REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan kerap dijadikan sebagai sasaran radikalisasi. Terbukti banyak kaum perempun yang terlibat dari berbagai kejadian teror di Indonesia seperti Bom Keluarga di Surabaya, Bom Katedral Makassar, Bom Sibolga, Bom Panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

Karena itu, dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme. Perempuan juga harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme.

Hal itu dikatakan aktivis perempuan, sosial dan keagamaan Alissa Wahid. Menurutnya, menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasinya di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini mengungkapkan perempuan yang rentan terpapar ideologi radikal terorisme disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak. Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh ideologi-ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

“Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki,” ujar Alissa di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Selain itu, lanjutnya, masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat labeling terhadap perempuan semakin buruk.

Alissa berpendapat jika perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional dan bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya. Misalnya, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan, maka ia akan mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam dirinya. Bahkan jika terus dikembangkan, perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” tuturnya.

Oleh karena itu, Alissa menekankan perlunya kembali membumikan semangat RA Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial. Menurutnya, perempuan harus berdaya, terus mengasah diri dan beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Alissa berpendapat, hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan. Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi

“Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar putri sulung mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdrrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur itu.

“Karena keyakinan ini, banyak perempuan yang merasa dirinya tidak cukup mampu, tidak pintar, dan tidak rasional untuk terlibat di ruang publik," katanya.

Oleh karena itu Alissa menekankan agar pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik," katanya.

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok kembali menghadirkan layanan Eazy Passport untuk mempermudah akses pelayanan publik. Kali ini, layanan jemput bola tersebut menyasar karyawan PT Japan Indonesian Economic Center, Selasa (22/4/2025), dengan total 62 permohonan paspor.

Pelayanan yang diberikan mencakup pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang telah habis masa berlaku. Seluruh proses dilakukan langsung di lingkungan perusahaan, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Depok, Irvan Triansyah, menyebut Eazy Passport merupakan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah, namun tetap sesuai prosedur.

“Program ini bagian dari komitmen kami dalam memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian, terutama bagi komunitas atau institusi yang memiliki keterbatasan waktu,” ujar Irvan.

Ia menambahkan, layanan ini merupakan bentuk nyata implementasi program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, guna mendukung visi Asta Cita Presiden RI dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Eazy Passport terus digencarkan Imigrasi Depok. Tak hanya menyasar sektor korporasi, layanan ini juga menjangkau institusi pendidikan dan pemerintahan.

Masyarakat atau lembaga yang tertarik dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui akun media sosial resmi Imigrasi Depok atau datang langsung ke loket informasi kantor.

Editor : M Mahfud

KOMPAS.com - AWH (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditahan pihak imigrasi Amerika Serikat (AS) setelah visa pelajar miliknya dicabut secara diam-diam pada 27 Maret 2025.

Pengacara AWH, Sarah Gad mengatakan, kliennya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan.

Sementara itu, Hakim Imigrasi AS, Sarah Mazzie pada Kamis (17/4/2025) memutuskan bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan. Sidang berikutnya dijadwalkan digelar pada 1 Mei 2025.

Sebagai informasi, AWH adalah seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat.

Dia menikah dengan seorang warga AS bernama P dan dikaruniai seorang bayi berkebutuhan khusus.

Istrinya mengatakan, suaminya ditahan tanpa alasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Lantas, seperti apa kronologi penangkapan AWH?

AWH ditangkap di rumah sakit

AWH ditangkap di rumah sakit tempatnya bekerja di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada 27 Maret 2025.

Menurut keterangan pengacara AWH, ada dua petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) AS berpakaian sipil yang memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di bawah ruang tanah dengan kliennya.

Melalui pertemuan diam-diam itulah AWH ditangkap.

Staf rumah sakit merasa putus asa dan terpaksa untuk menuruti permintaan dua petugas ICE tersebut.

"Dia masuk tanpa diduga sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan merampas semua barang miliknya," kata Sarah Gad, dikutip dari The Guardian.

AWH kemudian dibawa dan ditahan di penjara wilayah Kandiyohi.

Visa pelajar dicabut diam-diam

AWH mengaku tak mengetahui bahwa visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Dia mengatakan kepada agen ICE bahwa visa pelajar F-1 miliknya masih berlaku hingga Juni 2026.

