Medan (ANTARA) - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Muryanto Amin menegaskan sanksi hukum bagi peserta ujian yang curang pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) 2025.

Ia mengatakan, UTBK-SNBT 2025 yang dilaksanakan secara nasional di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia telah dimulai pada Rabu (23/4) hingga 4 Mei 2025.

Dari laporan, diketahui bahwa ada sejumlah peserta yang melakukan kecurangan. Hari pertama, kecurangan ditemui di UI, yang kemudian pada siang harinya didapati kabar ada praktik perjokian di pusat-pusat UTBK lainnya, termasuk di USU.

"Untuk seluruh kasus tersebut telah diambil tindakan tegas dan diproses di kepolisian," katanya di Medan, Minggu.

Ia menegaskan bahwa panitia UTBK nasional dan USU khususnya tidak menoleransi segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta UTBK.

“Kemarin di USU ada beberapa orang yang kita tahan dan periksa karena terindikasi melakukan kecurangan. Kita menemukan tujuh orang joki dari luar daerah yang menggunakan identitas peserta ujian di USU dan sudah diamankan. Mereka terindikasi memalsukan identitas dan menggunakan kamera yang terletak di bingkai kacamata. Sementara di lokasi lain di luar USU juga ditemukan kecurangan yang kameranya berada di behel dan kancing baju, sehingga tidak terdeteksi oleh metal detector," katanya.

Para joki tersebut telah diperiksa, dibuat berita acaranya, kemudian dilaporkan ke polisi dan ditahan.

Hal itu menjadi pelajaran penting untuk pelaksanaan tahun depan bagi panitia nasional, agar membuat metal detektor yang lebih sensitif terhadap berbagai modus kecurangan yang dilakukan oleh peserta ataupun joki.

"Kita akan lakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk modus kecurangan yang dilakukan oleh para peserta maupun joki tersebut," kata Prof Mury.

Rektor USU mengimbau, kepada seluruh peserta ujian untuk tidak menempuh jalan curang untuk lulus.

“UTBK ini ujian kejujuran, tentang bagaimana anak-anak bangsa kita bersaing bukan hanya soal kepintaran dan kelulusan. UTBK ini merupakan uji kesabaran dan uji kejujuran, yang bisa memberikan banyak dampak pada saat nanti dia menjalani perkuliahan. Kita berharap semua peserta mengikuti kompetisi sesuai dengan peraturan yang ada, karena kalau lulus dengan curang itu pasti tidak akan memberikan banyak faedah bagi dirinya sendiri. Ini soal karakter, karena karakter akan menjadi bagian penting yang menentukan, bukan hanya soal akademik,” katanya.

UTBK-SNBT tahun 2025 di USU diikuti oleh 38.133 peserta yang tersebar di tiga lokasi ujian, yaitu 36.491 peserta mengikuti ujian di USU Medan, 761 peserta di Gunungsitoli, dan 881 peserta di Teluk Dalam.

UTBK akan berlangsung hingga tanggal 4 Mei 2025 dan pengumuman kelulusan peserta akan dilaksanakan pada 28 Mei 2025.

Pewarta: Juraidi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang 2024, industri kelapa sawit mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 337 triliun. Hal itu menjadikannya komoditas nonmigas dengan kontribusi devisa terbesar dan menjadi tulang punggung perekonomian bagi Indonesia.

Namun, di balik capaian tersebut, para pelaku usaha menilai masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait kepastian hukum dan regulasi. Peneliti Universitas Indonesia (UI) Dr Eugenia Mardanugraha khawatir, ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit dapat mengganggu keberlanjutan industri tersebut secara keseluruhan.

Dia menganggap, inkonsistensi peraturan dan lemahnya kepastian hukum membentuk ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya menentukan arah industri sawit nasional. "Pelaku usaha, bisa saja berhenti menanam dan mengolah sawit. Menggantinya ke tanaman lain, bahkan mengganti dengan bisnis lain. Bagi pengusaha sawit Itu bisa dilakukan mereka dengan mudah," ujar Eugenia dalam keterangan pers di Jakarta, Ahad (27/4/2025).

