Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan perempuan harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, karena perempuan kerap dijadikan kelompok radikal sebagai sasaran radikalisasi.

Ia menyebutkan hal itu terbukti dari banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam berbagai kejadian teror di Indonesia, seperti bom keluarga di Surabaya, bom Katedral Makassar, bom Sibolga, bom panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” ungkap Alissa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan masih menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Disebutkan bahwa tantangan besar dimaksud, yakni masih rentannya perempuan terpapar ideologi radikal terorisme yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak.

Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh berbagai ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

"Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki," katanya.

Kedua, Alissa menuturkan masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat pelabelan terhadap perempuan semakin buruk.

Dikatakan bahwa apabila perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional serta bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya.

Misalnya, lanjut dia, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan, maka perempuan akan mudah menginternalisasi berbagai nilai tersebut ke dalam dirinya.

Bahkan jika terus dikembangkan, Alissa berpendapat perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Alissa menegaskan perlunya kembali membumikan semangat Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Ditekankan bahwa perempuan harus berdaya, terus mengasah diri, dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan juga harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme.

Selama ini, ia tak menampik bahwa hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan.

"Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi. Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar Alissa.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan perempuan harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, karena perempuan kerap dijadikan kelompok radikal sebagai sasaran radikalisasi.

Ia menyebutkan hal itu terbukti dari banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam berbagai kejadian teror di Indonesia, seperti bom keluarga di Surabaya, bom Katedral Makassar, bom Sibolga, bom panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” ungkap Alissa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan masih menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Disebutkan bahwa tantangan besar dimaksud, yakni masih rentannya perempuan terpapar ideologi radikal terorisme yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak.

Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh berbagai ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

"Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki," katanya.

Kedua, Alissa menuturkan masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat pelabelan terhadap perempuan semakin buruk.

Dikatakan bahwa apabila perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional serta bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya.

Misalnya, lanjut dia, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan, maka perempuan akan mudah menginternalisasi berbagai nilai tersebut ke dalam dirinya.

Bahkan jika terus dikembangkan, Alissa berpendapat perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Alissa menegaskan perlunya kembali membumikan semangat Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Ditekankan bahwa perempuan harus berdaya, terus mengasah diri, dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan juga harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme.

Selama ini, ia tak menampik bahwa hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan.

"Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi. Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar Alissa.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal mengambil langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu. Empat orang berpotensi dipolisikan terkait hal itu.

Dilansir detikNews, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan langkah hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini berkas-berkas sudah dikumpulkan dan telah masuk tahap finalisasi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, adapun bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Soal siapa saja sosok keempat orang yang akan dilaporkan, tim kuasa hukum Jokowi sampai saat ini belum memberi informasi. Tim kuasa hukum masih menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini (tengah) bersama sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Rapat kerja yang diikuti juga oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tersebut di antaranya membahas Kebijakan Penempatan ASN ke IKN dan sejumlah hal terkait Digitalisasi Pemerintahan Desa.

Medan (ANTARA) - Tim kuasa hukum dari Hana Nelsri Kaban (tergugat II), dan Hotman Tulus Sianipar (tergugat III), meminta agar majelis hakim yang diketuai
Efrata Happy Tarigan menolak gugatan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nomor perkara: 154/Pdt.G/2025/PN Mdn, yang diajukan Muhammad Ansori Lubis.

“Gugatan Muhammad Ansori Lubis terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq Bank BNI KCP Aksara Kota Medan selaku tergugat I, dan kepada klien kita selaku tergugat II, III, atas pemblokiran nomor rekening Universitas Darma Agung diharapkan ditolak oleh hakim,” kata Eriksoni Purba didampingi Irmansyah selaku tim kuasa hukum tergugat II, II, di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/4).

Pihaknya mengatakan, alasan penolakan gugatan itu dikarenakan saat ini Muhammad Ansori Lubis sudah mundur dari jabatannya sebagai rektor dari perusahaan yang berdiri dibawah naungan Yayasan Perguruan Darma Agung.

“Kami tadi sampaikan kepada majelis hakim bahwa, saat ini kami sudah mendapatkan salinan SK pengunduran diri dari Muhammad Ansori Lubis sebagai Rektor Universitas Darma Agung,” jelas dia.

