Palangka Raya -

Seorang warga binaan rutan Kelas IIA Palangka Raya berinisial F (39) kedapatan menyimpan puluhan paket sabu dalam di kamar sel. Paket sabu itu disembunyikan di saku celana saat penggeledahan.

Tersangka sudah diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Polresta Palangka Raya di Rutan Kelas IIA Palangka Raya, pada Rabu (30/4) siang. Penangkapan tersebut berawal dari laporan pihak Rutan Kelas IIA terkait adanya seorang narapidana yang kedapatan menyimpan 24 paket sabu.

Kapolresta Palangka Raya Kombes Dedy Supriadi melalui Kasatresnarkoba, AKP Agung Wijaya Kusuma menerangkan tersangka berinisial F berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani masa tahanan di rutan tersebut.

"Berdasarkan kronologis yang kejadian, pengungkapan kasus tersebut berawal pada saat petugas rutan melakukan razia sekitar pukul 12.00 WIB pada kamar sel para narapidana, yang kemudian ditemukanlah puluhan paket diduga sabu dari kamar sel tersangka," jelasnya.

Barang bukti seberat 15,31 gram dari 24 paket diduga narkotika jenis sabu. Diketahui paket ditemukan oleh petugas rutan dari dalam kantong celana sebelah kiri tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan.

Kini tersangka telah diamankan kepada Satresnarkoba untuk ditangani lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku, beserta barang buktinya.
Rekonstruksi kejadian juga telah dilakukan guna menghimpun lebih lengkap kronologi pengungkapan kasus.

(mud/mud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum aktor Baim Wong, Fahmi Bachmid, mengatakan tudingan KDRT dari kliennya tidak terbukti di sidang cerai.

Rangkaian sidang perceraian Baim dan Paula telah mencapai ujung pada 16 April lalu.

"Jadi berdasarkan putusan dalam pertimbangan itu tidak terbukti adanya KDRT," kata Fahmi dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/4/2025).

"Tidak ada fakta-fakta, dalam fakta-fakta persidangan tidak ada itu KDRT," lanjut Fahmi.

Sebelumnya, tudingan KDRT ini diungkapkan oleh kuasa hukum Paula, Siti Aminah Tardi, setelah mengadu ke Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

Siti mengungkapkan Paula mengalami empat bentuk kekerasan, yaitu fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

KDRT tersebut terjadi dua tahun belakangan ini dan kemudian dilaporkan ke Komnas Perempuan.

Paula baru mengadukan hal tersebut karena selama ini mempertimbangkan kepentingan kedua putranya.

Meskipun gugatan cerai Baim telah dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula kini sedang mengajukan banding.

Lalu, Baim juga berniat mengajukan banding.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar telematika Roy Suryo terus mempertanyakan keaslian ijazah UGM milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Sekjen Pasbata), Budi Kuntoro mengingatkan Roy Suryo untuk menghentikan pernyataan yang dapat menyesatkan publik dan memicu kegaduhan nasional.

Menurut dia, sejumlah pernyataan yang dilontarkan Roy Suryo dan pihak-pihak terkait telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Selain itu, ia menuding, pernyataan Roy Suryo mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.

"Roy Suryo tidak usah banyak bicara. Siapkan saja mental, siapkan keterangan, dan semua barang bukti yang dimiliki. Jangan membodohi rakyat Indonesia dengan berita-berita yang menyesatkan," ucap Budi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (1/5/2025)

Menurut Budi, berbagai ucapan yang dilontarkan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan hanya memicu kegaduhan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi merusak martabat bangsa di hadapan komunitas global. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya setiap tokoh publik untuk bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan.

"Berita yang disebarkan sudah menyesatkan dan membahayakan. Maka dari itu, kami minta Roy Suryo berhenti bicara di media. Buktikan di meja hijau, buktikan secara hukum. Jangan menggiring opini publik," kata Budi.

BUKITTINGGI, iNews.id – Seorang penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) tewas dan 22 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Para narapidana itu keracunan minuman keras (miras) oplosan. 

Minuman tersebut diketahui merupakan campuran alkohol 70 persen dengan minuman sachet, air dan es batu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Marselina Budiningsih mengatakan, alkohol yang digunakan berasal dari sisa bahan pembuatan parfum di lapas. 

Alkohol tersebut, kata dia diambil tanpa izin oleh seorang tahanan pendamping (tamping) dengan alasan untuk membersihkan tato, namun disalahgunakan untuk pesta miras.

"Sisa alkohol yang untuk bahan baku parfum dicampur dengan minuman sachet ditambah air, es batu diminum ramai-ramai akhirnya menyebabkan keracunan," ujar Marselina dalam konferensi pers, Rabu (30/4/2025).

Dia menyampaikan, insiden ini menyebabkan satu orang tewas, dua orang menggunakan ventilator, dua lainnya dirawat intensif dan delapan orang dalam observasi. Korban yang tewas, kata dia telah diserahkan kepada keluarga.

Polresta Bukittinggi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti berupa sisa alkohol, kemasan minuman sachet serta wadah pencampur alkohol. 

Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessi Kurniati mengatakan, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti keracunan. 

Para korban, yang terdiri dari narapidana dan tahanan titipan kejaksaan, mulai merasakan gejala seperti pusing, mual dan gangguan penglihatan sejak Selasa (30/4/2025) malam. Namun, mereka baru dibawa ke rumah sakit pada Rabu siang dan sore hari.

"Kita sudah cek TKP, kemudian kita sudah kumpulkan keterangan. Alat-alat yang berhubungan dengan kejadian ini masih dalam pendalaman pemeriksaan. Jadi untuk hasilnya belum bisa kita pastikan karena untuk korban akibat minuman itu masih belum bisa kami periksa," kata Kombes Yessi.  

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) menyerahkan beasiswa senilai Rp66,75 juta dan bantuan alat kerja kepada mitra deradikalisasi serta penyintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

"Program sinergisitas antar-kementerian dan lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang," ujar Brigjen Pol. Tejo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemberian bantuan didasari oleh surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Seiring waktu, kegiatan dirasa berkembang, berjalan dengan baik, dan cakupannya lebih luas, sehingga pemberian bantuan ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE.

Adapun bantuan yang diserahkan diterima oleh 22 orang mitra deradikalisasi dan penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Tejo menyebutkan pemberian bantuan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan. Jika kemarin di lima provinsi 26 kota/kabupaten, ke depan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," ucap Sri dalam kesempatan yang sama.

Dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, perkuat persatuan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tuturnya.

Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion dalam sidang umum Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sugiono mengatakan rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, Organisasi Internasional dan Negara Ketiga yang Beroperasi di Palestina," kata Sugiono dalam sidang Mahkamah Internasional atau Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Rabu (30/4/2025).

Sugiono mengatakan kewajiban tersebut timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Di mana, kata dia, hukum itu mengatur Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB di mana pun berada, termasuk di Palestina.

"Langkah menghalangi, bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA, dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut," ujarnya.

Sugiono mengatakan Israel sebagai Occupying Power memiliki kewajiban melindungi masyarakat di Palestina. Selain itu, kata dia, Israel harus menjamin kebutuhan dasar rakyat Palestina.

"Sebagai Kuasa Pendudukan atau Occupying Power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina," jelasnya.

"Occupying Power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan hak-hak dasar lain-lain," sambungnya.

Sugiono menjelaskan dalam hukum internasional telah dijamin jika fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan tak boleh dirusak. Sugiono menegaskan Israel pun gagal memenuhi kewajiban untuk rakyat Palestina.

"Indonesia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB dan berbagai pihak lainnya, telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional," paparnya.

Sugiono mengatakan gagalnya Israel memenuhi kewajibannya mengakibatkan rakyat Palestina tak bisa melaksanakan hak dasar. Padahal, kata dia, rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup dengan damai.

"Saya menegaskan di depan ICJ bahwa hak untuk melaksanakan self-determination rakyat Palestina adalah sah. Hak rakyat Palestina ini telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusinya, dan bahkan juga telah diakui oleh ICJ dalam beberapa keputusannya, termasuk pada Fatwa Hukum ICJ tahun 2004 dan 2024," ungkap dia.

"Saya juga menyampaikan kepada ICJ bahwa berbagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut," lanjutnya.

Sugiono mengatakan pelanggaran hukum itu tak hanya membuat rakyat Palestina menderita. Namun, juga menghancurkan pelaksanaan hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional.

Lebih lanjut, Sugiono mendorong ICJ mengeluarkan fatwa hukum terkait kegagalan Israel itu. Dia mengatakan ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

"Karena itu saya menegaskan kepada ICJ bahwa fatwa hukum perlu dikeluarkan, dan bahwa hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri harus dijamin.
Rekan-rekan sekalian," kata dia.

"Partisipasi Indonesia dalam proses hukum di ICJ ini sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Secara nyata, Indonesia memberikan dukungan tersebut di semua fora internasional, baik di PBB di New York, di Jenewa, dalam berbagai pertemuan bilateral, dan sekarang, saat ini di forum ICJ," sambungnya.

Sugiono menekankan dunia perlu untuk membuka mata dan melakukan aksi nyata agar tindakan kekerasan berhenti. Sugiono mengatakan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Saya harap, dengan masukan dari Pemerintah Indonesia dan dari negara-negara lain, advisory opinion Majelis Hakim ICJ dapat ditetapkan secara adil dan menjadi acuan untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan bencana kemanusiaan yang berlarut-larut di Palestina," tuturnya.

Simak juga Video 'AS Dukung Israel Larang Bantuan UNRWA ke Gaza di Pengadilan Dunia':

(amw/dhn)

MOSKOW - Negara-negara Barat menargetkan kapal-kapal Rusia dengan semakin banyak aksi sabotase dan terorisme sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memberlakukan blokade maritim di Rusia.

Peringatan itu diungkap Penasihat Keamanan Nasional Presiden Vladimir Putin, Nikolay Patrushev.

Ajudan presiden, yang mengepalai Dewan Maritim Rusia, membuat pernyataan tersebut selama pertemuan badan tersebut pada hari Minggu (27/5/2025).

"Ada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas militer NATO di Laut Baltik dan Laut Utara, di Atlantik Utara, dan kawasan Asia-Pasifik," ungkap Patrushev.

"Negara-negara Barat telah memperluas praktik mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membangun blokade laut, termasuk upaya untuk memeriksa kapal-kapal di perairan internasional dan melakukan sabotase dan aksi teroris," papar dia.

Patrushev sebelumnya telah memperingatkan setiap upaya oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris untuk mengusir kapal-kapal Rusia dari laut akan ditanggapi dengan pembalasan yang "proporsional".

?Jika hukum dan diplomasi gagal, keamanan pelayaran Rusia akan dijamin oleh angkatan laut kita. Para pemarah di London atau Brussels perlu memahami hal ini dengan jelas,? tegas kepada pers pekan lalu.

Negara-negara Barat memperketat pembatasan maritim terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022, dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kapal dan membatasi akses mereka ke asuransi angkatan laut, lembaga keuangan, dan infrastruktur pelabuhan.

Selama satu setengah tahun terakhir, setelah serangkaian insiden yang melibatkan kerusakan jaringan listrik dan komunikasi bawah laut, pejabat Barat menuduh Moskow melakukan ?sabotase? dan melancarkan ?perang hibrida.?

Meskipun ada klaim tentang dugaan keterlibatan kapal-kapal Rusia yang melintasi infrastruktur tersebut, tidak ada bukti konklusif yang diajukan.

Negara-negara NATO secara bertahap meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Baltik setelah adanya tuduhan tersebut.

Menurut Patrushev, blok militer pimpinan AS telah berlatih menerapkan blokade laut di Laut Baltik dan Laut Hitam selama latihan militernya, serta merebut wilayah kantong Rusia di Kaliningrad, setelah melakukan serangan pendahuluan terhadap pasukan pencegah nuklir Moskow.

Lahat -

Polisi kembali berhasil menangkap satu tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, yang kabur usai menjebol dinding sel dengan obeng yakni Saputra (23). Dari total 8 tahanan, saat ini polisi masih memburu 3 lagi tahanan yang masih buron.

Kabar ditangkapnya Saputra tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya. Diketahui, sebelumnya polisi telah menangkap 4 tahanan Polres Lahat yang kabur, yakni Andre Suwardi, Irpan Suryadi dan Dika Cahyadi, mereka ditangkap pada Minggu (27/4/2025) di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Lahat dan Kecamatan Belimbing, Muara Enim.

Sementara, Jimi Saputra berhasil ditangkap tim gabungan saat sedang bersembunyi di wilayah perkebunan Talang Tabuhan Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat, pada Senin tanggal 28 April 2025, sekitar pukul 18.30 WIB. Jimi terpaksa ditembak di kaki karena mencoba kabur lagi saat hendak dilakukan penangkapan.

"Iya betul, satu lagi tahanan atas nama tersebut (Saputra) berhasil ditangkap," ungkapnya, Kamis (1/5/2025).

Menurutnya, Saputra yang merupakan tahanan kasus pemerkosaan itu kabur, dan berhasil ditangkap pada Rabu (30/4/2025) sekitar pukul 17.55 WIB berkat informasi dari pihak keluarga.

"Pihak keluarga tahanan (Saputra) melaporkan ke Polres Lahat bahwa melihat keberadaannya di sekitar hutan di dekat rumahnya, atas laporan tersebut Timsus Gabungan segera menuju TKP untuk melakukan pengejaran dan penangkapan," terangnya.

"Tahanan ini merupakan warga Desa Padang, Kecamatan Merapi Selatan. Dia ditahan atas tindak pidana pemerkosaan, pasal 285 KUHP juncto pasal 6 huruf c tentang tindak pidana kekerasan seksual UU nomor 12 tahun 2022," lanjutnya.

Saat ini, kata Nandang, tim gabungan dari Satreskrim Polres Lahat dan Jatanras Polda Sumsel masih terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 3 orang tersangka.

"Untuk tiga orang lagi masih dalam pengejaran dan kita imbau untuk menyerahkan diri jika tidak ingin diberikan tindakan tegas," jelasnya.

(dai/dai)

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok bersama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI melakukan operasi pengawasan terhadap sejumlah kapal menggunakan bendera negara asing di perairan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Operasi ini menekankan keamanan dan penegakan hukum terhadap sejumlah kapal yang mengangkut warga asing," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Munandar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan dokumen perjalanan masing-masing awak kapal yang ada di kawasan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan pada Selasa (29/4) ditemukan beberapa kapal yang berbendera negara asing sedang berlabuh di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Petugas gabungan pun segera melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap orang-orang yang berada di atas kapal tersebut.

"Setelah dilakukan pengawasan, tidak ditemukan adanya pelanggaran," kata Arief.

Kegiatan operasi pengawasan ini dipimpin langsung oleh Arief Munandar didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Imam Setiawan bersama Bakamla dan instansi terkait lainnya.

Operasi Gabungan yang digelar selama sehari itu melibatkan dua kapal dari Bakamla, yakni kapal RHIB dan Catamaran yang memiliki daya jangkau yang mumpuni.

Sementara itu, Komandan Pos Bakamla Muara Baru Ozzy mengaku pihaknya selalu mengimbau kepada nelayan agar melaporkan bila ada gangguan keamanan di wilayah perairan Tanjung Priok.

"Dengan adanya operasi ini, menegaskan kehadiran negara di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekertaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, ada kemungkinan Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Presidential Communication Office - PCO atau Kepala Kantor Komunikasi Presiden.

Alasannya, karena hingga saat ini surat pengurunduran diri Hasan Nasbi - belum ditanda tangani Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi usai hadir dalam acara silaturahmi wakil ketua DPR bersama konfederasi serikat buruh di gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu siang.

Prasetyo Hadi menegaskan, belum ada nama pengganti Hasan Nasbi karena status surat pengunduran diri masih dipelajari presiden.

Presiden Prabowo saat ini tengah mengatur jadwal untuk bertemu Hasan Nasbi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) menyerahkan beasiswa senilai Rp66,75 juta dan bantuan alat kerja kepada mitra deradikalisasi serta penyintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

"Program sinergisitas antar-kementerian dan lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang," ujar Brigjen Pol. Tejo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemberian bantuan didasari oleh surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Seiring waktu, kegiatan dirasa berkembang, berjalan dengan baik, dan cakupannya lebih luas, sehingga pemberian bantuan ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE.

Adapun bantuan yang diserahkan diterima oleh 22 orang mitra deradikalisasi dan penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Tejo menyebutkan pemberian bantuan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan. Jika kemarin di lima provinsi 26 kota/kabupaten, ke depan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," ucap Sri dalam kesempatan yang sama.

Dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, perkuat persatuan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) menyerahkan beasiswa senilai Rp66,75 juta dan bantuan alat kerja kepada mitra deradikalisasi serta penyintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

"Program sinergisitas antar-kementerian dan lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang," ujar Brigjen Pol. Tejo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemberian bantuan didasari oleh surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Seiring waktu, kegiatan dirasa berkembang, berjalan dengan baik, dan cakupannya lebih luas, sehingga pemberian bantuan ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE.

Adapun bantuan yang diserahkan diterima oleh 22 orang mitra deradikalisasi dan penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Tejo menyebutkan pemberian bantuan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan. Jika kemarin di lima provinsi 26 kota/kabupaten, ke depan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," ucap Sri dalam kesempatan yang sama.

Dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, perkuat persatuan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025