Menurut Eugenia, kondisi itu sangat berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan satu sampai lime hektare. "Petani kecil tidak punya pilihan seperti itu. Kalau sawit terpuruk, mereka yang paling terdampak. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi," jelasnya.

Ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan bisa menciptakan ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha. Hal itu kemudian memengaruhi keputusan mereka apakah akan menghentikan usaha, menunda peremajaan tanaman, atau bahkan membiarkan lahannya tidak ditanami. "Ekspektasi ini sangat berpengaruh pada arah industri sawit. Petani-petani kecil ikut terombang-ambing dalam ketidakpastian," ucap Eugenia.

Dia pun berharap, pemerintah dapat segera membuat tata kelola pada sektor sawit dengan lebih baik. Regulasi yang lebih konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha. Langkah itu sekaligus melindungi keberlangsungan jutaan petani sawit rakyat di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh turut menyikapi kasus pencegahan keberangkatan 10 calon jemaah haji asal Banjarmasin oleh aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Kementerian Agama karena kedapatan menggunakan visa kerja.

Pangeran berpandangan penggunaan visa nonhaji untuk ibadah haji adalah bentuk pelanggaran keimigrasian yang harus dicegah sejak awal. Dia mengatakan pelanggara tak hanya menyangkut persoalan administratif tetapi juga menyangkut marwah negara.

“Keimigrasian merupakan pintu gerbang pencegahan kasus ini terjadi, seharusnya jangan diloloskan karena ini masalah marwah negara yang dibawa," katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).

Buntut dari kasus tersebut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sistem pengawasan terkait jemaah haji nonprosedural memerlukan perbaikan.

Pangeran mengaku telah sejak lama mendorongpenegakan hukum dalam praktik pemberangkatan jemaah haji nonprosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi.

Di lain sisi, dia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa kerja atau rumah.

“Pemberangkatan haji ilegal berisiko terkena sanksi hukum di luar negeri dan merugikan jemaah itu sendiri. Perlunya sosialiasi kepada calon jemaah agar tidak tergiur keberangkatan haji yang murah tetap bermasalah. Kasihan calon jemaah,” katanya.

Sebagai informasi, 10 calon jemaah haji dicekal ketika hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, padahalArab Saudi telah menegaskan ibadah haji hanya diperbolehkan bagi pemegang visa haji resmi.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh tawaran haji menggunakan visa nonhaji.

Sementara itu, hasil pendalaman Polres Bandara Soekarno-Hatta yang telah memeriksa pihak travel berinisial KGB dan peserta rombonga mengungkap bahwa pihak travel menjanjikan para jemaah bisa haji dan umrah dengan membayar Rp100 juta–Rp200 juta untuk perjalanan ibadah tersebut.

Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para tahanan yang melarikan diri dari sel tersebut.

Delapan tahanan yang kabur ini yakni lima orang pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat, dan tiga dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

Kasi Humas Polres Lahat Iptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat. Delapan tahanan ini kabur dari Rutan Tahti pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," katanya, Minggu.

Menurutnya saat ini sedang dilaksanakan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Saat ini, kata dia, Propam Polres Lahat tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan dalam pelarian para pelaku.

"Kapolres Lahat serius dalam menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan internal dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Sebanyak delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, kabur. Mereka kabur setelah menjebol dinding kamar mandi dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Diketahui, delapan tahanan Polres Lahat kabur pada Minggu (27/4/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Mereka yang kabur merupakan kasus narkoba dan kriminal umum.

Adapun kedelapan tersangka yang kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang, Irfan Suryadi (24) warga Desa Batai, Erlan Purnomo (29) warga Desa Lubuk Tabun, Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Kelima tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

Sementara tersangka kasus kriminal umum, ialah Saputra (23) warga Desa Padang, Jimi (23) warga Desa Padang dan Harliko (28) warga Desa Sawah.

Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono menceritakan para pelaku kabur setelah membobol dinding kamar mandi tahanan yang terletak di bagian samping gedung Tahti.

Setelah membobol dinding kamar mandi dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Para tersangka, sambungnya, langsung kabur.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," ujarnya.

