REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-7 Jokowi bertemu dengan tim kuasa hukum yang menangani kasus tudingan ijazah palsu di Seribu Rasa, Menteng, Jakarta pusat, Selasa (22/4/2024). Pertemuan tersebut berlangsung selama setengah jam.

Pantauan Republika, sebelum bertemu dengan kuasa hukumnya, Jokowi sempat bertemu dengan mantan menteri koperasi Teten Masduki, mantan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi, dan mantan menteri pariwisata Wishnutama hingga mantan PM Inggris Tony Blair. Setelah pertemuan tersebut Jokowi pun bertemu dengan kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30 WIB.

Selama pertemuan tersebut awak media sempat diperkenankan untuk mengabadikan gambar meskipun dari luar ruangan. Tampak Jokowi tengah meninjau dokumen yang diberikan kuasa hukum kepadanya.

Ditemui usai pertemuan, Jokowi tak banyak berkomentar. Ia hanya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada tim kuasa hukumnya. “Nanti semuanya tolong ditanyakan ke tim kuasa hukum saya,” kata Jokowi, Selasa (22/4/2025).

Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan pertemuan tersebut untuk melaporkan progres terkait tudingan yang dialamatkan kepada presiden ke-7 tersebut.

“Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini apa yang sudah kita lakukan tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media,” kata Yakup.

SURABAYA, KOMPAS.com - Perusahaan UD Sentosa Seal, Surabaya, Jawa Timur yang tengah menjadi sorotan.

Pasalnya perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang mobil dan berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya, diduga menahan ijazah milik 31 mantan karyawannya.

Praktik ini menghambat para mantan pekerja untuk melanjutkan karier atau pendidikan mereka.

Menanggapi hal ini, pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan, praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan pelanggaran hukum.

Ia menyebut tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga termasuk maladministrasi dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Menurutnya kasus UD Sentoso Seal, hal tersebut jelas melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan.

“Penahanan ijazah oleh perusahaan adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Ini melanggar hak dasar pekerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan,” ujar Satria.

Ia juga menambahkan bahwa praktik tersebut dapat dijerat dengan pasal pidana.

“Pengusaha yang menahan ijazah karyawan dapat dikenai Pasal 370 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja. Ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara,” tambahnya.

Satria, yang juga menjabat sebagai Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dan Polres Tanjung Perak yang menyegel gudang milik UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo karena tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Langkah penyegelan ini sudah tepat. Ini bisa menjadi titik awal dalam menegakkan keadilan dan mencegah praktik serupa terjadi kembali,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya: Penahanan Ijazah Karyawan Melanggar Hukum dan Berpotensi Pidana.

Sukoharjo -

Seorang pengacara berinisial ZM (55), warga Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditetapkan tersangka oleh Polres Sukoharjo. ZM diduga memalsukan dokumen saat menempuh pendidikan S1.

ZM diduga menggunakan nomor induk mahasiswa (NIM) orang lain agar bisa menjadi mahasiswa transfer saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Surakarta (Unsa). ZM lalu dinyatakan lulus dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Kasatreskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, mengatakan ZM ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (21/4).

"ZM sudah kami tetapkan tersangka. Kemarin sudah kami proses. Segera mungkin kita untuk bisa kirim berkas perkara ke JPU untuk tahap 1," kata Zaenudin kepada awak media di Mapolres Sukoharjo, Selasa (22/4/2025).

Pelapor kasus itu juga seorang pengacara asal Sukoharjo bernama Asri Purwanti. Asri sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2HP dari Polres Sukoharjo terkait kasus tersebut.

Asri sudah membuat laporan ke Polres Sukoharjo pada Oktober 2023 lalu. Namun penyelidikan kasus ini sempat terhenti karena terlapor maju sebagai calon legislatif. Selain itu, penyidik sangat berhati-hati dalam menangani laporan tersebut.

