Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Agus bersama sejumlah menteri lainnya hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Sudah, sudah [mundur dari institusi Polri]," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," tambah Agus.

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

Sebagai informasi, Agus ditunjuk sebagai Wakapolri melalui Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1339/VI/KEP./2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (24/6/2023).

Sebelum ditunjuk menjadi Wakapolri, Agus sempat menduduki sejumlah posisi strategis di badan kepolisian RI.

Salah satunya, saat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Februari 2021. Salah satu kasus yang ditanganinya yakni terkait perkara yang menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Jakarta -

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusrli Ihza Mahendra, mengatakan selama beberapa dekade terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat. Yusril menceritakan pengalamannya menangani kasus HAM.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM, saya 3 tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM, ad hoc, maupun pengadilan HAM konvensional," lanjut Yusril.

Dia mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir. Yusril mengingatkan tidak semua kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan sejumlah kejahatan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Contohnya, kata Yusril, genosida.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," ujarnya.

Yusril menilai dugaan pelanggaran HAM berat terjadi di zaman kolonial. Dia kembali mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade terakhir.

"Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan tragedi 1998?

"Nggak," ujarnya singkat.

Simak Video: Yusril Ngaku Ditugaskan Prabowo Jadi Menko Hukum dan HAM

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)

Jakarta -

Yusril Ihza Mahendra akan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan hari ini. Dia menyebut akan berkantor di Gedung Kementerian Hukum dan HAM yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Iya nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Yusri kemudian bicara soal masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, tidak semua kejahatan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat," katanya.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genoside, ethnic cleansing, (itu) tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," sambungnya.

Dia menambahkan, jenis-jenis pelanggaran HAM berat itu kini tidak lagi terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal peran kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," katanya.

Yusril menjadi satu dari total 48 menteri yang akan dilantik Prabowo hari ini. Pelantikan menteri Kabinet Merah Putih ini akan berlangsung di Istana Negara mulai pukul 10.00 WIB.

Simak Video 'Sederet Menteri Jokowi yang Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/dhn)

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra menyebut peristiwa 98 bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Yusril mengatakan pelanggaran HAM berat terakhir terjadi saat masa penjajahan. Menurutnya, hal itu tak terjadi lagi di beberapa puluh tahun terakhir.

"Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

"Enggak," kata Yusril saat ditanya apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat.

Yusril menjelaskan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Namun, tidak semua kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat.

Mantan Ketua Umum PBB berkata pernah menghadapi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat saat menjabat menteri kehakiman dan HAM pada awal reformasi. Ia menjalani sidang di Komisi HAM PBB di Jenewa selama tiga tahun.

Yusril juga sudah membentuk pengadilan HAM, baik ad hoc maupun konvensional. Dia pun membentuk komite kebenaran dan rekonsiliasi.

"Jadi, sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Sebelumnya, peristiwa 98 kembali menjadi sorotan publik usai Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. Prabowo dikenal sebagai sosok yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis pada tahun 1998.

Panglima ABRI Jenderal Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk memeriksa tujuh tudingan terhadap Prabowo, termasuk penculikan aktivis.

DKP menyatakan Prabowo bersalah dalam keputusan nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran. Namun, kasus penghilangan paksa dianggap belum terselesaikan.

Pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tiga di antaranya terjadi di sekitar 1998.

Pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Lalu kerusuhan 13-15 Mei 1998. Ketiga, penghilangan paksa 14 orang pada 1997-1998.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agus Andrianto dan Purwadi Arianto telah diberhentikan dari Polri karena masuk ke dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Agus Andrianto saat ini menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, pria kelahiran Blora 16 Februari 1967 ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Sementara, Purwadi Arianto dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Purwadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lemdiklat Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telah dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.

"Dalam Surat Keppres tersebut telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri, Agus Andrianto terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Sementara untuk Purwadi Arianto kata Brigjen Trunoyudo sudah memasuki masa purna tugas per 2 Oktober 2024.

"Keduanya merupakan putra terbaik Polri. Terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjadi Bhayangkara Polri. Tentunya Polri juga ucapkan selamat mengemban tugas dan amanah baru untuk kemajuan bangsa dan negara," tegas Trunoyudo.

