Jogja -

Komjen Ahmad Dofiri ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Dhofiri akan menggantikan Agus Andrianto, yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dilansir detikNews, Selasa (12/11/2024) Dofiri ditunjuk menjadi Wakapolri dalam mutasi terbaru yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya, Ahmad Dofiri menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Mutasi itu sebagaimana tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/2517/XI/KEP./2024 seperti dilihat detikcom, Selasa (12/11).

Profil Komjen Ahmad Dofiri

Komjen Ahmad Dofiri merampungkan pendidikan di Akademi Polisi (Akpol) pada 1998. Dia juga tercatat sebagai lulusan terbaik angkatannya dengan meraih Adhi Makayasa.

Karier Dofiri di Korps Bhayangkara itu terbilang cukup mentereng. Dia merupakan perwira tinggi Polri yang memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Semasa menjadi perwira menengah, Dofiri pernah menjabat sejumlah jabatan strategis. Selain itu, dia juga sempat ditugaskan menjadi Kapolres Bandung dan Kapolrestabes Jogja. Karier Dofiri semakin melejit kita dia dipercaya sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selang beberapa tahun kemudian, Dofiri dimutasi menjadi Kapolda Banten. Tak berlangsung lama, Ahmad Dofiri lalu dirotasi menjadi Karosunluhkum Divkum Polri.

Pada 2016, Dofiri kembali digeser dan menjabat Kapolda DIY. Selama menjabat Kapolda DIY, Dofiri menangani sejumlah kasus menonjol. Salah satunya kasus penyebaran hoaks yang mencatut nama Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Pada 2018, Dofiri juga menangani kasus penyerangan Gereja Katolik Santa Lidwina Bedog, Kecamatan Gamping, Sleman. Dofiri mengatakan pelaku penyerangan itu terkait jaringan teroris.

Di tahun yang sama, Ahmad Dofiri juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Irjen atau jenderal bintang dua. Saat itu Polda DIY ditingkatkan statusnya menjadi tipe A.

Setelah beberapa tahun menjabat Kapolda DIY, Ahmad Dofiri kemudian ditarik kembali ke Mabes Polri dan diberi tugas sebagai Aslog Kapolri. Hampir setahun menjabat, Ahmad Dofiri kembali dimutasi ke Tanah Priangan.

Pada 2020, Ahmad Dofiri ditunjuk sebagai Kapolda Jabar yang baru. Ahmad Dofiri lalu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Oktober 2021, kemudian pada awal 2023 dia mendapat promosi menjadi Itwasum Polri.

(apl/apl)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Kepala Polri yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen (Purn) Agus Andrianto, mendapatkan pangkat kehormatan menjadi Jenderal.

Penganugerahan pangkat ini diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Agus selama berkarier di kepolisian.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan simbol penghormatan atas prestasi dan pengabdian Agus.

“Beliau berdedikasi penuh dalam tugas-tugas kepolisian dan kini juga mendapatkan kehormatan dengan pengangkatan sebagai Menteri," kata Sandi di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Sandi juga menuturkan bahwa pangkat jenderal merupakan penghargaan tertinggi dalam kepolisian yang menegaskan pencapaian Agus Andrianto selama bertugas.

Menurut rencana, pangkat bintang empat tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Agus pada Rabu (13/11/2024).

"Beliau juga mendapatkan kehormatan bisa menjadi menteri, jadi sebagai pengantar Bapak Kapolri, Insya Allah besok akan disampaikan secara langsung," kata dia.

Kenaikan pangkat Agus Andrianto pertama kali diketahui dari unggahan di media sosial istrinya yang menyatakan kebanggaan dan kebahagiaan atas capaian ini.

"Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. Papu Agus mendapat pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jendral Polisi (Purn) Agus Andrianto," tulis istri Agus dalam unggahan yang kini telah dihapus.

Jakarta -

Komisi XIII DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP hingga RUU Perlindungan Saksi dan Korban masuk RUU Prioritas 2025. Komisi XIII juga mengusulkan RUU terkait Hak Asasi Manusia masuk di sana.

"Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2025 yang kami usulkan dari Komisi XIII. Satu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso dalam rapat, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Sugiat menyebut Komisi XIII juga mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun usulan ketiga adalah RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," katanya.

Untuk Prolegnas jangka menengah 2025-2029, Komisi XIII mengusulkan tambahan tiga RUU. Satu di antaranya RUU tentang profesi kurator.

"Satu, Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Kurator. Dua, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Tiga, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," katanya.

Simak juga Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/gbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI mengusulkan tiga rancangan undang-undang (RUU) untuk dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengungkapkan, usulan pertama adalah RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Usulan kedua adalah revisi UU tentang perubahan atas UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kemudian, (ketiga), Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Sugiat dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (12/11/2024).

Sugiat menambahkan bahwa Komisi XIII juga menyiapkan usulan RUU yang perlu dimasukkan dalam daftar Prolegnas jangka menengah Baleg DPR RI.

Usulan tersebut antara lain revisi UU tentang perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, revisi UU tentang profesi kurator, dan revisi UU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan, setiap usulan yang disampaikan oleh masing-masing komisi akan ditampung sebagai bagian dari proses penyusunan Prolegnas.

“Dalam Prolegnas RUU prioritas tahunan, setiap komisi mengusulkan satu RUU. Jika satu RUU tersebut sudah diselesaikan pembahasannya, maka komisi dapat mengusulkan kembali RUU lainnya," kata Bob.

Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Supratman juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Supratman Andi Agtas telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Maret 2024.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Supratman Andi Agtas memiliki kekayaan yang didominasi dari tanah dan bangunan serta surat berharga dan kas. Berikut adalah rincian harta kekayaan Supratman Andi Agtas Menteri Hukum menurut LHKPN:

1. Tanah dan bangunan: Rp9.328.248.326

• Tanah dan Bangunan seluas 267 m²/145 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp1.334.581.248
• Tanah dan Bangunan seluas 118 m²/36 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp59.097.292
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 170 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp23.417.760
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 136 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp95.054.400
• Tanah seluas 103 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp82.656.000
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 67 m²/300 m² di Kota Bekasi, hasil sendiri - Rp2.016.000.000
• Tanah seluas 773 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp734.387.010.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp 425.680.000

• Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT / Micro/Minibus, Tahun 2012, hasil sendiri Rp170.000.000
• Mobil Toyota Innova Venturer 2-4AT / Mobil Penumpang / Micro Mini Bus, Tahun 2020, hasil sendiri Rp255.680.000

3. Surat berharga: Rp11.498.855.593

4. Kas dan setara kas: Rp2.132.056.180

Sub total: Rp23.384.840.099

Hutang: Rp485.000.000

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Supratman Andi Agtas setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp 22.899.840.099 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menerima kenaikan pangkat Jenderal Polisi kehormatan (Hor) dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Pangkat jenderal kehormatan untuk Agus itu pun ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres). Pemberian kenaikan pangkat kehormatan terhadap eks Wakapolri tersebut juga dibenarkan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Melalui kenaikan pangkat itu, Agus bakal meninggalkan pangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga) saat dirinya pensiun sebagai Wakapolri.

"Alasannya karena beliau berdedikasi selama bertugas di Kepolisian dengan karya-karya, dan juga mendapatkan kehormatan menjadi Menteri," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (12/11).

Ketentuan pemberian kenaikan pangkat kehormatan itu juga tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi.

Keppres tersebut ditetapkan Prabowo di Jakarta, 5 November 2024.

"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 menjadi Jenderal Polisi Kehormatan," bunyi Keppres tersebut.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan rencananya akan dilakukan kegiatan upacara pelepasan Agus Andrianto yang telah mengundurkan diri sebagai Wakapolri sekaligus pensiun dini dari kepolisian.

Jakarta -

Mabes Polri akan menggelar acara pelepasan terhadap mantan Wakapolri Agus Andrianto dari jabatannya sebagai Wakapolri. Adapun Agus saat ini telah dipilih sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut acara pelepasan itu akan digelar pada Rabu (13/11) besok.

Dalam acara itu juga dimaksudkan menyambut gelar kehormatan yang baru didapat Agus dari Komisaris Jenderal Purnawirawan (Komjen), menjadi Jenderal Kehormatan (Hor) atau Bintang Empat.

"Besok ada acara pelepasan Pak Wakapolri yang lama, Pak Agus Andrianto kebetulan beliau mendapatkan jabatan Menteri. Kebetulan beliau dapat penghargaan jenderal (kehormatan)," kata Sandi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

Adapun kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi itu diberikan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi.

Pangkat itu, kata Sandi, diberikan Prabowo kepada Agus atas dedikasinya selama menjabat di instansi kepolisian.

"Karena beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau, kehormatan jadi menteri," ucap Sandi.

Sedangkan terkait kursi Wakapolri masih kosong sejak ditinggalkan Agus Andrianto, kata Sandi, masih berproses. Namun, dia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi sejumlah nama untuk dipertimbangkan mengisi posisi tersebut.

"Untuk calon Wakapolri, seperti kami sampaikan sudah ada di kantong Bapak Kapolri nama-namanya. Saat ini sedang dalam proses, mudahan-mudahan dalam waktu dekat nanti sudah ada keputusan yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian," imbuh Sandi.

Lihat juga Video: Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri

[Gambas:Video 20detik]

(ond/dnu)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Komisaris Jenderal (Purn) Agus Andrianto yang kini menjabat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus resmi menyandang pangkat Jenderal Polisi Kehormatan (Hor).

Keputusan tersebut tertuang dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi seperti dilihat detikcom, Selasa (12/11/2024).

Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini diunggah istri Agus Andrianto, Evi Celiyanti, lewat akun Instagram-nya @viigus. Dia mengunggahnya sebagai bentuk berbagi kebahagiaan.

Bunyi petikan keputusan Presiden RI itu yakni, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 menjadi Jenderal Polisi Kehormatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Presiden RI tersebut.

Keputusan Presiden RI itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 5 November 2024.

Evi mengatakan, ada rasa bangga dan haru karena bisa mendampingi suaminya di masa akhir jabatan, hingga mendapatkan pangkat tertinggi di Polri. Evi sudah 32 tahun setia mendampingi Agus sebagai Ibu Bhayangkari.

Evi juga mendoakan suaminya senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, berkah, dan perlindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas baru sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Saksikan juga Sosok: Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

[Gambas:Video 20detik]

Lihat juga Video 'Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri':

[Gambas:Video 20detik]

(hri/tor)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan gelar jenderal kehormatan terhadap eks Wakapolri Komjen (Purn) Agus Andrianto.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa penghargaan bintang empat itu didapatkan oleh Agus lantaran dedikasinya selama menjadi anggota kepolisian.

"Ada acara pelepasan bapak Wakapolri yang lama, yaitu jendral Agus Andrianto, yang dapat promosi Jabatan sebagai Menteri, dan dapat pangkat penghargaan jenderal [kehormatan]," ujarnya di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Dia menambahkan, acara pelepasan itu bakal berlangsung di Mabes Polri pada Rabu (13/11/2024). Acara tersebut juga bakal dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Jadi sebagai pengantar Bapak Kapolri, insyaallah besok akan disampaikan secara langsung," tambahnya.

Sebagai informasi, Agus resmi menanggalkan jabatannya sebagai Wakapolri lantaran ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Hingga kini jabatan yang ditinggalkan oleh Agus masih kosong. Namun demikian, Sandi menegaskan bahwa Kapolri Listyo sudah mengantongi nama anggota Polri yang akan menjabat sebagai Wakapolri.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, nanti sudah ada keputusan yang bisa disampaikan oleh Bapak Kapolri," pungkas Sandi.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan pangkat Agus Andrianto menjadi Jenderal Polisi Purnawirawan melalui Keputusan Presiden Nomor 106/POLRI/Tahun 2024.

Kenaikan pangkat ini menandai pencapaian tertinggi dalam karier Agus di Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia sejak Oktober 2024.

Dalam petikan keputusan yang diterbitkan pada 5 November 2024, Presiden Prabowo menyatakan penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian panjang Agus Andrianto di institusi Polri.
“Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menjadi Jenderal Polisi Kehormatan,” tulis keputusan tersebut yang dikutip, Selasa 12 November 2024.

Baca juga: 7 Fakta Isi Pembicaraan Prabowo dengan Donald Trump via Telepon

Istri Agus, Evi Agus, turut merayakan kenaikan pangkat suaminya ini melalui unggahan di Instagram, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian tertinggi Agus di institusi kepolisian.

“Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. Papi Agus mendapatkan pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto S.H., M.H. Ada rasa bangga dan terharu,” tulis Evi, Selasa 12 November 2024.

Dalam unggahan itu, Evi juga mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan panjang mendampingi Agus sebagai Bhayangkari selama 32 tahun. Ia berharap agar Agus terus diberikan kesehatan dan keberkahan.

“Semoga Papi Agus diberi kesehatan, kesuksesan, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT,” tambahnya.

Agus Andrianto, yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989, telah lama berkarier di kepolisian dengan berbagai jabatan penting. Kini, sebagai Jenderal Kehormatan, pangkat ini menjadi penutup yang penuh penghargaan atas dedikasi Agus selama puluhan tahun di Korps Bhayangkara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menggelar acara pelepasan eks Wakapolri Jenderal (Purn) Agus Andrianto, Rabu (12/11/2024) besok.

Kadiv HUmas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, acara pelepasan digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap Agus yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta telah menyandang pangkat bintang empat atau jenderal.

"Kalau untuk besok, ada acara pelepasan Bapak Wakapolri yang lama, yaitu Jendral Pol (Purn) Agus Andrianto, yang dapat promosi jabatan sebagai menteri, dan dapat pangkat penghargaan, Jenderal," kata Sandi di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Sandi mengatakan bahwa acara tersebut akan menjadi penghormatan atas pengabdian panjang Agus Andrianto di Kepolisian.

Ia mengatakan, pangkat jenderal yang kini disandang oleh Agus juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas di Polri.

“Beliau telah berdedikasi penuh dengan karya-karya besar di kepolisian, dan kini mendapatkan kehormatan untuk mengemban tugas baru sebagai Menteri,” kata Sandi.

Kenaikan pangkat Agus ini pertama terungkap dari unggahan di akun Instagram milik istri Agus.

"Alhamdulillah, berbagi kebahagiaan. papu Agus mendapat pangkat kehormatan, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jendral Polisi (Purn) Agus Andrianto, ada rasa bangga dan terharu," tulis istri Agus.

Akan tetapi, istri Agus telah menghapus unggahan tersebut.