Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak padam hingga saat ini. Jika sebelumnya Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, kini perjuangan itu dibawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk membuktikan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat reformasi birokrasi pada pemerintahan.

"Pemikiran, idealisme, dan perjuangan R.A Kartini menginspirasi jalan hidup saya, terutama untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Perempuan bisa membawa perubahan positif bagi negeri," ungkap Rini, Senin (21/4/2025).

Emansipasi yang diperjuangkan RA Kartini dimaknai lebih luas oleh Rini. Bukan sekadar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun lebih dari itu.

"Emansipasi itu bagi saya bukan sekadar kesetaraan tetapi lebih kepada diberikan ruang yang luas supaya perempuan itu bisa memberikan suara untuk berkontribusi dan juga untuk Kontribusi. Berfikir, bertindak dan berkontribusi," ujarnya.

Diketahui, perjalanan karier rini sebagai birokrat dimulai dari posisi paling dasar sebagai CPNS pada tahun 1990. Sejumlah jabatan struktural pernah dipercayakan pada wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini. Tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB. Kemudian ia dipercaya menjabat Sekretaris Kementerian PANRB.

Tidak mudah baginya mengurai benang kusut birokrasi di negeri ini, terlebih sebagai seorang pemimpin perempuan. Meski meja birokrasi kerap dianggap tak penting dan rumit, Rini meyakini kebijakan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dimulai dari birokrasi yang bersih. Termasuk dari gaya kepemimpinan para birokrat yang selayaknya tidak menciptakan iklim birokrasi yang rumit.

Rini mengungkapkan bekerja secara jujur dalam bidang yang ia lakoni adalah bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta.

"Ini adalah ungkapan dan bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang belum tentu semua orang bisa rasakan, terutama kesempatan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi negeri tercinta," ujarnya.

Kegigihan Rini lahir dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak dini. Nilai utama yang ditanamkan adalah ibadah. Baginya, ibadah adalah fondasi dalam langkahnya termasuk dalam pekerjaan.

Kejujuran, kedisiplinan, dan integritas tinggi juga salah satu nilai yang ditanamkan keluarganya. Rini mengamini bahwa integritas membentuk karakter yang kuat bagi setiap individu.

Pendidikan menjadi perhatian bagi kedua orang tua Rini. Sebelum merantau ke Jakarta menjadi seorang CPNS, ia mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Rini mengisahkan, orang tuanya menginginkan agar Ia memiliki disiplin yang tinggi.

"Salah satu pilihan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter saya adalah di SMP dan SMA St. Angela Bandung, sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang ketat," jelasnya.

Rini sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan di UGM maupun IPB. Namun orang tuanya tidak mengizinkan ia kuliah di luar Bumi Parahyangan. Jalan hidupnya menuntun Rini melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.Sebuah keputusan yang ternyata membentuk jalur karier seorang Rini Widyantini.

"Saya tertarik dengan dunia hukum karena ingin memahami bagaimana aturan-aturan yang ada dapat membentuk masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Ia menjadi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada rekan angkatannya. Suatu Ketika ia bertemu seorang dari Sekretariat Negara yang tengah mencari calon-calon terbaik untuk bergabung dalam instansi tersebut.

Dengan perhitungan tepat, Rini menerima penawaran itu. Serangkaian tes dijalaninya hingga bekerja di Sekretariat Negara, dan kemudian ditugaskan di Kementerian PANRB. Beberapa tahun mengabdikan diri, ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Australia untuk melanjutkan S-2. Pada 1997, Rini mulai berkuliah di The Flinders University of South Australia mengambil jurusan Public Management.

Dengan berbagai nilai dasar dalam diri, serta pendidikan yang mendukung kariernya, menjadikan Rini sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang duduk sebagai Menteri PANRB. Rini menilai perjalanannya ini penuh tantangan sekaligus makna.

Posisi ini merupakan titik tertinggi dalam memegang komando reformasi birokrasi di Indonesia. Meski ia menyadari bahwa amanah ini adalah jabatan politik yang dinamis.

"Meraih posisi ini bukan hanya sebuah prestasi besar dalam dunia birokrasi, tetapi juga sebuah pencapaian luar biasa mengingat jabatan menteri merupakan bagian dari karier politik yang sangat dinamis," ungkapnya.