Kata Lispono, aksi para tersangka yang kabur ini tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Sedangkan pengawasan di sekitar ruang tahanan juga diperketat termasuk menambah jumlah kamera pengawas di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, tim gabungan dari Polres Lahat bersama seluruh Polsek jajaran terus melakukan pengejaran intensif terhadap para pelaku.

"Untuk pengejaran difokuskan di kawasan hutan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah Mapolres Lahat. Polisi juga memperluas area pencarian ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para tahanan," ujarnya.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menceritakan pengalamannya saat menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4/2025) lalu.

Natalius mengatakan, tidak menyangka Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai utusan khusus presiden untuk menghadiri momentum langka tersebut.

"Saya terus terang tidak menyangka Bapak Presiden menunjuk saya sebagai salah satu utusan khusus presiden untuk menghadiri upacara kematian Bapa Suci Sri Paus Fransiskus," kata Natalius saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

Natalius mengatakan, prosesi pemakaman Sri Paus merupakan momen yang sangat emosional secara batiniah sebagai seorang umat Katolik.

Ia mengatakan, tak akan pernah lupa pengalaman emosional tersebut.

"Ini momentum yang langka dan sangat emosional secara batiniah dan tidak akan pernah saya lupa sebagai seorang penganut Katolik Roma," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan menghadiri prosesi pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan pada Sabtu (26/4/2025).

Natalius Pigai menyampaikan, kehadiran mereka merupakan bentuk penghormatan dari Pemerintah Indonesia yang diwakili langsung oleh utusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua yang diutus oleh Bapak Presiden sudah berada di Roma sejak hari Jumat kemarin. Saya sendiri tiba di Roma sejak hari Kamis, sementara Pak Jokowi, Pak Thomas, dan Pak Ignasius Jonan tiba pada hari Jumat,” kata Pigai dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Semua delegasi Indonesia menginap di hotel yang sama dan berada di lantai yang sama di Kota Roma.

Mereka juga telah melakukan sejumlah pertemuan, antara lain dengan Duta Besar Indonesia untuk Vatikan dan Italia.

“Kami difasilitasi penuh oleh staf dari Kementerian Sekretariat Negara,” kata Pigai.

Pigai mengatakan, dirinya bersama Ignasius Jonan dan Thomas Djiwandono menghadiri Misa di Basilika Santo Petrus pada Jumat (25/4/2025).

Hari ini, agenda utama mereka adalah mengikuti Upacara Penghormatan Terakhir kepada Sri Paus Fransiskus di Vatikan, bersama para pemimpin negara dari seluruh dunia.

Delegasi Indonesia termasuk dalam tamu resmi kenegaraan yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri prosesi tersebut.

Adapun keberangkatan menuju Basilika Santo Petrus dijadwalkan pada pukul 07.30 waktu setempat.

Para pria diwajibkan mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci, sedangkan para wanita mengenakan busana formal.

Misa pemakaman diperkirakan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.

Dilihat dari situs MK, Minggu (27/4/2025), gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata. Mereka disebut menerima kuasa sebagai pemohon I dan II dari empat mahasiswa lainnya, yakni Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang dan Jamaluddin Lobang.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebut UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

"Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud," ujar mereka.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai aturan.

"Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya," ujar mereka.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan'

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

4. Memerintahkan kepada:

(1) Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025;

(2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029;

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 50.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 5.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 25.000.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 12.500.000.000, jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 2.500.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Narapidana di penjara tak bisa jajan makanan enak, seperti pizza, es krim, atau ngopi. Namun di penjara ini beda cerita. Mereka bisa belanja di supermarket dengan uang monopoli!

Kebijakan penjara di setiap negara tentunya berbeda. Di Inggris, penjara terbesar bernama HMP Oakwood yang berlokasi di Featherstone, Staffordshire baru saja mencuri perhatian berkat inisiatif kebijakan mereka yang menguntungkan para narapidana.

Mengutip Mirror UK (22/4/2025), bulan lalu HMP Oakwood resmi membuka supermarket Iceland di dalam penjara! Tujuannya membantu narapidana untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan luar, setelah mereka bebas nantinya.