Presiden Prabowo resmi melantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Prabowo menunjuk 53 Mentreri dan 56 Wakil Menteri.

JAKARTA, iNews.id - Profil dan biodata Natalius Pigai, putra asli Papua yang ditunjuk sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Namanya diumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk Kabinet Merah Putih sebagai salah satu menteri di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

"Natalius Pigai, SIP Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Presiden Prabowo, Minggu (20/10/2024) malam.

Natalius Pigai sosok yang tak asing lagi bagi masyarakat timur, Papua maupun Indonesia. Dia punya karier panjang sebagai anggota Komnas HAM.

Jauh sebelumnya, Natalius Pigai sudah menjadi aktivis kemanusiaan yang banyak memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua dan berbagai kelompok terpinggirkan di Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman luas di pemerintahan serta keberaniannya berbicara jujur apa adanya, Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang kerap diperhitungkan dalam dunia politik nasional.

Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua Tengah pada tanggal 25 Desember 1975. Dia tokoh yang lahir dan tumbuh dari kawasan pedalaman Papua. Inilah yang membuatnya sebagai aktivis kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait isu-isu yang menyangkut HAM dan kesejahteraan rakyat Papua.

Nama lengkap: Natalius Pigai

Tempat lahir: Paniai, Papua Tengah

Tanggal lahir: 25 Desember 1975

Umur: 48 tahun

Agama: Katolik

Pekerjaan: Aktivis HAM, Mantan Anggota Komnas HAM

Pendidikan: Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) dari STPMD Yogyakarta

Instagram: @natalius_pigai

Natalius Pigai menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. Di kampus ini dia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP).

Pendidikan ini menjadi landasan kuat bagi Natalius untuk memahami dinamika politik dan pemerintahan serta fokus pada perjuangan hak-hak rakyat, khususnya masyarakat Papua.

Setelah menyelesaikan pendidikan, karier Natalius Pigai di pemerintahan dimulai. Dia menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara tahun 1999-2004.

Puncak karier Natalius Pigai yang paling dikenal publik ketika menjabat sebagai anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Selama lima tahun menjabat di lembaga tersebut, Pigai dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling kritis dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.

Dia tak segan-segan mengkritik pemerintah jika kebijakannya dinilai merugikan hak-hak masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Pigai terus mendorong agar pemerintah memperhatikan lebih serius permasalahan HAM, terutama yang dialami oleh kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Dia juga sering terlibat dalam investigasi dan advokasi kasus-kasus besar yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, menjadikannya sosok yang disegani sekaligus kontroversial di mata pemerintah.

Sebagai putra asli Papua, Natalius Pigai kerap menyuarakan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di wilayah timur Indonesia.

Dia tak henti-hentinya mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua dan menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap warga asli. Baginya, Papua bukan hanya soal politik, melainkan tentang hak hidup yang layak dan pengakuan martabat sebagai manusia.

Pengalaman panjangnya di Komnas HAM dan pemahaman mendalam tentang persoalan rakyat Papua membuatnya menjadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Serah terima jabatan (sertijab) empat menteri dan empat wakil menteri di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan dilaksanakan di Gedung Kemenhum, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pantauan Kompas.com, acara sertijab ini dihadiri menteri dan wakil menteri, yaitu Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersama Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan.

Kemudian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Selanjutnya, Menteri HAM Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM Mugianto.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memecah Kemenkumham RI menjadi tiga kementerian patut disambut baik.

Ia mengatakan, tiga kementerian akan membuat pekerjaan di bidang hukum, HAM, Imigrasi, dan pemasyarakatan menjadi lebih fokus.

"Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus terungkap," kata Yusril.

Yusril mengatakan, Kemenkumham di bidang pemasyarakatan pernah mengalami kesulitan pada 1999 lantaran beban tugas yang harus dituntaskan paling berat.

Ia mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan saat ini, yakni saat program-program terkoordinasi di Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama," ujarnya.

Yusril berharap kerja sama di Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak akan sulit mengingat seluruh menteri dan wakil menteri sudah saling mengenal satu sama lain.

"Karena semua kita (menteri dan wamen) ini, bukan orang asing dan biasa dengan Pak Otto Hasibuan ini dia ini bos saya. Saya yakin dengan Beliau dapat bekerja sama-sama secara strategis," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawan pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024)

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yursil juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Dikutip dari Kompas.id, selepas pengumuman kabinet pada Minggu (20/10/2024) kemarin, Yusril mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Namun, ia menilai fokus pemerintah sebaiknya melihat ke depan karena kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sulit terungkap.

”Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada, atau peristiwa itu sudah lama sekali,” kata Yusril, Minggu malam.

Menurut Yusril, pengalaman masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini

”Dan, kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum, konstitusi, demokrasi dan juga penegakan HAM itu sendiri,” tutur dia.

JAKARTA - Agus Andrianto mengaku sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) usai dirinya dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Agus sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih .

"Sudah, sudah. Sudah," kata Agus usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Agus juga memutuskan untuk pensiun. Keputusan tersebut permintaan dirinya sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus.



Agus menegaskan saat ini dirinya mengemban tugas langsung dari Presiden Prabowo. Dirinya juga menyebut akan membantu menyukseskan program-program dari Prabowo.

"Arahannya dari Bapak Presiden, bukan dari Pak Kapolri. Arahannya kan dari Pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan telah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri) usai resmi masuk di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan pelantikan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah sudah sudah [saya sudah mundur]," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pilihannya untuk pensiun pun tak berdasarkan intervensi berbagai pihak melainkan atas keinginan sendiri.

"Saya pensiun atas permintaan sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa dalam amanah barunya tersebut dirinya akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto secara penuh sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden [Prabowo] ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," pungkas Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 53 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Acara pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri digelar di Istana Kepresidenan. Terdapat 54 anggota Kabinet Merah Putih yang hari ini membacakan sumpah jabatan untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Berdasarkan catatan Bisnis, jumlah nomenklatur di kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo-Gibran lebih banyak dari kabinet sebelumnya yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo kini memiliki 7 menteri koordinator (menko), yaitu Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Menko Pangan.

Sebagai perbandingan, kabinet Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden RI hanya memiliki 4 menko.

Agus Andrianto mengundurkan diri dari Polri setelah dilantik menjadi Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Agus mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri itu. Ia fokus menjalankan posisi di kabinet Prabowo.

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Agus berkata sudah tak lagi menerima perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia berkata saat ini berposisi sebagai anak buah presiden.

"Kami hanya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ujarnya.

Terpisah, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal segera menunjuk Wakapolri pengganti Agus. Listyo akan memilih perwira tinggi untuk mengisi posisi itu.

"Iya, betul (dipilih langsung Kapolri). Masih menunggu dulu (dari Kapolri)," ujar Dedi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin.

Sebelumnya, Prabowo menunjuk Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi. Sebelum menjadi menteri, Agus adalah Wakapolri.

Agus menjadi salah satu menteri Prabowo yang punya latar belakang kepolisian. Nama lainnya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera menunjuk pengganti Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang mengundurkan diri usai dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih.

"Iya, betul (dipilih langsung oleh Kapolri)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo ketika dihubungi awak media di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan posisi Wakapolri akan diisi perwira tinggi, tetapi belum diketahui siapa yang akan menggantikan Agus Andrianto.

Dedi mengatakan keputusan penunjukan sosok pengganti Agus Andrianto merupakan keputusan penuh Kapolri.

"Iya, masih menunggu dulu (dari Kapolri)," ujarnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Polisi Agus Andrianto dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan itu digelar pada Senin pagi ini di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan jajaran menteri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Agus dilantik bersama 47 menteri dan lima pejabat setingkat menteri. Berikut nama-namanya:

1. Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan
8. Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara
9. Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri
10. Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri
11. Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan
12. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum
14. Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia
15. Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan
17. Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Satryo Soemantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan
21. Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial
22. Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian
25. Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan
26. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. M. Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi
31. Dody Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan
32. Meutya Viada Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital
33. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
41. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi
44. Maman Abdurahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. Widianti Putri sebagai Menteri Pariwisata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
49. Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung
50. Muhammad Herindra Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara
51. AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan
52. Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden
53. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024