Berdasarkan aturan di atas pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan melalui proses mulai dari tahap penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan baru terakhir penetapan kawasan hutan,

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Akhmad Taufik mengatakan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kepastian dan ketaatan hukum terkait penertiban kawasan hutan khususnya hutan sawit.

Hal ini menyusul penyitaan lahan sawit yang dinilai ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan kini telah mencapai lebih dari sejuta hektare, termasuk di Kalimantan Tengah, yang mulai mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat.

“Berdasarkan aturan di atas pengukuhan kawasan hutan harus dilakukan melalui proses mulai dari tahap penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan baru terakhir penetapan kawasan hutan,” kata Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pengacara asal Palangka Raya, Kalimantan Tengah tersebut menilai, secara hukum tidak ada kawasan hutan di Kalteng.

Sebab, selama ini, belum pernah dilakukan penetapan kawasan hutan di Kalteng, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 36 pada UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

Ia mengatakan, ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta di lapangan, belum terdapat kawasan hutan di Kalimantan Tengah yang telah melalui tahapan-tahapan pengukuhan kawasan hutan.

“Semuanya baru pada tahapan penunjukan. Jadi secara hukum di Kalimantan Tengah itu tidak ada kawasan hutan. Karena belum melalui tahapan sebagaimana diatur dalam perundangan,” ujar Taufik.

Ia menambahkan, jika Surat Menteri Pertanian No 759/KPTS/Um/l0/l982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 hektare diterapkan, hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah masuk dalam kawasan hutan. Sebab, luas Kalimantan Tengah sendiri adalah sekitar 15.426.889 hektare.

Di sisi lain, ada Perda No 8 Tahun 2003 menyebut Kawasan Hutan luasnya 66 persen, sedangkan kawasan non hutan 34 persen.

Aturan tersebut diubah Perda No 5 Tahun 2015 yang mengubah kawasan hutan menjadi 88 persen, sementara lahan non hutan sebesar 12 persen.

Kepastian hukum terkait kawasan hutan tersebut pun menjadi sorotan utama Taufik. Untuk itu, ia meminta pemerintah dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto untuk tegas menegakkan hukum dalam penertiban kawasan hutan.

“Silakan pemerintah lakukan penegakan hukum tapi jangan melanggar hukum. Lakukan tahapan-tahapan penetapan hutan yang diatur oleh UU, karena pemerintah juga yang membuat UU. Jangan merampas hak rakyat,” ujar Taufik.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

PEKANBARU, KOMPAS.com – Kasus dugem narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Pekanbaru, Riau, bukan sekadar kelalaian petugas, tetapi mencerminkan persoalan lebih dalam soal integritas dan budaya korupsi di balik tembok penjara.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai insiden yang viral itu menunjukkan persoalan sistemik yang sudah lama mengakar di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” ujar Rawa saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh video yang menunjukkan belasan narapidana berpesta musik DJ di dalam rutan.

Dalam rekaman itu, para napi tampak berjoget diiringi musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, bahkan diduga menggunakan alat isap sabu. Video tersebut diduga direkam dan diunggah sendiri oleh salah satu napi ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas gabungan Rutan, kepolisian, dan TNI menggelar razia mendadak. Hasilnya, ditemukan 64 unit ponsel, tujuh modem internet, pemantik api, dan batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi yang terlibat dipindahkan ke Lapas Pekanbaru.

Namun Rawa menilai langkah-langkah tersebut hanya bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” tegasnya.

Ia menekankan perlunya langkah sistematis dari pemerintah pusat, termasuk Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk mereformasi lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh.

“Harus ada pembenahan menyeluruh, tidak hanya sekadar mencopot atau memindahkan,” kata Rawa.

Sebelumnya, Ditjenpas menyebut kejadian ini sebagai bentuk kelalaian petugas, dan mengaku tengah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap pihak yang terlibat.