"Laporan sempat tersendat karena yang bersangkutan nyaleg, jadi kami menunggu sampai Prabowo dilantik. Kami laporan sudah lama, begitu telitinya penyidik menangani kasus ini sampai ahli pidananya ada tiga dari Semarang, Solo, dan Surabaya, untuk memperkuat laporan kami benar, dan segera disidangkan di pengadilan," kata Asri di Mapolres Sukoharjo, hari ini.

Dia mengatakan, NIM yang diduga digunakan ZM adalah NIM milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berinisial AW. Kepastian itu ia dapat setelah melakukan pengecekan ke kampus UMS.

"Laporan terkait dugaan dokumen palsu yang dipakai oknum pengacara yang bernama ZM. Dalam kasus ini, diduga ZM sudah menggunakan NIM orang lain, lalu dipakai kuliah di Unsa, akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum, sebagai mahasiswa transfer. Saya cek ijazahnya dua bulan sudah lulus. NIM itu milik anak UMS," jelasnya.

Dalam laporannya, Asri menilai ZM melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Sebab, terlapor diduga menggunakan NIM orang lain tanpa izin.

"Kami ketahui tahun 2019, yang mana kami mengecek ke Dikti Semarang dan mendapat jawaban, yang mana yang bersangkutan pindahan dari UMS, lalu kuliah di Unsa. Saya cek ke UMS tahun 2020, apa benar oknum ini pernah kuliah di sana, ternyata itu NIM orang lain bernama AW, yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah disebut, dan NIM-nya dipakai tanpa izin," jelasnya.

Asri berharap, terlapor segera diperiksa oleh pihak kepolisian, karena statusnya sudah menjadi tersangka.

"Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, karena (ancaman hukuman) pasalnya di atas 5 tahun, segera ditahan agar tidak ada korban yang lain. Karena oknum ini menggunakan gelar SH menjadi pengacara," pungkasnya.

(aku/apl)

SURABAYA, KOMPAS.com - Kuasa hukum korban penahanan ijazah oleh CV Sentoso Seal melaporkan pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan lowongan kerja ke Polda Jawa Timur (Jatim).

Kuasa hukum mantan karyawan, Edi Kuncoro Prayitno mengatakan, laporannya tersebut barawal ketika ia menelusuri cara korban mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan.

"Persoalan ini tersistematis sejak awal. Contohnya, tahun 2021, 2022, 2023 di (grup) Facebook lowongan pekerja Margomulyo, lowongan kerja Surabaya," kata Edi, di Gudang CV Sentoso Seal, Selasa (22/4/2025).

"Di situ sudah mencatatkan, ada lowongan di Margomulyo, tidak menggunakan atas nama UD, tapi di situ hanya menyebut Sentoso Seal, di alamatkan ke sini (gudang) semua," ucapnya.

Kemudian, Edi menemukan bukti lagi mengenai lowongan yang tersebar di salah satu web pencari kerja. Ada yang mengunggah pekerjaan untuk perusahaan PT Winnar Inter Nusa.

"Ada syarat yang harus dipenuhi, tertulis dalam akun tahan ijazah, di aplikasi itu juga menyatakan menyerahkan ijazah asli, kalau tidak bisa menyerahkan ijazah aslinya ngasih uang jaminan Rp 2 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Edi, akun yang menyebarkan informasi lowongan kerja itu bernama Diana Jan Hwa.

Dengan demikian, dia menduga yang mencari pekerja itu pihak CV Sentoso Seal.

Oleh karena itu, Edi berniat untuk segera melaporkan sejumlah akun tersebut kepada aparat kepolisian. Sebab, dia menganggap, informasi yang disebarkan adalah sebuah penipuan.

"Yang dilaporkan, ada 1 (akun) di aplikasi, kemudian akun Facebook, ada Instagram 1. Kita melaporkan akun yang mengupload lowongan pekerjaan atas namakan PT lain yang diarahkan ke sini," ucapnya.

Perkara penahanan ijazah yang dilakukan oleh CV Sentoso Seal kepada karyawannya diambil alih Polda Jatim setelah sebelumnya dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Puluhan korban telah melaporkan terkait penahanan ijazah yang dilakukan oleh CV Sentoso Seal tersebut, ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (17/4/2025).

