Madiun (ANTARA) - Kalapas Kelas I Madiun, Jawa Timur, Andi Wijaya menyatakan peringatan Ke-61 Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) menjadi momentum penting memperkuat komitmen dalam mewujudkan lapas yang semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Hari ini kita bukan hanya merayakan perjalanan panjang pemasyarakatan, tetapi juga memperteguh semangat perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai yang diusung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Andi dalam sambutan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan di Lapas Madiun, Jatim, Senin.

Menurutnya, Hari Bakti Pemasyarakatan tidak hanya menjadi momentum refleksi internal di kalangan Lapas Madiun, tetapi juga momentum berbagi dan menunjukkan kepedulian sosial.

"Melalui peringatan ini, Kami ingin memastikan kehadiran pemasyarakatan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang tahun ini mengusung tema "Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat".

"Tema tersebut menekankan pentingnya pemasyarakatan yang tidak hanya mendidik warga binaan. Tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat," kata dia.

Sejumlah kegiatan yang digelar dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tersebut antara lain, pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja pegawai dalam mendukung tugas pemasyarakatan.

Selain itu juga peninjauan ke fasilitas pembinaan di Lapas oleh anggota Forkopimda, seperti integrated farming, dapur umum, dan ruang pendidikan.

"Program integrated farming di lapas ini merupakan upaya untuk mendukung ketahanan pangan dengan sistem pertanian terpadu yang melibatkan peternakan, perikanan, dan pertanian," katanya.

Selain itu, juga dilakukan pembagian bantuan sembako kepada puluhan warga yang tinggal di sekitar lapas.

"Setelah bagi sembako, juga digelar doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pemasyarakatan di Indonesia selama 61 tahun," katanya.

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan berlangsung lancar serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun dan anggota Forkopimda Kota Madiun. Acara diakhiri dengan mengikuti zoom yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Gorontalo (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, khususnya dalam aspek kemandirian dan kepribadian.

"Pastinya untuk Gorontalo ini kami akan terus meningkatkan pembinaan kemandirian dan keperibadian. Agar para warga binaan ini setelah bebas nanti bisa punya kemampuan kerja, dan punya bekal mental yang kuat untuk kembali ke masyarakat," ucap Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Gorontalo Bambang Haryanto usai peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini sinergi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Gorontalo bersama berbagai pihak telah berjalan baik, salah satu contohnya yaitu Lapas Kelas IIA Gorontalo.

"Lapas Kelas IIA Gorontalo ini kami bekerja sama dengan Kementerian Agama dan beberapa akademisi untuk kegiatan kepribadian berupa pelatihan baca tulis Al Quran dan tata cara beribadah yang baik menurut agama masing-masing dan itu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengawasan dari instruktur dari luar, dari para ustadz atau pembina yang ada di Kementerian Agama," ucap Bambang.

Bambang juga mengatakan bahwa budaya religius di Provinsi Gorontalo turut berpengaruh positif terhadap kondisi di dalam lapas.

"Di Gorontalo ini memang budaya religinya ini juga melekat di dalam lapas. Saya melihat sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah, warga binaan kami semuanya baik-baik dan semuanya tertib disiplin mengikuti kegiatan semua yang diberikan oleh para pembina yang ada di dalam lapas," ucap Bambang.

Bambang mengatakan ketertiban dan kedisiplinan warga binaan di Gorontalo cukup terjaga berkat budaya positif yang telah terbentuk di lingkungan masyarakat.

"Persoalan warga binaan kami ini relatif kecil lah, tidak terlalu menonjol dan alhamdulillah, karena mungkin memang budaya di masyarakat Gorontalo ini terbawa sampai ke dalam," ucap Bambang.

Bambang mengatakan dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61, ia mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan untuk membangun pemahaman baru dalam perlakuan terhadap warga binaan.

