Jakarta -

Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui adanya persoalan overcapacity atau kelebihan muatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Dia menyebut persoalan itu merupakan hal yang tidak mudah diatasi.

"Memang masalah overcapacity itu sudah lama sebenarnya, tidak mudah untuk mengatasi persoalan ini," kata Yusril kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Hal itu disampaikan Yusril di tengah peristiwa kaburnya tujuh narapidana kasus narkotika dari Rutan Salemba pada Selasa (12/11) lalu. Baginya, butuh pemikiran yang lebih komprehensif untuk mengatasi overcapacity di lapas, termasuk lewat revisi Undang-Undang Narkotika.

"Oleh karena berbagai jenis kejahatan itu meningkat sejalan terjadinya perubahan di dalam masyarakat dan sebanyak apapun LP (lembaga permasyarakatan) kita buat, ya tidak akan pernah berhasil memberantas kejahatan itu sendiri," ucap Yusril.

"Karena itu memang diperlukan satu pemikiran yang lebih dalam sebenarnya, baik perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan terutama narkotika ini," tambah dia.

Lewat beleid tersebut, pengguna narkotika di Tanah Air masih dihukum pidana penjara. Yusril menyebut, salah satu pertimbangan yang dapat diambil pemerintah adalah dengan tidak memenjarakan pengguna narkotika lagi, melainkan merehabilitasi mereka.

"Apakah pengguna (narkotika) itu semestinya direhabilitasi oleh negara, sedangkan pengedar dipidana? Sementara kadang-kadang memang terjadi yang pengedar tapi pemakai juga, karena itu memang sangat selektif," ungkapnya.

Yusril menuturkan, hingga kini hal itu masih didiskusikan oleh pemerintah saat ini. Baginya, perlu ditemukan jalan keluar untuk mengatasi overcapacity lapas yang 50 persen lebih penghuninya berasal dari kasus narkotika. Lebih jauh, Yusril berjanji bahwa pemerintah bakal menyelesaikan masalah tersebut.

"Ini berat sekali bagi pembinaan narapidana. Membina mereka itu tidak mudah, apalagi orang yang jadi pengguna narkotika ditempatkan di satu lembaga dengan orang lain yang sebenarnya tidak menjadi pemakai," tuturnya.

"Percayalah, kami akan mencoba mencari jalan keluar mengatasi masalah ini," pungkas Yusril.

Diberitakan sebelumnya, tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah berhasil menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjen PAS tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Murtala bersama enam tahanan dan napi lainnya diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pukul 07.50 WIB. Kaburnya Murtala cs ini diketahui saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

[Gambas:Instagram]

Simak Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

(ond/dek)

Jakarta -

DPR akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan untuk mengusut peristiwa kaburnya tujuh tahanan dan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut baik rencana DPR itu sebagai bagian dari perbaikan bersama.

"Kami persilakan dan kami terima dengan satu prasangka baik untuk perbaikan kita bersama," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Panja tersebut dibentuk oleh DPR sebagai respons terhadap kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari. Menurut Yusril, usul pembentukan Panja Pemasyarakatan telah sesuai dengan tupoksi DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Di sisi lain, Yusril mengaku pun akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu guna menindaklanjuti langkah-langkah pengamanan, pemeriksaan, dan investigasi terhadap kaburnya ketujuh tahanan tersebut.

"Dan saya akan mengkoordinasikan dengan menteri terkait yang menangani masalah ini untuk segera melakukan langkah-langkah pengamanan dan juga melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap kasus ini," ungkap Yusril.

"Jadi, kami berterima kasih kepada DPR yang mempunyai perhatian yang serius terhadap masalah ini," sambung dia.

Tanggapan DPR RI

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebutkan pihaknya akan mengecek terkait standar operasional prosedur (SOP) di Rutan Salemba. Willy mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak dari Rutan Salemba.

Willy mengatakan, dalam UU Keimigrasian, pihaknya telah menambahkan aturan petugas imigrasi dalam konteks kedinasan. Dia ingin melihat dan mengidentifikasi jenis konflik dan kerumitan dari masalah yang ada terlebih dulu.