"Kita tarik (lapornnya) , jadi ditarik ke Polda Jatim semua, betul (mulai korban Nila Handiani)," kata kuasa hukum karyawan, Edi Kuncoro Prayitno, di Gudang Sentoso Seal, Selasa (22/4/2025).

Edi mengatakan, pihaknya sempat mengalami kekurangan unsur laporan mengenai Pasal 372 KUHAP tentang penggelapan, ketika melayangkan laporan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

"Kita diskusi dan koordinasi dengan KP3 (Polres Pelabuhan Tanjung Perak), kita kurang kelengkapan, ada unsur yang harus dipenuhi agar penggelapan itu masuk," ucapnya.

"Kita harus minta (lebih dahulu), barang kita kasih atau titipkan orang lain. Maka ketika kita mau ambil (ijazahnya) kita harus minta, supaya unsur (laporannya) terpenuhi," katanya.

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia KH Ikhsan Abdullah menanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang pada Sabtu (12/4/2025) malam menangkap sejumlah hakim dan pengacara terkait dugaan pengaturan putusan kasus CPO di PN Tipikor Jakarta Pusat. Menurut Ikhsan, hukuman yang pantas untuk penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Dia menuturkan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, terlebih tindak pidana yang bersifat extra ordinary crime, maka hukumannya harus diperberat. Jika perlu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

?Mengapa hukuman seumur hidup atau hukuman mati? Karena penegak hukum apalagi seorang hakim statusnya menjadi ujung tombak dari penegakan hukum dan keadilan, karena vonisnya dianggap mewakili keadilan Tuhan," ujar Kiai Ikhsan, Selasa (22/4/2025).



Lebih lanjut dia mengatakan, vonis mati atau hukuman seumur hidup saat ini sangat tepat dijatuhkan. Hal itu mengingat kejahatan korupsi sudah sangat darurat dan meresahkan.

Dalam kasus itu, Kejagung turut menahan dua pengacara yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri. Kedua pengacara itu diketahui kerap memamerkan harta kekayaannya di media sosial (medsos).

Keduanya juga kerap menangani klien elite, seperti Arif Rachman Arifin, anak buah Ferdy Sambo dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ada juga Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak yang terlibat dalam kasus gratifikasi.

Nama lainnya adalah Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, yang terseret dalam kasus korupsi tambang, termasuk Helena Lim yang dikenal sebagai crazy rich PIK, yang sempat viral karena akses vaksinasi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan tiga mantan menterinya di Kabinet Indonesia Maju, di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025) sore.

Ketiga eks menteri itu yakni mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, mantan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pengamatan Kompas.com, pertemuan sudah digelar sejak pukul 15.00 WIB hingga berakhir pukul 15.39 WIB.

Setelah bertemu, pada pukul 15.39 WIB, Teten tampak berjalan bersama Budi Karya.

Keduanya mengaku sebatas melakukan silaturahmi.

"Silaturahmi," kata Teten.

Sementara itu, Whisnutama yang berjalan di belakangnya mengaku ia dan Jokowi hanya mengobrol-ngobrol.

"Iya, ngobrol-ngobrol saja," ujar Whisnutama.

Sesudah mengantar para mantan menterinya pulang, Jokowi tampak mengadakan pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya soal ijazah palsu, salah satunya Yakup Hasibuan.

Pertemuan dilangsungkan di lokasi yang sama, yakni restoran Seribu Rasa.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan tim kuasa hukum terkait polemik ijazah palsu lulusan UGM di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (22/4).

Pantauan di lokasi, pertemuan digelar sekitar pukul 15.45 WIB, dihadiri oleh Yakup Hasibuan dan sejumlah kuasa hukum lain.

Tampak Jokowi mengenakan batik cokelat lengan panjang dalam pertemuan yang dilakukan di salah satu ruangan tersebut.

Jokowi sempat berbisik-bisik dan tertawa lepas kala melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya itu.

Sebelum melakukan pertemuan, Jokowi sempat keluar ruangan untuk ke toilet. Ia pun menyapa singkat awak media yang sedang menunggu terkait pertemuan.