Rini berkisah, dalam pemerintahan, tentu perempuan kerap dipandang sebelah mata. Namun pandangan-pandangan itu bisa dipatahkan dengan etos kerja Rini. Dengan idealisme yang dimilikinya, Rini membuktikan bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dengan integritas tinggi.

Kementerian yang dipimpinnya ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tentu dalam menerbitkan aturan, harus dilakukan dengan cermat, detail, hati-hati, dan tidak ada kepentingan sepihak.

"Terkadang ada yang menganggap saya terlalu idealis, saya sebenarnya berupaya mencurahkan seluruh kemampuan saya dengan sepenuh hati agar peran saya dapat memberikan manfaat," tambahnya.

Kepada timnya di Kementerian PANRB, Rini berpesan agar melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Ada konsekuensi ketika seorang wanita sudah menentukan pilihan untuk menjadi pekerja.

Seringkali ia dipercaya memimpin sebuah tim yang anggotanya lebih tua atau lebih berpengalaman. Tentu itu bukan hal mudah. Rini memperbaiki pola komunikasi, menghormati mereka, tetapi tetap tegas dalam peran sebagai pimpinan tim.

Rini membagi perannya sebagai ibu, istri, sekaligus pejabat publik. Terkadang ia harus meninggalkan rumah saat harus bertugas. Namun bukan berarti peran ibu itu hilang. Berbagi peran dengan suami dan mengatur waktu dengan cermat adalah kuncinya.

Ia bersyukur dan berterima kasih atas keluarga, rekan kerja, dan relasi lainnya yang berhasil membentuknya hingga saat ini. Setiap langkah dan kesempatan yang Rini lalui, selalu ada ungkapan syukur yang terucap.

"Perjalanan ini tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan," tegas Rini.

Pada Hari Kartini ini, ia berpesan kepada seluruh perempuan untuk tidak ragu dalam bermimpi. Terutama bagi Perempuan yang memilih pekerjaan sebagai seorang birokrat, ia menyampaikan bahwa harus berpegang teguh pada idealisme, tanggung jawab, pengabdian, dan integritas.

Ia membuktikan perempuan dengan mimpi besar bisa membawa diri dari ruang keluarga ke ruang kabinet. Dari tangannya yang kini memimpin reformasi birokrasi, Rini meyakini bahwa birokrasi yang profesional dan berintegritas adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dahulu RA Kartini berjuang untuk kesetaraan gender terutama dalam pendidikan, kini Rini Widyantini bergerak dalam koridor memperbaiki pemerintah dari internal.

"Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadilah perempuan birokrat yang tidak hanya cerdas dalam bekerja, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan," tutupnya.

Lihat juga Video Kasus Kekerasan Seksual Jadi Sorotan Komnas Perempuan di Hari Kartini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Oknum polisi di lingkungan Polres Pacitan berinisial Iptu LC bakal ditindak tegas bila terbukti memerkosa tahanan perempuan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menegaskan hal itu.

Jules mengatakan pihaknya berkomitmen menegakkan integritas dan profesionalisme di tubuh institusi Polri. LC diduga melakukan pelanggaran berat diduga memerkosa seorang tahanan perempuan. Menurut Jules kasus itu telah ditangani secara serius dan secara transparan oleh Bidpropam Polda Jatim.

Dia juga memastikan peristiwa itu menjadi evaluasi bagi Polda Jatim. Pihaknya meminta maaf kepada khalayak dan berjanji akan menindak tegas bila menemukan adanya hal serupa.

"Kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami. Kapolda menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum di lingkungan Polda Jatim," kata Jules dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Jules menjelaskan pihaknya dalam hal ini Polda Jatim menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Peristiwa itu dinilai sangat mencoreng nama baik kepolisian.

"Saat ini Propam Polda Jatim telah memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum personel Polres Pacitan berinisial LC. Yang bersangkutan diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap seorang tahanan wanita," imbuhnya.

Ia menegaskan Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto telah memberikan atensi khusus terhadap kasus tersebut. Ia memastikan proses hukum berjalan transparan dan tegas, serta menjadi pengingat bahwa aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi etika dan integritas dalam menjalankan tugas.

"Penahanan terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan sejak sekitar 1 minggu yang lalu, dan saat ini LC berada di tahanan khusus Propam. Proses ini masih terus berjalan," ujarnya.