"Jadikan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 ini, karena sudah cukup tua ya pemasyarakatan ini lahir, agar teman-teman jajaran pemasyarakatan membangun persepsi bahwa konsepnya sekarang adalah pemasyarakatan, bukan kepenjaraan lagi. Perlakukan warga binaan sebagaimana manusia dan harus dimanusiakan," ucap Bambang.

Medan (ANTARA) - Sejumlah narapidana (napi) yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara, diduga mengendalikan bisnis narkoba dari balik jeruji besi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Kelas I Medan Herry Suhasmin menegaskan bahwa isu itu adalah berita lama. Ia menyatakan bahwa para napi yang terlibat telah dipindahkan sejak dua bulan lalu.

“Itu berita lama. Napinya pun sudah 2 bulan yang lalu kami pindahkan,” kata Herry ketika dihubungi dari Medan, Senin (28/4).

Kendati demikian, saat ditanya lebih lanjut soal kemana sejumlah napi tersebut dipindahkan, Herry Suhasmin enggan memberikan jawaban.

Termasuk saat dikonfirmasi pemindahan sejumlah napi tersebut berarti membenarkan adanya praktik peredaran narkoba dari dalam Lapas Kelas I Medan.

Sebelumnya viral di media sosial menyebutkan adanya sejumlah napi disebut-disebut merupakan jaringan Putra Surbakti diduga mengendalikan peredaran narkoba dalam Lapas Kelas I Medan.

Adapun napi tersebut di antaranya, yakni Heri selaku penghuni kamar N16 blok T5, Ivan Aceh penghuni kamar N12 blok T5, Rahmad Nainggolan alias Tomek penghuni kamar H8 blok T7, dan Black Tanjung alias Black penghuni kamar C16 blok T3.

Bahkan, sejumlah napi tersebut diduga mengendalikan aktivitas narkoba dengan cara jual beli kamar dan penyewaan telepon genggam di dalam Lapas Kelas I Medan.

Situbondo (ANTARA) - Puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, menjadi refleksi atas komitmen dalam memberikan kontribusi positif khususnya pembinaan bagi warga binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan.

"Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang membangun manusia, kita harus terus berinovasi dalam program pembinaan agar warga binaan memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi setelah mereka kembali ke masyarakat," kata Menteri Agus Andrianto dalam sambutannya HBP Ke-61 secara virtual, Senin.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi mengemukakan peringatan HBP Ke-61 ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan pembinaan yang layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana mereka berakhir," katanya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Julandra Wikjatmiko menambahkan, peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan integritas.

"Serta profesionalisme seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik," katanya.

Dalam kegiatan peringatan HBP ke-61 yang digelar di Aula Rutan Kelas IIB Situbondo itu, turut hadir Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi, perwakilan Polres Situbondo, perwakilan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo, perwakilan Kejaksaan Negeri Situbondo, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Wakil Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Ahmad Baharuddin meninjau kegiatan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Senin, usai mengikuti peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan yang digelar serentak secara daring.

Ahmad Baharuddin menyampaikan, program pembinaan di lapas menjadi bekal penting bagi warga binaan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

"Mudah-mudahan setelah keluar dari sini mereka punya keahlian dan kegiatan yang bisa menghasilkan," ujarnya.

Ia mengapresiasi upaya Lapas Tulungagung yang mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan berkomitmen mendukung pembangunan ruang pelayanan baru di lapas.

"Kalapas sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, tinggal menunggu realisasinya," katanya.

Sementara, Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung Ma'ruf Prasetyo Hadianto mengatakan pembinaan yang dijalankan tak hanya memberi manfaat bagi warga binaan, tetapi juga masyarakat luas.

Salah satu capaiannya, Lapas Tulungagung berhasil melakukan program deradikalisasi terhadap dua narapidana terorisme hingga ikrar setia NKRI.

Selain itu, lapas juga mengembangkan program kemandirian pangan melalui budidaya sayuran dan ikan.

"Ikan lele dan nila yang diternak, serta kangkung dan terong yang ditanam, menyuplai sebagian kebutuhan lauk dan sayur warga binaan," kata Ma'ruf.

