Aktor Fachri Albar ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkotika. Fachri kini telah memakai baju tahanan kasus narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Pantauan detikcom di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (24/4/2025), Fachri Albar dihadirkan dalam konferensi pers. Tampak dia digiring oleh polisi.

Fachri Albar tak berbicara saat digiring polisi. Dia mengenakan pakaian tahanan kasus narkoba berwarna hijau.

Sebelumnya, Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Polisi memastikan hasil tes urine Fachri Albar positif narkoba.

"Untuk tes urine dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika," ujar Wakasatnarkoba Polres Jakarta Barat AKP Avrilendy Akmam kepada wartawan seusai pemeriksaan Fachri Albar di Biddokes Polres Jakbar, Rabu (23/4).

Avrilendy menjelaskan jenis narkoba dan barang bukti dari anak Ahmad Albar itu baru akan diumumkan besok. Keterangan motif pemakaian narkoba juga masih didalami pihak kepolisian.

"Jenis dan barang bukti akan kita sampaikan lengkapnya besok pagi saat konferensi pers," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengingatkan komunitas antiteror di Indonesia melakukan empat kegiatan prioritas.

Saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri di Jakarta, Selasa (22/4), ia menyebutkan empat kegiatan prioritas dimaksud, yakni koordinasi dan sinergi antarinstrumen keamanan dan pertahanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, penguatan kontra radikalisasi, deradikalisasi, serta BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis.

"Kegiatan prioritas ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan implementasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adapun komunitas antiteror di Indonesia mencakup berbagai entitas yang memiliki peran penting dalam penanggulangan terorisme, antara lain BNPT, Densus 88 AT Polri, serta berbagai satuan khusus lainnya dari TNI dan Polri.

Lebih lanjut Eddy menekankan bahwa dalam melaksanakan kontra radikalisasi di era pemerintahan yang melakukan efisiensi, juga harus dilakukan secara empiris atau berdasarkan pengalaman.

Maka dari itu, BNPT terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk terus bersinergi dan memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Dia menuturkan bahwa pihaknya mencoba memadukan BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Densus 88, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Satuan Tugas Kontra- radikalisasi.

"Kegiatannya ada tiga untuk satgas ini, kontra-propaganda, kontra-ideologi, dan kontra-narasi. Nah, ini kami sinkronisasi, jangan sampai sama target operasinya," ungkapnya.

Dirinya menambahkan bahwa hingga saat ini BNPT terus berfokus pada dua program prioritas nasional demi melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir, yakni program Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas.

"Kami sampaikan ke Bappenas program prioritas ini penting kami lakukan karena ini dari hulunya. Kemudian, kepada mantan-mantan narapidana kami sebut Mitra Deradikalisasi," tutur Eddy melengkapi.

Sementara itu, Kepala Densus 88 AT Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo menyampaikan bahwa forum rakernis tersebut lebih dari sekadar rutinitas kelembagaan.

“Ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen institusional dalam merespons dinamika ancaman kontemporer yang kian kompleks dan multidimensial,” ucap Irjen Pol. Sentot dalam kesempatan yang sama.

Sentot menekankan bahwa tujuan dari rakernis, yakni untuk menyelaraskan arah kebijakan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menguatkan integrasi operasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang kontemplasi dan inovasi strategis guna melahirkan berbagai rekomendasi yang strategis.

Rakernis menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, sejalan dengan cita-cita untuk meraih Indonesia Emas 2045, sesuai dengan tema Peran Densus 88 AT Polri yang Presisi dalam Pemeliharaan Kamtibmas guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum kepolisian di Polres Pacitan berinisial LC mencabuli dan memperkosa tahanan perempuan (PW) empat kali.

Polda Jatim menegaskan bahwa LC melakukan pelanggaran tindak pidana pencabulan dan persetubuhan atau pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan.

“LC melakukan pelecehan seksual atau pencabulan sebanyak empat kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan dan persetubuhan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

LC melakukan pencabulan dan pemerkosaan pada bulan Maret dan 2 April 2025 di ruang berjemur perempuan di Rutan Polres Pacitan.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka LC melakukan pelecehan dan persetubuhan terhadap tahanan wanita Polres Pacitan atas nama PW di ruang berjemur wanita di Polres Pacitan,” ujarnya.

Kini, LC telah ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat dari anggota kepolisian. LC juga saat ini mendekam di Rutan Polda Jatim, bukan lagi di tahanan khusus sejak 23 April 2025.

LC tidak hanya melakukan pencabulan tetapi juga persetubuhan kepada salah satu tahanan perempuan di Polres Pacitan berinisial PW.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dijatuhkan terhadap anggota Polres Pacitan Aiptu LC. Ia dinilai terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan yang melanggar sejumlah aturan Polri.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan LC dinilai terbukti melakukan pencabulan hingga pemerkosaan beberapa kali pada korbannya. Hal itu dilakukan sejak bulan Maret 2025.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," kata Jules saat konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

Jules mengatakan LC telah menjalani serangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim. Menurut Jules, LC terbukti melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat 1 huruf B, C peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

Lalu pasal 8 huruf C angka 1,2,3 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, Pasal 10 ayat 1 huruf b peraturan konsep negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang etik profesi, dan pasal 13 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," imbuhnya.