"Rame banget ini, apa," kata Jokowi, Selasa.

Sebelum pertemuan itu, Jokowi juga menyempatkan diri bertemu sejumlah mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju ketika ia masih menduduki kursi presiden.

Ketiga eks pembantu Jokowi yang ditemui di lokasi itu yakni mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Wishnutama, mantan menteri koperasi dan UMKN Teten Masduki, dan mantan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi.

Usai pertemuan, Teten sambil berjalan bersama Budi Karya mengklaim sebatas melakukan silaturahmi.

"Silaturahmi," kata Teten.

Sementara itu, Wishnutama juga mengklaim sekadar berbincang dengan Jokowi.

"Iya ngobrol-ngobrol saja," kata dia.

Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Gugatan terbaru mengenai keabsahan ijazah SMA Jokowi didaftarkan ke pengadilan pada Senin, (14/4). Kali ini giliran PN Surakarta yang menerima gugatan dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt.

Tak hanya itu, pada Selasa (15/4), Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Mereka menuntut pihak kampus menunjukkan bukti konkret atas keaslian ijazah Jokowi.

Belum cukup sampai di situ, pada Rabu (16/4), massa aksi yang sama menyambangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk meminta bukti kelulusan langsung kepada dirinya.

Namun Jokowi menolak menunjukkan ijazah kepada perwakilan TPUA. Jokowi beralasan dirinya menolak menunjukkan bukti ijazah kepada perwakilan TPUA lantaran tidak memiliki kewajiban apapun. TPUA, kata dia, juga tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan dirinya menunjukkan ijazah.

Kendati demikian ia menegaskan siap menunjukkan ijazah ke pengadilan jika diperlukan.

Jokowi juga sempat memamerkan ijazah aslinya ke wartawan yang datang meliput ke kediamannya. Namun, Jokowi berpesan tidak boleh difoto dan diambil gambar atau direkam. Semua wartawan diminta mengumpulkan handphone dan kamera saat ditemui Jokowi di ruang tamu kediamannya.

Jokowi pun menjelaskan soal foto ijazah dari UGM yang menggunakan kacamata. Ia berdalih dahulu menggunakan kacamata namun minusnya kecil. Ia memutuskan tidak memakai kacamata lagi dan kacamata tersebut sudah pecah.

Pontianak (ANTARA) - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat mengelar diskusi bersama membahas isu keberlanjutan industri perkebunan sawit untuk mendorong pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia (HAM) di perkebunan sawit di daerah itu.

"Kegiatan ini kita laksanakan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman dan praktik pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia dalam industri sawit, sebagai respons atas tantangan implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di daerah," kata Perwakilan ELSAM Adzkar Ahsinin, di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sektor perkebunan menjadi salah satu fokus utama dalam Stranas BHAM yang diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.

Dia mengatakan regulasi ini merupakan wujud upaya Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional, seperti Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), ke dalam kerangka hukum nasional.

"Selain perkebunan, dua sektor lain yang menjadi prioritas implementasi Stranas BHAM adalah pariwisata dan pertambangan. Namun dalam konteks Kalimantan Barat, isu perkebunan, khususnya sawit, menjadi sangat relevan karena skala pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Adzkar.

Menurut dia, meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, pelaksanaan norma bisnis dan HAM di daerah masih menghadapi tantangan serius, di antaranya minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan, rendahnya pemahaman terhadap standar HAM, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap dampak negatif operasional bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam paparannya, Adzkar juga merujuk pandangan akademisi Akinwumi Ogunranti dan Amitav Acharya, yang menekankan pentingnya proses pelokalan dalam penerapan norma global.

Teori kongruensi Acharya menekankan bahwa norma-norma global cenderung lebih mudah diterima jika disesuaikan dengan budaya dan praktik lokal yang telah ada sebelumnya.

"Pelokalan bukan berarti kehilangan substansi norma global, melainkan menjadikannya relevan dan bisa diterima oleh komunitas lokal. Inilah yang sedang kami dorong dalam konteks industri sawit di Kalimantan Barat," katanya.