AWH juga memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda karena pernikahannya dengan seorang warga negara AS. Meski demikian, ia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan terkait masa berlaku visa yang sudah lewat itu.

Sarah Gad mengatakan, hingga 28 Maret 2025, sehari setelah penangkapan kliennya, visa F-1 AWH masih berlaku.

Menurutnya, pemerintah mencabut visa kliennya tanpa pemberitahuan terlebih dulu lalu mengeklaim sudah melampaui batas waktu.

Pencabutan tersebut ditangguhkan hingga 23 Maret 2025 dan diduga didasarkan pada hukuman pelanggaran ringannya pada 2022 karena mencoret-coret trailer semi truk.

Gad mengatakan, hal itu sebenarnya bukan pelanggaran yang bisa menjadi alasan kliennya dideportasi di bawah Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Penyebab AWH ditangkap

Sehari sebelum sidang penjaminan AWH, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengungkap bukti-bukti yang memberatkan AWH.

Selain menyatakan visanya telah dicabut karena tuduhan pelanggaran ringan karena grafiti, Pemerintah AS juga mengatakan bahwa AWH harus membayar ganti rugi sebesar 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,6 juta.

Sebab, AWH turut terlibat unjuk rasa memprotes kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam akibat kebrutalan polisi di Minnesota pada 2021. Namun, Gad mengeklaim tuduhan itu tidak valid.

AWH itu juga diduga terlibat aktif membela Palestina dan memprotes serangan militer Israel, serta mengumpulkan sumbangan untuk disalurkan ke Gaza.

Sebagai informasi, sejak Maret 2025, Pemerintah AS telah mencabut visa 1.024 mahasiswa internasional yang berasal dari 160 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Sejumlah mahasiswa menggugat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) karena alasan pencabutan visa tidak jelas.

Terancam tidak bisa dibebaskan

AWH kemudian dikenai biaya tebusan 5.000 dollar AS atau sekitar Rp Rp 84 juta atas tuduhan tersebut.

Denda itu sedang dalam proses pembayaran oleh Minnesota Freedom Fund.

Namun, Pemerintah AS tiba-tiba mengubah aturan dengan mengatakan bahwa AWH tidak bisa dibebaskan.

Menurut Gad, langkah tersebut dinilai aneh karena aturan itu biasanya diterapkan kepada pelaku yang didakwa dengan kejahatan kekerasan yang serius.

”Pelanggaran ringan, apalagi bagi orang yang dalam proses mengurus izin tinggal tetap, tidak seharusnya diperlakukan begini,” jelas Gad.

Istri AWH, P mengaku kehilangan tulang punggung keluarga. Penahanan suaminya membuat dia dan bayi mereka terancam kehilangan tempat tinggal.

P juga tidak mampu lagi membayar premi asuransi kesehatan.

Respons Kemenlu

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Illinois, Amerika Serikat untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

”Melalui KJRI Chicago, kami berkomunikasi dengan AWH, istrinya, dan pengacara mereka,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Judha Nugraha, dikutip dari Kompas.id, Minggu (20/4/2025).

Apabila ada persoalan keimigrasian, Judha meminta WNI untuk segera memberitahu perwakilan Indonesia di sana.

Di AS sendiri, terdapat 6 kantor perwakilan dan jalur telepon yang selalu siaga untuk dihubungi.

”Kami mengupayakan agar otoritas AS segera menyampaikan jika ada WNI yang ditahan supaya kami bisa langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk komunitas Indonesia,” ujarnya.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah AWH masih bisa kembali ke AS setelah dideportasi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah AS.

Namun, kebiasaan kebanyakan negara, seorang deportan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga selama periode tertentu tidak bisa kembali ke negara tersebut.

KOMPAS.com - AWH (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditahan pihak imigrasi Amerika Serikat (AS) setelah visa pelajar miliknya dicabut secara diam-diam pada 27 Maret 2025.

Pengacara AWH, Sarah Gad mengatakan, kliennya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan.

Sementara itu, Hakim Imigrasi AS, Sarah Mazzie pada Kamis (17/4/2025) memutuskan bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan. Sidang berikutnya dijadwalkan digelar pada 1 Mei 2025.

Sebagai informasi, AWH adalah seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat.

Dia menikah dengan seorang warga AS bernama P dan dikaruniai seorang bayi berkebutuhan khusus.