Narapidana bakal diberikan uang kertas gaya Monopoli untuk berbelanja di supermarket. Mereka bisa beli pizza merek Chicago Town dan es krim Ben & Jerry's yang terkenal nikmat.

Tak hanya itu, di supermarket dalam penjara ini, narapidana juga bisa ngopi di kedai bernama Hopeful Grounds. Para baristanya juga narapidana yang memang sudah terlatih untuk menyajikan kopi.

Narapidana bisa mendapat uang monopoli tersebut jika berkelakuan baik. Uang yang mereka terima bisa mencapai 25 pound sterling atau sekitar Rp 560 ribu untuk dibelanjakan di penjara Kategori C, yang harganya lebih murah daripada di gerai Iceland lain.

HMP Oakwood, penjara di Inggris yang menyediakan fasilitas supermarket. Foto: Mirror UK

Jaringan supermarket tersebut juga menawarkan pekerjaan kepada beberapa narapidana saat mereka mendekati akhir masa hukuman, untuk membantu memudahkan mereka kembali ke dunia kerja setelah dibebaskan.

HMP Oakwood merupakan salah satu dari 15 penjara swasta di Inggris dan Wales yang dikelola oleh firma keamanan G4S. Charlie Taylor selaku kepala inspektur mengatakan langkah ini bekerja luar biasa efektif di penjara HMP Oakwood.

Tahun lalu, Taylor memuji penjara tersebut atas budaya inisiatif yang dipimpin oleh narapidana. Selain itu ia juga menyebut HMP Oakwood sebagai penjara terbaik yang pernah dilihatnya selama menjabat sebagai kepala inspektur.

Mengenai inisiatif supermarket di dalam penjara, Ellen Hericx selaku kepala manajer ketenagakerjaan Iceland mengatakan pada The Times, "Banyak narapidana, ketika mereka masuk penjara berpikir, 'Siapa yang akan mempekerjakan saya?' Jadi, ketika mereka dapat kesempatan kedua (bekerja), mereka akan memanfaatkannya dengan sepenuh hati."

Jaringan supermarket Iceland mempekerjakan narapidana yang sudah bebas di Inggris. Foto: Mirror UK

Menurut Ellen, ketika narapidana kembali ke dunia kerja, mereka cenderung tidak akan melakukan kesalahan karena mereka memiliki struktur, rutinitas, dan stabilitas dari apa yang biasa dijalani di penjara. Mereka umumnya bersyukur karena tidak menyangka bisa dapat kesempatan kerja lagi.

Sementara itu, Carly Balis selaku kepala bidang ketenagakerjaan HMP Oakwood bakal bantu mengidentifikasi narapidana yang sekiranya cocok bekerja di supermarket Iceland. Laporannya akan diserahkan pada Paul Cowley, direktur Iceland yang memimpin proyek bertajuk Second Chance tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, supermarket Iceland telah membantu para mantan narapidana di seluruh Inggris untuk kembali bekerja. Saat ini Iceland mempekerjakan sekitar 350 mantan narapidana, sementara 300 lainnya mendapat tawaran pekerjaan sebelum mereka dibebaskan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inisiatif pemerintah menyiapkan naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tepat sebab sepatutnya dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Inisiatif yang diambil oleh pemerintah ini tepat, bahkan seharusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu," kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebab, kata dia, pemerintah telah melakukan transfer sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) yang terjerat kasus hukum di tanah air ke negara asalnya beberapa waktu lalu.

Dia lantas mencontohkan salah satu narapidana internasional yang dikembalikan ke negara asalnya ialah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, yang dipulangkan pemerintah Indonesia ke Filipina.

"Juga beberapa terpidana mati yang dipindahkan ke negara-negara asalnya," ucapnya.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa pemindahan narapidana-narapidana tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, apabila tidak diatur dengan dengan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Dia pun mengatakan pemindahan narapidana antarnegara tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Lapas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang termaktub pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Permasyarakatan.

"Ayat (1), dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian; Ayat (2), ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU," ujarnya.