Polisi dengan 3 melati di pundaknya itu menyatakan aksi bejat LC dilakukan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, dilakukan oleh tersangka LC pada Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025, untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi," imbuhnya.

Pada Rabu (23/4/2025) telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Dalam sidang itu yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari kemudian, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," tutur mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa pembangunan pabrik pintar atau smart factory merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia dalam menghadapi revolusi industri berbasis digital.

Saat meresmikan pabrik pintar milik PT Pegaunihan Technology Indonesia, anak usaha Pegatron Corporation yang berlokasi di Batamindo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, ia menuturkan acara peresmian menandai babak baru dalam transformasi industri berbasis teknologi di Indonesia, khususnya dalam sektor manufaktur cerdas berbasis 5G.
‎
‎“Kehadiran smart factory ini bukan sekadar pencapaian bagi Pegatron, tetapi juga bukti bahwa Indonesia siap menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi di kawasan," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan yang berpihak pada investasi, serta tenaga kerja yang kompetitif, dirinya semakin optimistis bahwa Batam akan menjadi pusat inovasi industri.

‎Lebih lanjut, Menko Yusril juga menyoroti manfaat luas dari keberadaan fasilitas pabrik pintar bagi ekosistem industri dalam negeri.

Pabrik pintar, menurutnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pusat transfer teknologi, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

"Ini adalah langkah besar menuju kemandirian teknologi Indonesia,” katanya menambahkan.

‎Fasilitas pabrik pintar yang dikembangkan sejak tahun 2023 tersebut merupakan bagian dari Pegatron Corporation, perusahaan global yang mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang di seluruh dunia. Adapun PT Pegaunihan telah aktif di Indonesia sejak tahun 2018 dan kini memperkerjakan sekitar 6 ribu tenaga profesional.

‎Dalam kesempatan yang sama, Presiden sekaligus CEO Pegatron Gary Cheng, menyampaikan bahwa setiap krisis harus dilihat sebagai peluang.

“Krisis merupakan kesempatan untuk melihat potensi besar dalam inovasi. Batam adalah lokasi yang ideal dengan kesiapan teknologi cerdas yang mumpuni,” ujar Gary.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menekankan pentingnya kolaborasi inovatif.

"Kami berharap Pegatron dapat bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk menciptakan inovasi asli karya anak bangsa, dalam semangat bertumbuh bersama Indonesia,” tutur Rizal.
‎
‎Rangkaian acara ditutup dengan prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Menko Kumham Imipas, yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke fasilitas pabrik pintar tersebut.

‎Dengan hadirnya fasilitas itu, Batam semakin memperkuat perannya sebagai pusat industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara.

Didukung oleh lokasi strategis, infrastruktur memadai, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi, Batam menjadi pilihan ideal bagi pengembangan industri berbasis teknologi canggih seperti 5G dan otomasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri HAM Natalius Pigai menyebut penugasan utusan RI ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia itu.

Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa penugasan tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan rasa dukacita secara langsung mewakili Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia.

“Bagaimanapun, meninggalnya Paus Fransiskus ini adalah kehilangan bagi dunia dan tentu saja Indonesia, apalagi beliau sempat mengunjungi Indonesia dan kunjungan itu sangat membekas bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik,” katanya.

Menurut Pigai, mendiang Paus Fransiskus merupakan tokoh perdamaian, persaudaraan, dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana disampaikan pula oleh Presiden Prabowo dalam ucapan dukacitanya.

“Ungkapan Presiden ini rasanya sudah menjadi kesan kita semua yang mengenal bagaimana Paus Fransiskus semasa hidupnya. Perjuangannya yang tiada henti untuk kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan; dan Indonesia mencintai dan menghormati Paus Fransiskus,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengutus presiden ketujuh Joko Widodo, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4), menjelaskan bahwa utusan-utusan khusus pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

Menurut dia, keempat tokoh utusan Presiden ini direncanakan bertolak menuju Vatikan selambat-lambatnya pada Jumat (25/4). “Keberangkatan sedang diatur,” kata Prasetyo.

Tokoh-tokoh yang diutus Prabowo pernah bertemu langsung dengan Sri Paus Fransiskus saat kunjungannya di Jakarta pada September 2024.

Dalam kunjungan kala itu, Sri Paus Fransiskus memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengunjungi Masjid Istiqlal, bertemu dengan Jokowi yang semasa itu masih menjabat Presiden di Istana Merdeka, dan berdialog dengan para yesuit di Jakarta.

Di Istana Merdeka, mendiang Paus Fransiskus juga bertemu dengan Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan.

Sementara itu, Ignasius Jonan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta juga mengemban tugas penting sebagai ketua panitia penyambutan. Mantan menteri perhubungan ini menyambut kedatangan mendiang Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Adapun misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang akan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakamanPaus Fransiskus di Vatikan.