Menurut data USDA, Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit dunia, menyumbang 59 persen atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Sementara luas lahan sawit di Indonesia pada 2022 tercatat mencapai 16,8 juta hektar. Produksi yang tinggi ini berkontribusi pada perekonomian, namun juga menimbulkan berbagai dampak eksternal negatif.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2023 terjadi 108 konflik agraria di sektor perkebunan, 88 di antaranya berada di perkebunan sawit, yang berdampak pada lebih dari 7.700 orang dan mencakup lahan seluas 103 ribu hektar.

Selain konflik agraria, studi ELSAM dan Perkumpulan Gemawan tahun 2024 juga menyoroti dampak lingkungan dan pangan akibat ekspansi sawit. Di Kalimantan Barat, masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan dan lahan sebagai sumber pangan menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan dan ketahanan pangan.

"Hak atas pangan adalah hak dasar yang dijamin dalam hukum HAM internasional maupun nasional. Industri harus memastikan aktivitasnya tidak melanggar hak tersebut," katanya.

Selama tiga tahun terakhir, ELSAM telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong pelaksanaan prinsip bisnis dan HAM di sektor sawit. Mulai dari pelatihan dan pendidikan HAM, pemantauan konflik, advokasi, hingga pewacanaan alternatif penyelesaian konflik melalui pendekatan multipihak seperti yang dianut dalam standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Di Kalimantan Barat, ELSAM bersama mitra lokal juga melaksanakan riset pangan alternatif, dokumentasi fotografi pertanian subsisten, peliputan jurnalistik dampak lingkungan, serta pemberdayaan petani kecil untuk mengadopsi praktik sawit berkelanjutan.

Dalam rangka mendiseminasikan hasil kerja tersebut, ELSAM menggelar diskusi publik “Pangan Alternatif dalam Hegemoni Sawit”, talkshow “Memotret di Kebun Sawit: Strategi Pemantauan HAM di Kalbar”, serta peluncuran buku Kelapa Sawit dan Paradoks Keberlanjutan: Menelusuri Jejak Pelanggaran dan Kepatuhan.

"Lewat pendekatan multi-wacana dan pelibatan komunitas, kami ingin membangun kesadaran bahwa keberlanjutan tidak hanya soal profit, tapi juga soal keadilan sosial dan keberlangsungan lingkungan," kata Adzkar.

SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng memastikan proses hukum 3 tersangka kasus bullying dan pemerasan yang berujung tewasnya Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi FK Universitas Diponegoro ( Undip ) Semarang, tetap berjalan. Tiga tersangka itu masing-masing Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip dr. Taufik Eko Nugroho dan stafnya dr. Sri Maryani serta residen sekaligus senior korban dr. Zara Yupita Azra (ZYA).

Direktur Reskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengemukakan berkas perkara 3 tersangka itu sudah dikirimkan ke Kejaksaan, tapi belum dinyatakan lengkap, dikembalikan ke penyidik.

"Berkasnya sudah dikirim ke JPU (Jaksa Penuntut Umum), kemudian ada petunjuk P-19 dari JPU untuk dilengkapi," kata Kombes Dwi kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (22/4/2025).



Penyidik melengkapi petunjuk dari kejaksaan tersebut. "Dua pekan lalu sudah dikirim lagi ke JPU, saat ini berkas sedang dalam penelitian Kejaksaan," katanya.

Tiga tersangka itu, sebut Kombes Dwi, tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Alasannya, mereka semua kooperatif, sehingga tidak ada hambatan prosesnya. "Para tersangka kooperatif dan alat-alat bukti bisa didapatkan serta proses penyidikan tidak terhambat," katanya.

Di antara 3 tersangka itu, ZYA sempat viral di media sosial beberapa hari ini, dinarasikan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025. Pengumumannya diunggah akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Namun tak lama berselang, Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif yang berkantor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu, mengirim surat pemberitahuan kepada Kepala Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip pada 18 April 2025.

Berdasar surat no: 0340/KATI/K/IV/2025, disebutkan peserta didik atas nama dr. Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap.

Surat itu ditandatangani Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Kolegium Kesehatan Indonesia Dr. dr. Reza Widianto Sudjud, SpAn-TI, Subsp. An. Kv(K), Subsp.T.I(K). (eka setiawan)

Bandung -

Setelah insiden kebakaran yang melanda kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung pada 10 April lalu, area tersebut kini mengalami kisruh. Pada Senin 21 April, bentrok antara penghuni kawasan setempat dengan orang tidak kenal hingga menyebabkan sejumlah penghuni luka-luka.

Belum diketahui penyebab awal kisruh di lahan yang tengah menjadi sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rasa prihatinnya.

Ia menyesalkan, insiden yang terjadi dan meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mentaati proses hukum yang tengah berjalan terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kondusifitas senantiasa dijaga.

"Kami sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi dan dialog. Seluruh pihak diharapkan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah penertiban keamanan yang dilalukan aparat untuk menjaga keamanan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut masih berproses di Pengadilan. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk mentaati dan menghormati proses hukum hingga putusan keluar. Ia meyakini masalah dapat segera terselesaikan

"Pemkot Bandung akan terus menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tutupnya.

(mso/mso)

SEMARANG, KOMPAS.com – Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang dikenal dengan nama Mbak Ita, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan tahanan dalam kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Semarang tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemindahan ke Lapas Perempuan Semarang dilakukan pada Senin (21/4/2025).

Kepala Lapas Perempuan Semarang, Ade Agustina, menjelaskan bahwa penahanan Mbak Ita dilakukan selama proses persidangan masih berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi prinsip keadilan," ujar Ade pada Selasa (22/4/2025).

Ade menegaskan bahwa penitipan tahanan korupsi telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia juga memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Mbak Ita.

Ia menyebut seluruh tahanan ditangani berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) tanpa pengecualian.

"Mulai dari pengecekan kelengkapan administrasi, pengecekan kesehatan, pengecekan badan dan barang," tambahnya.

Pihak Lapas, kata Ade, siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan mendukung sepenuhnya jalannya proses hukum.

"Siapapun yang berada di dalam lapas, kami perlakukan setara tanpa ada perbedaan status sosial maupun jabatan sebelumnya," ujar Ade.

Diketahui, Mbak Ita telah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada hari yang sama, Senin (21/4/2025).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp 9 miliar.

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) terus mendorong implementasi pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu secara inklusif.

"Mengingat belum semua pencari keadilan/masyarakat tidak mampu mendapatkan layanan bantuan hukum, maka kami berharap seluruh OBH terakreditasi di Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," kata Kepala Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dihubungi, Senin.

Dalam upaya mengoptimalkan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir telah bekerja sama dengan 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pekan sebelumnya.

Kerja sama tersebut, kata Budi merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Bahkan, pada pekan sebelumnya, Kakanwil telah menjalin kerja sama yang dihadiri 13 OBH, serta Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, Kadiv Yankum, Chusni Thamrin, dan jajaran.

Kadiv P3H, Zulfahmi dalam laporannya meminta peran aktif OBH dalam meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan, dan masukan masyarakat melalui survei yang digelar. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengakses bantuan hukum gratis yang difasilitasi Kanwil Kemenkum Malut, dan OBH terakreditasi.

Adapun sebaran Organisasi Bantuan Hukum di Malut 2025 Di Kota Ternate, terdapat tujuh OBH, yaitu Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Malut, Yayasan Bantuan Hukum Trust Malut, Yayasan Bantuan Hukum Kapita Malut, Yayasan Bantuan Hukum Juvis Malut, Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen, Yayasan Yustisia Malut, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Malut.

Di Kota Tidore Kepulauan terdapat Posbakumadin Kota Tidore. Di Halmahera Utara terdapat dua OBH yaitu Posbakumadin Cabang Halut, dan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Halmahera Utara.

Sementara di Halmahera Barat, terdapat Yayasan Yustisia Cabang Halbar. Halmahera Selatan terdapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara Cabang Halmahera Selatan, dan di Kepulauan Sula terdapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima.