Banda Aceh -

Pengedar sabu berinisial A (30) yang ditangkap polisi di halaman Masjid Al-Ikhlas, Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, ternyata tahanan Polda Lampung yang kabur Desember 2023 lalu. Dalam penangkapan itu, seorang polisi tertembak di bagian pipi kiri.

"Saat kami lakukan pemeriksaan, identitas tersangka A ternyata cocok dengan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus besar di Polda Lampung," kata Kasat Resnarkoba Polres Aceh Utara AKP Erwinsyah Putra kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

A disebut melarikan diri dari sel tahanan Polda Lampung setelah ditangkap dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Dia kabur bersama tiga tahanan lainnya setelah memotong jeruji besi menggunakan gergaji.

Dalam penangkapan yang dilakukan di Aceh Timur, polisi menyita barang bukti sabu 992 gram dari tangan A. Selain itu, A juga disebut membawa pistol jenis airsoft gun.

Polisi akan melakukan pengembangan usai menciduk A. "Ini menjadi pengembangan penting dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi," ujarnya.

Diketahui, penangkapan tersangka A dilakukan setelah polisi membuntuti mobil yang ditumpanginya beserta dua orang lainya, Sabtu (26/4) malam. Setiba di halaman Masjid Al-Ikhlas, ketiga pelaku disebut langsung turun dan berpencar.

A berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya melarikan diri. Salah pelaku disebut melepaskan tembakan ke arah polisi menggunakan senjata api jenis revolver.

Akibat tembakan itu, satu personel polisi Bripda Rifaldi mengalami luka di bagian pipi kiri. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe.

"Mereka juga sempat menyandera seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor," jelas Erwin.

"Kami terus melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku agar segera melapor kepada pihak berwajib," ungkap Erwin.

(astj/astj)

KOMPAS.com - Sejak beberapa hari terakhir viral dugaan ijazah ditahan perusahaan yang terungkap di berbagai daerah. Misalnya kasus penahanan ijazah karyawan di perusahaan yang berlokasi di Surabaya dan Pekanbaru.

Dalam beberapa kasus penerimaan karyawan, ada perusahaan yang mewajibkan karyawannya menahan ijazahnya dan dititipkan ke HRD atau bagian personalia. Karena sering terjadi, praktik ini pun bahkan sudah dianggap umum di masyarakat.

Hal itu biasanya dilakukan perusahaan dengan dalih untuk menjamin karyawan tidak keluar tanpa sebab sebelum masa kontrak kerja berakhir.

Sebagian orang berpikir lebih baik memilih mundur dari pekerjaan yang dilamarnya ketimbang harus menyerahkan ijazahnya.

Bolehkah ijazah ditahan perusahaan?

Kebijakan perusahaan menahan ijazah karyawan sebetulnya tidak diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun revisinya di UU Cipta Kerja.

Pakar Career Development, Audi Lumbantoruan, menjelaskan kebijakan ijazah ditahan perusahaan memang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga banyak pemberi kerja berdalih .hal itu bukan pelanggaran hukum.

"Memang tidak ada aturannya di Undang-undang. Tapi kalau legalnya, itu boleh kalau ada agreement antara perusahaan dengan pihak employee (karyawan), di mana itu ada kesepakatan kedua belah pihak," jelas Audi kepada Kompas.com, dikutip pada Minggu (27/4/2025).

Kesepakatan kedua belah pihak terkait penahanan ijazah biasanya dicantumkan dalam perjanjian kerja yang ditandatangani kedua belah pihak. Bahkan dalam praktiknya, perusahaan menahan ijazah seringkali hanya berdasarkan kesepakatan lisan.

"Permintaan khusus penahanan ijasah baiknya dikomunikasikan di awal dan tercantum di perjanjian kerja (PKWTT atau PKWT), bukan PKB," ungkap Audi.

"Penahanan ijazah itu sudah terlalu kuno pendekatannya. Zaman sekarang modelnya adalah perjanjian bonding (mengikat) dengan penalti kalau karyawan itu memutuskan keluar," imbuhnya.

