JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeklaim pemerintah telah mengerjakan tuntutan yang disuarakan buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia.

Diketahui, ada enam isu menjadi tuntutan buruh yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini, Kamis (1/5/2025).

“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sudah kami kerjakan, ya, salah satunya berkenaan dengan masalah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Prasetyo saat menghadiri acara Hari Buruh di Monas, Kamis.

Prasetyo menegaskan, pemerintah sangat intensif membahas nasib buruh.

Juru bicara Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, pemerintah juga melakukan pemetaan untuk memitigasi masalah PHK.

“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung menangani yang di PHK, kita tidak,” kata Prasetyo.

“Kita pinginnya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan, beberapa sudah kita kerjakan,” ucapnya.

Ratusan ribu buruh yang merapat di Monas, Jakarta Pusat, akan meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan bahwa tuntutan itu menjadi satu dari enam isu yang dibawa dalam aksi peringatan Hari Buruh Sedunia hari ini.

"Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing," ujar Said dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menetapkan standar upah yang layak dan membentuk satuan tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, kata Said, buruh meminta pemerintah menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Tidak seperti Omnibus Law, produk hukum itu diharapkan bisa melindungi buruh.

"Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset," tambah Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu berharap enam tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah akan ditanggapi Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh.

Said menyebut pihaknya berharap bukan tanpa alasan.

Sebanyak 95 persen buruh yang merayakan peringatan May Day 2025 mendukung kebijakan Prabowo.

"Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," tutur Said.

Adapun peringatan Hari Buruh Internasional di Monas akan dihadiri sekitar 200.000 massa aksi.

Mereka berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta seluruh daerah di Indonesia.

Padang -

Satu dari 22 napi Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, yang mengalami keracunan meninggal dunia. Warga binaan tersebut keracunan setelah menghirup bahan kimia pembuat parfum.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima pukul 14.00 WIB hari Rabu (kemarin) diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD," kata Jubir RSUD Bukittinggi, Nugrahadi, Rabu (30/4/2025) malam.

Berdasarkan diagnosa diketahui warga binaan tersebut mengalami keracunan alkohol. "Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," katanya.

Sementara itu, hingga Kamis (1/5), Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukititnggi masih merawat 22 narapidana lainnya yang dilarikan ke rumah sakit tersebut sejak Rabu petang hingga malam.

Direktur Utama Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril, menyebutkan dari 22 orang yang dirawat, 2 di antaranya dalam kondisi kritis dan dan harus mendapat penanganan menggunakan ventilator.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan.

Busri mengatakan, informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter di rumah sakit untuk memberikan penangan darurat. "Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar. Jadi memang pada saat ini kami berupaya memberikan penanganan terbaik kepada seluruh pasien-pasien ini terutama kepada pasien yang statusnya merah dan kuning," katanya.

(astj/astj)

Lampung -

Tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara, diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Adapun ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda.

Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancaman pelaku untuk disebarluaskan," lanjutnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dibantu oleh seorang wanita bernama Mike Anggraini yang merupakan istri dari salah satu tersangka.

"Ada tersangka lainnya berinisial MA, ini merupakan istri dari salah satu narapidana," ujarnya.

Derry menambahkan, keempat tersangka dalam perkara penipuan dan pemerasan ini bakal dijerat Pasal 35, sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kami menegaskan kasus ini masih terus didalami, guna mengungkap jaringan terlibat dalam perkara ini," ungkapnya.

(csb/csb)

BATAM, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia akan segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait upaya deportasi terhadap CS, warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda di Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap kasus ini.

"Pertama, bagaimanapun saya mengecam segala bentuk kekerasan. Kekerasan itu tidak dibenarkan, apalagi terhadap perempuan," ujar Immanuel dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025).

"Yang kedua, kita juga bakal melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mendorong WNA tersebut dideportasi. Langkah-langkah ini kita lakukan agar masyarakat tidak menganggap semua WNA memiliki perilaku seperti ini. Kita mengecam tindakan tersebut," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah IRS (20), perempuan asal Jodoh, Kota Batam, mengaku mengalami penganiayaan oleh CS.

Akibat kejadian itu, IRS mengalami trauma berat dan belum bisa menjalani aktivitas normal.

"Korban masih trauma, bahkan tidak mau keluar dari rumah. Dia sangat takut dan merasa tidak aman, apalagi tahu pelaku masih bebas dan bekerja di Batam," ungkap Butong, anggota keluarga korban.

IRS telah menjalani visum dan menyerahkan bukti medis ke pihak berwenang. Selain dugaan kekerasan fisik, keluarga korban menilai tindakan CS juga melanggar ketertiban umum dan seharusnya menjadi dasar kuat untuk deportasi.

Yang mengejutkan, meskipun sebelumnya disebutkan bahwa CS telah dideportasi, kenyataannya ia masih berada di Batam dan bekerja secara legal dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Hal ini membuat keluarga korban merasa kecewa terhadap pihak Imigrasi.

"Waktu itu orang Imigrasi bilang sudah dicabut izin tinggalnya dan pelaku akan dideportasi. Tapi kenyataannya sekarang dia masih kerja seperti biasa di Batam," kata Butong.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh CS.

“Sudah dilakukan tahap mediasi terhadap perwakilan demonstran kemarin. Kita menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian, sebab sudah ada surat SP3 terkait kasus dari CS. Kami juga melakukan pemeriksaan, dan ternyata memang tidak ada pelanggaran keimigrasian,” jelas Kharisma.

USULAN Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) patut dibaca lebih hati-hati.

Secara konsep, vasektomi dalam pengendalian kelahiran berbasis kesadaran pribadi adalah langkah progresif karena membagi tanggung jawab reproduksi secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan memperluas otonomi pria atas pilihan reproduktifnya.

Jika ditelaah, keterlibatan pria dalam program keluarga berencana merupakan hal yang progresif.

Namun, progresivitas ini seketika hancur ketika prinsip kebebasan dan persetujuan sadar (free and informed consent) dikesampingkan.

Ketika vasektomi diwajibkan hanya kepada kelompok masyarakat “kurang mampu” sebagai prasyarat mendapatkan hak atas bantuan sosial, kita tidak lagi berbicara tentang kebijakan progresif — kita berhadapan dengan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip HAM universal.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dalam Pasal 3, menegaskan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya.

Hak ini diperjelas lebih rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, khususnya Pasal 7, yang melarang keras segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, termasuk intervensi medis paksa tanpa persetujuan bebas dan sadar (free and informed consent).

Vasektomi yang dipaksakan, terlebih kepada kelompok yang secara ekonomi lemah, bertentangan langsung dengan prinsip ini.

Pasal 16 ayat (1) huruf e CEDAW 1979 mengakui bahwa tanggung jawab keluarga berencana harus dibagi adil antara laki-laki dan perempuan, tetapi selalu dalam kerangka kebebasan memilih — bukan pemaksaan administratif.

Di sini, semangat kemajuan berubah menjadi regresi: dari pembebasan menjadi paksaan, dari kesetaraan menjadi kontrol.

Dalam kerangka hukum internasional, batasan terhadap hak asasi manusia memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Namun, menurut Prinsip-prinsip Siracusa (1984) — pedoman sah untuk membatasi hak-hak sipil — pembatasan hanya bisa diterapkan jika memenuhi syarat ketat: harus sah, perlu (necessary), proporsional, dan tidak diskriminatif.

Usulan vasektomi wajib ini gagal memenuhi seluruh syarat tersebut. Ini tak perlu, tak proporsional, dan secara terang-terangan diskriminatif terhadap warga “kurang mampu”.

Dalam kerangka HAM, tubuh manusia adalah wilayah otonom yang tidak boleh dipaksa tunduk kepada syarat administratif negara.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pelindungan atas diri pribadi, termasuk hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh sendiri.

Negara boleh mengajak, menawarkan, bahkan memfasilitasi program kesehatan reproduksi; tetapi negara tidak boleh mengkondisikan hak dasar rakyat kepada persetujuan atas intervensi medis tertentu.

Dari perspektif paradigma kritis, tindakan ini memperlihatkan wajah laten dari apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai violence symbolique — kekerasan simbolik yang menormalisasi dominasi terhadap kelompok subordinat.

Tubuh kaum yang “kurang mampu” diperlakukan sebagai objek negosiasi politik, sementara tubuh kelas menengah-atas tetap menikmati kebebasan reproduktif tanpa syarat.

Pendekatan ini mencerminkan penyederhanaan fatal terhadap masalah kemiskinan. Kemiskinan sejatinya bukan sekadar akibat "terlalu banyak anak," melainkan hasil dari struktur sosial-ekonomi yang timpang: minimnya akses pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakadilan sosial, hingga ketimpangan distribusi kekayaan.

Dengan memfokuskan solusi pada "mengendalikan" tubuh rakyat “kurang mampu”, negara sesungguhnya sedang melemparkan beban kegagalannya sendiri kepada korban sistem.

Dalam sudut pandang HAM yang kritis, kebijakan seperti ini menyerempet pada praktik eugenics terselubung — upaya untuk mengatur siapa yang layak atau tidak layak untuk bereproduksi berdasarkan status ekonomi.

Apabila negara mengukur hak-hak dasar rakyatnya berdasarkan ketebalan dompet, maka negara telah melupakan satu prinsip utama demokrasi: bahwa setiap manusia, tanpa memandang status sosialnya, memiliki martabat yang tidak bisa ditawar-tawar.

Maka, dalam kerangka negara hukum dan penghormatan terhadap HAM, vasektomi harus tetap ditempatkan sebagai pilihan sadar yang lahir dari edukasi, bukan sebagai syarat koersif untuk mengakses hak-hak dasar.

Sebab progresivitas sejati tidak lahir dari pemaksaan, melainkan dari perluasan kesadaran dan penghormatan atas kebebasan manusia.

Dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama. Edukasi bukan hanya soal menyampaikan informasi medis tentang vasektomi atau metode kontrasepsi lainnya, melainkan membangun kesadaran kritis masyarakat atas hak-hak reproduktif mereka.

Program keluarga berencana yang berlandaskan edukasi bertujuan memperkuat posisi individu sebagai subjek yang berdaulat atas tubuhnya sendiri, bukan sebagai objek kebijakan negara.

Edukasi yang tepat akan menumbuhkan pemahaman bahwa pengaturan kelahiran adalah pilihan personal yang berhubungan dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas hidup, bukan sekadar angka statistik atau target birokrasi.

Edukasi ini pun harus bebas dari bias kelas, menghormati latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai komunitas, serta memperlakukan setiap orang — baik yang mampu maupun kurang mampu — sebagai warga yang setara dalam martabat.

Pendekatan edukatif pun memperkuat pilar partisipasi dalam hak asasi manusia. Alih-alih sekadar menerima kebijakan dari atas (top-down), masyarakat dilibatkan untuk berpikir, mempertimbangkan, dan membuat keputusan sendiri.

Inilah makna sesungguhnya dari empowerment — memberdayakan rakyat, bukan mengendalikan mereka.

Tanpa edukasi yang adil, negara hanya mereproduksi ketidakadilan lama dalam bentuk baru, yakni menciptakan rakyat yang tunduk, bukan rakyat yang sadar.

Sebaliknya, negara yang menghormati HAM harus menempatkan pendidikan reproduktif sebagai hak, bukan fasilitas tambahan; sebagai bagian integral dari upaya menghapus ketidaksetaraan, bukan sebagai alat untuk memperdalam subordinasi.

Dalam perjalanan membangun bangsa yang adil, menghormati tubuh dan kesadaran warganya adalah fondasi yang tak boleh dikorbankan.

Edukasi yang berbasis HAM, bukan paksaan, adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kemajuan yang benar-benar memanusiakan manusia.

USULAN Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) patut dibaca lebih hati-hati.

Secara konsep, vasektomi dalam pengendalian kelahiran berbasis kesadaran pribadi adalah langkah progresif karena membagi tanggung jawab reproduksi secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan memperluas otonomi pria atas pilihan reproduktifnya.

Jika ditelaah, keterlibatan pria dalam program keluarga berencana merupakan hal yang progresif.

Namun, progresivitas ini seketika hancur ketika prinsip kebebasan dan persetujuan sadar (free and informed consent) dikesampingkan.

Ketika vasektomi diwajibkan hanya kepada kelompok masyarakat “kurang mampu” sebagai prasyarat mendapatkan hak atas bantuan sosial, kita tidak lagi berbicara tentang kebijakan progresif — kita berhadapan dengan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip HAM universal.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dalam Pasal 3, menegaskan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya.

Hak ini diperjelas lebih rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, khususnya Pasal 7, yang melarang keras segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, termasuk intervensi medis paksa tanpa persetujuan bebas dan sadar (free and informed consent).

Vasektomi yang dipaksakan, terlebih kepada kelompok yang secara ekonomi lemah, bertentangan langsung dengan prinsip ini.

Pasal 16 ayat (1) huruf e CEDAW 1979 mengakui bahwa tanggung jawab keluarga berencana harus dibagi adil antara laki-laki dan perempuan, tetapi selalu dalam kerangka kebebasan memilih — bukan pemaksaan administratif.

Di sini, semangat kemajuan berubah menjadi regresi: dari pembebasan menjadi paksaan, dari kesetaraan menjadi kontrol.

Dalam kerangka hukum internasional, batasan terhadap hak asasi manusia memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Namun, menurut Prinsip-prinsip Siracusa (1984) — pedoman sah untuk membatasi hak-hak sipil — pembatasan hanya bisa diterapkan jika memenuhi syarat ketat: harus sah, perlu (necessary), proporsional, dan tidak diskriminatif.

Usulan vasektomi wajib ini gagal memenuhi seluruh syarat tersebut. Ini tak perlu, tak proporsional, dan secara terang-terangan diskriminatif terhadap warga “kurang mampu”.

Dalam kerangka HAM, tubuh manusia adalah wilayah otonom yang tidak boleh dipaksa tunduk kepada syarat administratif negara.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pelindungan atas diri pribadi, termasuk hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh sendiri.

Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi diduga mengalami keracunan minuman keras oplosan. Satu di antaranya meninggal dunia.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima jam 14.00 WIB diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD. Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," kata Humas RSUD Bukittinggi, Nugrahadi, Rabu (30/4) malam, dikutip dari Antara.

Sementara 22 narapidana lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi.

Direktur RSAM, Busril menyebut dua orang dalam keadaan kritis. Ia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4), dikutip dari Detik.com.

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi miras yang dioplos bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada (miras) yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," ujarnya menambahkan.

Kalapas Bukittinggi, Herdianto hanya membenarkan puluhan warga binannya dilarikan ke rumah sakit. Ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Benar ada warga binaan dirawat di rumah sakit. Namun untuk detail data selanjutnya. Saya minta rekan wartawan bersabar menunggu keterangan resmi bersama Kanwil Kemenkumham Sumbar yang menuju ke Bukittinggi," kata Herdianto, dikutip dari Antara.

Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti juga belum merespons konfirmasi terkait kabar tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (30/4) menjadi sorotan, mulai dari Korlantas Polri koordinasikan pengamanan jelang Hari Buruh hingga Kejagung resmi terima pengalihan pengelolaan Rupbasan dari Imipas.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Korlantas Polri koordinasikan pengamanan jelang Hari Buruh

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoordinasikan persiapan pengamanan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia pada Kamis (1/5).

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pengamanan jalur lalu lintas menjadi prioritas utama saat peringatan Hari Buruh, baik melalui sistem pusat maupun pengawalan langsung di lapangan.

"Semua dipastikan pengawalan, apakah secara terpusat atau yang melekat di kendaraan. Korlantas bertugas sebagai pendukung dan mempertebal pengamanan yang sudah ada. Selain itu, harus mampu menjabarkan teknis pengamanan di tiap kompartemen," kata Agus dalam keterangannya.

Baca selengkapnya di sini

2. Pengamat dorong peninjauan UU ITE dan KUHP usai berbagai putusan MK

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong peninjauan ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana usai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kebebasan berekspresi.

Peneliti ICJR Nur Ansar dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada hari Selasa (29/4) telah menegaskan bahwa Pasal 27A UU ITE terkait dengan penyerangan kehormatan atau nama baik tidak berlaku untuk lembaga pemerintah.

Putusan tersebut, menurut dia, secara langsung menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara dalam ​​Pasal 218, 219, 240, dan 241 KUHP 2023 yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Baca selengkapnya di sini

3. KPK panggil pegawai KPU RI terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil seorang pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

"Atas nama S," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Rabu.

S adalah Sagiyo yang merupakan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Biro Teknis dan Masyarakat KPU RI.

Baca selengkapnya di sini

4. KPK panggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI terkait kasus CSR BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.

“Atas nama FA, anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Rabu.

Selain Fauzi Amro, Tessa mengatakan bahwa KPK pada Rabu ini turut memanggil anggota DPR RI Charles Meikyansyah terkait penyidikan kasus CSR BI.

Baca selengkapnya di sini

5. Kejagung resmi terima pengalihan pengelolaan rupbasan dari Imipas

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (rupbasan) yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Hal tersebut ditandai dengan serah terima rupbasan tahap pertama dan penandatanganan kesepakatan bersama antara kedua institusi tersebut yang digelar di Rupbasan Jakarta Timur, Rabu.

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung, Bambang Sugeng Rukmono, mengatakan peralihan ini merupakan implementasi Pasal 76 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bukittinggi -

Puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas II Bukittinggi, dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) diduga gegara mengalami keracunan. Dua di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Direktur Utama Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan mereka berdatangan sejak pukul 16.00 WIB sampai malam ini.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Busri mengatakan informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Hal itu untuk memberikan penangan terbaik kepada seluruh pasien tersebut.

"Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar. Jadi memang pada saat ini kami berupaya memberikan penanganan terbaik kepada seluruh pasien-pasien ini terutama kepada pasien yang statusnya merah dan kuning," katanya.

"Ada yang datangnya sudah berat, ada yang stabil. Karena ini keracunan, apalagi penyebabnya oleh bahan kimia berbahaya, tentu akan terjadi kecenderungan penurunan (kondisi)," katanya lagi.

Hingga pukul 22.30 WIB, belum ada penjelasan dari pihak Lapas Biaro terkait dengan keracunan ini.

(dhm/dhm)

BUKITTINGGI - Sebanyak 22 narapidana dari Lapas Biaro Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) keracunan dan saat ini tengah mejalani perawatan dirawat di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Dalam peristiwa itu, satu napi tewas dan dua lainnya kritis dan dirawat di ICU.

Direktur RSUD dr. Achmad Mochtar, Busril membenarkan kejadian tersebut, para pasien tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Bukittinggi itu sejak sore tadi.

"Benar dua orang kritis dirawat di ruang ICU memakai ventilator dan 11 orang dalam kondisi gawat namun masih stabil, rencana ada dua orang lagi yang akan dimasukkan dalam ruang ICU," kata Busril, Rabu (30/3/2025).

Para napi tersebut diduga minuman sejenis zat parfum, namun dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. "Itu informasi yang didapat dari para pasien," katanya.

Sementata dari informasi yang dirangkum satu pasien napi tersebut meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit perut dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bukittinggi.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Nugrahadi mengatakan korban ini masuk ke rumah sakit pada pukul 14.00 WIB dan meninggal pukul 16.30 WIB.

"Dari analisa pasien Intoksikasi Alkohol (mabuk) yang menyebabkan terjadi kerusakan pada ginjal yang berdampak gagal ginjal dan meninggal dunia," ucapnya.

BUKITTINGGI, iNews.id - Sebanyak 22 narapidanaLembaga pemasyarakatan (Lapas) Biaro Bukittinggi, Sumatera Barat dirawat di rumah sakit diduga keracunan. Seorang di antaranya tewas dan dua lainnya kritis. Belum diketahui penyebab keracunan puluhan napi tersebut.

Direktur RSUD dr Achmad Mochtar, Busril mengatakan, seluruh napi korban keracunan telah mendapat perawatan medis. "Benar dua orang kritis dirawat di ruang ICU memakai ventilator dan 11 orang dalam kondisi gawat namun masih stabil, rencana ada dua orang lagi yang akan dimasukkan dalam ruang ICU," kata Busril, Rabu (30/3/2025).

Para napi ditahan tersebut kata Busril diduga minum sejenis zat parfum, namun dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. "Itu informasi yang didapat dari para pasien," katanya. 

Dari informasi yang dirangkum satu pasien napi tersebut meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit perut dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bukittinggi.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Nugrahadi mengatakan, korban meninggal dunia dua jam setelah masuk ke rumah sakit.

“Korban masuk rumah sakit pada pukul 14.00 WIB dan meninggal pukul 16.30 WIB,” katanya. 

Dia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan medis, korban diduga keracunan alkohol hingga menyebabkan terjadi kerusakan pada ginjal yang berdampak gagal ginjal dan meninggal dunia. 

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Sandeep mengungkap Prabowo menyampaikan duka cita atas serangan terorisme yang terjadi. Di mana dalam serangan tersebut telah menewaskan puluhan warga sipil.

?Saya diundang Pak Presiden untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung dan rasa prihatin, serta pandangannya atas serangan teroris di India,? kata Sandeep.

Sandeep juga turut menjelaskan kejadian sebenarnya dari kasus terorisme ini kepada Prabowo. Diakuinya, Prabowo terkejut dengan apa yang dia sampaikan.

?Dia sangat terkejut atas serangan mengerikan tersebut, betapa turis tak bersalah tewas secara kejam hanya karena agama mereka,? ujarnya.

Selain membahas soal aksi terorisme di Kashmir, Sandeep juga menyebut pertemuan ini membahas mengenai tindak lanjut dari kunjungan kerja Prabowo ke India pada Januari lalu. Dalam kunker tersebut, Prabowo bertemu sejumlah pengusaha di India untuk mengajak berinvestasi di Indonesia.

?Kami melakukan tindak lanjuti mengenai kunjungannya ke India, banyak area yang terpengaruh oleh kunjungannya. Ada minat yang lebih besar terhadap kerja sama India-Indonesia,? tuturnya. ?Kami membicarakan isu perdagangan, kami membicarakan Danantara, berbagai topik dibahas. Tadi pertemuan yang cukup detail,? jelas Sandeep.