Natalius mengatakan, Indonesia menempatkan Paus Fransiskus sebagai tokoh perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Ia kembali menekankan ucapan duka cita yang pernah disampaikan presiden.

"Negara Indonesia menghormati dan menempatkan Mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai Tokoh Perdamaian, Kemanusiaan, dan Persaudaraan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam ucapan Duka Cita," kata Natalius dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Natalius enggan mengungkapkan secara detail persiapan keberangkatan ke Vatikan.

Ia mengatakan, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sudah disampaikan oleh Sesneg," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," imbuh dia.

Prasetyo berharap, tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa.

Ia mengakui, meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam.

Berdasarkan rencana Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini.

"Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, keberangkatan perwakilan tengah diatur oleh pemerintah.

Kemungkinan, kata Prasetyo, utusan akan berangkat pada esok hari.

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang akan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakamanPaus Fransiskus di Vatikan.

Natalius mengatakan, Indonesia menempatkan Paus Fransiskus sebagai tokoh perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Ia kembali menekankan ucapan duka cita yang pernah disampaikan presiden.

"Negara Indonesia menghormati dan menempatkan Mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai Tokoh Perdamaian, Kemanusiaan, dan Persaudaraan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam ucapan Duka Cita," kata Natalius dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Natalius enggan mengungkapkan secara detail persiapan keberangkatan ke Vatikan.

Ia mengatakan, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sudah disampaikan oleh Sesneg," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," imbuh dia.

Prasetyo berharap, tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa.

Ia mengakui, meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam.

Berdasarkan rencana Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini.

"Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, keberangkatan perwakilan tengah diatur oleh pemerintah.

Kemungkinan, kata Prasetyo, utusan akan berangkat pada esok hari.

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujar dia.

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak organisasi advokat termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia untuk memberikan edukasi masyarakat di wilayah itu tentang pemahaman hukum.

"Saat ini masih banyak masyarakat yang lemah akan pemahaman tentang hukum. Ini perlu diberi edukasi," ujar Rico Waas saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pergerakan Medan di Medan, Rabu.

Menurut dia, pemahaman hukum dinilai sangat penting bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat memahami segala hal yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagai organisasi advokat, Wali Kota meminta agar Peradi Pergerakan Medan untuk mengedukasi serta memberikan pendampingan bagi masyarakat terkait pemahaman hukum

Dia berharap dengan edukasi yang diberikan dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, serta cara berinteraksi dengan sistem hukum.

"Butuh pemahaman dari rekan-rekan DPC Peradi Pergerakan Medan untuk melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum yang ada saat ini," kata dia

Ketua DPC Peradi Pergerakan Medan Jonni Silitonga menyambut baik itikad Pemkot Medan untuk memberikan edukasi dan pendampingan masyarakat tentang pemahaman hukum

Pihaknya berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait penegakan hukum mau pun penyuluhan hukum bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan dan jajarannya yang telah menerima dan menyambut baik kehadiran kami. Semoga kedepannya Pemkot Medan dan DPC Peradi Pergerakan Medan dapat berkolaborasi," ujarnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Salah satu tersangka, dr Zara Yupita Azra, dalam kasus PPDS Undip dikabarkan lulus dalam sertifikat kompetensi peserta PPDS Undip.

dr. Zara Yupita Azra, dinyatakan lulus sertifikat kompetensi peserta oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) pada pekan lalu.

Hingga saat ini, pihak Universitas Diponegoro belum memberikan keterangan resmi terkait kelulusan dr. Zara.

Zara merupakan senior korban dokter ARL dalam program anestesi.

Diketahui, dokter ARL mengakhiri hidupnya karena menjadi korban bully. Dalam kasus ini, ZYA merupakan senior yang paling aktif membuat aturan, melakukan bully-ing, dan memaki korban.

Bagaimana kata Polda terkait hal ini?

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Proses hukum tetap berjalan.

"Kita tidak melihat itu, itu yang berwenang untuk memahami atau menindaklanjuti dari pihak kampus rektorat sendiri. Lingkup kita hanya proses penyidikan saja," kata dia.

Sementara itu, dia mengatakan, hingga saat ini berkas kasus pemerasan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) masih belum lengkap atau P21.

Artanto mengatakan bahwa berkas masih di kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara," kata Artanto saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Penyidik juga sudah memenuhi permintaan JPU untuk melakukan perbaikan pada berkas perkara tersebut.

"Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," ucap dia.

Dia menegaskan bahwa kasus tersebut akan segera diselesaikan, karena sudah menjadi atensi dari para penyidik Polda Jawa Tengah.

"Belum, pada prinsipnya secepatnya karena ini sudah jadi atensi," ujar Artanto.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada tiga tersangka dalam kasus PPDS Undip.

"Masih tiga tersangka," ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan praktik PPDS Anestesia FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga sempat menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang juga sudah mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Kini pihak keluarga korban telah mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jateng. Laporan itu dilayangkan langsung oleh Nuzmatun Malinah, ibunda korban.