Sementara, lanjut dia, penggugat dalam perkara ini adalah Muhammad Ansori Lubis dalam kapasitasnya sebagai rektor.

“Itu yang kami pertanyakan tadi kepada hakim, bagaimana legal standingnya,” kata dia.

Sementara itu Irmansyah mengatakan, legal standing penggugat menjadi penting dalam gugatan tersebut. Sebab, hal ini berkaitan dengan kepentingan sang penggugat atas pokok gugatannya terkait perkara yang menyangkut konflik di Yayasan Perguruan Universitas Darma Agung itu.

“Kalau penggugatnya sudah mundur ya menurut kami gugatannya harus ditolak. Tapi itu pun tetap kami serahkan kepada keputusan hakim,” ujarnya.

Sebelumnya Hakim Ketua Efrata Happy Tarigan didamping Nazir dan Hendra Hutabarat masing-masing sebagai Hakim Anggota membuka persidangan di ruang Cakra VI, Pengadilan Negeri Medan.

Sidang perdana gugatan Muhammad Ansori Lubis terhadap PT Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Aksara Medan selaku tergugat I, Hana Nelsri Kaban tergugat II dan Hotman Tulus tergugat III ini mengagendakan pembacaan gugatan/permohonan.

Dalam persidangan itu, perihal pengunduran diri Muhammad Ansori Lubis selaku penggugat dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Darma Agung itu sendiri sempat dipertanyakan majelis hakim kepada pihak kuasa hukum tergugat.

Kuasa hukum tergugat dari Yayasan Perguruan Darma Agung yang diketuai Hana Nelsri Kaban dan Sekretaris Hotman Tulus Sianipar mengatakan akan memberikan penjelasan dalam eksepsi mereka.

Selanjutnya, Hakim Ketua Efrata Happy Tarigan menunda dan melanjutkan persidangan pekan depan.

“Sidang dilanjutkan pada Selasa (29/4), diharapkan para pihak baik penggugat maupun para tergugat hadir di persidangan,” jelas Hakim Efrata Tarigan.

SURABAYA, iNews.id – Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penyelesaian terkait kisruh UD Sentosa Seal disarankan sebaiknya dilakukan melalui jalur kekeluargaan dan mediasi antara pekerja dan pemberi kerja.  

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM Jawa Timur (Jatim), Toar Re Mangaribi mengatakan, diperlukan bukti autentik, seperti surat atau nota serah terima ijazah untuk menguatkan laporan terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. 

"Ya pelanggaran (HAM)," ujar Toar, Selasa (22/4/2025).

Dia juga menekankan, perusahaan maupun pekerja memiliki peran penting dalam perekonomian, sehingga solusi terbaik harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.  

"Sebaiknya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu," katanya.

Diketahui, kisruh penahanan ijazah menjadi perhatian publik setelah viralnya laporan beberapa pekerja terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. 

Pemilik perusahaan, Diana, telah dipanggil untuk menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya serta klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Jatim. Namun, Diana membantah adanya praktik penahanan ijazah.  

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, juga turut turun tangan dalam kasus ini. Dia telah bertemu dengan pihak UD Sentosa Seal, namun tidak menemukan kesepakatan. 

Sebagai langkah antisipasi, Khofifah meminta Disnakertrans Jatim serta Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim untuk berkoordinasi untuk memfasilitasi penerbitan ulang salinan ijazah bagi pekerja yang terdampak.  

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mendampingi para pekerja yang ijazahnya diduga ditahan oleh perusahaan untuk melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penyegelan terhadap PT Sentosa Seal yang berlokasi di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya.  

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA - Mudir 'Ali Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) 2024-2029 Prof KH Ali Masykur Musa telah menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Usai menemui Menkum Supratman, Ali Masykur mengumumkan keabsahan JATMAN sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang fokus pada pengamalan dan pengembangan ajaran tarekat di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ).

?(Kedatangan kami) melaporkan hasil Kongres dan setelah mendapatkan SK dari PBNU tertanggal 21 Januari yang lalu, dari pembicaraan yang ada beliau menyambut baik banom di lingkungan NU, namanya JATMAN,? kata Kiai Ali.