"Jadi kami tidak pengen gegabah, tapi kami ingin kemudian semuanya bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien dalam proses pengelolaan," kata Willy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

Dia mengungkapkan, juga dimungkinkan adanya reguler check-in, mengenai kondisi fisik dan sebagainya. Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan untuk mengetahui titik-titik masalah itu berada di mana.

Lebih lanjut Willy mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan. Namun, menurut dia, pihaknya akan menggelar rapat dengan mitra kerja terlebih dulu.

"Kita sudah sepakati, tinggal kita bentuk, kita selesaikan dulu dengan semua mitra kerja. Lalu kemudian mungkin ada 1-2 kali RDPU mungkin untuk mendapatkan masukan baru kemudian kita kick off panja," ucapnya.

Tonton Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]

(ond/taa)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan soal video Presiden Prabowo Subianto bersama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Prasetyo mengatakan Prabowo bicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Itu kan beliau sebagai Ketum Partai Gerindra," kata Prasetyo di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Prasetyo mengatakan tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari video tersebut. Dia menyebut Prabowo tidak dalam kapasitas sebagai Presiden saat menyampaikan dukungan ke Luthfi-Yasin.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena beliau hanya memberikan dukungan beliau sebagai Ketua Umum Gerindra," katanya.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan ajakan untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dalam Pilkada Jateng 2024. Prabowo menilai keduanya memiliki pengalaman dan pengabdian yang panjang di Jateng.

"Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga saudara Taj Yasin Maimoen, putra dari guru saya Maimoen Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai Wakil gubernur," ujar Prabowo yang menyampaikan pesan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra.

Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam video yang diunggah calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi melalui akun Instagram resminya, Sabtu (9/11). Dalam unggahan itu, tampak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin berdiri di sisi Prabowo.

Prabowo menilai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 itu merupakan tim yang cocok. Menurutnya, keduanya akan mudah bekerja bersama dengan pemerintahan pusat.

"Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama saya di pusat, kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," ujarnya.

Simak Video Prabowo: Saya Percaya Luthfi-Yasin Tokoh yang Tepat untuk Jateng

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/haf)

JAKARTA, investor.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, dukungan Prabowo Subianto kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Loh itu kan beliau memang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra," tegas Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kemkomdigi Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Prasetyo menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap sikap Prabowo tersebut terutama posisi Prabowo sebagai presiden sekaligus Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Tidak perlu dikhawatirkan karena kan beliau hanya memberikan dukungan beliau sebagai Ketua Umum Partai Gerindra," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajak warga untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dalam Pilkada Jateng 2024. Prabowo menilai keduanya memiliki pengalaman dan pengabdian yang panjang di Jateng.

"Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga saudara Taj Yasin Maimoen, putra dari guru saya Maimoen Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur," ujar Prabowo yang menyampaikan pesan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Gerindra. 

Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam video yang diunggah calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi melalui akun Instagram resminya, Sabtu (9/11/2024). Dalam unggahan itu, tampak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin berdiri di sisi Prabowo.

Prabowo menilai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 itu merupakan tim yang cocok. Menurutnya, keduanya akan mudah bekerja bersama dengan pemerintahan pusat.

"Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok, dan akan bekerja bersama saya di pusat, kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," imbuh Prabowo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Komjen Pol Ahmad Dofiri ditunjuk menjadi Wakapolri. Dia menggantikan Jenderal Pol Agus Andrianto yang diangkat menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penunjukan Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2517/XI/KEP./2024 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo per 11 November 2024. Sebelumnya, Dofiri menjabat Irwasum Polri sejak Februari 2023.

Sosok Komjen Pol Ahmad Dofiri

Ahmad Dofiri merupakan Perwira Tinggi (Pati) bintang 3 Polri atau Komjen Pol. Dia baru saja diangkat dari jabatan Irwasum Polri menjadi Wakapolri.

Sekelumit tentang Dofiri. Polisi kelahiran Indramayu, Jawa Barat, 4 Juni 1967 ini diketahui sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 1989.

Predikat tersebut membuatnya berhak atas penghargaan Adhi Makayasa. Melihat catatan kariernya, Dofiri pernah berdinas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Dia pernah menjadi Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya (1990), Kanit Resmob Polres Tangerang (1991), serta Kapolsek Metro Kebayoran Baru periode 1998-1999.

Seiring waktu, karier kepolisian Dofiri semakin moncer. Tak hanya pangkatnya yang berangsur naik, hal ini dibuktikan dengan kepercayaan untuk menduduki jabatan penting.

Tercatat, Dofiri pernah 3 kali menjadi Kapolda dengan pangkat Irjen Pol yakni Kapolda Banten (2016), Kapolda DIY, dan Kapolda Jawa Barat (2020-2021).

Kemudian, Dofiri naik pangkat bintang 3 atau Komjen Polisi saat ditunjuk menjadi Kabaintelkam Polri pada Oktober 2021. Setahun lebih bertugas, dia diangkat menjadi Irwasum Polri pada Februari 2023.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan menemukan sejumlah kamera CCTV tidak berfungsi di beberapa titik di Rutan Salemba, Jakarta. Salah satunya, di titik yang jadi lokasi tujuh narapidana kabur.

"Kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya (kabur) itu," kata Willy usai melakukan inspeksi dadakan alias sidak di Rutan Salemba, Kamis (14/11).

Willy menjelaskan lokasi para tahanan kabur itu merupakan titik buta. Namun, saat ini pihak rutan sudah melakukan perbaikan.

"Jadi loncat itu terus di sana blank spot. Tadi kita juga sempat masuk ke dalam ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi dengan BNN juga," ujar politisi NasDem itu.

Ia pun menyebut Komisi XIII DPR akan mendalami latar belakang ketujuh tahanan Rutan Salemba melarikan diri. Misalnya, mengapa ketujuh tahanan itu berada dalam sel yang sama.

"Tujuh ini, ada tiga napi dan empat tahanan kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama. Sejak kapan dan ini yang tiga napi dan empat tahanan ini titipan dari mana, apakah polisi, jaksa, kita sedang cek itu," ujar dia.

Pada kesempatan itu, Willy pun menyoroti kelebihan kapasitas atau over capacity di Rutan Salemba. Menurutnya, jumlah petugas keamanan jauh lebih sedikit dibanding jumlah tahanan.

"Kalau over capacity sudah pasti. Ini 100 persen over capacity-nya. Tapi kita enggak ingin masuk ke ranah itu," kata Willy.

"Bahkan rasio petugas keamanannya dengan yang dijaga 1 banding 160. Kapasitasnya ini 1.500, tapi ini hampir 3000-an (tahanan)," sambungnya.

Ia menyatakan DPR akan membentuk panitia kerja untuk membahas permasalahan di Rutan Salemba. Panja juga akan membahas masalah rutan secara umum di seluruh Indonesia.

Diberitakan, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba melarikan diri dari Rutan Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi. Setelahnya para narapidana melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," kata Agung.

Salah satu tahanan yang kabur adalah gembong narkoba Murtala Ilyas. Murtala cs jaringan Malaysia-Medan-Aceh-Jakarta itu ditangkap pada Maret 2024. Dari Murtala cs, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kilogram.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut Jenderal (HOR) Agus Andrianto merupakan sosok yang berani dan tegas.

Hal itu diungkapkan Listyo saat acara pengantar purnatugas untuk Jenderal (HOR) Agus Andrianto, Komjen (Purn) Purwadi Arianto dan Komjen (Purn) Suntana serta pengantar tugas Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (13/1).

"Kita semua sudah tahu bagaimana kiprah dari beliau-beliau di dalam memberikan pengabdian terbaiknya terhadap institusi Polri," kata Jenderal Sigit dalam sambutannya di Auditorium STIK/PTIK.

"Jadi Pak Agus Andrianto kita kenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos apa adanya. Berani, tegas, jadi benar kalau tadi ada putrinya nyampaikan Bapak saya kelihatannya serem padahal hatinya baik," kata Listyo.

Selain itu, Listyo mengenang banyak masa-masa sulit yang dilalui bersama-sama. Di mana institusi Polri tengah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Namun, dengan komitmen dan soliditas yang tinggi, bisa melewati masa tersebut dan pada 1 Juli 2024 lalu, Polri dari hasil survei Litbang Kompas mencatat naiknya citra positif terhadap Polri menjadi 73,1 persen.

"Dengan semangat bersama kita, kita saat itu berkomitmen untuk menjaga soliditas, memperkuat soliditas untuk bekerja keras, mengembalikan kepercayaan publik dan Alhamdulillah di 1 Juli yang lalu kita berada di angka 73 persen. Artinya kita bisa kembali di posisi nomor 3 kalau tidak salah," ungkapnya.

"Dan ini tentunya berkat kerja keras rekan-rekan semua. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk kerja keras seluruh teman-teman," imbuhnya.

Pada puncak acara, Listyo mengantarkan Jenderal (HOR) Agus Andrianto dan Komjen (Purn) Purwadi Arianto keluar dari auditorium untuk menjalani acara seremonial prosesi pedang pora yang diiringi oleh marching band.

Acara dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dihadiri oleh seluruh PJU Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia serta ribuan personel Polri. Tradisi pelepasan ini biasa dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada putera terbaik Korps Bhayangkara yang sudah purnatugas.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk eks Wakapolri Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto sebagai Wakil Menteri PAN-RB dan Komjen (Purn) Suntana sebagai Wakil Menteri Perhubungan dalam Kabinet Merah Putih.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Jenazah mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ichlasul Amal disemayamkan di Balairung UGM, Kamis (14/11/2024).

Mobil jenazah yang membawa Prof Ichlasul Amal tiba di Balairung sekitar pukul 15.20 WIB.

Sejumlah pimpinan UGM, dekan, dan mahasiswa hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

Mereka berkumpul untuk melepas kepergian Prof Ichlasul Amal menuju peristirahatan terakhir di Pemakaman UGM Sawitsari.

Mewakili civitas akademika UGM, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Gadjah Mada, Prof Supriyadi, menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Prof Ichlasul Amal.

"Duka mendalam hari ini kembali dirasakan Universitas Gadjah Mada. Salah satu tokoh terbaik Universitas Gadjah Mada, Prof Ichlasul Amal, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, telah berpulang pada hari Selasa, 14 November 2024," ujar Prof Supriyadi dalam sambutannya di Balairung UGM.

Prof Supriyadi menambahkan bahwa almarhum Prof Ichlasul Amal dikenal sebagai pribadi yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan.

"Beliau juga dikenal sebagai tokoh reformasi 1998 dari UGM. Masih lekat dalam ingatan bagaimana beliau bersama dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan ribuan mahasiswa berorasi di depan Gedung Grha Sabha Pramana UGM dalam gerakan reformasi 1998," ucapnya.

Komitmen dan dedikasi Prof Ichlasul Amal

Komitmen Prof Ichlasul Amal untuk memajukan UGM terwujud melalui:

• Peningkatan mutu pendidikan
• Penguatan jejaring internasional
• Pengembangan institusi

Prof Supriyadi juga menyebutkan bahwa Prof Ichlasul Amal adalah pendiri Masjid Kampus UGM pada 1999, yang dikenal sebagai satu-satunya masjid di Indonesia tanpa nama.

Ia menambahkan bahwa jiwa nasionalisme Prof Ichlasul Amal sangat kuat.

"Pada waktu terjadi konflik Maluku tahun 1999, beliau memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Universitas Pattimura dari semua agama untuk bisa mutasi ke kampus UGM," jelasnya.

Dedikasi Prof Ichlasul Amal untuk UGM juga sangat luar biasa.

Tawaran sebagai Menteri Pertahanan

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan kohesi sosial penting dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam seminar di Jakarta, Rabu (13/11), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto mengatakan kolaborasi dan kohesi sosial sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas dari masalah terorisme itu sendiri.

"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Andhika seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Andhika, signifikansi dari berbagai kerja yang sifatnya kolaboratif dalam penanggulangan terorisme juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, yaitu "Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan".

Dia menjelaskan komitmen kolaboratif multipihak dan peningkatan kohesi sosial telah dijalankan BNPT secara nyata melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Di dalam RAN PE, BNPT melakukan pendekatan seluruh pemerintahan (whole government) dan seluruh masyarakat (whole society), terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029).

"Kami mendorong penguatan kohesi sosial yang kami yakini dengan kohesi sosial masyarakat akan kuat dan tidak mudah terjerumus terorisme," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori turut menilai program kolaborasi dan peningkatan kohesi sosial sangat tepat dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Alasannya, persoalan terorisme tidak bersifat eksklusif, tetapi justru inklusif.

"Persoalan terorisme bukan eksklusif tapi inklusif karena semua lapisan masyarakat terkena dampaknya, untuk itu kolaborasi bersama dan peningkatan kohesi sosial sangat penting untuk dilakukan," ujar Hasan dalam kesempatan yang sama.

Dirinya menambahkan, kata kunci kolaborasi dan kohesi sosial dalam rangka menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia juga sangat erat kaitannya dalam membangun dan menguatkan prinsip demokrasi di Indonesia.

Dengan begitu, sambung dia, hadirnya masyarakat yang kohesi menjadi syarat untuk menuju masyarakat yang demokratis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)

Kota Depok, Jabar (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah mengamankan 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai dengan 13 November 2024.

"Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)," kata Kapolri saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis.

Kapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum terorisme tersebut dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, dan berkolaborasi dengan Korps Brimob Polri.

"Tentunya peran Brimob untuk selalu hadir menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, red.) tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ujarnya.

Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa penegakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan preventif strike atau mengamankan sebelum terjadi peristiwa dengan didahului bukti-bukti yang cukup.

Sementara itu, Rycko Amelza Dahniel saat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/6), mengungkapkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris secara terbuka.

Adapun Kepala BNPT Eddy Hartono di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9), menegaskan akan mempertahankan kondisi tersebut selama menjabat menggantikan Rycko.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 88 narapidana dengan risiko tinggi ke Nusakambangan sebagai upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lapas dan rutan.

Direktur Pengamanan dan Intelijen (Pamintel) Ditjen PAS Teguh Yuswardhie saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis mengatakan, narapidana yang dipindahkan itu terdiri dari 40 narapidana risiko tinggi wilayah Banten dan 48 narapidana risiko tinggi wilayah Jawa Timur.

“Berdasarkan hasil operasi di sejumlah lapas, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih melakukan penyalahgunaan narkoba, love scamming, serta penipuan online dari lapas dan rutan,” ucap Teguh.

Pemindahan narapidana dilakukan pada Kamis ini dengan melibatkan anggota TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasi oleh Ditjen PAS.

“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Pemindahan narapidana dibagi menjadi dua titik keberangkatan, yaitu dari Lapas Kelas IIA Cilegon untuk wilayah Banten dan Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun untuk wilayah Jawa Timur.

Selanjutnya, tambah dia, seluruh narapidana yang dipindahkan itu akan ditempatkan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan super maksimum.

“Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dari lapas dan rutan,” kata Teguh.

Di samping itu, langkah tersebut juga menjadi upaya Ditjen PAS dalam mengatasi permasalahan kepadatan (overcrowded) di lapas dan rutan. Hal ini juga merupakan salah satu dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Ini merupakan pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan tahap kedua, sebagai keberlanjutan program pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di lapas dan rutan,” demikian Teguh.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan bahwa kementerian yang ia pimpin telah mencanangkan 13 program akselerasi yang selaras dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program akselerasi tersebut adalah mengatasi permasalahan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas (overcapacity) dan overcrowded di rutan maupun lapas dengan solusi yang komprehensif.

Agus ketika rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (5/11) menjelaskan, program itu akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemberian remisi, hak integrasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, penambahan kapasitas hunian, serta pembaruan regulasi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan mengenai adanya kesepakatan tertulis antara Anindya Bakrie dengan Arsyad Rasjid pada 27 September 2024.

Sesuai kesepakatan yang disaksikan oleh Bahlil Lahadalia, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi di tubuh Kadin Indonesia melalui percepatan Munas yang sesuai dengan AD/ART.

“Tadi juga kami sampaikan ke Pak Menko bahwa kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta arahan. Sebagaimana mayoritas dunia usaha di Indonesia, Presiden juga menghendaki adanya Satu Kadin Indonesia,” ungkap Dhaniswara, dikutip Kamis (14/11/2024).

Dalam pertemuan dengan Menko Hukum, Dhaniswara juga menyampaikan rencana Kadin Indonesia untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Munas, termasuk mengenai prosedur persiapan Munas yang akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Sementara kepanitiaan Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak (Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid), dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

“Dari pertemuan tadi, pada intinya Menko Hukum sependapat dengan Kadin bahwa sesuai dengan kesepakatan, maka segera dilaksanakan Munas Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak Menko juga berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Presiden untuk selanjutnya pemerintah menentukan waktu pelaksanaan Munas,” kata Dhaniswara.