Mensesneg Prasetyo Hadi menepis isu soal adanya pakta integritas evaluasi menteri dalam waktu 6 bulan pertama. Prasetyo mengatakan tidak patokan waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya.

"Ndak, ndak, evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi, setiap saat akan dievaluasi. jadi nggak ada patokan sekian bulan, sekian bulan, nggak ada," kata Prasetyo seusai retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2023).

Prasetyo menjawab hal itu saat ditanya soal isu pakta integritas mengatur evaluasi menteri pada 6 bulan pertama. Dia yakin orang-orang yang kini berada di kabinet sudah pilihan terbaik.

"Kita yakin lah para menteri, para wakil menteri yang dipilih oleh beliau adalah orang orang yang betul-betul terbaik dan ingin mengabdi," ujarnya.

Dia mengajak semua pihak memberi kesempatan kepada Prabowo dan jajaran menteri untuk bekerja. Dia mengatakan Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih ingin berjuang untuk bangsa.

"Beri kesempatan lah. Beri kesempatan untuk bekerja keras, membuktikan bahwa beliau-beliau adalah benar-benar ingin berjuang untuk bangsa dan negara, ingin berjuang untuk masyarakat," ujar Prasetyo.

Simak Juga Video Serba-serbi Retret Menteri di Magelang: Naik Hercules-Pakai Baju Loreng

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran tambahan kementeriannya dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai sebaiknya permintaan tersebut dikoordinasikan di internal pemerintahan terlebih dahulu.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira dalam keterangannya, Sabtu (26/10/2024).

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan. Mengingat, kata Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," tuturnya.

Terlepas dari hal itu, Andreas juga berharap Menteri Pigai bisa transparan penggunaan dana sebesar itu. "Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif," imbuhnya.

Lebih lanjut, Andreas juga menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan. Dia juga mengingatkan banyak sektor lain yang juga butuh anggaran besar.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," paparnya.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," lanjut Andreas.

Meski demikian, Andreas mengaku paham dengan target yang ingin dicapai Menteri Pigai. Dia meyakini target tersebut bertujuan baik dengan didasarkan pada kebutuhan untuk memajukan dan menegakkan HAM secara efektif di Indonesia.

"Tapi kita perlu mengkaji lagi terkait masalah anggaran ini. Sehingga semua program dapat berjalan efektif, dan tidak mengorbankan program-program kesejahteraan rakyat," ungkap Legislator dari Dapil NTT i itu.

Pernyataan Menteri HAM

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto bersyukur diadakan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dia mengatakan kegiatan ini membuatnya hafal semua anggota kabinet.

"Saya di sini akhirnya melihat semua, karena saya pun belum hafal semua, saya pun juga baru," kata AM Putranto dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/10/2024).

Ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayai dirinya sebagai Kepala KSP. Ia berharap bisa bekerja 5 tahun ke depan untuk bangsa.

"Tapi saya berterima kasih kepada bapak presiden yang mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk berikan informasi kepada beliau untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih, yang insyaallahlima tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Stella Christie, mengatakan retreat ini sangat inspiratif. Dalam retreat, para pembantu presiden membangun sinergisitas dan semangat kerja tim.

"Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Bapak Presiden kita harus team work," ujarnya.

Menurutnya, dengan berolahraga dan tinggal bersama akan menguatkan kerja tim. Ia menyebut dalam kabinet penting kerja sama dan berjalan beriringan untuk mencapai visi.

"Saya rasa kita berolahraga bersama, dan bertinggal bersama adalah suatu yang sangat efektif. Kita memulai team work, termasuk secara literally kita baris bersama, harus berirama itu pasti saya rasa ada manfaatnya ke depan bahwa kita harus berirama," ujarnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek), Stella Christie. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah kabar lebih dari 3 ribu data pegawainya dibocorkan peretas (hacker) ke situs gelap (dark web).

Wakil Kepala KSP M Qodari mengatakan pihaknya sudah mengecek kebenaran klaim akun X @stealthmole_int. Menurutnya, tak ada data KSP yang bocor.

"Sudah diperiksa, sejauh ini tidak ada peretasan pada sistem utama KSP," katq Qodari melalui pesan singkat, Sabtu (26/10).

Dia memastikan semua data internal KSP aman. Qodari juga memastikan klaim di media sosial tentang kebocoran data KSP tidak benar.

Akun X @stealthmole_int menyebut 3 ribu data pegawai KSP diduga bocor. Data bocor itu disebut berasal dari situs ksp.go.id. Total data KSP yang disebut mencapai 1,3 gigabyte.

Sebelumnya, persoalan kebocoran data pemerintah terus menghiasi pemberitaan selama beberapa tahun terakhir. Pada September 2024, ada dugaan kebocoran 6 juta data NPWP.

Data milik Presiden Jokowi dan wakil presiden terpilih saat itu, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam daftar data bocor. Hal itu diungkap Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di media sosial X. Data tersebut dikabarkan dijual di Breach Forum.

Selama ini, pemerintah tak melakukan aksi tanggap merespons kebocoran data. Beberapa kasus juga direspons dengan bantahan tentang kebocoran data tanpa mengungkap proses investigasi secara rinci.

"Semua data itu (bocor) mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi. Atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ucap Joko Widodo (Jokowi) ketika menanggapi 6 juta data NPWP bocor saat masih menjabat presiden pada September lalu.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sangat baik. Nasaruddin meyakini kegiatan itu dapat menyamakan visi dalam kabinet.

"Ya alhamdulillah saya kira ini suatu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi, dan memudahkan misi itu terwujud karena kita perlu gerakan kebersamaan, dimulai dari gerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani," kata Nasaruddin seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/10/2024).

Senada, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku senang mengikuti kegiatan retreat. Ia menyebut kebersamaan dapat mewujudkan kabinet yang kompak.

"Kita dua hari ini sungguh luar biasa kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya terus satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama, makan bersama, berkegiatan bersama, mendengarkan arahan bersama," ujarnya.

"Luar biasa saya melihat teman-teman kabinet sangat senang, sangat gembira banyak mendapatkan ilmu baru dan terutama kekompakan," lanjut Prasetyo.

Mensesneg Prasetyo Hadi. (Foto: Dok. YouTube Setpres)

Diketahui, retreat hari kedua ini dimulai dengan olahraga dan latihan baris-berbaris. Semua anggota Kabinet Merah Putih masih kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad).

Usai makan pagi, ada sejumlah pembekalan dari narasumber yang berbeda. Narasumber yang akan mengisi materi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Simak Video Serba-serbi Retret Menteri di Magelang: Naik Hercules-Pakai Baju Loreng

[Gambas:Video 20detik]

Kita perlu gerakan kebersamaan dimulai dari gerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto berjanji akan terus bekerja keras selama 5 tahun ke depan bersama Kabinet Merah Putih demi kepentingan bangsa dan negara.

"Insyaallah 5 tahun ke depan kami akan bekerja terus demi kepentingan bangsa dan negara," kata Anto di sela kegiatan mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, sebagaimana tayangan video yang disaksikan di Jakarta.

Anto berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto karena telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Ia berharap bisa memberikan informasi-informasi untuk dapat membantu Prabowo menjalankan pemerintahan dengan baik.

Secara terpisah Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih sangat bagus untuk menyamakan visi seluruh anggota kabinet.

Dengan demikian, menurut Nasaruddin Umar, misi-misi pemerintahan mudah diwujudkan.

"Kita perlu gerakan kebersamaan dimulai dari gerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani," terangnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto berjanji akan terus bekerja keras selama 5 tahun ke depan bersama Kabinet Merah Putih demi kepentingan bangsa dan negara.

"Insyaallah 5 tahun ke depan kami akan bekerja terus demi kepentingan bangsa dan negara," kata Anto di sela kegiatan mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, sebagaimana tayangan video yang disaksikan di Jakarta.

Anto berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto karena telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Ia berharap bisa memberikan informasi-informasi untuk dapat membantu Prabowo menjalankan pemerintahan dengan baik.

Secara terpisah Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih sangat bagus untuk menyamakan visi seluruh anggota kabinet.

Dengan demikian, menurut Nasaruddin Umar, misi-misi pemerintahan mudah diwujudkan.

"Kita perlu gerakan kebersamaan dimulai dari gerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani," terangnya.

Pengawasan DPR juga tidak akan berubah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin menilai berubahnya mitra LPSK, dari yang semula Komisi III menjadi Komisi XIII DPR, tidak berpengaruh pada tugas, fungsi, dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

"Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Penambahan komisi ini sebagai ikhtiar kebangsaan yang dilakukan DPR untuk mengakomodasi Kabinet Merah Putih yang makin banyak karena banyak kementerian yang dipecah," ujar Mahyudin dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Meskipun LPSK tidak lagi bermitra dengan Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, kata Mahyudin, posisi LPSK tetap strategis dalam peradilan pidana ketika bermitra dengan Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia.

"Koordinasi dengan aparat penegak hukum akan tetap berjalan untuk memaksimalkan kerja-kerja perlindungan saksi dan korban," ujar Mahyudin.

Baik penegakan hukum, reformasi regulasi, maupun HAM, dia berharap semua berjalan makin baik dan tidak membuat posisi LPSK menjadi kurang strategis.

"Pengawasan DPR juga tidak akan berubah. Mereka (DPR) paham tugas dan fungsi LPSK yang memang untuk penegakan HAM, perlindungan, serta pemulihan saksi dan korban korban tindak pidana," ucap Mahyudin.

DPR RI menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode 2024—2029. Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2029, Selasa (22/10).

"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir kemudian menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Puan mengatakan bahwa penetapan ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada hari Senin (21/10).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai seharusnya permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal penambahan anggaran di kementeriannya dibahas lebih dahulu di internal pemerintah.

Sebagai informasi, Pigai meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira kepada wartawan, Kamis (24/10/2024).

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan.

Terlebih, menurut Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ujarnya.

Selain itu, Andreas menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.

Dia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.

“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” ujar Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

Menteri HAM ini mengaku punya banyak program pembangunan HAM. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp 20 triliun.

Pigai menyebutkan, salah satu keinginannya adalah membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.

"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll," tulis Pigai melalui akun resmi media sosial X @NataliusPigai2, Rabu (23/10/2024).

Pigai bercita-cita agar universitas itu dipimpin oleh orang Indonesia yang punya kapasitas berkelas dunia di bidang HAM.

Selain itu, Pigai juga ingin mengadakan program kesadaran HAM di 78.000 desa.

Publik sebaiknya jangan memaknainya secara telanjang.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A. Dalimunthe mengatakan bahwa upaya Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun selaras dengan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut dikatakan Farhan terkait dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dialokasikan untuk perkuat Kementerian HAM dalam penanganan kasus dan penguatan ideologi HAM kepada masyarakat.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Prabowo-Gibran, salah satunya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM," kata Farhan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Farhan, Pemerintah perlu membenahi beberapa hal jika ingin serius dalam memperkuat penanganan pelanggaran HAM.

Beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni peningkatan kapasitas lembaga, memperkuat edukasi HAM, dan memastikan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, SDM lembaga yang menangani penegakan HAM juga harus mendapatkan pelatihan agar memiliki kapabilitas yang mumpuni.

Seluruh peningkatan kualitas penanganan HAM tersebut, menurut dia, hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan politik dari pemerintah.

"Publik sebaiknya jangan memaknainya secara telanjang. Artinya angka Rp20 triliun itu memang besar karena memang esensi dari Presiden Prabowo Subianto menjadikan Kementerian HAM adalah untuk memperkuat perlindungan HAM, dan ini harus dilakukan secara utuh, jangan terpisah-pisah.” kata Farhan.

Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan anggaran tersebut harus ada pengawasan dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Dengan adanya anggaran tersebut serta dukungan politik dari pemerintah, Farhan yakin Kementerian HAM dapat bekerja secara efektif dan memberikan dampak pada masyarakat.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.

Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal ini tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, mendukung Menteri HAM Natalius Pigai yang menginginkan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp 20 triliun. Amiruddin menilai penegakan dan perlindungan HAM memang mahal biayanya.

"Pernyataan Menteri HAM itu buat saya surprise ya, karena dia membuka tabir yang selama ini gelap tentang kebijakan atau politik anggaran terhadap hak asasi manusia, artinya selama ini mengapa masalah HAM di Indonesia jalan di tempat nggak selesai selesai? Karena politik anggarannya tidak pernah berpihak pada hak asasi manusia. Apa yang disampaikan Menteri HAM membuka tabir itu, sekarang semua orang tahu dan kaget. Artinya apa? Menegakkan HAM dan melindungi HAM itu memang mahal," kata Amiruddin saat dihubungi, Kamis (24/10/2024).

Amiruddin menilai penegakan dan perlindungan HAM akan jalan di tempat seperti 20 tahun belakangan ini jika anggarannya tidak mencukupi. "Butuh anggaran yang cukup, kalau anggaran nggak cukup seperti 20 tahun ini, 20 tahun reformasi tidak pernah ada kebijakan anggaran atau politik anggaran yang berpihak pada HAM," imbuhnya.

Amiruddin lantas bicara terkait banyaknya pihak yang menuntut keadilan atas pelanggaran HAM tapi tidak pernah terwujud. Dia menyebut itu karena anggarannya tidak mencukupi.

"Kenapa problem pelanggaran HAM selalu tuntut adanya keadilan? Keadilan itu tidak bisa diwujudkan karena anggaran untuk wujudkannya nggak ada secara signifikan. Jadi apa yang dinyatakan Pigai ini sebetulnya membuka kesadaran semua orang bahwa HAM harus ditegakkan dengan anggaran yang cukup, sehingga politik anggaran tentang HAM yang selama ini abai, sekarang tampak. Kita harap itu saja. Selama ini orang marah-marah, apakah dipikir menegakkan HAM itu murah? Kan harkat dan martabat seorang manusia tidak ternilai harganya," jelasnya.

Meskipun demikian, Amiruddin juga mengingatkan Natalius Pigai untuk tetap memberikan penjelasan rinci terkait apa yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 20 triliun tersebut. Dia menilai tidak bisa jika Menteri HAM hanya sekadar omon-omon.

"Namun kritik saya, Pak Menteri ini baru omon-omon kan, dia perlu segera menurunkan itu kepada programnya apa. Programnya apa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, apa? Karena besaran anggaran itu tampak dari program apa yang mau dilakukan. Misal saya kasih contoh, tempo hari Pak Presiden Jokowi buat kebijakan pemulihan korban pelanggaran HAM, nah itu berhenti di tengah jalan, nggak tuntas, apakah tahun 2025 nanti program itu dilanjutkan? Dan harus tuntas, nah berapa itu anggarannya, data sementara dari Komnas HAM saja ada 7 ribu korban yang harus dibereskan," jelasnya.

"Kedua ada penyelidikan HAM yang belum kelar di Komnas HAM, apakah kementerian mau dukung penyelidikan supaya tuntas? Karena Komnas HAM nggak punya anggaran, lebih menyedihkan lagi lah. Ketiga ada persoalan real di depan mata soal HAM hari ini yaitu Papua, apakah ada program itu di situ?" lanjutnya.

Dia menyebut program yang konkret dengan tujuan dan sasaran yang jelas akan membuat postur anggaran menjadi jelas. "Jadi kalau dirancang dengan program konkret, sasaran jelas, tujuan tampak, akan tampak postur anggaran seberapa butuhnya sebetulnya itu. Tantangannya merumuskan itu, tapi prinsipnya melindungi dan memenuhi HAM butuh biaya yang besar, kalau tidak, ya jalan di tempat seperti 20tahun ini, lihat saja, nggak ada yang beres kan? Karena nggak ada perhatian," imbuh dia.

Pernyataan Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar. Natalius pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Simak Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut bahwa laporan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Rudy Soik bersama pengacaranya, Ferdy Maktaen, telah diterima.

"Iya," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota ini meminta perlindungan ke LPSK lantaran keluarganya diteror.

"Sejak sejumlah petugas Propam PoldaNTTmendatangi klien kami (Rudy), anak klien kami trauma berat. Bahkan tidak mau ke sekolah," ungkap kuasa hukum Rudy, Ferdy Maktaen, melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024) pagi.

Ferdy menjelaskan, setelah Rudy dipecat, terdapat sejumlah teror yang dialami keluarga Rudy.

Teror tersebut, di antaranya ada sejumlah orang tak dikenal yang melintas depan rumah Rudy dan mengambil gambar, termasuk menggunakan drone.

Selain itu, istri Rudy, Welinda Wonlele, dicegat di jalan oleh sejumlah anggota polisi ketika sedang mengemudi mobil.

Sejumlah oknum juga berupaya mencari tahu siapa saja yang pernah memberikan Rudy uang untuk kepentingan calon siswa bintara.

"Inilah beberapa alasan untuk kita lapor ke LPSK di Jakarta," kata Ferdy.

Menurut Ferdy, kliennya dan keluarga membutuhkan perlindungan untuk menghadapi teror tersebut.

"Teror-teror ini diduga dari orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan proses pengungkapan mafia BBM (bahan bakar minyak) oleh klien kami," ungkap Ferdy.

Selain ke LPSK, rencananya hari ini dia dan Rudy akan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan dan Anak, Mabes Polri dan Komisi III DPR RI.

"Kita berharap, dengan laporan kita ini, masalahnya bisa segera selesai dan nama institusi Polri tetap terjaga dan reformasi Polri dapat berjalan dengan baik," ujar Ferdy.

Sebelumnya diberitakan, Ipda Rudy Soik, anggota Polda NTT, dipecat usai membongkar mafia BBM di Kota Kupang.