Kiai Ali mengatakan, JATMAN ini adalah organisasi yang tidak ada masalah dari segi hukum. ?Jadi dengan demikian, JATMAN sejak 1957 adalah sekarang tegak lurus di bawah kepemimpinan dan organisasi di bawah PBNU," tuturnya.

Dia pun meminta para pengurus dan ahli tarekat di lingkungan JATMAN agar tetap membina umat dengan pengamalannya masing-masing. ?Kami mohon semuanya tetap mengemban amanah membina umatnya dalam hal ini pengamal thariqah masing-masing di lingkungan NU. Jadi kita harus istikamah di jalan khidmah Nahdlatul Ulama melalui banom Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah," ujarnya.

Dia membeberkan, Menkum mengajak JATMAN untuk mengupayakan kesadaran hukum melalui penguatan spiritualitas. Nantinya, bakal ada kerja sama lebih lanjut soal itu.

"Pak Menteri tadi mengajak JATMAN nanti ada program-program yang bersifat penyadaran hukum, budaya hukum untuk melahirkan spiritualitas hukum. JATMAN akan diajak, menjadi partner dari Kementerian Hukum untuk menyadarkan masyarakat luas kesadaran spiritualitas hukum itu sangat penting," kata Andi.

Adapun mengenai organisasi tarekat yang bermunculan, Kiai Ali menegaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menkum maka tidak ada yang lebih absah dibanding JATMAN. Namun, ia tidak melarang siapa pun mendirikan organisasi thariqah karena itu hak pribadi.

"Tadi kami juga laporkan dengan kementerian bahwa memang ada lahir dua mukhtabar ini, JATMA Aswaja dan beliau mengatakan tidak ada hubungan antara JATMA Aswaja dan JATMAN. Kalau yang NU menjadi banom NU tegak lurus namanya JATMAN tapi kalau menyangkut hak individu, hak organisasi, selama orang mendirikan memenuhi syarat ya itu hak beliau," katanya.

"Jadi dengan demikian kami bersyukur beliau menyatakan yang banom di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah JATMAN sedangkan yang JATMA Aswaja tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Lebih lanjut Kiai Ali mengatakan, di NU tidak ada faksi-faksi, termasuk dalam dunia tarekat karena yang berlabel resmi PBNU hanyalah JATMAN. Maka dengan demikian, kata dia, sesungguhnya tidak ada lagi permasalahan di lingkungan organisasi thariqah Nahdlatul Ulama.

?Kalau urusan organisasi thariqah yang tidak ada labelnya JATMAN kan banyak, tidak hanya JATMA Aswaja, dan itu hak dari warga negara untuk berorganisasi. Kami mohon yang di Nahdlatul Ulama kami mohon istiqamah, berkhidmah menjalankan tugas-tugas spiritualitas di dalam JATMAN, dan kaifiyat serta thariqah yang dipahami dijalankan masing-masing seluruh thariqah yang bernaung di dalam JATMAN," pungkasnya.

Medan (ANTARA) - Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi (pemohon) meminta hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, membatalkan penetapan status tersangka kliennya atas kasus dugaan tindak pidana narkoba.

“Harapan kami dari kuasa hukum pemohon, hakim tunggal yang menyidangkan praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, memberikan putusan agar membatalkan status tersangka kepada klien kami Rahmadi,” kata Suhandri Umar Tarigan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/4).

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan dalam putusannya memulihkan harkat dan martabatnya kliennya.

“Permintaan kami selaku kuasa hukum sesuai dengan pembuktian dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang sudah kita jalani dari awal hingga akhir,” tegas dia.

Lebih lanjut, Suhandri Umar menegaskan di mana bukti tertulis dari pihak termohon yakni Diresnarkoba Polda Sumut Cq Penydik Kompol Dedy Kurniawan melalui tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut dianggap lemah.

“Bukti tertulis yang dimaksud, yakni baik itu dari SPDP, surat penangkapan tersangka, surat LP model A-nya, bahkan pihak termohon juga tidak bisa menghadirkan saksi-saksi atau penyidik atau petugas yang melakukan menangkap terhadap klien kita,” ujarnya.