Bahkan, kata dia, kehadiran RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sudah diingatkan pihaknya sebagai catatan rapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia menegaskan dukungan terhadap penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara segera rampung sehingga transfer narapidana yang dilakukan Kemenimipas memiliki payung hukum yang jelas.

"Kita mendukung agar inisiatif Kemenimipas ini segera dilaksanakan agar Kemenimipas yang menjadi leading sektor pelaksanaan pemindahan narapidana ini bisa melaksanakan tugas atas dasar regulasi hukum positif yang jelas," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (10/3), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta.

Adapun Rabu (23/4), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga berinisial ED (40) mengaku dimintai uang oleh adiknya yang kini menjalani masa tahanan di lapas tersebut.

Kepada awak media, ED menuturkan setiap warga binaan baru dikenakan biaya hingga Rp 3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam lapas.

"Minggu pertama masuk keluarga dihubungi sama yang ditahan di lapas, katanya minta di-transfer Rp 3 juta. Katanya untuk bayar utang sama kebutuhan-kebutuhan lapas. Semuanya hampir sama kasusnya, ketika pertama masuk diminta Rp 3 juta," ujar ED, Minggu (27/4/2025).

ED menyebut adiknya menghubungi keluarga melalui wartel lapas. "Alasannya katanya untuk kebutuhan selama di lapas, biar aman," tambahnya.

Selain itu, ED mengungkapkan, setiap tiga hari sekali, ia juga harus mentransfer uang sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Kadang Rp 200 ribu, kadang Rp 150 ribu. Jadi setiap tiga hari sekali saya harus transfer ke adik saya," ucapnya.

Meskipun di area lapas terdapat spanduk bertuliskan layanan gratis, menurut ED, para pembesuk tetap diminta membayar Rp 100 ribu saat ingin menjenguk warga binaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Warungkiara Kurnia Panji Pamekas angkat bicara. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut merupakan cerita lama. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pengecekan internal untuk memastikan kebenarannya.

"Udah saya tanya pada teman-teman, kan itu cerita lama. Makanya saya ketika mendengar berita itu saya cek kebenarannya, bagaimana jalur ceritanya. Kenapa kok berita-berita lama diangkat di saat zamannya saya? Itu yang saya tanya dengan teman-teman, apakah benar ada kejadian seperti itu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, praktik-praktik seperti itu bukan zamannya lagi dan akan diberikan tindakan tegas jika memang terbukti melibatkan oknum pegawai. "Kalau memang terjadi ya mohon untuk dirubah. Kalau memang itu berita terjadi seperti itu dan terlibat dari oknum pegawai saya, akan saya tindak," tegasnya.

Ia memastikan saat ini seluruh aktivitas di Lapas Warungkiara telah diarahkan pada pembinaan, termasuk penegakan kedisiplinan seperti keharusan apel pagi bagi seluruh staf dan pejabat struktural.

"Jangankan staf, pejabat struktural termasuk saya, itu diwajibkan apel pagi. Saya sebagai KUPT harus melaksanakan apel pagi, karena saya sebagai pembina apel. Jangan sampai saya merintah saya leha-leha," katanya.

Selain itu, Kurnia menambahkan, dirinya juga fokus meningkatkan ketertiban dan kebersihan blok hunian, memperbaiki pasokan air, hingga mendorong warga binaan untuk aktif dalam kegiatan keagamaan.

"Alhamdulillah, sekarang teman-teman keluarga di dalam dari mulai kebersihannya, kebersihan badan, kamar, blok, sampai pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid juga penuh sekarang. Sampai salat Jumat saja sampai ke sela-sela selasar," ungkapnya.

Kurnia yang baru menjabat selama kurang dari empat bulan ini menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan praktik pungutan liar terjadi di masa kepemimpinannya.

"Jadi saya informasikan kepada teman-teman, khususnya para pejabat struktural, staf, sekarang bukan zamannya lagi penyiksaan. Karena dari 27 April 74 itu penjara itu dirubah jadi pemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada unsur pembinaan, bukan penjeraan," tuturnya.