Selain itu, praktik menahan ijazah dinilai kurang baik karena dinilai merugikan pekerja, ini karena posisi tawar perusahaan yang lebih tinggi jika karyawan setuju ijazahnya disimpan perusahaan.

Menurut Audi, penahanan ijazah bukan solusi yang bijak sebagai jaminan kontrak kerja atau cara membuat karyawan bertahan lama di perusahaan.

Dalam praktik di lapangan, perjanjian kerja yang dibuat perusahaan banyak yang mensyaratkan karyawan harus membayar penalti atau denda jika keluar sebelum masa kontraknya habis

Sebab, hal itu tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan. Bilamana sewaktu-waktu ijazah itu hilang, rusak, dan terkena bencana, maka perusahaan dapat dituntut balik oleh karyawan.

"Kalau saya pribadi, praktik menahan ijazah itu keterlaluan. Itu cara-cara lama yang dipakai perusahaan supaya karyawannya tidak gampang keluar," terang Audi yang juga Head of People and Organization Capability Development Division Siloam Hospital ini.

Lanjut dia, ketimbang menahan ijazah karena tingginya keluar masuk atau turnover, sebaiknya perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terkait SDM.

"Artinya jika angka keluar masuk karyawan tinggi artinya ada masalah yang perlu diperbaiki. Apa ada masalah karyawan banyak resign karena kurang solid, kesalahan di manajemen seperti lingkungan kerja, kompetisi perusahaan, dan sebagainya," kata dia.

Dia menghimbau, bagi para pencari kerja agar lebih teliti dalam membaca perjanjian kerja, termasuk jika ada perusahaan yang masyaratkan menahan ijazah. Tujuannya agar tidak dirugikan di kemudian hari seperti terkena denda.

Ini karena kebijakan menahan ijazah tidak melanggar UU lantaran hal itu diatur dalam perjanjian kedua belah pihak.

Kesepakatan kedua belah pihak

Dikutip dari Intisari, Yulius Setiarto, konsultan hukum dari Setiarto dan Pangestu Law Firm di Jakarta, mengatakan, hak menahan ijazah ditahan perusahaan sebetulnya lahir dari perjanjian atau kesepakatan kerja, bukan peraturan ketenagakerjaan.

Kesepakatan antarkedua belah pihak itulah yang membuat kontrak kerja beberapa perusahaan sering kali melanggar hukum, bahkan merugikan hak-hak karyawan.

Menurut Yulius, penahanan ijazah bukan solusi yang bijak sebagai jaminan kontrak kerja atau cara membuat karyawan bertahan lama di perusahaan.

Sebab, hal itu tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan.

Bilamana sewaktu-waktu ijazah itu hilang, rusak, dan terkena bencana, maka perusahaan dapat dituntut balik oleh karyawan.

Oleh sebab itu, Yulius mengingatkan para karyawan agar berhati-hati terhadap kontrak kerja yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.

Sebab, risikonya jauh lebih besar dan cenderung merugikan karyawan. Selain itu, fenomena ijazah ditahan lazim terjadi pada perusahaan dengan pergantian (turn over) karyawan yang cukup tinggi.

Lahat -

Sebanyak delapan tahanan di Mapolres Lahat, Sumatera Selatan, kabur dari sel setelah menjebol dinding dengan obeng yang sudah dimodifikasi. Berikut identitas para tahanan yang kabur.

Adapun delapan tersangka yang berhasil kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang, Irfan Suryadi (24) warga Desa Batai, Erlan Purnomo (29) warga Desa Lubuk Tabun.

Kemudian Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Mereka tahanan dengan kasus narkoba.

Kemudian, Saputra (23) warga Desa Padang, Jimi (23) warga Desa Padang, dan Harliko (28) warga Desa Sawah. Ketiga tahanan ini merupakan kasus kriminal umum.

"Kedelapan tersangka ini kabur dengan menjebol dinding kamar mandi sel tahanan dengan menggunakan obenng pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.40 WIB," kata Kasubsi Penhumas Polres Lahat Aiptu Lispono.

Kata Lispono, tahana yang kabur ini kabur dengan cara membobol dinding kamar mandi yang terletak di bagian samping gedung Tahti.

Para tersangka, sambungnya, membobol dengan obeng yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa merusak dinding kamar mandi.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," ujarnya.