Istrinya mengatakan, suaminya ditahan tanpa alasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Lantas, seperti apa kronologi penangkapan AWH?

AWH ditangkap di rumah sakit

AWH ditangkap di rumah sakit tempatnya bekerja di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada 27 Maret 2025.

Menurut keterangan pengacara AWH, ada dua petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) AS berpakaian sipil yang memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di bawah ruang tanah dengan kliennya.

Melalui pertemuan diam-diam itulah AWH ditangkap.

Staf rumah sakit merasa putus asa dan terpaksa untuk menuruti permintaan dua petugas ICE tersebut.

"Dia masuk tanpa diduga sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan merampas semua barang miliknya," kata Sarah Gad, dikutip dari The Guardian.

AWH kemudian dibawa dan ditahan di penjara wilayah Kandiyohi.

Visa pelajar dicabut diam-diam

AWH mengaku tak mengetahui bahwa visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Dia mengatakan kepada agen ICE bahwa visa pelajar F-1 miliknya masih berlaku hingga Juni 2026.

AWH juga memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda karena pernikahannya dengan seorang warga negara AS. Meski demikian, ia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan terkait masa berlaku visa yang sudah lewat itu.

Ambon (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hieriej menerima gelar adat "Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai” dari Raja Negeri Rutong, Raza Valdo Maspaitella.

Pengukuhan gelar adat kepada Wamenkum RI dilakukan di Baileo Somalopu Maririwai Negeri Rutong, di Ambon, Selasa.

“Ini suatu kebanggaan bagi saya hari ini dan tidak akan terlupakan dalam sejarah hidup, diberi gelar yang sangat istimewa oleh Raja Negeri Rutong Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai, yang berarti tokoh yang berwibawa dan pemberani, dalam menjaga hukum adat serta melindungi masyarakat di wilayah hukum adat,” katanya.

Ia mengatakan gelar adat ini menunjukkan seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam hukum adat, dihormati karena kebijaksanaannya, serta bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai adat dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Lopurisa Uritalai.

Hal Ini merupakan tanggung jawab besar dan suatu kehormatan yang luar biasa dari masyarakat Negeri Rutong.

“Gelar ini tentu adalah suatu amanah yang harus saya lakukan, khususnya untuk pembangunan masyarakat Negeri Rutong, tetapi lebih umumnya kepada pembangunan bangsa secara keseluruhan,” katanya.

Ia menyatakan gelar adat yang diberikan merupakan tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama membangun Indonesia, yang berawal dari Negeri Rutong, negeri kecil yang sederhana tetapi mempunyai prestasi yang luar biasa.

“Banyak penghargaan yang telah diterima Negeri Rutong dan menjadi kebanggaan bagi kita semua untuk tetap mempertahankan kerukunan dalam menunjukkan bahwa kita saling menghargai dan toleransi antarsesama,” katanya.

Raja Rutong Reza Valdo Maspaitella berharap dengan pemberian gelar adat itu Wamenkum dapat menindaklanjuti harapan masyarakat adat untuk mensinkronisasi hukum positif dan hukum adat, sehingga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik di Negeri Rutong maupun seluruh negeri adat di Maluku.

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, menilai tudingan soal dugaan ijazah palsu yang kembali mencuat bukan lagi persoalan klarifikasi, melainkan upaya untuk menyerang martabat mantan kepala negara itu.

Yakup menegaskan bahwa pihaknya telah dua kali menggelar konferensi pers guna memberikan penjelasan menyeluruh terkait keaslian ijazah Jokowi.

Ia juga menyebut telah melihat langsung dokumen ijazah tersebut dan mendapat konfirmasi langsung dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pihak penerbit.

"Kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang," kata Yakup ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, fakta-fakta tersebut seharusnya cukup untuk menjawab keraguan publik. Namun, masih ada pihak-pihak yang terus mempersoalkan isu tersebut.

"Kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengonfirmasi, memverifikasi ijazah Bapak," imbuh dia.

Yakup menduga ada motif lain di balik isu yang terus diangkat tersebut, yakni untuk mendiskreditkan Jokowi secara pribadi.

"Pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga, untuk mendiskreditkan menyerang martabat Bapak Jokowi," tegasnya.

Karena itu, pihaknya kini tengah berdiskusi intensif dengan Jokowi untuk mempertimbangkan langkah hukum lanjutan.

"Kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini dan mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum," tutur Yakup.

Sebelumnya diberitakan, isu soal ijazah palsu Jokowi kembali muncul di media sosial beberapa waktu terakhir.

Terbaru, seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyangsikan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kesangsian ini kembali menghebohkan jagat media sosial.

Rumor ijazah palsu ini diketahui sudah berkembang dan diperkarakan selama beberapa tahun terakhir.

Tercatat, ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh pihak Jokowi.

Dugaan ijazah palsu Jokowi yang berkembang akhir-akhir ini terjadi lantaran mantan dosen tersebut memperkarakan font dalam lembar pengesahan dan sampul skripsi.

Lembar pengesahan dan sampul skripsi itu menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

Hal ini lantas memicu perdebatan publik, ada yang percaya dan ada yang sebaliknya.

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan Kejaksaan Negeri setempat melanjutkan kembali kerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara tahun 2025.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Edy Aprianto di Mukomuko, Selasa, mengatakan pihaknya setiap tahun meminta pendampingan hukum penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui penandatangan nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko.

"Untuk tahun ini kami melanjutkan kembali dan pihak Kejari sudah menyampaikan ke kami untuk bersama melanjutkan kembali kerja sama ini," katanya.

Menurut dia, manfaat yang diperoleh Dinas Perikanan Mukomuko selama menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tahun-tahun sebelumnya, yakni pihaknya meminta pendapat dan masukan dari Kejari, apakah kegiatan yang ada di dinas dijalankan atau tidak.

"Kami minta legal opinion di dalam setiap kegiatan, baik yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU) yang ada di dinas ini," ujarnya.

Menurut dia, kalau dijalankan, apakah kegiatan ini tidak menyalahi aturan, karena kalau menyalahi aturan maka yang menjadi korban nantinya para pelaksana kegiatan di dinas ini.

Untuk itu, kata dia pula, pentingnya instansinya mendapat pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Mukomuko agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Dinas Perikanan Mukomuko tahun 2025 mendapat dana alokasi umum sekitar Rp1,3 miliar dan anggaran sebesar itu untuk pembelian sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk kelompok usaha bersama nelayan.

JAKARTA, investor.id – Dewan Pers merespons soal penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB) dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan TB sebagai tersangka karena dianggap melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan melalui framing pemberitaan negatif terhadap Kejagung.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana, dia menolak lembaganya menjadi pihak yang cawe-cawe dalam proses hukum.

Ninik menyoroti pentingnya pemisahan antara ranah hukum dan ranah etik jurnalistik. Ia menekankan, penilaian terhadap konten pemberitaan adalah wewenang Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ninik menyatakan telah sepakat dengan Jaksa Agung untuk menjalankan tugas dan fungsi masing masing, Kejagung menangani proses hukum, sedangkan Dewan Pers akan menilai produk jurnalistiknya.

"Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya,"ujar Ninik usai bertemu Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (22/4/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Perusahaan UD Sentoso Seal, Surabaya, Jawa Timur tengah menjadi sorotan lantaran perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang mobil dan berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya itu diduga menahan ijazah 31 mantan karyawannya.

Praktik ini menghambat para mantan pekerja untuk melanjutkan karier atau pendidikan mereka.

Menanggapi hal ini, pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan bahwa praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan pelanggaran hukum.

Ia menyebut, tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga termasuk malaadministrasi dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Menurutnya, untuk kasus UD Sentoso Seal, hal tersebut jelas melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan.

“Penahanan ijazah oleh perusahaan adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Ini melanggar hak dasar pekerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan,” ujar Satria setelah menghadiri pelantikan pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Ia juga menyampaikan bahwa praktik tersebut dapat dijerat dengan pasal pidana.

“Pengusaha yang menahan ijazah karyawan dapat dikenai Pasal 370 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja. Ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara,” ujarnya.

Satria, yang juga menjabat sebagai Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) itu turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dan Polres Tanjung Perak yang menyegel gudang milik UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo karena tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Langkah penyegelan ini sudah tepat. Ini bisa menjadi titik awal dalam menegakkan keadilan dan mencegah praktik serupa terjadi kembali,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul "Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya:Penahanan Ijazah Karyawan Melanggar Hukum dan Berpotensi Pidana".

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan.

Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Namun sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja keempat orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya