JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penembakan rombongan Komnas HAM di Papua.

Menurut dia, aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu tak bisa ditoleransi dan dibiarkan, karena telah mengganggu kerja-kerja lembaga negara.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," ujar TB Hasanuddin dalam keterangan resminya, Selasa (29/4/2025).

Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa penembakan tersebut tak hanya mengancam nyawa, tetapi juga wibawa negara.

Sebab, Komnas HAM saat itu sedang melakukan aksi kemanusiaan untuk mengawal proses pencarian anggota polisi yang hilang.

“Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara,” ungkap TB Hasanuddin.

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongannya ditembaki oleh KKB pada Minggu (27/4/2024).

Penembakan terjadi saat mereka melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menjelaskan bahwa dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Setelah peristiwa penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian hukum dan menjunjung keadilan.

Hal ini menyusul peraturan lahan yang sudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit yang memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tak bisa sembarangan disita atau disegel.

Sadino, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan ketentuan kehutanan, HGU merupakan hak atas tanah yang ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan keberadaannya tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan.

“HGU merupakan penetapan Menteri ATR/BPN yang jika sudah lebih dari empat tahun seorang menteri tidak bisa melakukan evaluasi kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan HGU sesuai asas hukum Presumption lustae Causa,” kata Sadino.

Adapun Presumption lustae Causa merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan negara dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengaku ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pemetaan pertanahan dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi.

Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU.

Nusron mengimbau jajarannya untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan.

“Dilakukan identifikasi dari 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,” ujar Menteri ATR/BPN Kamis (24/04).

Lebih lanjut, Sadino sepakat dengan langkah Menteri ATR/BPN tersebut. Menurutnya, pernyataan Nusron Wahid sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Tentu Satgas menjalankan Perpres 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ya harus menjalankan itu (UU Kehutanan) agar klaim kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan bisa diluruskan dan tidak menjadi berlanjut menimbulkan permasalahan hukum,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain sirkus OCI mendapatkan keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya

Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

"Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.

Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

Dua narapidana Lapas Kelas IIA Lubuklinggau mendapat amnesti (pengampunan hukuman) dari presiden. Sedangkan usulan amnesti yang diajukan pihak lapas sebanyak 145 narapidana.

Hal ini diungkapkan oleh Kalapas Kelas IIA Lubuklinggau Budi Yuliarno. Dia mengatakan hanya dua narapidana yang lolos seleksi usulan amnesti tersebut.

"Untuk amnesti sebagaimana proses yang dilaksanakan oleh pusat. Setelah kita teliti, kita pelajari arahan ataupun ketentuan yang ada, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ini hanya dua (narapidana) yang menjadi penilaian untuk diberikan amnesti. Sedangkan kemarin itu sudah diajukan sebanyak 145 narapidana," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).

Budi mengatakan usulan amnesti tersebut tetap memperhatikan keadilan serta hal yang dapat menjadi nilai bagus kepada masyarakat dan pemerintah.

"Saat ini amnesti untuk kedua warga binaan tersebut masih dalam proses. Saat ini kita menunggu keputusan dari pusat," ungkapnya.

Budi menjelaskan, salah satu kriteria warga binaan yang diusulkan mendapat amnesti yakni warga binaan tersebut memiliki perkara yang tidak menjadi sorotan masyarakat.

"Sementara yang dua warga binaan yang lolos usulan amnesti itu memiliki kasus pidana umum," jelasnya.

Sedangkan untuk 143 narapidana yang tidak mendapatkan amnesti dari presiden tetap harus menjalankan masa hukumannya sesuai masa tahanan mereka masing-masing.

Video: Kondisi Jalan Sudirman Pekanbaru Usai Penertiban Baliho-Reklame

Video: Kondisi Jalan Sudirman Pekanbaru Usai Penertiban Baliho-Reklame

KOMPAS.com – Suparta, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022, meninggal dunia.

Suparta diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT).

"Benar (meninggal dunia) atas nama Suparta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong Bogor," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Harli menjelaskan, Suparta mengembuskan napas terakhirnya saat masih menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor.

Terkait penyebab kematiannya, Harli menyebutkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keterangan pasti.

"Belum ada informasi mengenai penyebab meninggalnya. Mungkin sakit," ujarnya.

Suparta merupakan salah satu terdakwa utama dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Ia terbukti menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari dana tersebut.

Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun kepada Suparta.

Ia juga didenda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp4,57 triliun, dengan ancaman tambahan hukuman 6 tahun penjara apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

Namun, pada Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan memperberat hukuman penjara Suparta menjadi 19 tahun.

Sementara itu, pidana denda tetap dipertahankan sebesar Rp1 miliar, dengan ketentuan bahwa jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Untuk pidana tambahan berupa uang pengganti Rp4,57 triliun, masa hukuman pengganti jika tidak dibayar diperberat menjadi 10 tahun penjara.

Setelah vonis banding dijatuhkan, Suparta diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini turut dibenarkan oleh Kapuspenkum Harli Siregar.

Sumber: Antara

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum Senin (28/4) kemarin menjadi sorotan di antaranya mulai dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Ketua Komnas HAM Papua sampai dengan dua hakim diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus vonis lepas CPO di PN Jakarta Pusat.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Kejagung periksa dua hakim terkait kasus suap putusan lepas CPO

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua hakim sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“HM (Haris Munandar) selaku hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan HS (Herdiyanto Sutantyo) selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polda DIY selidiki dugaan mafia tanah yang rugikan lansia di Bantul

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) tengah menyelidiki kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang lansia buta huruf bernama Tupon alias Mbah Tupon (68) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan dihubungi di Yogyakarta, Senin, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima pada tanggal 14 April 2025.

Selengkapnya baca di sini.

3. Satgas Moskona Polri selamatkan Ketua Komnas HAM Papua dari KKB

Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

4. Terdakwa kasus korupsi timah Suparta meninggal dunia

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), meninggal dunia.

“Benar (meninggal dunia) atas nama Suparta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong Bogor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

5. Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka TPPU

Mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Ricar bungkam usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Zarof saat ditemui usai sidang lanjutan perkara suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin, enggan memberi keterangan kepada pers terkait status tersangkanya yang baru itu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa urgensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) digulirkan komisinya ialah untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diberlakukan pada 2026.

Adapun KUHAP ditargetkan DPR RI rampung sebelum 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Dengan undang-undang (KUHAP) berlaku yang baru, 2026, banyak juga penyesuaian yang sebaiknya kami lakukan. Jadi, perubahan (UU PSK) ini urgensinya adalah untuk menyesuaikan," kata Dewi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan sementara yang diperolehnya, dia mengatakan setidaknya ada 13 item dalam rencana revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disoroti oleh pihaknya.

"Kalau saya tidak salah 13, hampir kurang lebihnya kita mencoba meng-highlight pada 13 item," ucapnya.

Dia menyebut penyesuaian dengan KUHAP itu juga diperlukan untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada LPSK guna menjalankan perannya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

"Karena KUHAP-nya juga baru, nah sekarang perlindungan saksi dan Korban sebagai kelembagaan fungsinya di mana, harus jelas," ucapnya.

Dalam rangka proses revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan tahapan konsultasi publik (public hearing) ke sejumlah daerah guna menyerap masukan dan aspirasi, dari para pakar, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

"Minta pendapat pada para tokoh-tokoh, pakar universitas, antara lain Jaksa Agung Muda Pidana, kalau saya tidak salah, dia juga kan adalah pengajar. Dia sudah memberikan keterangan mengenai saksi, perlindungannya seperti apa," kata dia.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menyampaikan bahwa konsultasi publik yang dilakukan Komisi XIII DPR RI dan turut dihadiri pihaknya guna menyerap aspirasi terkait revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban telah dilakukan di tiga kota besar di pulau Jawa pada Sabtu (26/4).

"Komisi XIII juga sudah melakukan menjaring konsultasi publik kan di beberapa daerah, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, dan itu akan terus berlanjut," kata Achmadi.

Dia pun menyatakan kesiapan LPSK untuk memberikan masukan terhadap rumusan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI.

"Dari pertemuan kemarin maka kami akan merumuskan beberapa masukan substantif terhadap poin-poin itu, termasuk kemungkinannya dalam rumusan pasal-pasal," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi XIII: Urgensi revisi UU PSK untuk sesuaikan dengan KUHAP baru

Jakarta (ANTARA) - Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

“Benar, saat operasi kemanusiaan dalam pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, pada pukul 07.10 WIT, rombongan mendapatkan serangan tembakan dari kelompok sipil bersenjata. Tim Brimob segera melakukan tindakan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua dan rombongan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam peristiwa tersebut, Frits Ramandey dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Lalu, diterbangkan menggunakan helikopter menuju pos komando taktis (Poskotis) Meyado untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut.

“Alhamdulillah, atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak tim pencarian maupun rombongan yang diserang,” katanya.

Sebagai informasi, Satgas AB Moskona 2025 diturunkan untuk operasi misi kemanusiaan dalam rangka mencari keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Dalam operasi ini, Polri melibatkan berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kepada ANTARA, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Iptu Tomi Marbun.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.

Anggota Komisi I TB Hasanuddin mengecam peristiwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembaki rombongan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (28/4).

Ia menilai tindakan yang dilakukan KKB terhadap rombongan Ketua Komnas HAM Frits Ramandey ini telah melebihi batas karena telah menyerang sosok pelindung HAM.

Terlebih, kata dia, Komnas HAM juga sedang menjalani tugas yang dilindungi dan diamanahkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, ia berharap aparat memperketat keamanan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan tembakan itu.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," jelas dia.

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya.

Kendati demikian, Hasanuddin mengingatkan segala tindakan yang diambil aparat terhadap para pelaku harus sesuai hukum yang berlaku.

"Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum," tutur dia.

Sebelumnya, Fitri bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahkan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Fitri dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA -- Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggungjawab atas penembakan jajaran Komnas HAM di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Jubir TPNPB OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya sudah menerima laporan resmi dari Deni Moos, Panglima TPNPB Kodap IV Sorong Raya tentang kasus tersebut.

"Seluruh pasukan dari TPNPB Kodap IV Sorong Raya dari sembilan batalion telah terbagi di beberapa titik dalam medan perang di wilayah Moskona dan siap eksekusi aparat militer pemerintah Indonesia yang sedang mencari jenazah Iptu Tomi Samuel Marbun, mantan reskrim Teluk Bintuni yang dibunuh oleh militer Indonesia sendiri lalu mereka membuang jazadnya ke kali Rawara menjadi makanan buaya," yang diterima Republika, Senin (28/4/2025) malam.

Dia berkata, Manfret Fatem, Komandan Operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya melaporkan penyerangan terjadi sejak 27 April 2025 terhadap pasukan militer Indonesia di Sungai Rawara sebagai peringatan penting. Tujuannya agar seluruh warga sipil yang terlibat dengan militer Indonesia di Sungai Rawara untuk segera keluar dari wilayah operasi TPNPB.

"Dan khususnya Fritz Ramandey, Kepala Komnas HAM Papua jika tertembak itu adalah wajar karena tidak mematuhi undang-undang. Dalam hal ini telah mengambil alih tugas BPBD yang semestinya turun ke lapangan untuk mencari Jazad Samuel Marbun yang dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri sejak tahun 2024," kata dia.

Menurut dia, Operasi Militer Pemerintah Indonesia di wilayah Moskona adalah upaya Indonesia mencari nama baik institusi militer meski harus mengorbankan warga sipil lainnya di wilayah operasi TPNPB Kodap IV Sorong Raya. "Dan juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka ruang Negosiasi dengan TPNPB yang dimediasi oleh pihak ketiga yang yang netral sebagai sebagai difasilitator dan mediator untuk menyelesaikan persoalan politik antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk menghentikan perang di tanah Papua," ucap Sebby.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa urgensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) digulirkan komisinya ialah untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diberlakukan pada 2026.

Adapun KUHAP ditargetkan DPR RI rampung sebelum 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Dengan undang-undang (KUHAP) berlaku yang baru, 2026, banyak juga penyesuaian yang sebaiknya kami lakukan. Jadi, perubahan (UU PSK) ini urgensinya adalah untuk menyesuaikan," kata Dewi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan sementara yang diperolehnya, dia mengatakan setidaknya ada 13 item dalam rencana revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disoroti oleh pihaknya.

"Kalau saya tidak salah 13, hampir kurang lebihnya kita mencoba meng-highlight pada 13 item," ucapnya.

Dia menyebut penyesuaian dengan KUHAP itu juga diperlukan untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada LPSK guna menjalankan perannya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

"Karena KUHAP-nya juga baru, nah sekarang perlindungan saksi dan Korban sebagai kelembagaan fungsinya di mana, harus jelas," ucapnya.

Dalam rangka proses revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan tahapan konsultasi publik (public hearing) ke sejumlah daerah guna menyerap masukan dan aspirasi, dari para pakar, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

"Minta pendapat pada para tokoh-tokoh, pakar universitas, antara lain Jaksa Agung Muda Pidana, kalau saya tidak salah, dia juga kan adalah pengajar. Dia sudah memberikan keterangan mengenai saksi, perlindungannya seperti apa," kata dia.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menyampaikan bahwa konsultasi publik yang dilakukan Komisi XIII DPR RI dan turut dihadiri pihaknya guna menyerap aspirasi terkait revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban telah dilakukan di tiga kota besar di pulau Jawa pada Sabtu (26/4).

"Komisi XIII juga sudah melakukan menjaring konsultasi publik kan di beberapa daerah, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, dan itu akan terus berlanjut," kata Achmadi.

Dia pun menyatakan kesiapan LPSK untuk memberikan masukan terhadap rumusan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI.

"Dari pertemuan kemarin maka kami akan merumuskan beberapa masukan substantif terhadap poin-poin itu, termasuk kemungkinannya dalam rumusan pasal-pasal," kata dia.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini. Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan memastikan komitmen pihaknya untuk mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) guna memperoleh keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini. Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka," kata Munafrizal Manan.

Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM dengan agenda evaluasi program kerja dan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI terkait dugaan tindak kekerasan yang dialami mereka pada 15 April.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Dia menyebut setelah aduan tersebut diterima, Kementerian HAM langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus tersebut, dia mengatakan pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

Dia lantas berkata, "Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses."

Sebelumnya, Rabu (23/4), Anggota Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Maria Ulfah Anshor mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI mendorong pembentukan tim pencari fakta (TPF) independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh eks pemain sirkus OCI.

"Dampak dari kasus OCI tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban," kata Maria saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI membahas kasus OCI di kompleks parlemen, Jakarta.

Adapun Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4).

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025