Bahkan, tegas Suhandri Umar, di mana dari pihak termohon hanya bisa menghadirkan ahli. Namun, pihaknya menilai ahli hukum pidana yang dihadirkan tidak kooperatif ketika memberikan keterangan di persidangan.

“Ahli yang dihadirkan pihak termohon kita melihat secara gamblang bahwa ahli itu kita anggap kurang kooperatif, karena ketika kita selaku kuasa hukum pemohon bertanya, ahli dari termohon tidak mau menjawab,” tutur dia.

Namun, sambung dia, ahli hukum pidana yang dihadirkan pihaknya dari Jakarta, yakni Prof Dr. Jamin Ginting menjawab semua pertanyaan yang diajukan pihak termohon yang diwakili tim Bidkum Polda Sumut.

“Selain itu, kita selaku pemohon juga dapat menghadirkan dua orang saksi ke persidangan,” kata dia.

Dia juga menjelaskan, bukti surat tambahan yang diberikan pihak termohon hari ini adalah berita acara interogasi saksi-saksi yang melakukan penangkapan.

“Namun, bukti surat tambahan itu kami menilai sangat ganjal, di mana berita acara interogasi itu di tanggal 3 Maret 2025, sekitar pukul 23.30 WIB, sehingga menurut kami ketika klien kami ditangkap sekitar pukul 22.00 WIB di Tanjungbalai, tidak mungkin sampai ke Polda Sumut pukul 23.30 WIB. Maka kami menganggap itu tidak benar,” tegas Suhandri Umar.

Kendati demikian, pihaknya masih memaklumi pihak termohon untuk memberikan satu bukti surat, meskipun rencana jadwal persidangan hari ini beragendakan kesimpulan atau konklusi.

“Dikarenakan termohon menambahkan satu bukti surat, sehingga kami menambahkan beberapa poin di konklusi untuk menangkis bukti surat tambahan yang diberikan termohon,” ucapnya.

Sebelumnya Hakim Tunggal Hosari Parsaoran Nababan membuka persidangan lanjutan gugatan permohonan praperadilan yang diajukan Rahmadi, dengan memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyerahkan satu bukti surat tambahan.

Setelah menerima satu bukti surat tambahan dari pihak termohon, Hakim Tunggal Cipto menskors persidangan selama satu jam, dan kembali melanjutkan persidangan dengan agenda kesimpulan baik dari pemohon dan termohon.

“Saya sudah menerima kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon, sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (23/4), dengan agenda putusan,” ujar Hakim Cipto Nababan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, mengungkapkan, pihaknya tengah memfinalisasi langkah hukum terkait tudingan ijazah palsu yang kembali mencuat di ruang publik.

Untuk menghadapi kasus ini, tim hukum yang disiapkan berjumlah sekitar 15 orang.

"Kita mungkin ada 15 orang (tim hukum)," kata Yakup, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakup menyebutkan, tuduhan yang sudah berulang kali dijawab oleh pihak universitas dan Jokowi sendiri kini mulai mengarah pada upaya pendiskreditan terhadap mantan presiden.

"Sudah dua kali kita konferensi pers, kami juga sudah melihat langsung ijazah Bapak Jokowi, dikonfirmasi oleh UGM sebagai pihak yang berwenang. Tapi, masih saja ada yang mempersoalkan," ucap dia.

Menurut dia, tuduhan tersebut tak lagi sekadar mempertanyakan keabsahan ijazah, melainkan bentuk serangan terhadap martabat Jokowi.

Yakup mengatakan, tim hukum telah menyiapkan seluruh dokumen, bukti, dan keterangan saksi, dengan tingkat kesiapan mencapai 95 persen.

Saat ini, keputusan akhir tinggal menunggu arahan dari Jokowi.

"Tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, itu hak Bapak (Jokowi), cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tutur Yakup.

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini telah ada sekitar empat orang yang dipertimbangkan untuk dilaporkan, meski jumlah itu masih bisa bertambah tergantung hasil investigasi yang terus berjalan.

Yakup menegaskan bahwa Jokowi tidak keberatan menunjukkan ijazahnya bila diminta secara sah oleh otoritas hukum.

