetapi juga menunjang keandalan infrastruktur ketenagalistrikan jangka panjang," ujarnya.

Dia meyakini dengan sinergi kuat bersama BPN, maka proses ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.

KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar yang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan hukum.

RUU KUHAP ini mengatur secara lebih rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka criminal justice system dengan tetap mempertahankan kewenangan politik dan jaksa sebagaimana juga diatur dalam KUHAP 1981.

KUHAP sejatinya menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana. Sangat fundamental bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. KUHAP 2025 akan lebih memberi jaminan keadilan bagi setiap pihak dalam proses criminal justice system.

KUHAP 2025 bersama KUHP nasional ini menjadi satu rangkaian pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 menjadi legacy bagi Pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI 2024-2029, terutama Komisi III DPR RI.

KUHAP baru ini nantinya menjadi pilar penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan kebenaran materiel dan formal dalam rangka pencapaian keadilan dalam criminal justice system. KUHAP baru ini diharapkan akan melahirkan prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). KUHAP adalah hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiel.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Penyusunan draf dan naskah akademik diharapkan segera selesai dan KUHAP baru nanti dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026.

RUU KUHAP ini dinilai telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

Konsep ini sejalan dengan spirit konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena bersandarkan pada hukum (rechstaats) bukan bersandarkan semata pada kekuasaan (machstaats).

Warna lain dari KUHAP 2025 nantinya adalah pengaturan tentang mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur secara detail dalam satu bab khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana.

Dalam RUU KUHAP, restorative justice akan dikedepankan selama proses hukum. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan. Intinya, dengan restorative justice penyelesaian perkara dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban. Bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku.

Penguatan Peran Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana.

Pada perkembangannya, KUHAP bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat peraturan yang cukup rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil, hal yang sama tidak ditemukan dalam peraturan hak saksi.

Keberadaan Saksi dalam konteks hak perlindungannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima perlindungan yang memadai, baik fisik, psikologis, maupun hukum seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana posisi saksi yang menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi sering diabaikan. Akibatnya, saksi enggan bersaksi atau tidak dapat berbicara dengan jujur dan bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas persidangan itu sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung kepada kebijakan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum.

Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seseorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum.

Penyidik terkadang lupa bahwa seorang saksi mempunyai hak keperdataan. Suatu pemberian kuasa dari seorang subjek hukum kepada penasihat hukum adalah suatu perjanjian perdata, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat menyiksa emosi saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau uitlokker.

Menyadari pentingnya pengaturan yang memungkinkan saksi untuk menerima bantuan hukum, mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan aspek penting dalam upaya memastikan keadilan dan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dalam sistem peradilan.

Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan pentingnya dan perlunya peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dibahas oleh para ahli hukum dan filsuf. Perspektif mereka memberikan wawasan berharga tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan dalam implementasi dan pembentukan norma hukum berkaitan mengenai nilai-nilai hak-hak saksi pada khususnya.

KUHAP baru ini akan memperkuat peran advokat. Advokat nantinya dapat mendampingi saksi dan korban dari sebelumnya hanya mendampingi tersangka.

Jika di KUHAP 1981 advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, maka KUHAP baru mengatur advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Pada KUHAP baru ini nantinya tugas advokat tidak lagi terbatas hanya mencatat dan mendengarkan saat pemeriksaan.

KUHAP didisain untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, karena kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan. KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian atau informasi penting dalam perkara hukum tidak menjadi korban ancaman, intimidasi atau perlakuan sewenang-wenang yang dapat menghambat proses pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks hukum, perlindungan saksi tidak hanya memastikan keselamatan fisik dan psikologis saksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, sistem hukum tidak hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas proses peradilan.

Pada praktik penegakan hukum sering kali khususnya pemeriksaan perkara pidana diwarnai dengan hal-hal yang bertentang dengan prinsip negara hukum rechtsstaat berdasarkan equaly before the law. Misalnya tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela seperti adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap saksi atau tersangka untuk mengejar pengakuan pada proses pemeriksaan.

Selain itu juga dari pihak-pihak yang sedang menghadapi proses hukum terdapat pengabaian hak-haknya meliputi perlindungan harkat dan martabat sebagai individu yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan konsep negara hukum.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (vide Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945).

Karakteristik negara hukum yang demokratis menjelma kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Konsekuensi dari “spirit dari rechstaats itu” adalah bahwa tindakan pemerintah selalu harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara termasuk hak-hak dalam proses hukum.

Keseimbangan peran penegak hukum

Sebagai catatan akhir bahwa RUU KUHAP ini juga tetap menjaga kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan hukum pidana. KUHAP baru ini dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antarsubsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana.