Ia berharap, seluruh pembinaan di Lapas Warungkiara bisa menjadi bekal positif bagi warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Contoh sekarang banyak kegiatan di luar melibatkan warga binaan, melalui sidang TPP. Kegiatannya di bengkel kerja, pembuatan peti, besek, hidroponik, jamur, pertanian, peternakan ayam, sampai budidaya buah-buahan. Hal-hal seperti itu sudah sebisa mungkin dihilangkan banget," ucap Kurnia.

Terakhir, Kurnia mengapresiasi peran media dalam mengawal kinerja lapas.

"Saya sangat senang kenal dengan media, karena salah satu faktor maju mundurnya instansi atau yang saya pegang ini, ya tidak terlepas dari media. Kalau baik saya tingkatkan, kalau jelek saya akan evaluasi," pungkasnya.

KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Eddy Hartono pernah terselamatkan oleh pengakuan dari pelaku teror di Solo.

Ia tidak tahu akan bernasib seperti apa jika pelaku teror yang diringkusnya itu tidak memberi tahu perihal kekuatan serta karakteristik bom yang tersimpan di dalam rumahnya.

Dikisahkan kembali kepada Brigade Podcast, beberapa waktu lalu, Eddy kala itu menjadi salah seorang penyidik di Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Ia dan kawan-kawannya sedang meringkus seorang pelaku teror di Solo.

Saat pelaku teror sudah di dalam penguasaannya, Eddy merasa ada yang janggal dalam proses itu. Ia pun bertanya ke pelaku teror soal apakah ada bahan peledak masih tersimpan di dalam rumah.

“Untungnya kami menanyakan dulu ke tersangka, ‘Kamu masih ada barang buktinya enggak di dalam rumah?’” kenang Eddy.

“Ternyata tersangka jawab, ‘Masih ada, Pak di dalam rumah’,” lanjut dia.

Pelaku teror itu mengaku, menyimpan bahan peledak di dalam sebuah lemari.

Tak hanya itu, pelaku teror juga memberikan informasi yang sangat penting dan belakangan menjadi penyelamat bagi Eddy dan kawan-kawan.

“Menurut tersangka (bahan peledak yang tersimpan di lemari) ini sangat sensitif,” ujar Eddy.

Berbekal informasi dari pelaku teror, Eddy memanggil petugas pemadam kebakaran. Mereka diminta menyemprotkan air ke lemari yang berisi bahan peledak itu.

Saat proses penyemprotan, lemari rupanya tidak terlalu kokoh sehingga jatuh. Ledakan pun tidak terhindarkan.

Bom yang meledak itu diketahui berbahan nitrogliserin. Apabila bahan ini dirangkai secara khusus, daya ledaknya disebut-sebut bisa lebih besar dibandingkan daya ledak Bom Bali 2002.

Nitrogliserin sendiri merupakan komponen utama pada serbuk mesiu nir asap dan digunakan untuk pengisian ulang senjata api.

Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Tonton selengkapnya di video Brigade Podcast berikut ini:

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara, menggelar kegiatan makan gratis bagi masyarakat sekitar, dalam mengimplementasikan motto dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”.

“Makan gratis kita gelar pada Jumat (25/4), di kantin depan Rutan Kelas I Medan, terlihat masyarakat yang mendapatkan makan gratis sangat antusias, kurang lebih sebanyak 400 porsi makanan yang kita disediakan habis,” kata Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya dalam keterangan tertulis di terima di Medan, Ahad (27/4).

Dia menyampaikan dengan semangat berbagi dan empati, kegiatan ini menjadi wujud nyata dari motto Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat dan menciptakan hubungan baik dan suasana positif antara Rutan Kelas I Medan, dengan lingkungan sekitarnya,” jelas dia.

Mirna salah satu masyarakat sekitar menyampaikan rasa syukur dan terimakasih dengan kegiatan makan gratis yang diadakan Rutan Kelas I Medan.

"Saya sangat senang dan merasa terbantu dengan kegiatan makan gratis yang diadakan pihak Rutan Kelas I Medan. Semoga kegiatan ini terus dilaksanakan kedepannya,” katanya.