Penulis: Kontributor Pekanbaru, Idon Tanjung

Masyarakat Kaliurang dan sekitarnya diresahkan dengan beredarnya minuman keras (miras) anggur merek 'Kaliurang'. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berencana untuk mengajukan surat keberatan terkait mereka ke Kementerian Hukum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto, mengungkapkan produsen anggur 'Kaliurang', PT Perindustrian Bapak Djenggot, telah mendaftarkan merek dagang itu ke kementerian.

"Tadi sudah dicek itu dalam tahap verifikasi. Jadi permohonan itu belum disetujui. Maka dengan berbagai pertimbangan tadi kita menyampaikan keberatan, disampaikan melalui Kanwil Kementerian Hukum DIY," ujar Susmiarto kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP Sleman, Shavitri Nurmala Dewi, menyatakan saat ini miras 'Kaliurang' sudah tidak ada lagi di pasaran.

"Saat mulai ramai penolakan saat ini, botol berlabel Kaliurang ini sudah tidak bisa kami temui, kelihatannya dari pengedar atau penjual secara promosi juga sudah di-takedown," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya bersama instansi terkait tetap akan melakukan pemantauan untuk mencegah peredaran miras berlabel 'Kaliurang' ini di pasaran.

"Kami di Satpol PP dan Polresta, Kodim, tetap akan melakukan pemantauan secara periodik khusus untuk label ini. Ini perhatian untuk produsen dan agen yang memiliki barang-barang tersebut," ujarnya.

Bupati Layangkan Somasi ke Produsen

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan pihaknya meminta produsen untuk mencabut nama Kaliurang dari merek miras tersebut.

"Kami menyomasi kepada produsen anggur merah cap orang tua PT Perindustrian Bapak Jenggot. Saya mewajibkan beliau yang mempunyai PT ini untuk segera mengganti nama bukan atau tidak boleh menggunakan Kaliurang," kata Harda kepada wartawan di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman, Senin (21/4).

Harda menuturkan pemkab menolak keras nama Kaliurang dijadikan merek minuman beralkohol.

"Berkaitan dengan beredarnya merek (minuman keras) Kaliurang ini kami dari Pemerintah Kabupaten Sleman amat sangat keberatan dan menolak kalau Kaliurang sebagai merek dagang khusus untuk minuman beralkohol," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 17B ayat (1) huruf d diatur bahwa kawasan warisan budaya Kaliurang sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan, budaya dan sejarah.

Harda mengatakan, mengacu pada peraturan tersebut, penggunaan nama Kaliurang sebagai merek minuman beralkohol tidak tepat. Mengingat Kaliurang sebagai destinasi wisata ikonik Sleman dan juga wilayah budaya dan pendidikan.

Warga Kaliurang Kampanye Tolak Miras

Diberitakan sebelumnya, Forum Masyarakat Kaliurang dan sekitarnya (FORMAKs) telah bersurat ke Pemkab Sleman untuk menolak minuman keras tersebut.

"Kami mewakili FORMAKs memang melayangkan surat resmi ke Pemkab Sleman," kata Ketua FORMAKs Farchan Hariem ditemui wartawan di Pendopo Parasamya Pemkab Sleman, Senin (21/4/2025).

Dia mengeluhkan wilayahnya kini jadi nama minuman keras. Padahal, Kaliurang selama ini selalu berkampanye untuk menolak peredaran minuman keras.

"Kita selalu berkampanye untuk daerah kami supaya bebas narkoba dan minuman keras, tapi ini justru tempat kami malah dipakai untuk merek minuman keras," ujarnya.

Video Iga Bakar Viral di Yogyakarta yang Buka 24 Jam

Video Iga Bakar Viral di Yogyakarta yang Buka 24 Jam

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Hasan Nasbi telah dicopot atau di-reshuffle dari posisinya di Presidential Communication Office (PCO).

Menurutnya, tidak ada perubahan dalam struktur kepemimpinan PCO, terutama status Hasan Nasbi di Kabinet Prabowo Subianto.

Isu reshuffle muncul seiring penunjukan sejumlah tokoh untuk membantu fungsi komunikasi kepresidenan, termasuk peran aktif Mensesneg sendiri dalam menyampaikan informasi kinerja pemerintah.

“Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa dirinya bersama para menteri teknis lainnya diberi mandat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut menyampaikan capaian dan program-program yang dijalankan pemerintah.

Dengan pernyataan ini, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi maupun reshuffle di tubuh PCO yang melibatkan Hasan Nasbi, dan tugas komunikasi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi.

“Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-Menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut,” pungkas Prasetyo Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dipastikan tetap masuk dalam agenda pembahasan legislatif tahun 2025.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa isi dari kedua RUU tersebut masih perlu didalami lebih lanjut.

“Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak bahwa RUU Polri akan memberikan kewenangan berlebih hingga menjadikan institusi kepolisian "super power", Prasetyo menilai anggapan tersebut terlalu dini karena pembahasan substansi belum dimulai.

“Super power-nya di mana? isinya belum kita bahas kok,” ujarnya ketika ditanya apakah RUU tersebut berpotensi memperkuat posisi Polri secara berlebihan.

Namun, dia memastikan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan tetap akan digulirkan tahun ini.

“Sesuai dengan agenda seperti itu,” katanya.

Selain membahas RUU Polri dan Kejaksaan, Prasetyo juga menyinggung soal UU TNI yang telah diteken oleh Presiden. Dia memastikan bahwa dokumen tersebut sudah masuk dalam proses administrasi resmi.

“InsyaAllah hari ini sudah,” ujarnya terkait apakah UU TNI sudah diundangkan.

Menanggapi pertanyaan mengapa dokumen belum langsung dipublikasikan setelah diteken Presiden, dia menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan administrasi, termasuk pengarsipan dan pengecekan sebelum masuk ke dalam lembaran negara.

“Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya,” pungkas Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengunjungi Jakarta pada Senin malam (22/4) untuk memastikan kesiapan layanan haji di Indonesia.

"Hari ini kami ke Indonesia hanya untuk memastikan kesiapan dan semua tempat operasional di Indonesia, insya Allah, berjalan dengan baik," kata Almirba pada Selasa dini hari (22/4) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kelanjutan Makkah Route Initiative, sebuah pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di bandara Indonesia.

Inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada para calon jemaah yang akan menjalankan ibadah haji di seluruh negara.

"Ini upaya pemerintah kami, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman Al Saud, untuk melayani jemaah di semua negara Islam," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau "gonjang-ganjing" dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

“Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo.

Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau "gonjang-ganjing" dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

“Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo.

Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengunjungi Jakarta pada Senin malam (22/4) untuk memastikan kesiapan layanan haji di Indonesia.

"Hari ini kami ke Indonesia hanya untuk memastikan kesiapan dan semua tempat operasional di Indonesia, insya Allah, berjalan dengan baik," kata Almirba pada Selasa dini hari (22/4) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kelanjutan Makkah Route Initiative, sebuah pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di bandara Indonesia.

Inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada para calon jemaah yang akan menjalankan ibadah haji di seluruh negara.

"Ini upaya pemerintah kami, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman Al Saud, untuk melayani jemaah di semua negara Islam," katanya.

Almirba memastikan inisiatif tersebut akan terus berlanjut, bahkan akan diperluas di seluruh negara.

Indonesia sendiri, menurut dia, merupakan salah satu negara dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar.

Untuk itu, Kerajaan Arab Saudi menaruh perhatian khusus dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara umum.

Selain memastikan kesiapan layanan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mendengarkan beberapa permintaan dan kebutuhan jamaah haji Indonesia.

"Ada kebutuhan dan permintaan dari beberapa negara. Inisiatif ini dibuat untuk melayani para tamu Raja Salman dan para tamu Yang Maha Penyayang Allah SWT yang datang selama musim haji, yang merupakan rukun Islam kelima," demikian katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sejumlah warga dari Kecamatan Samarinda Utara mendatangi Mapolresta Samarinda pada Senin (21/4/2025), untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan persetubuhan terhadap siswi SMP yang diduga melibatkan seorang Ketua RT.