"Siap. Sangat siap dari awal. Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa selama itu sesuai yang meminta pihak-pihak berwenang pasti (siap menunjukkan). Karena Pak Jokowi taat hukum," tegas Yakup.

DEPOK, KOMPAS.com - Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Depok menegaskan, tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mantan anggotanya berinisial TS, yang terlibat dalam aksi pembakaran mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, pada Jumat (18/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Depok, Mardi, kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Grib Jaya Depok juga telah memecat TS karena tindakannya telah mencoreng nama organisasi.

"Pasti kami pecat (yang bersangkutan, karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan)," kata Mardi.

Menurut Mardi, tindakan yang dilakukan TS jelas melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GRIB Jaya dan tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum yang dijunjung organisasi tersebut.

TS diketahui sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ranting GRIB Jaya Depok Harjamukti.

Menyusul insiden ini, GRIB Jaya Depok juga memutuskan untuk membekukan kepengurusan ranting Harjamukti.

“Oleh sebab itu, kita dari DPC segera akan memberikan instruksi kepada PAC untuk membekukan ranting Harjamukti,” ujar Mardi.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan, bahwa TS adalah pihak yang memerintahkan massa untuk membakar mobil polisi yang tertinggal di dekat portal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok.

TS sendiri diamankan oleh polisi dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api, yang kemudian berkembang menjadi penyidikan atas aksi pembakaran tersebut.

“Yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut,” kata Wira dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (21/4/2025).

JAKARTA - Advokat/Praktisi Hukum sekaligus Managing Partners IND & Partners Law Firm M. Andrean Saefudin berpendapat bahwa praktik yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri mencederai profesi Advokat. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil ( CPO ) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim sekitar Rp22 miliar. Adapun suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

?Rekan-rekan itu telah mencidrai Profesi Advokat sebagai ?Officium Nobile? dan melanggar Kode Etik Profesi tentunya, ketika hanya mewakili keinginan Klien, jauh dari pada tugas dan tanggung jawab sebagai Profesi yaitu menegakkan Hukum dan Keadilan yang berpijak pada Kebenaran,? kata Andrean, Selasa (22/4/2025).


M. Andrean Saefudin



Dia menambahkan, praktik lancung tersebut membuktikan maraknya mafia peradilan dan kolusi sistemik. ?Serta memperburuk citra profesi advokat, hal mana Negara utamanya institusi peradilan tidak bisa menegakkan keadilan ketika dihadapkan dengan uang dan koruptor,? ujarnya.

Hasil penelusuran, Marcella dan Ary Bakri merupakan pasangan kekasih. Keduanya kerap menangani klien dengan kasus-kasus besar. Selain itu, gaya hidup yang diperlihatkan keduanya di luar pengadilan juga kerap menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan publik.

Keduanya kerap pamer kekayaan di media sosial. Marcella juga merupakan Partner/CEO dari Ariyanto Arnaldo Law Firm. Marcella disebut berpengalaman dalam aspek transaksional dan komersial perusahaan.

Marcella merupakan pengacara tiga terdakwa korporasi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari-April 2022, yakni PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group.

Kejagung menduga ada uang suap senilai Rp60 milliar di balik putusan lepas terhadap ketiga korporasi tersebut.

Jogja -

Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, bakal menempuh langkah hukum terkait tudingan ijazah palsu. Disebutkan ada empat orang yang bakal dilaporkan.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Yakub menyebut berkas-berkas sudah dikumpulkan dan masuk tahap finalisasi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Selasa (22/4/2025).

Yakub menyebut beberapa bukti yang dikumpulkan ada yang mengarah ke tindak pidana. Dia menyebut akan terus memperbarui kabar sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Meski begitu, sampai saat ini tim kuasa hukum belum mengungkap siapa saja yang bakal dilaporkan ke polisi. Yakub mengaku menunggu arahan Jokowi terkait keputusan mengambil langkah hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Di sisi lain, berkas untuk pelaporan keempat orang itu disebut sudah nyaris rampung. Tim hukum juga sudah mengumpulkan saksi-saksi terkait kasus ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Yakub menyebut jalur hukum yang bakal ditempuh dalam waktu dekat adalah hukum pidana. Nantinya pelaporan bakal dilakukan ke polisi.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," pungkasnya.

(ams/ahr)