Lispono mengatakan, aksi para tersangka yang kabur ini tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Pengawasan di sekitar ruang tahanan juga diperketat termasuk menambah jumlah kamera pengawas di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, tim gabungan dari Polres Lahat bersama seluruh polsek jajaran terus melakukan pengejaran intensif terhadap para pelaku.

"Untuk pengejaran difokuskan di kawasan hutan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah Mapolres Lahat. Polisi juga memperluas area pencarian ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para tahanan," ujarnya.

Masih dikatakan Lispono, Polres Lahat juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga yang bertugas pada saat kejadian pelarian tersebut.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau bahkan keterlibatan pihak internal dalam aksi pelarian tahanan.

"Jika ditemukan unsur kelalaian, tentu akan ada tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku," ungkapnya.

(csb/csb)

Surabaya -

Aiptu LC, oknum Polres Pacitan telah dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Namun, ia mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan pencabulan sebanyak 4 kali.

"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).

Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.

Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.

"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan saksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.

(pfr/iwd)

Mukomuko (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melakukan pengawasan melekat terhadap orang asing yang memasuki wilayah tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko Ali Muksin di Mukomuko, Minggu, mengatakan instansinya merupakan bagian dari Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Bengkulu.

"Meskipun selama ini di Badan Kesbangpol Mukomuko tidak ada kegiatan khusus pengawasan orang asing di daerah ini, tetapi kegiatan ini bagian dari pengawasan melekat," katanya.

Kemudian, terkait dengan pengawasan orang asing di daerah ini, katanya, instansinya rutin datang ke pihak Imigrasi Bengkulu guna menanyakan seperti apa kegiatan pengawasan orang asing.

Menurut dia, pihaknya rutin berkoordinasi dengan pihak Imigrasi supaya Tim PORA betul-betul solid dalam melaksanakan tugas pengawasan orang asing terutama di daerah ini.

Selain itu, kata dia pula, instansinya juga sering mendampingi dan memfasilitasi pihak Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya mendata orang asing di daerah ini.

Kemudian, katanya, pihak Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu yang datang ke daerah ini selain melakukan pendataan serta untuk memastikan izin orang asing menetap di daerah tersebut.

Dia mengatakan, instansinya tidak mengetahui data berapa banyak jumlah orang asing di daerah sejauh 270 kilometer sebelah utara Kota Bengkulu karena yang menerbitkan izin menetap itu pihak Imigrasi Bengkulu.

Kendati demikian, kata dia, dalam setiap kunjungan kerja ke perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah ini instansinya selalu menanyakan tentang orang asing di perusahaan tersebut.

Kalau keterangan dari pihak manajemen perusahaan PMA di daerah ini, kata dia, bahwa orang asing di perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak mentah sawit itu tidak menetap, hanya kadang-kadang orang asing datang ke perusahaan itu.

KOMPAS.com —Zaenal Mustofa secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari tim kuasa hukum penggugat ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil Zaenal setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Universitas Surakarta (Unsa).

"Hari ini saya akan mengundurkan diri dari tim TIPU UGM (Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu) karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya," kata Zaenal, Jumat (25/4/2025), dikutip dari KompasTV.

Zaenal menegaskan, langkah mundur ini diambil agar ia bisa fokus menghadapi persoalan hukum yang kini menjeratnya.

Ia juga tidak ingin perkaranya mengganggu jalannya kerja tim TIPU UGM dalam menggugat ijazah Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Zaenal yang tergabung dalam tim TIPU UGM, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen.

Ia diduga menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik orang lain untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Unsa.

"Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka hari Jumat tanggal 18 April 2025," ujar Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zaenudin, Rabu (23/4/2025).

Kasus ini bermula dari laporan rekan seprofesinya, Asri Purwanti, pada Oktober 2023.

Asri menyatakan bahwa Zaenal menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko (AW), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), untuk melanjutkan kuliah di Unsa.

"Saya mengecek apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko (AW), kami ke UMS. Secara resmi saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS," kata Asri.

Sementara, sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Jokowi, berlangsung terbuka di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (24/4/2025).

Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt, diajukan oleh penggugat Muhammad Taufiq yang mewakili kelompok Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Dalam sidang ini, Jokowi sebagai tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya, Irpan.

Sementara tergugat II, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, serta tergugat III, SMA Negeri 6 Surakarta, hadir bersama kuasa hukum mereka.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Penembakan ini terjadi saat Frits Ramandey bersama rombongan menginap di salah satu kamp di pinggiran Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Sekitar pukul 7.10 WIT saya bersama dengan empat orang teman turun ke sungai, tetapi tiba-tiba kami ditembaki dari arah seberang sungai oleh KKB," jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu sore.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama 4 bulan itu.

"Kami hadir Komnas HAM, untuk melakukan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara," jelasnya.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

"Ia saya sudah dievakuasi," ungkapnya.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, saat penembakan yang dilakukan oleh KKB, tim Brimob tidak jauh dari lokasi, sehingga melakukan penembakan balasan.

Diberitakan sebelumnya bahwa kegiatan pencarian ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Jhony Isir, dengan melibatkan ratusan personel gabungan.

Personel gabungan yang dilibatkan ikut melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun adalah 60 SAR personel Brimob, 50 personel pengamanan Brimob, dan 10 personel Polres Bintuni.

Seluruh personel ini bergerak dengan berjalan kaki menyelusuri setiap sektor secara menyeluruh, guna mencari Iptu Tomi Marbun yang diduga hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.

Teluk Bintuni -

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat ikut dalam operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi S Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat. Frits selamat dari serangan pelaku dan kini telah dievakuasi dari lokasi kejadian.

Penembakan itu terjadi di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Frits mulanya terlibat dalam operasi gabungan mencari Iptu Tomi yang diduga hanyut hilang 18 Desember 2024 lalu.

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

Frits mengatakan operasi pencarian terhadap Iptu Tomi dimulai Senin (21/4) lalu. Frits bersama personel lainnya kemudian berjalan kaki dari Bintuni menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami berada di sana dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini, hari Minggu. Lokasinya sangat jauh dari Bintuni lalu Sungai Rawara itu arusnya sangat kencang," ujarnya.

Menurut Frits, tim saat itu mendirikan camp di sekitar lokasi tempat Iptu Tomi dilaporkan hanyut. Belakangan, Frits turun ke Kali Rawara didampingi 4 personel kepolisian untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

"Cuma karena saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," beber Frits.

Dia mengaku pelaku melepaskan 4 kali tembakan dari seberang sungai. Situasi itu direspons anggota Brimob yang kemudian turun ke lokasi kejadian dan melakukan serangan balasan.

"Mereka menembak kami 4 kali tapi kemudian Brimob yang ada di sekitar melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp di mana kami singgah," terangnya.

Frits memastikan penyerangan itu tidak membuatnya luka. Saat ini dia sudah dievakuasi oleh aparat gabungan pascapenembakan tersebut.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena. Kami lima orang selamat. Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," ungkap Frits.

Frits tidak mengetahui kondisi terkini usai penembakan tersebut. Dia belum memastikan apakah operasi pencarian terhadap Iptu Tomi dilanjutkan atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 510 personel gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap Iptu Tomi. Iptu Tomi hilang selama 4 bulan terakhir saat memimpin pengejaran terhadap anggota KKB.

Total 510 personel itu terdiri dari unsur Polri, TNI, Basarnas, dan instansi terkait lainnya. Personel yang melakukan pencarian disebar ketiga zona pencarian yang rencananya berlangsung hingga 3 Mei mendatang.

"Kita lakukan ini merupakan kegiatan kemanusiaan juga sekaligus menepis adanya isu-isu yang sedang berkembang bahwa proses pencarian tidak transparan," ucap Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada wartawan, Rabu (23/4).

(sar/ata)

Teluk Bintuni -

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dievakuasi usai ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Frits diserang saat terlibat dalam operasi pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang 4 bulan terakhir.

"Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

Frits memastikan tidak mengalami luka akibat dari tembakan pelaku. KKB melakukan penyerangan saat Frits turun ke sungai didampingi 4 personel kepolisian.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena. Kami lima orang selamat," ungkapnya.