Menuntaskan pembahasan KUHAP yang merupakan lex generalis agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

Setelah selesai RUU KUHAP ini, maka langkah berikutnya membahas lex spesialis lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa tetap dipertahankan diferensiasi fungsional yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Pemisahan fungsional ini untuk bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu Lembaga sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.

*) Prof Dr Andi M Asrun SH MH adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi UNPAK

Copyright © ANTARA 2025

WASHINGTON - Aditya Wahyu Harsono (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditangkap dan ditahan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat (AS). Dia menjadi korban kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Aditya, yang merupakan ayah dari seorang bayi berkebutuhan khusus, ditahan oleh agen federal tersebut di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam.

Dia akan tetap ditahan setelah hakim imigrasi memutuskan pada hari Kamis nanti bahwa kasusnya dapat dilanjutkan.

Hakim Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus terhadap Aditya atas dasar kemanusiaan, menurut pengacaranya.

Aditya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei 2025.

?Istrinya dalam keadaan syok dan kelelahan,? kata Sarah Gad, pengacara Aditya.

?Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menjadikan sistem imigrasi sebagai senjata untuk melayani tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut," paparnya, seperti dikutip The Guardian, Senin (21/4/2025).

Adita, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret.

Gad mengatakan bahwa Aditya ditahan tanpa penjelasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Istri Aditya, Peyton, menelepon Gad dengan panik setelah menerima telepon dari bagian HRD di rumah sakit tersebut.

Dua agen ICE, berpakaian sipil, telah muncul dan memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk menurutinya.

?Dia masuk tanpa diduga, sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,? kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Guardian.

Aditya dibawa ke penjara daerah Kandiyohi, tempat dia masih ditahan, menurut data pencarian tahanan ICE.

Dia memberi tahu agen ICE bahwa visa pelajar F-1-nya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki aplikasi kartu hijau (green card) yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, tetapi dia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah melampaui batas visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa pada tanggal 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1-nya masih aktif.

Gad mengatakan pemerintah AS mencabut visa tersebut tanpa pemberitahuan kepadanya, dan kemudian mengeklaim bahwa visanya telah melampaui batas.

Pencabutan tersebut berlaku surut hingga 23 Maret dan diduga berdasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 karena membuat grafiti pada trailer truk gandeng.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Aditya telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak vonis tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Aditya, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengungkapkan bukti-bukti yang memberatkannya.

Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena vonis pelanggaran ringan berupa grafiti, yang membuatnya membayar ganti rugi sebesar USD100, mereka juga menyebutkan penangkapannya pada tahun 2021 selama protes atas pembunuhan George Floyd. Dakwaan itu dibatalkan.

Aditya beragama Islam dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza.

Dia juga menjalankan lembaga nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, yang hasilnya disumbangkan kepada organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang memiliki kebutuhan khusus, sangat terpukul dengan penangkapannya, kata Gad.

Setelah hakim memberi Aditya jaminan sebesar USD5.000 pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun, DHS segera mengajukan pemberitahuan untuk mengajukan banding atas keputusan jaminan tersebut, yang memicu penangguhan otomatis, yang berarti Aditya harus tetap dalam tahanan.

Gad mengatakan tindakan seperti ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa dengan kejahatan kekerasan atau serius.

?Anda tidak pernah melibatkan penangguhan perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,? katanya.

Dalam permohonan bantuan di GoFundMe, istri Aditya menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat dalam tahanan dan sekarang keluarganya "dalam bahaya kehilangan apartemen" dan mereka "tidak lagi memiliki asuransi kesehatan".

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menegaskan kembali posisinya bahwa "perawat tidak boleh dan tidak akan menjalankan peran apa pun dalam penegakan imigrasi" dan harapannya bahwa "semua karyawan rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu ICE".

Kasus Aditya muncul di tengah gelombang laporan tentang visa pelajar yang dicabut berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump.

Tindakan pemerintah federal untuk mengakhiri status hukum mahasiswa telah membuat ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 mahasiswa di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dicabut sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat kampus.

Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara non-AS karena terlibat dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggapnya sebagai antisemit.

Namun, dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Jakarta -

Muhammad Azwindar Eka Satria (39), dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) yang diduga merekam seorang mahasiswi mandi di Jakarta Pusat, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Begini potretnya berbaju tahanan.

Tersangka Azwindar ditampilkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). Saat ditampilkan, Azwindar sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Azwindar pun terlihat hanya bisa tertunduk lesu saat diminta berdiri di tengah-tengah saat konferensi pers berlangsung. Wajahnya ditutup dengan menggunakan masker berwarna hitam.

Dokter PPDS Jadi Tersangka

Seperti diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap seorang dokter PPDS UI yang diduga merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi. Polisi telah menetapkan tersangka dan menahan pelaku.

"Selanjutnya melaksanakan gelar perkara dan terhadap terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mulai tanggal 17 April 2025," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro ketika dihubungi, Jumat (18/4).

Dokter PPDS cabul itu dijerat dengan UU Pornografi. Dia terancam 12 tahun penjara.

"Terhadap tersangka diterapkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," kata dia.

Sebelumnya, korban melaporkan kejadian itu pada Selasa (15/4). Polisi kemudian memeriksa empat orang saksi hingga mengamankan pelaku.

Pihak UI Buka Suara

Universitas Indonesia (UI) buka suara terkait penangkapan dokter PPDS. UI prihatin dan menyesalkan adanya laporan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa UI.

"Terkait kasus ini, UI sangat prihatin dan menyesalkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami," kata Direktur Humas UI Prof Arie saat dihubungi wartawan, Jumat (18/4).

Arie mengatakan kasus ini menjadi hal yang serius dan harus segera ditindaklanjuti.

"Ini adalah hal serius dan harus segera ditindaklanjuti," imbuh Arie.

(mea/mea)

PEKANBARU, KOMPAS.com – Empat narapidana yang terlibat dugem dan diduga pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah.

Pemindahan dilakukan pada Sabtu (19/4/2025), menyusul viralnya video para napi yang berpesta di dalam sel.

"Ya, empat orang napi (yang dikirim ke Nusakambangan)," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (21/4/2025).

Maizar menjelaskan, keempat napi yang merupakan terpidana kasus narkoba ini dipindahkan untuk menjalani pembinaan lanjutan sekaligus memutus jaringan peredaran narkoba dari dalam rutan.

"Yang jelas untuk pembinaan lebih lanjut dan memutuskan jaringan (narkoba)," kata Maizar.

Sebelumnya, sebanyak 14 narapidana melakukan dugem dan diduga pesta narkoba di dalam Rutan Pekanbaru pada Senin (14/4/2025) malam.

Aksi mereka terungkap setelah salah satu napi merekam video dan membagikannya ke status WhatsApp. Video itu kemudian menyebar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, tampak napi menghidupkan musik keras, berjoget, bermain ponsel, serta mengisap rokok elektrik dan rokok bakar. Terlihat pula alat isap sabu di antara barang-barang mereka.

Semua barang itu dilarang berada di dalam rutan. Namun, akibat kelalaian petugas, barang terlarang tersebut bisa masuk ke dalam sel.

Terkait hal itu, Kanwil Ditjenpas Riau mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Rutan Pekanbaru, Bastian Manalu, dan Kepala Pengamanan Rutan, Arie Jelfri.

Sementara itu, ke-14 napi dipindahkan sementara ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan proses pemeriksaan.

KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, anggota Polres Pacitan, tengah menjadi sorotan setelah diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW (21).

Peristiwa ini disebut terjadi di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Saat kejadian berlangsung, Aiptu LC diketahui menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di lingkungan Polres Pacitan.

Berikut ini duduk perkara insiden anggota Polres Pacitan yang diduga Perkosa tahanan wanita.

Bagaimana awal mula insiden anggota Polres Pacitan ini?

Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan langsung insiden yang dialaminya kepada pihak internal kepolisian.

Pelaku diduga telah memperkosa tahanan wanita (PW) di ruang tahanan Mapolres Pacitan

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan Aiptu LC diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025).

PW diketahui merupakan warga asal Jawa Tengah yang sedang menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan.

Ia ditahan karena terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PW diduga berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Apa tindakan terhadap anggota Polres Pacitan ini?

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jawa Timur.Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Aiptu LC pun segera dilakukan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, membenarkan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tahanan perempuan.

“Yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan,” ujar Abraham, dikutip Kompas.com (20/04/2025).

Apa tindak lanjut Polda Jawa Timur?

Anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) terkait dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal yang saat ini tengah berjalan.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Aiptu LC ditempatkan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Penahanan ini juga merupakan bagian dari penanganan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Apakah pelaku dapat dikenai PTDH?

Dilansir Kompas.com (20/04/2025), Abraham mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham.

Proses hukum terhadap Aiptu LC akan dilaksanakan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Menurut Abraham, jika terbukti bersalah, Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Abraham menambahkan bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Aiptu LC tidak hanya berupa PTDH, tetapi juga sanksi hukum lainnya.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham dalam keterangannya.

Sumber:

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Aiptu LC Anggota Polres Pacitan yang Diduga Perkosa Tahanan Wanita Terancam Sanksi PTDH, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com