Polisi dengan 3 melati di pundaknya itu menegaskan Polda Jatim tidak akan ragu menindak siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran supaya kepercayaan publik terhadap institusi Polri tetap terjaga.

Jules menyatakan LC telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak sepekan silam. Kini LC menjalani penahanan di tempat khusus milik Bidpropam Polda Jatim dan terancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Tindakan ini jelas mencoreng institusi, dan Polda Jatim tidak akan mentolerir pelanggaran hukum apa pun, termasuk yang dilakukan oleh anggota sendiri. Sanksi tegas sudah menanti, termasuk kemungkinan pemberhentian tidak hormat," tutupnya.

Video Veronica Tan Cek TKP Pemerkosaan di RSHS: Ruangannya Berantakan

Video Veronica Tan Cek TKP Pemerkosaan di RSHS: Ruangannya Berantakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat 15 WNI yang ditangkap di Amerika Serikat atas tuduhan pelanggaran imigrasi di tengah meningkatnya penindakan terhadap imigran di bawah Presiden Donald Trump.

“Berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 WNI yang terdampak, baik yang sudah ditahan dan ada pula yang sudah dideportasi,” ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai peluncuran SARI (Sahabat Artifisial Migran Indonesia), fitur chatbot untuk PMI, bersama UN Women di Jakarta, Senin.

Direktur Kemlu itu memastikan bahwa salah satu dari WNI yang diamankan di AS adalah Aditya Harsono Wicaksono (AH) yang tinggal di Marshall, Minnesota, diduga akibat keikutsertaan dalam aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan "Black Lives Matter" pada 2021.

Pria berusia 33 tahun tersebut ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Selain AH, satu dari 15 WNI lainnya yang diamankan tersebut diketahui telah dideportasi ke tanah air, ucap Judha.

Judha memastikan bahwa Kemlu RI telah berkomunikasi intensif dengan 6 Perwakilan RI di AS yang terdiri dari KBRI Washington DC serta KJRI di kota-kota San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston, dan New York untuk memitigasi kasus hukum dan imigrasi yang menimpa WNI.

“Termasuk KJRI Chicago yang menangani kasus tersebut juga sudah berhubungan dengan yang bersangkutan, dengan istrinya yang merupakan WN AS, dan pihak kuasa hukumnya,” kata pejabat Kemlu itu.

Kemlu RI juga telah berkoordinasi dengan otoritas setempat, seperti ICE dan Departemen Keamanan Nasional AS.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran WNI terhadap hak hukum mereka apabila ditangkap, Judha menyatakan bahwa Perwakilan RI setempat dan komunitas WNI di AS terus didorong untuk menyebarluaskan informasi terkait hal tersebut.

Hak-hak hukum tersebut antara lain hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara, kata Judha.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan mengapa draf UU TNI tidak langsung disebar ke publik setelah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken, kan ada pengarsipan, ada dicek kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui situs web Setneg per hari ini.

"Insya Allah hari ini sudah," imbuh dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam RUU TNI adalah perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, mengajak publik untuk tidak melulu menyoroti kekurangan Soeharto, Presiden ke-2 RI yang kini diusulkan jadi pahlawan nasional.

"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita," kata Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menegaskan Istana tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025.

Dia tidak melihat ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025.

"Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga," ujar Prasetyo.

Prasetyo berpendapat sudah sewajarnya bagi mantan Presiden untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara.

"Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," sambungnya.

Menurut Prasetyo, menjadi Presiden yang memimpin ratusan juta penduduk bukanlah hal mudah.

Dia mengatakan, setiap Presiden pasti menghadapi permasalahan yang tidak semua orang tahu.

Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025, Prasetyo mengatakan tidak ada sosok yang sempurna. Dia kembali mengingatkan setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.

"Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," imbuh Prasetyo.

Tahanan kasus pencabulan berinisial EH (50) ditemukan tewas tergantung di ruang tahanan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. EH diduga nekat mengakhiri hidupnya karena malu usai mencabuli 2 cucunya sendiri.

EH ditemukan tewas tergantung di kamar mandi ruang tahanan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4/2025). EH pertama kali ditemukan oleh seorang tahanan inisial HK.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi (tewas) tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Saksi HK selanjutnya memanggil tahanan lain yang bersebelahan bilik. Tahanan kemudian memanggil piket jaga.

"Setelah melihat kondisi korban, kemudian para tahanan memberitahukan kepada piket jaga Briptu Saptar Buton," jelasnya.