Dengan sistem bioflok, kolam berdiameter lima meter mampu menampung sekitar 5.000 ekor ikan yang dipanen setiap dua bulan, menghasilkan hingga tujuh kuintal per kolam.

Selain bidang pangan, pihak lapas juga tengah merintis kerja sama dengan pengusaha konveksi untuk membentuk "kampung konveksi" di dalam lapas, meniru konsep di Lapas Pasuruan dan Cibinong.

"Kalau terealisasi, kami bisa menampung sekitar 150 warga binaan untuk bekerja," ujarnya.

Di bidang kerajinan, karya warga binaan berupa lukisan, asbak marmer, pot, dan kotak tisu sudah dipamerkan di tingkat nasional di Jakarta.

Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain...,

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menilai, industri sawit mampu memperkuat ekonomi nasional sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

"Ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit mengganggu keberlanjutan industri ini secara keseluruhan," kata Eugenia dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, industri kelapa sawit sepanjang tahun 2024 mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 miliar dolar AS sehingga menjadi komoditas non-migas dengan kontribusi devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia.

Namun di balik capaian ekspor tersebut, pelaku usaha menilai masih ada tantangan yang harus segera diselesaikan yang berkaitan dengan persoalan kepastian hukum dan ketidakjelasan regulasi pemerintah.

Kepastian hukum dan kestabilan aturan diperlukan untuk arah dan masa depan industri sawit jangka panjang.

Eugenia menilai kondisi ini berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan sawit seluas 1- 5 hektare dan bergantung sepenuhnya pada hasil kebun mereka untuk hidup.

Petani kecil tidak punya banyak pilihan seperti pengusaha besar, sehingga jika industri sawit terpuruk, mereka adalah pihak pertama yang akan terdampak paling besar akibat krisis tersebut.

Ketidakpastian regulasi dikhawatirkan menghadirkan ekspektasi negatif yang menyebabkan pelaku usaha ragu melakukan investasi, menunda peremajaan tanaman, atau membiarkan lahan sawit menjadi tidak produktif.

Dia mengusulkan agar regulator membenahi tata kelola sektor sawit, dengan regulasi konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan agar melindungi jutaan petani sawit di seluruh Indonesia.

Data Kementerian Pertanian mencatat 73,83 persen dari nilai ekspor pertanian Indonesia berasal dari komoditas kelapa sawit, jauh melampaui kontribusi komoditas lain seperti kopi, karet, dan lainnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 21,60 juta ton dengan total nilai sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat bagi negara.

Meski Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia dengan produksi 46,8 juta ton crude palm oil (CPO), kendali harga internasional tetap berada di tangan Malaysia dan Rotterdam sehingga Indonesia hanya menjadi price taker.

"Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain. Ini saatnya Indonesia naik kelas, bukan cuma produsen, tapi juga pemain utama dalam rantai nilai global sawit,” kata Eugenia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Frits Ramandey, bersama empat anggota kepolisian, selamat dari serangan tembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Ini terjadi saat mereka melakukan mandi cuci kakus (MCK) di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Di lokasi pencarian hilangnya Iptu Tomi Marbun, Kasat Reskrim Polres Bintuni, yang berada di pinggiran Sungai Rawara, juga hadir Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir.

Kapolda langsung memimpin pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di daerah tersebut.

Saat penembakan terjadi dari seberang Sungai Rawara, Kapolda berada di salah satu camp yang ada di lokasi.

Frits Ramandey menjelaskan, “Tidak hanya ada saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir di sekitar lokasi camp, saya yang keluar ke pinggir Sungai Rawara untuk MCK,” dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Setelah penembakan oleh KKB, Frits segera berlari menuju tenda camp untuk berlindung.

“Anggota polisi dan TNI melakukan penembakan balasan ke lokasi KKB melakukan penembakan, untuk melindungi kami di lokasi camp,” ujarnya.

Frits menegaskan bahwa camp tersebut dibangun oleh tim sebagai tempat tinggal selama pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun.

“Ini merupakan pencarian resmi terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara oleh Polda Papua Barat dan tim dari Mabes Polri,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa warga sipil yang terlibat dalam pencarian ini termasuk dirinya sebagai perwakilan Komnas HAM RI, dua anggota keluarga Iptu Tomi Marbun, serta LBH Sisir Matiti dari Teluk Bintuni.

“Jadi kami warga sipil yang terlibat pencarian ada sembilan orang,” tutupnya.

Sebelumnya, pada Minggu (27/4/2025), Frits Ramandey dan empat personel kepolisian berangkat dari tenda camp menuju Sungai Rawara untuk MCK sekitar pukul 06.00 WIT.

Setelah selesai, Frits mengambil handphone dan memotret derasnya arus Sungai Rawara, yang diduga menjadi lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun.

Sekitar pukul 07.10 WIT, KKB melepaskan tembakan sebanyak empat kali ke arah Frits dan empat anggota kepolisian.

Beruntung, penembakan tersebut tidak mengenai mereka.

Tak jauh dari lokasi camp, anggota Brimob melakukan penembakan balasan ke arah seberang sungai untuk melindungi tim yang berada di lokasi camp.

Ketua Komnas HAM Papua, bersama Kapolda Papua Barat, LBH Sisir Matiti, dan warga sipil lainnya, kemudian dievakuasi menggunakan helikopter milik Polri ke Distrik Moskona.

Iptu Tomi Marbun dilaporkan hilang setelah hanyut saat hendak menyeberangi Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, pada 18 Desember 2024.

Ia dinyatakan hilang di tengah operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Saat ini, operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Isir, bersama ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

SURABAYA, KOMPAS.com - Ayah siswa SD yang dibanting seorang pelatih tim lawan ketika pertandingan futsal berlangsung, bakal tetap melanjutkan proses hukum meskipun terlapor meminta maaf.

Ayah korban, Bambang Sri Mahendra mengatakan, berharap terlapor, BAZ (33) segera mengakui perbuatan yang sudah membuat, BAI (11) mengalami keretakan di bagian tulang ekornya.

"Harapan dari keluarga, secepatnya yang bersangkutan (terlapor) melakukan permohonan maaf," kata Bambang ketika ditemui di Polrestabes Surabaya, Senin (28/4/2025).

Di sisi lain, kata Bambang, pihaknya juga tetap melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan. Dia juga telah melaporkan peristiwa dugaan kekerasan itu ke Polrestabes Surabaya.

"Tetap proses hukum saya jalan terus. Biar ada pembajaran hukum lah, biar ada pembajaran hukum terkait apa yang sudah dilakukan (terlapor)," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, proses hukum tersebut juga bersifat sebagai pengingat bagi para tenaga pengajar lain. Dengan harapan, mereka bisa lebih menahan emosi ketika betugas.

"Dan ini juga menjadi kaca mata seluruh pendidik, agar tidak melakukan yang terlalu melampaui batas kewenangan selaku pendidik," ujarnya.

Diketahui, korban melaporkan BAZ yang merupakan pelatih tim futsal SDN Simolawang, dengan Pasal Pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Diberitakan sebelumnya, beredar video sekelompok anak mengenakan jersey hijau tampak mendatangi tenda biru. Selanjutnya, mereka berselebrasi dengan telapak tangan di belakang telinga.

Akan tetapi, seorang pria dengan kemeja dan bertopi warna hitam secara tiba-tiba berlari mendekatinya. Lalu, dia mendorong salah satu anak-anak dan mendorongnya hingga terpental.

Tak hanya itu, pria tersebut juga sempat menunjuk anak yang sudah tersungkur ke tanah. Kemudian, dia terlihat didatangi 2 wasit serta sejumlah orang lain hingga suasana memanas.

"Pertandingan semifinal antara MI alhidayah dan SD simolawang kip di SMP LABSCHOOL UNESA, JI. Kawung," tulis akun Instagram @surabayakabarmetro, dalam unggahannya, Minggu (27/4/2025).

"Pertandingan berjalan normal dan tidak ada permainan kasar dari kedua tim, pertandingan dimenangkan oleh MI al hidayah dan pemain MI al hidayah berselebrasi di depan penonton dan supporter sekolahan," imbuhnya.

Selain itu, akun @surabayakabarmetro menyebut, korban mengalami trauma usai didorong pria dewasa tersebut. Sang anak disebut mengalami keretakan di tulang ekornya.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi penembakan jajarannya di Teluk Bintuni, Papua barat, Ahad (27/4/2025). Penembakan tersebut diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan itu.

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap dia seperti dinukil dari Antara, Senin (28/4/2025).

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," tambah Anis.

Anis mengatakan, Komnas HAM terus mendorong semua pihak untuk menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apa pun, terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua. Dia pun mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjeaskan, dia bersama rombongan ditembak OPM saat mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun. Iptu Tomi dikabarkan hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Komnas HAM punya kepentingan hadir pastikan proses pencarian penuhi standar serta berikan kepastian hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits mengatakan, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dia dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu. Pascapenembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

SURABAYA, KOMPAS.com - Polda Jatim menegaskan, dua tersangka yang sebelumnya diduga teroris, tidak mengancam meledakkan Kantor Satlantas Polres Pacitan.

Dua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim atas dugaan tindak pidana pengancaman, bukan terorisme.

“Tidak ada penyampaian sebagaimana sebelumnya diberitakan akan diledakkan dan sebagainya, itu tidak ada,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin (28/4/2025).

Jules menegaskan, ancaman yang dilontarkan kepada anggota Lantas Polres Pacitan tersebut murni tindakan kriminal, bukan terorisme.

“Memang terjadi pengancaman, namun bukan berarti akan diledakkan. Karena juga dari hasil penanganan awal kami tidak menemukan alat ataupun barang bukti lain yang mengarah ke tindak pidana terorisme,” tegas dia.

Barang bukti yang diamankan polisi yakni senjata tajam atau sajam berupa golok dan pedang.

Sejauh ini, tidak ditemukan adanya bom dalam kasus tersebut. “Jadi tindakan ini adalah tindakan murni tindak pidana kriminal atau kriminal biasa. Jadi bukan terkait dengan tindak pidana terorisme,” imbuh dia.

Sehingga, pasal yang disangkakan kepada dua tersangka adalah Pasal 336 KUHP dan Pasal 212 KUHP UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang tindakan pengancaman kepada petugas yang bertugas.

Diketahui, ancaman tersebut bermula dari peristiwa kecelakaan pada Jumat (25/4/2025) sekitar pukul 06.15 WIB yang melibatkan truk Elf dan minibus L300.

Karena tidak menimbulkan korban jiwa, kedua belah pihak, yakni pengemudi Elf dan minibus, melakukan mediasi ke kantor Satlantas Polres Pacitan pada pukul 10.00 WIB.

Namun, mediasi tersebut menjadi tegang. Tiba-tiba, dua orang yang mengaku sebagai pemilik barang muatan truk Elf datang ke kantor dan mengancam Satlantas Polres Pacitan dengan membawa senjata tajam.

Truk tersebut memuat bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar dengan berat sekitar 3.500 hingga 4.000 liter yang diduga ilegal.

Karena diduga memuat BBM ilegal, dua pelaku tersebut melakukan pengancaman kepada anggota polisi agar truk Elf segera dikeluarkan dari Kantor Satlantas Pacitan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menganugerahi penghargaan kategori dapur sehat kepada berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61.

Pada acara tasyakuran HBP Ke-61 di Jakarta, Senin, Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat; Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta; dan Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

“Kami juga memberikan penghargaan terhadap UPT dan petugas yang memberikan kinerja yang terbaik dalam bidang penggagalan dan penyelundupan narkoba, UPT terbaik, dan pegawai berprestasi,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana keterangan tertulisnya.

Mashudi menjelaskan, HBP tahun ini mengangkat tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Menurut dia, tema tersebut merefleksikan komitmen Pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

Pada rangkaian HBP Ke-61, imbuh Mashudi, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan, seperti pekan olahraga dan seni warga binaan, bakti sosial dan Jumat berkah, donor darah, Pemasyarakatan Bersih-Bersih, hingga Indonesia Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025.

“Kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak lepas dari kontribusi dan dukungan seluruh jajaran Pemasyarakatan, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, maupun unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu penerima penghargaan kategori dapur sehat, Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto mengatakan bahwa pembangunan Dapur Sahabat Lapas Cibinong dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan makanan sehat bagi warga binaan.

Selain itu, kata dia, dapur tersebut juga untuk mempermudah para petugas dalam kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji yang lebih teratur dan terjaga dari kontaminasi silang akibat tercampurnya bahan makanan.

“Dengan adanya dapur yang baru, penempatan bahan makanan dapat lebih terpetakan sehingga pendistribusian makanan bisa lebih terjamin dan tepat waktu. Kualitas makanan juga akan lebih terjamin karena dengan adanya sirkulasi udara yang lebih lancar,” jelas Wisnu.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan HBP Ke-61 merupakan momentum refleksi atas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejauh ini sekaligus untuk melahirkan aksi yang bermanfaat.

Menurut Agus, pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, melainkan juga tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Untuk itu, Agus mengajak jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan refleksi mendalam pada momentum HBP ini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Kaerul Anwar, buka suara soal proses hukum kasus perundungan dr Aulia, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK). Ia menyatakan selama ini mengikuti proses hukum dari kepolisian.

"Semuanya kan kita mengikuti proses yang berjalan. Kami melakukan pendampingan di kepolisian, apakah berkas perkara ini sudah sampai kejaksaan atau belum, belum terkonfirmasi ke kami," kata Kaerul di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/4/2025).

Soal tiga tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan hingga kini, Kaerul mengatakan hal itu merupakan kewenangan kepolisian.

"Intinya prosesnya seperti apa di kepolisian, tanyakan kepada kepolisian. Kita menunggu prosesnya, kalau sudah cukup bukti lengkap, bisa dilimpahkan ke kejaksaan, segera dilimpahkan ke kejaksaan," tuturnya.

"Kalau kejaksaan menyatakan sudah lengkap, P21, segera dilimpahkan ke pengadilan. Kita ngikutin tahapan itu sampai sekarang, jadi kita pasif sifatnya," lanjutnya.

Kaerul juga tak berkenan menjawab permasalahan soal tersangka kasus pemerasan yang menewaskan dr Aulia, inisial ZYA, yang disebut lulus sertifikat kompetensi peserta PPDS prodi anestesi di FK Undip, meski kelulusannya sudah ditangguhkan.

"Kami fokus hanya terkait pokok perkara yang sedang kita tangani sebagai kuasanya, di luar itu saya tidak statement," tegasnya.

Untuk diketahui, ZYA merupakan senior korban dan sudah berstatus tersangka. Dia sempat dikabarkan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025.

Pengumuman kelulusan diunggah di akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif. Namun setelah itu Kolegium Anestesiologi merilis surat pemberitahuan penundaan tersebut.

"Dengan ini memutuskan bahwasanya peserta didik atas nama dr Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi," beber Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif, Kolegium Kesehatan Indonesia, Dr dr Reza Widianto Sujud, SpAn-Ti, Subsp, An, Kv(K), Subsp, T, I(K) dalam keterangan yang diterima dan dikutip dari detikHealth, Minggu (20/4).

"Sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Jateng mengatakan, berkas kasus PPDS telah diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," kata Artanto saat dihubungi awak media, Rabu (23/4).

Ketiga tersangka belum juga ditahan hingga kini dengan alasan ketiganya selalu kooperatif dengan menghadiri pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jateng.

Video Pihak Aulia Risma soal Update Kasus PPDS: Sudah Tahap Ekspose

Video Pihak Aulia Risma soal Update Kasus PPDS: Sudah Tahap Ekspose