Mereka menilai proses hukum yang telah dilaporkan sejak 30 Januari 2025 itu belum menunjukkan kejelasan.

Kasus ini sebelumnya sempat dilaporkan juga pada November 2024 oleh keluarga korban, namun saat itu belum dapat ditindaklanjuti karena kondisi psikologis korban yang masih labil.

“Pihak kepolisian saat itu meminta kami untuk menyiapkan saksi dan pendamping psikolog karena korban saat itu belum stabil. Sekarang korban sudah berada di rumah aman dan kondisinya membaik,” ujar perwakilan warga, La Anti Anggara (47), kepada Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Menurut La Anti, dalam laporan kedua yang dilayangkan oleh pihak keluarga, bukti pendukung seperti visum hingga keterangan saksi sudah dilengkapi. Namun hingga kini, belum ada kepastian hukum terhadap terlapor.

“Kami berharap polisi segera mengambil tindakan. Bukti-bukti sudah ada, keterangan juga sudah disinkronkan. Jangan sampai ada korban lainnya,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dugaan persetubuhan terjadi pada Januari 2024. Saat itu, korban yang masih berusia 13 tahun diduga dibujuk oleh pelaku untuk masuk ke kebun dengan alasan mencari mangga, lalu dibawa ke sebuah pondok dan terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang berlangsung lebih dari satu kali.

Kasus ini baru terungkap pada November 2024 setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada teman sekolah, yang kemudian disampaikan kepada orang tua teman tersebut dan diteruskan ke keluarga korban.

Terpisah, Pejabat Sementara (PS) Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Ramli P Sianturi, membenarkan bahwa penyelidikan sempat terhambat karena adanya ketidaksesuaian keterangan antara korban dan saksi.

“Keterangan itu berubah-ubah, sehingga tidak sinkron. Makanya penyelidikan sempat terkendala. Tapi saat ini penyidik masih terus mendalami kasus ini dan akan diusut tuntas,” ujar Ramli.

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi serius laporan terkait kasus dugaan eksploitasi oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) dan merujuk pada penyelidikan yang telah dilakukan sejak tahun 1997.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997, penyelidikan ditujukan kepada FM dan VS yang disangkakan melanggar Pasal 277 dan 335 KUHP.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, mengungkapkan bahwa Komnas HAM saat itu menemukan empat indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak OCI.

Empat pelanggaran tersebut mencakup hak anak untuk mengetahui asal-usul dan identitasnya, kebebasan dari eksploitasi ekonomi, hak atas pendidikan yang layak, serta hak atas perlindungan keamanan dan jaminan sosial. Namun, penyidikan kasus ini dihentikan oleh Kepolisian pada tahun 1999.

"Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan," ujar Uli pada Jumat (18/4/2025).

Apa Rekomendasi Komnas HAM Saat Ini?

Meskipun sudah lebih dari dua dekade berlalu, Komnas HAM menilai kasus ini belum tuntas dan tetap relevan untuk ditindaklanjuti. Komnas HAM memberikan dua rekomendasi utama.

Pertama, agar kasus ini diselesaikan secara hukum dan ada upaya pemenuhan kompensasi kepada mantan pemain OCI.

Kedua, mendesak penelusuran dan kejelasan asal-usul serta identitas para pemain sirkus yang pernah tergabung dalam OCI.

"Hal ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaannya," tegas Uli.

Tony Sumampau, pendiri Oriental Circus Indonesia sekaligus Taman Safari Indonesia, menyampaikan penjelasan terkait asal-usul para pemain sirkus.

Ia mengaku bahwa sebagian dari anak-anak yang tampil dalam OCI diasuh oleh keluarganya sejak bayi. Anak-anak itu diambil dari panti asuhan di Kalijodo oleh ayahnya, Hadi Manansang.

"Orang tua itu suka menampung anak, jadi dari bayi, entah anaknya siapa itu. Ternyata, waktu saya tanya ini anak dari mana, katanya anak dari panti asuhan," tutur Tony kepada media pada Kamis (17/4/2025).

Anak-anak tersebut, lanjut Tony, kemudian dibesarkan hingga usia 6-7 tahun, sebelum mulai dilatih untuk menjadi pemain sirkus.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah menelusuri asal-usul anak-anak itu dalam penyelidikan tahun 1997.

"Waktu itu tim dari Komnas HAM yang menelusuri, dan ternyata panti asuhannya memang ada di sekitar Kalijodo," ujarnya.

Bagaimana Klarifikasi dari Pihak OCI?

Pihak OCI melalui juru bicara Hamdan Zoelva, Imam Nasef, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Komnas HAM.

Imam menyatakan bahwa dalam dokumen hasil pemantauan Komnas HAM tahun 1997 tidak ada pernyataan eksplisit yang menyebut adanya pelanggaran HAM oleh OCI.

"Kalau rekan-rekan ikuti Komisi III, sempat dibacakan, hal yang penting dicermati juga di dalam rekomendasi sebenarnya tidak ada satu pun kata atau kalimat yang telah terbukti pelanggaran HAM. Bahasanya adalah cenderung," jelas Imam pada Senin (21/4/2025).

Ia menekankan bahwa istilah yang digunakan dalam dokumen Komnas HAM adalah "indikasi" atau "dugaan", bukan kesimpulan pasti bahwa terjadi pelanggaran HAM.

"Di situ bahasanya juga jelas, dia mereviu ke laporan dan rekomendasi Komnas HAM tahun 1997. Bahasanya di situ disebutkan dugaan pelanggaran HAM," tambah Imam.

Imam juga menyebutkan bahwa siaran pers terbaru Komnas HAM pada April 2025 konsisten menggunakan diksi yang sama, yaitu "indikasi" dan "dugaan".

Diketahui, kasus dugaan eksploitasi oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali mencuat ke publik setelah sejumlah mantan pemain sirkus melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto.

Dalam pertemuan tersebut, mereka mengaku telah mengalami kekerasan dan penganiayaan selama menjadi bagian dari OCI.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Pernyataan Komnas HAM dan Pendiri Taman Safari Indonesia soal Dugaan Eksploitasi Pemain OCI.

SURABAYA, KOMPAS.com - Aiptu LC dicopot dari jabatannya sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Pacitan karena diduga memerkosa tahanan wanita.

Aiptu LC juga ditahan di ruang tahanan Gedung Bidang Propam Mapolda Jatim.

Aiptu LC diduga memerkosa tahanan wanita asal Jateng berinisial PW (21) di Ruang Tahanan Mapolres Pacitan. Pemerkosaan itu berlangsung tiga hari berturut-turut pada Jumat-Minggu (4-6/4/2025).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, Aiptu LC ditahan dan dicopot dari jabatannya setelah kasus pemerkosaan itu ditangani oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak awal pekan April 2025.

"Saat ini yang bersangkutan sendiri telah dinonaktifkan sejak seminggu ke belakang yang lalu sudah dilakukan penahanan dinonaktifkan dan yang bersangkutan saat ini berada di tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim," ujar di Mapolda Jatim, pada Senin (21/4/2025), seperti dikutip Surya.co.id.

Menurut Abraham, Aiptu LC bisa dikenai sanksi PTDH atau dipecat dari institusi kepolisian jika terbukti bersalah. Aiptu LC juga bakal dikenai hukum pidana.

"Yang bersangkutan sendiri terancam sanksi yaitu berupa PTDH," katanya.

Di sisi lain, peristiwa ini menjadi momen evaluasi di kalangan Polri. Kasus ini juga menjadi atensi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto supaya segera ditindak dengan tegas.

"Tentu ini menjadi bagian evaluasi dari kami khususnya Polda Jatim dan menjadi atensi Bapak Kapolda Jatim untuk segera memproses," katanya.

"Dan beliau menyampaikan ucapan permohonan maaf serta tentunya akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan oleh anggota Polda Jatim," pungkasnya.