Personel piket jaga tahanan dan piket jaga Polsek Namrole pun membuka ruang tahanan. Petugas jaga pun melakukan pengecekan langsung.

"Usai melakukan pengecekan langsung terhadap EH. Tak lama kemudian tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," bebernya.

Areis menjelaskan, EH ditahan sejak 4 April 2024 atas kasus pencabulan dua cucunya. EH kemudian bunuh diri karena diduga malu atas perbuatannya.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

Areis menambahkan, pihak keluarga menolak autopsi jasad EH. Kini jasadnya telah dievakuasi dan dimakamkan pada hari ini.

"Pihak keluarga menerima secara ikhlas kematian korban dengan membuat surat penolakan autopsi. Usai dievakuasi, rencananya pemakaman EH akan dilaksanakan, Senin (21/4)," jelasnya.

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Video: Pria di Pangkep Dibekuk, Cabuli Bocah Laki-laki Selama 2 Tahun

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menempuh jalur hukum buntut pengadangan dan perusakan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy oleh sejumlah mahasiswa. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan insiden tersebut tergolong tindakan kriminal yang mengancam keselamatan.

"Akan ada upaya tempuh jalur hukum. Tujuannya memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan seperti ini tak terulang lagi," tegas Suryadin, Senin (21/4/2025).

Suryatin mengatakan Pemkab Bima prihatin dan menyayangkan peristiwa itu. Sebab, mobil dinas adalah aset negara.

"Seharusnya aset negara yang dibeli dari uang rakyat ini dijaga bersama-sama," ucap Suryadin.

Menurut Suryadin, Pemkab Bima menghormati dan menghargai kebebasan pendapat serta aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa maupun masyarakat. Namun, dia berharap penyampaian aspirasi ditempuh dengan cara-cara dialogis, bukan anarkistis.

"Kami imbau aspirasi yang disampaikan bukan dengan cara anarkistis yang berdampak buruk dan membawa citra kurang baik bagi daerah," kata pejabat yang akrab disapa Yan itu.

Suryadin mengungkapkan Wabup Irfan saat ini dalam kondisi baik, meski mobil dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

"Wakil Bupati baik-baik saja, mobil dinasnya alami kerusakan bagian depan," ungkao Suryadin.

Suryadin mengatakan mobil dinas jenis Fortuner dengan pelat nomor merah EA 2 Y itu ditumpangi oleh Wabup Bima bersama ajudannya. Namun, saat melintas di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Padolo, Kecamatan Palibelo, tiba-tiba diadang oleh sejumlah mahasiswa.

"Diadang saat Wakil Bupati dari kediamannya menuju kantor untuk dinas (bekerja)," tandas dia.

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Video: Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok soal Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkomitmen terus memperkuat penegakan hukum sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembuangan sampah secara sembarangan atau di lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal.

Kepala Dinas LH Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menyatakan hasil evaluasi menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat keterangan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir sehingga memicu praktik pembuangan sampah secara ilegal.

"Untuk itu kami menegaskan kepada seluruh pelaku usaha agar segera melengkapi dokumen surat keterangan pembuangan sampah guna mencegah praktik buang sampah ke lokasi ilegal," katanya di Cikarang, Senin.

Dia menyatakan Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Dinas LH Kabupaten Bekasi sejauh ini telah menutup sembilan titik TPS liar yang dikelola oknum dengan pola open dumping.

"Mereka ada juga yang membuka usaha di area sempadan sungai dan sejumlah wilayah rawan pencemaran lain," katanya.

Ia mengaku kerap menjumpai bangunan liar di sepanjang bantaran sungai yang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat usaha tanpa pengelolaan sampah yang baik.

"Banyak bangunan liar yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu sehingga berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar, baik melalui pembuangan ke bantaran sungai maupun langsung ke badan air," ucapnya.

Pemerintah daerah pada akhir pekan lalu juga telah mengesahkan rancangan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah secara sistematis dan berbasis kepastian hukum sebagaimana regulasi pemerintah pusat.

Rancangan peraturan daerah ini mengacu ketentuan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

"Raperda telah disahkan tinggal menunggu perbup (peraturan bupati) sebagai implementasi atas langkah konkret menjamin pengelolaan sampah berlandaskan kepastian hukum," katanya.

Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan utama Kabupaten Bekasi seiring peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kawasan industri. Sehingga peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk memperkuat tata kelola persampahan yang partisipatif, terpadu dan berkelanjutan.

Donny juga menyebutkan pihaknya terus menggencarkan upaya edukasi dan sosialisasi pilah sampah di tingkat rumah tangga. Penguatan program daur ulang melalui bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu pun dilakukan secara berkelanjutan.

"Kami mengajak seluruh stakeholder baik masyarakat, pelaku usaha maupun instansi pemerintahan daerah untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan sampah secara menyeluruh," katanya.

Pihaknya mencatat sebanyak 144 ton sampah diangkut sepanjang tahun 2024 dari 18 aliran sungai melalui 31 operasi pengangkutan yang melibatkan enam wilayah unit pelaksana teknis daerah sebagai bagian dari komitmen menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran di kawasan perairan.

"Memasuki 2025, khususnya periode Februari hingga Maret, terjadi peningkatan signifikan pengangkutan sampah dengan jumlah kegiatan mencapai 26 titik dan total sampah liar yang diangkat sebanyak 130.000 kilogram, mencakup sampah darat maupun sungai," katanya.

Dinas LH Kabupaten Bekasi menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup melalui kolaborasi masyarakat, pelaku usaha, komunitas lingkungan serta dukungan lintas sektor.

"Langkah-langkah preventif seperti sosialisasi pemilahan sampah, penguatan bank sampah serta penertiban TPS liar diharapkan mampu menekan volume sampah yang mencemari sungai dan lingkungan guna mewujudkan Kabupaten Bekasi yang bersih, sehat dan berkelanjutan," kata dia.

Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin penyelesaian Meikarta dituntaskan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan.

"Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Ara saat berdiskusi dengan konsumen Meikarta, di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP juga siap menuntaskan pengaduan konsumen Meikarta. "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya," kata Ara pula.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ara pun menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi, di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami. Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? Janjinya kapan apartemen mau diserahkan?" kata Ara.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017, dan ada juga yang masih mengangsur, serta ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Ara pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," katanya pula.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu. Namun demikian hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah menindaklanjuti dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin konsumen bisa dapat keadilan dan bisa direalisasi secepatnya, karena saya masih bayar angsuran Meikarta sampai sekarang," kata Trianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat langkah penegakan hukum dalam menangani persoalan sampah, terutama terkait maraknya pembuangan sampah ilegal yang mencemari lingkungan. Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, menyatakan banyak pelaku usaha masih mengabaikan kewajiban kepemilikan surat keterangan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA), yang berujung pada praktik pembuangan liar.

“Seluruh pelaku usaha wajib melengkapi dokumen tersebut. Ini bagian dari upaya mencegah pembuangan sampah ke lokasi ilegal,” tegas Donny di Cikarang, Senin (21/4).

Hingga saat ini, DLH melalui Bidang Penataan dan Penegakan Hukum telah menutup sembilan titik tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang dikelola oknum secara open dumping. Sejumlah lokasi di antaranya berada di sempadan sungai dan wilayah rawan pencemaran lainnya.

Tak hanya itu, DLH juga menyoroti bangunan liar di sepanjang bantaran sungai yang kerap dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat usaha tanpa sistem pengelolaan sampah memadai. “Bangunan-bangunan ini berkontribusi besar terhadap pencemaran air, karena sampahnya dibuang langsung ke sungai,” ujarnya.

Pemkab Bekasi juga baru saja mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sampah yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Raperda ini tinggal menunggu peraturan bupati (perbup) sebagai payung implementasi di lapangan.

“Perda ini akan menjadi dasar hukum untuk pengelolaan sampah yang partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan,” tambah Donny.

Masalah sampah menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bekasi di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan kawasan industri. Untuk itu, DLH terus menggencarkan edukasi pemilahan sampah rumah tangga dan memperkuat program daur ulang melalui bank sampah serta tempat pengolahan sampah terpadu.

“Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan. Kami mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, komunitas lingkungan, serta instansi pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Sepanjang 2024, DLH mencatat sebanyak 144 ton sampah diangkut dari 18 aliran sungai melalui 31 operasi pengangkutan yang digerakkan enam unit pelaksana teknis daerah. Pada Februari hingga Maret 2025 saja, terjadi lonjakan signifikan dengan 26 kegiatan pengangkutan yang berhasil membersihkan 130 ton sampah dari darat dan sungai.

Donny menegaskan, DLH akan terus mengoptimalkan penegakan hukum dan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari di Kabupaten Bekasi.

KOMPAS.com - Studi PwC mengungkap, pasar layanan hukum keberlanjutan di Singapura akan tumbuh besar, mencapai antara 450 juta hingga 500 juta dollar Singapura pada tahun 2033.

Sesuai namanya, layanan hukum keberlanjutan ini menyediakan layanan hukum terkait dengan isu-isu keberlanjutan seperti hukum lingkungan, regulasi ESG, transisi energi, dan lain-lain.

Pertumbuhan yang diperkirakan PwC itu tiga kali lebih besar dibandingkan perkiraan nilai pasar layanan hukum keberlanjutan pada tahun 2023, yang diperkirakan antara 140 juta hingga 180 juta dollar Singapura.

Ini berarti setiap tahunnya, nilai pasar diperkirakan akan meningkat sebesar 10 persen dari nilai tahun sebelumnya.

Alasan utama di balik pertumbuhan pesat ini adalah meningkatnya kebutuhan akan layanan hukum dua area utama yang berkaitan dengan keberlanjutan.

Pertama, peluang hukum yang baru muncul, contohnya pasar karbon dan sengketa terkait keberlanjutan yang diperkirakan akan meningkat dari 20-40 juta dollar Singapura menjadi 110-130 juta dollar Singapura.

Area kedua adalah penambahan elemen terkait keberlanjutan pada alur kerja hukum yang sudah ada, seperti penyusunan kontrak dan kepatuhan regulasi, yang diproyeksikan tumbuh dari 120–140 juta dollar Singapura menjadi 330–350 juta dollar Singapura dalam periode waktu yang sama.

Mengutip Know ESG, Senin (21/4/2025), regulasi keberlanjutan di Singapura memang semakin ketat.

Misalnya, Perusahaan-perusahaan besar di Singapura kemungkinan diwajibkan untuk secara transparan melaporkan data terkait emisi gas rumah kaca mereka dan upaya mereka dalam mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, regulasi internasional seperti Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon Uni Eropa yang mengatur desain, konstruksi dan operasional bangunan agar lebih ramah lingkungan dan hemat energi.

Tak hanya peraturan domestik, regulasi internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa mewajibkan bisnis yang mengekspor ke Eropa untuk mengungkapkan emisi karbon mereka.

Berbagai perubahan regulasi ini pun secara signifikan memengaruhi industri hukum di Singapura.

Akan tetapi, di tengah perkembangan ini, firma hukum Singapura menghadapi beberapa kendala dalam bersaing dengan korporasi internasional yang memiliki sumber daya dan pengalaman lebih besar di bidang tersebut.

Studi PwC pun menekankan bahwa untuk mengatasi persaingan pengacara di Singapura, perlu mengembangkan keterampilan keberlanjutan, pengetahuan teknis, dan keahlian di pasar karbon serta inovasi digital, serta menjalin kemitraan dan terus mengembangkan diri agar tetap kompetitif di pasar yang berkembang ini.

Studi menggaris bawahi pula bahwa meskipun pasar layanan hukum keberlanjutan secara keseluruhan akan tumbuh, beberapa sub-area mungkin mengalami penurunan permintaan di masa depan setelah regulasi stabil.

Oleh karena itu, firma hukum disarankan untuk tidak hanya mengandalkan area tersebut, melainkan juga fokus mengembangkan spesialisasi, membangun merek yang kuat di bidang keberlanjutan, dan menjalin kemitraan strategis untuk memaksimalkan peluang dalam sektor yang secara keseluruhan menjanjikan ini.

JAKARTA, investor.id – Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengungkapkan terdapat 15 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ia menjelaskan, ke-15 orang tersebut dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari 15 WNI terdampak, satu orang di antaranya telah dideportasi ke Indonesia.

“Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 wakil negeri kita yang terdampak,” kata Judha saat ditemui di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia bilang, sejak kebijakan imigrasi diterapkan di AS, Kementerian Luar Negeri RI telah mengadakan koordinasi intensif dengan seluruh perwakilan yang ada di Amerika Serikat.

“Kita memiliki 6 perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, KJRI New York. Semuanya sudah bekerja untuk memberikan pelindungan kepada wakil negeri kita yang terdampak terhadap kebijakan Trump ini,” demikian jelas Judha.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News