Dia mengaku ikut terlibat dalam operasi pencarian terhadap Iptu Tomi. Komnas HAM Papua diundang menyaksikan dan mencari Iptu Tomi yang diduga hanyut di Kali Rawara saat mengejar KKB pada 18 Desember 2024 lalu.

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," beber Frits.

Frits mengatakan sudah berada di tempat kejadian perkara (TKP) sejak Rabu (23/4). Personel gabungan mendirikan camp di sekitar lokasi Iptu Marbun dilaporkan hanyut.

"Selain ancaman KKB, tapi ancaman arus di sungai sangat kencang, lalu jarak tempuh itu sangat jauh. Jalannya 2 hari. Jadi memang sangat berisiko," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penembakan itu terjadi di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Frits saat itu hendak mandi, cuci, kakus (MCK) didampingi 4 personel kepolisian.

"Nah tepat pukul 07.10 WIT kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali. Tapi syukur kami berlima tidak ada yang korban," imbuh Frits.

(sar/ata)

LAHAT, iNews.id - Delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera selatan kabur dari penjara. Kedelapan tahanan itu meloloskan diri dengan cara membobol dinding tahanan, Minggu (27/4/2025).

Identitas delapan tahanan kabur yakni PP (32), RS (24),  EP (29), DC (37), AS (25), kelimanya tahanan Satnarkoba dan HD, HS serta JS merupakan tahanan dari Satreskrim Polres Lahat. 

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto melalui Kasi Humas Aiptu Liespono mengatakan, semua tahanan yang kabur masih dalam pengejaran.

“Nunggu perkembangan dulu, nanti kita share” kata Liespono saat di konfirmasi.

Berdasarkan informasi, delapan tahanan kabur sekitar pukul 03.15 WIB dengan cara membobol dinding sel tahanan dengan obeng yang sudah dimodifikasi. Kasus tahanan kabur itu kini masih ditangani Polres Lahat.

Editor: Kastolani Marzuki

Teluk Bintuni -

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali saat Frits sedang berada di sungai didampingi 4 personel kepolisian.

"Tapi syukur kami berlima tidak ada yang korban. Mereka menembak kami 4 kali," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

Frits mengaku saat itu dilibatkan dalam operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang sudah hilang 4 bulan terakhir. Dia diundang Polda Papua Barat untuk ikut bersama personel gabungan.

"Jadi mereka mengundang Komnas HAM dan saya sebagai Kepala Komnas HAM Papua, karena ini daerahnya jauh, penuh risiko, maka saya menghadiri undangan itu untuk menyaksikan upaya pencarian dan rekonstruksi," tuturnya.

Para pelaku melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara. Frits saat itu turun ke sungai dengan maksud untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

"Saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," ungkap Frits.

Frits memastikan tidak mengalami luka dari tembakan KKB. Anggota Brimob yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan serangan balasan.

"Brimob yang ada di sekitar lokasi melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp dimana kami singgah," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Penembakan itu terjadi di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Frits bersama personel gabungan terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi.

Iptu Tomi sendiri diduga hanyut di sekitar lokasi tersebut saat mengejar anggota KKB pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.

"Nah tepat jam 07.10 kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali. Pelaku ada di seberang kali yang berarus deras," ungkap Frits.

(sar/ata)

LAHAT - Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari penjara. Mereka berhasil meloloskan diri dengan cara membobol dinding tahanan pada Minggu (27/4/2025).



Delapan tahanan kabur yakni PP (32), RS (24), EP (29), DC (37), AS (25), kelimanya tahanan Satnarkoba dan HD, HS serta JS merupakan tahanan dari Satreskrim Polres Lahat.

Kasi Humas Polres Lahat Aiptu Liespono membenarkan adanya tahanan kabur. Namun dia mengaku belum bisa memberikan keterangan secara mendalam, karena semua tahanan masih dalam pengejaran.



?Nunggu perkembangan dulu, nanti kita share,? kata Liespono saat di konfirmasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDOnews di lapangan delapan tahanan kabur sekitar pukul 03.15 WIB dengan cara membobol dinding sel tahanan dengan obeng yang sudah di modifikasi.