Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti viralnya anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia menilai hal itu karena kurangnya literasi.

"Masih adanya anak-anak kita yang kurang literasinya cukup mengkhawatirkan, karena literasi menentukan kualitas SDM kita. Kalau generasi muda masih memiliki literasi yang rendah, kita khawatir mereka akan sulit bersaing di tengah tantangan zaman yang serba cepat ini," kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

Beberapa waktu belakangan, media sosial dipenuhi dengan video siswa SMP-SMA yang tidak bisa menjawab pertanyaan hitungan matematika dasar. Baik itu perkalian maupun pembagian.

Selain soal perhitungan dasar, sempat viral juga di media sosial yang menunjukkan 29 orang pelajar SMP tidak bisa membaca. Dikabarkan video itu merupakan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Meski video-video tersebut tak bisa digeneralisasi, Cucun melihat perlu ada yang diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia. Ia pun mendorong Pemerintah melakukan evaluasi.

"Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut," ujar Cucun.

Cucun pun menyinggung soal berbagai penelitian yang menunjukkan kurangnya kemampuan numerasi anak-anak Indonesia. Ia mengutip survei Kehidupan Keluarga Indonesia atau Indonesia Family Life Survey (IFLS) yang menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitugan dasar.

Berdasarkan tes IFLS, diketahui kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tes IFLS yang menunjukkan anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%. Artinya walaupun siswa tersebut naik kelas, peningkatan kemampuan siswa antara jenjang satu dengan jenjang berikutnya tidak memiliki kenaikan yang berarti.

"Banyak penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi anak-anak usia sekolah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kesenjangan kualitas layanan pendidikan kita antara kota besar dan di daerah-daerah," sebut Cucun.

Rendahnya literasi anak-anak Indonesia juga didukung dari data UNESCO yang menyebut minat baca masyarakat sangat kurang. Menurut laporan UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Penelitian World's Most Literate Nation Ranking oleh CCSU pun menyatakan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca. Cucun mengatakan minat membaca menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan literasi bagi anak-anak.

"Karena buku adalah jendela dunia. Maka adanya data-data penelitian itu menjadi sebuah indikasi serius bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Dan ini harus diperbaiki karena kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Cucun mengingatkan, SDM yang unggul menjadi syarat terwujudnya visi Indonesia Emas yang dapat bersaing di kancah global. Untuk menciptakan generasi unggulan, aspek pendidikan menjadi salah satu faktor utama.

"Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang bisa meningkatkan kualitas mereka di dunia kerja," terang Cucun.

Cucun menambahkan, kurangnya literasi dan kompetensi anak-anak akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sebab para generasi muda inilah yang nantinya menjadi calon-calon pemimpin Indonesia.

"Di tengah dinamika global dan persaingan ketat, termasuk adanya Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), anak-anak kita harus mendapat modal keterampilan yang akan menunjang masa depan mereka kelak, dan masa depan bangsa ini," urai Cucun.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannnya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik, dan benahi yang masih kurang-kurang," sambungnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti buka suara soal viral anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia mengaku tidak cemas namun tetap tidak mengabaikan realita yang ada di lapangan serta segera akan ditangani.

"Kita tidak perlu cemas dengan persoalan itu. Dalam pengertian bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, masalah yang harus kita tangani," ucap Mu'ti dilansir detikedu.

Dengan keadaan ini, Kemendikdasmen tegas tidak akan menutup mata. Ke depannya akan berbagai upaya perbaikan termasuk upaya wajib belajar 13 tahun dan pengajaran matematika dari tingkat pendidikan usia dini.

"Kalau ada masalah seperti itu (video viral anak sulit berhitung matematika dasar) kami tidak menutup mata. Kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan karena itu maka termasuk program prioritas kami literasi dan numerasi," tambah Mu'ti.

Mu'ti menilai salah satu penyebab mengapa siswa kesulitan berhitung matematika dasar adalah masa pandemi Covid-19. Kala pandemi melanda, siswa sudah lama tidak bertemu dengan guru sehingga terjadi fenomena learning loss.

"Learning loss yang diakibatkan Covid-19 itu mungkin sekarang baru kelihatan dampaknya," jelas Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Saksikan juga video: Saat Wapres Gibran Soroti Masalah Klise di Dunia Pendidikan

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap gambar sapi, hujan, hingga banjir menjadi kode info sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan petugas rutan yang melakukan sidak mendapat jatah rokok hingga duit.

Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa.

"Untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

Hengki mengatakan info sidak sengaja dibocorkan petugas rutan ke para tahanan. Imbalannya, menurut Hengki, para petugas rutan yang melakukan sidak mendapat rokok hingga duit.

"Setelah dilakukan sidak nihil gitu, apakah ada para yang melalui sidak itu menerima sesuatu lagi dari para tahanan?" tanya jaksa

"Benar," jawab Hengki.

"Menerima apa?" tanya jaksa.

"Rokok ada juga uang," jawab Hengki.

Hengki mengatakan rokok dan duit itu diterima satu pintu melalui terdakwa Sopian Hadi. Kemudian, rokok dan uang itu akan dibagi ke semua petugas rutan yang melakukan sidak.

"Dibagi pada seluruh petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Teknisnya satu pintu ke Pak Sopian," jawab Hengki.

Dia mengatakan sidak dilakukan rutin setiap bulan. Dia menuturkan teknis pembagian jatah rokok hingga duit terkait sidak dilakukan oleh Sopian Hadi.

"Kalau rokok berapa slot? Mohon maaf untuk berapa banyak rokok. Itu yang diminta?" tanya jaksa.

"Saya hanya lihat hitungannya sudah dipecah per bungkus, bungkus, tidak slot, slot," jawab Hengki.

"Kalau uang berapa nilai untuk para petugas yang melakukan sidak?" tanya jaksa.

"Pak Sopian sendiri Rp 2-3 juta," jawab Hengki.

"Terus anggota yang lain berapa?" tanya jaksa.

"Nah, itu dari Pak Sopian sendiri teknisnya Pak Sopian yang bagi-bagi ke mereka," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap kode sidak ke para tahanan. Hengki mengatakan gambar sapi juga menjadi kode sidak di Rutan KPK.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK, saat diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

"Apa ada kode khusus?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Baik, untuk kode khusus kalau dari Pak Sopian Hadi ke Pak Deden saya pernah di informasikan oleh Pak Deden, dan dikasih tunjuk chatting-annya. Itu kodenya gambar sapi, setelah gambar sapi kemudian berubah lagi Pak Deden menginformasikan itu hujan, kemudian berubah lagi menginformasikan itu banjir," jawab Hengki.

"Itu kepada seluruh Rutan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Hengki.

Hengki mengatakan informasi sidak sering bocor ke para tahanan. Hasilnya, menurut Hengki, tak ada barang yang ditemukan saat sidak.

"Ketika informasi bocor dilakukan sidak, akibatnya apa?" tanya jaksa.

"Nihil temuan," jawab Hengki.

Selain itu, dia mengatakan penunjukan 'lurah' dilakukan berdasarkan senioritas. Istilah 'lurah' digunakan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan pungli dari para tahanan melalui 'korting'.

"Saudara yang menunjuk mereka jadi lurah siapa?" tanya jaksa.

"Mereka sendiri berdasarkan senioritas Pak Jaksa," jawab jaksa.

"Mereka sendiri itu siapa?" tanya jaksa.

"Orang pegawai petugas Rutan khususnya pengamanan," jawab Hengki.

"Itu yang menunjuk pegawai? Bukan pimpinan?" tanya jaksa.

"Tidak ada, mereka memilih yang sejalan dengan mereka, makanya bisa bertahan dengan lama," jawab Hengki.

Hengki mengatakan 'korting' juga ditunjuk oleh para tahanan bukan petugas Rutan. Istilah 'korting' merupakan tahanan yang dianggap dituakan dan bertugas mengumpulkan pungli para tahanan untuk kemudian diserahkan ke 'lurah'.

"Siapa yang menunjuk korting?" tanya jaksa.

"Para tahanan sendiri, Pak Jaksa," jawab Hengki.

Jaksa juga mendalami jatah Karutan, Kamtib, hingga koordinator terkait pungli tersebut. Hengki menyakini jatah yang diterima 'lurah' juga bernilai besar.

"Di BAP (berita acara pemeriksaan) nomor 22 Saudara menerangkan bahwa untuk Deden Rochendi sebagai Kepala Rutan dapat Rp 10 juta, kemudian Sopian Hadi sebagai Koordinator Kamtib Rp 5 juta, Eri Angga Permana sebagai Koordinator Yantas juga Rp 5 juta, kemudian Ristanta sebagai Kepala Rutan Rp 10 juta, Agung Nugroho sebagai Kamtib Rp 7 juta, Ari Rahman Hakim sebagai Kamtib juga dapat Rp 5 juta. Kalau untuk lurahnya berapa jatahnya?" tanya jaksa.

"Kalau untuk lurah sendiri, Pak Jaksa, ini kalau sepengetahuan saya kalau untuk spesifiknya saya tidak tahu, tapi yang jelas harusnya karena dia yang mengetahui bonggolnya, totalnya, harusnya dia mendapat besar juga," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat juga video: KPK Vs Paman Birin, Bukti Lunglainya KPK

[Gambas:Video 20detik]

Banda Aceh (ANTARA) - Korban pelanggaran HAM Aceh berharap pemerintah tidak membubarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh karena dikhawatirkan menjauhkan upaya menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi korban.

"KKR adalah jantung dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh," kata Nyak Murtala, korban sekaligus pegiat HAM di Banda Aceh, Jumat.

Menurut dia, pembubaran KKR Aceh tidak hanya akan memupus harapan para korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat pada proses
penegakan HAM serta perdamaian yang telah dibangun selama ini.

"KKR adalah roh perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan. Jika ini dicabut, maka akan menimbulkan masalah besar ke depannya," ujar Nyak Murtala.

LSM Katahati Institute Aceh, menilai mempertahankan KKR Aceh menjadi upaya menjaga masa depan perdamaian Aceh.

"Karena KKR Aceh bukan hanya sekadar institusi, melainkan inti dari proses rekonsiliasi dan perdamaian yang lahir dari perjanjian damai MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentag Pemerintahan Aceh (UUPA)," kata Manager Program Katahati Institute Muhammad Fahry.

Sebelumnya, Kemendagri meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun (peraturan daerah) Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR lewat surat Ditjen Otda Nomor 100.2.1.6/9049/OTDA yang ditandatangani Plh Sekretaris Ditjen Otda Suryawan Hidayat.

Surat Ditjen Otda Kemendagri tersebut telah menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat Aceh, dan menyatakan penolakan terhadap permintaan pencabutan lembaga KKR Aceh.

Fahry mengatakan, konstruksi hukum pembentukan KKR Aceh merupakan amanah UUPA, jadi tidak tepat jika Kemendagri meminta KKR Aceh dibubarkan hanya karena ketentuan hukum soal KKR nasional telah dicabut Mahkamah Konstitusi.

“Karena itu, peninjauan Kemendagri yang mengacu pada dasar hukum nasional yang sudah dicabut terkait KKR nasional itu tidak tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Fahry juga meminta kepada pemerintah daerah dan parlemen Aceh ikut mendukung keberlanjutan KKR Aceh ini, dan tidak terpengaruh oleh wacana pembubaran tersebut.

Dirinya menuturkan, KKR Aceh memiliki tugas yang tidak hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga memastikan kesejahteraan korban, terutama mereka yang lanjut usia dan anak-anak korban.

Kemudian, KKR juga bertugas untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Apalagi, banyak korban yang masih membutuhkan dukungan, terutama mereka masih rentan kesejahteraan.

Sejauh ini, tambah dia, upaya pemulihan bagi korban konflik di Aceh juga belum menyeluruh. Dalam beberapa kasus, seperti Simpang KKA, hanya sebagian kecil dari korban yang menerima pemulihan

"Karena itu, kita menyerukan untuk mendukung keberlangsungan KKR Aceh dan memperkuat perannya dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan pemulihan bagi seluruh korban
pelanggaran HAM di Aceh," kata Fahry.

Sebagai informasi, berdasarkan surat Ditjen Otda Nomor 100.2.1.6/9049/OTDA yang ditandatangani Plh Sekretaris Ditjen Otda Suryawan Hidayat, menyarankan Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR, untuk kemudian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Suryawan merespons surat Plh Sekretaris Daerah Aceh Nomor:100.3/11557 tanggal 23 September 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.

Kemendagri juga meminta agar fasilitasi rancangan Qanun tidak dilanjutkan pembahasannya.

Karena, berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan KKR Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR nasional yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Kemendagri juga menyatakan terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi di Aceh dapat melalui Badan Rekonsiliasi Aceh (BRA) dan melakukan koordinasi kepada Kementerian Hak Asasi Manusia.

Saat bepergian ke luar negeri, setiap WNI harus memiliki paspor yang berfungsi sebagai identitas diri. Jika pemilik paspor ingin mengubah data yang terlampir dalam paspor, bisa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi setempat.

Bagaimana caranya? Apa saja syarat-syarat mengubah data paspor? Simak ulasan di bawah ini.

Syarat Mengubah Data Diri Paspor

Dikutip dari situs Imigrasi, perubahan data identitas diri pemegang paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Perubahan meliputi nama, tempat tanggal lahir, atau jenis kelamin.

Berikut daftar persyaratan untuk mengubah data paspor.

1. Paspor,
2. Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK),
3. Dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar perubahan data paspor, seperti surat penetapan pengadilan, akta kelahiran, surat nikah, atau dokumen sejenis.

Cara Mengubah Data dalam Paspor

Setelah mengetahui syarat yang berlaku, berikut cara atau prosedur mengubah data diri di paspor.

• Serahkan berkas persyaratan (asli dan fotokopi) serta Perdim 11 (terdapat di kantor imigrasi) yang telah diisi lengkap kepada petugas loket
• Lalu, petugas akan memproses perubahan data paspor
• Pejabat Imigrasi akan menyetujui perubahan data paspor
• Berikutnya, petugas akan mencetak paspor baru Anda setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi
• Paspor baru yang telah selesai akan diberikan kepada Anda.

Jika terjadi penolakan dalam perubahan data paspor Anda, berikut ini beberapa penyebabnya.

• Persyaratan tidak lengkap
• Nama pemohon terdapat dalam daftar pencegahan ke luar negeri
• Alasan keimigrasian lain
• Prosedur.

Arti 3 Warna Paspor Indonesia

Di Indonesia, ada tiga jenis paspor yang berlaku, yaitu paspor warna hijau, biru, dan hitam. Ada juga paspor baru Indonesia berwarna merah yang berlaku mulai tahun 2025.

Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, berikut arti warna hijau, biru, dan hitam pada paspor Indonesia.

1. Paspor Hijau (Paspor Biasa)
   Paspor hijau atau Paspor Biasa adalah Paspor Indonesia yang umum digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI). Paspor Biasa terdiri atas Paspor Biasa elektronik (e-Paspor) dan Paspor Biasa non-elektronik (fisik/cetak).
2. Paspor Biru (Paspor Dinas)
   Paspor biru atau Paspor Dinas adalah Paspor RI yang umumnya digunakan oleh Pejabat RI yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas kedinasan. Paspor Dinas diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara tertentu, atau WNI tertentu yang akan melaksanakan tugas Pemerintah RI yang tidak bersifat diplomatik.
3. Paspor Hitam (Paspor Diplomatik)
   Paspor Hitam atau Paspor Diplomatik adalah Paspor RI khusus digunakan oleh para Diplomat RI dan keluarga yang ditugaskan di berbagai Perwakilan RI di luar negeri, serta bagi Pejabat RI tertentu yang mengadakan perjalanan ke luar negeri untuk tugas-tugas diplomatik.

Lihat juga video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

[Gambas:Video 20detik]

KUNINGAN, KOMPAS.com - Dudi Karyono (53), Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengungkap syukur. Dia telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori penyelenggara pemilu.

Menurut Dudi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi penyelenggara pemilu mutlak sangat dibutuhkan.

Beban tugas yang berat, serta tuntutan kerja yang harus profesional, membuat petugas penyelenggara pemilu rentan mengalami gangguan mental, kecelakaan, hingga kematian.

Dudi adalah salah satu petugas penyelenggara pemilu yang berada di wilayah terpencil atau pelosok Kabupaten Kuningan. Dia tinggal di Blok Leuwi Keris, Desa Cieurih, Kecamatan Cidahu.

Saat proses tahapan pemilu berlangsung, Dudi bersama sejumlah petugas lainnya harus memutar arah untuk menuju akses jalan utama yang lebih aman.

Para petugas, kata Dudi, harus keluar desa yang masuk wilayah Kabupaten Kuningan lalu masuk ke Desa di Kabupaten Cirebon, untuk akses jalan utama yang lebih aman. Putar arah ini membuat para petugas harus menempuh jarak lebih jauh sekitar 10-15 kilometer.

"Harus masuk ke Kabupaten Cirebon dulu karena akses sangat sulit, harus muter ya sekitar 10 kilometer, karena melewati empat desa Desa Legok, Cikeusik, Jatimulya, dan Waled. Kalau mau cepat, ya jalur hutan, jalan setapak, tapi bahaya," kata Dudi saat ditemui Kompas.com di Kantor KPU Kabupaten Kuningan, Jumat (15/11/2024) siang.

Dudi juga bercerita, Rahmat salah satu rekan PPS Desa Cidahu meninggal dunia di tahun 2019 karena beban tugas yang berat. Rahmat meninggal dunia di rumah sakit setelah proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Saat itu, BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung kematian petugas penyelenggara, belum ada.

Namun, KPU RI melalui KPU Kabupaten Kuningan memberikan santunan kepada keluarga korban sehingga ahli waris merasa terbantu setelah kepergian Rahmat sebagai tulang punggung keluarga.

Aktivitas tahapan pemilu yang cukup panjang bukan tahun ini saja dilalui Dudi. Dudi yang kini menjadi petugas PPK, telah mengikuti lima kali proses penyelenggara pemilu sejak reformasi di tahun 1999.

Sejak saat itu, dia belum pernah mendapatkan informasi adanya jaminan yang melindungi tugasnya secara resmi.

"Sejak bujang kang, sejak masih usia 20 tahun, saya jadi KPPS 3 periode: pemilu 1999, 2004, dan 2009. Pemilu 2014 dan 2019 jadi PPS. Nah sejak lima pemilu itu belum ada jaminan BPJS Ketenagakerjaan buat penyelenggara pemilu," kata Dudi.

Dudi baru terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori penyelenggara pemilu sejak Pemilihan Presiden 2024 yang bertugas sebagai PPS Desa Cidahu.

Kinerja Dudi yang baik membuatnya terpilih menjadi PPK Kecamatan Cidahu untuk menjalani hajat Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Kuningan.

100 TPS di Perbukitan Gunung Ciremai

Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Budi Nugraha, menyampaikan secara geografis Kabupaten Kuningan berada di wilayah Gunung Ciremai.

Sebagian wilayah berupa perbukitan dan dataran tinggi. Kondisi ini membuat KPU berkerjasama dengan BPBD Kabupaten Kuningan terkait mitigasi kebencanaan untuk pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan catatan, kata Asep, ada sekitar 100 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 1.927 TPS yang tersebar di 32 Kecamatan, berada di wilayah pelosok dan perbukitan. Kondisi ini menjadi kerentanan terhadap penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan di tiap tahapan pemilu berlangsung.

"Ada Desa Pinara wilayah perbukitan, Babakan, Subang, dan banyak wilayah lainya juga. Ada sekitar 100 TPS dari 1.927 TPS yang ada di wilayah perbukitan. Tapi sejauh ini aman, kami selalu mempersiapkan tahapan pemilu dengan matang," kata Asep saat ditemui Kompas.com di kantor KPU, Jumat (15/11/2024) siang.

Asep menjelaskan, selain soal letak geografis dan kondisi medan, ada beberapa tahapan pemilu yang berpotensi menguras tenaga secara fisik hingga menyebabkan kerentanan.

Beberapa di antaranya, tahapan awal sosialisasi, pendistribusian logistik, penghitungan suara, rekapitulasi suara, yang seluruhnya dilakukan secara berjenjang hingga tuntas.

Pada pilkada tahun ini, sambung Asep, ada sebanyak 19.860 petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka terdiri dari petugas KPU, PPK, PPS, kesekretariatan, KPPS, hingga petugas keamanan dan ketertiban.

Mereka bekerja untuk melayani pemungutan suara terhadap sebanyak 891.960 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Asep menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang telah berkerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon untuk melindungi seluruh penyelenggara pemilu.

Menurutnya, jaminan itu membuat para penyelenggara bertugas dengan tenang dan profesional.

"Tentu kami terimakasih kepada Pemda Kuningan yang telah mengcover BPJS ketenagakerjaan kami, KPU dan badan adhoct, seluruhnya yang terlibat. Ini konsekuensi pekerjaan berat, dan pasti sangat bermanfaat bagi penyelenggara, juga keluarga," tutup Asep.

Risiko Beban Kerja Berlipat Ganda

PJ Bupati Kuningan, Agus Toyib menyatakan, pihaknya berinisiatif kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi kejadian musibah pemilu sebelumnya. Ada beberapa petugas yang mengalami musibah, kecelakaan, bahkan hingga meninggal dunia.

"Kami berikan jaminan, mereka menghitung sampai malam, kejadian tahun kemarin ada yang ketimpa tembok sampai kaki patah, ada juga yang kelelahan, sampai meninggal dunia," kata Agus saat ditemui Kompas.com di Gedung Setda, Jumat (15/11/2024) siang.

Secara rinci, Pemda Kuningan melalui BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada penyelenggara pemilu yang mengalami kecelakaan kerja sekitar Rp21.000.000, dan bila meninggal dunia senilai Rp42.000.000.

Agus menyebut, pihaknya menganggarkan pembayaran premi untuk 19.860 penyelenggara pemilu dari APBD tahun 2024.

Penjaminan ini berlangsung selama mereka bertugas yakni, bagi Kpps dan petugas keamanan satu bulan di bulan November, sementara petugas KPU, PPK, PPS, dan kesekretariatan hingga Desember 2024. Secara global, pembayaran total premi 19.860 petugas penyelenggara pemilu adalah senilai Rp223.770.000.

Meski demikian, Agus berharap proses tahapan pemilu serentak Pilgub Jabar dan Pilkada Bupati Kuningan, berjalan lancar dan tanpa masalah apapun. Dia juga mengajak agar seluruh DPT menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara 27 November 2024 mendatang.

Julian Account Representatif BPJS Ketenagakerjaan Cabang, menyampaikan berdasarkan pemilu sebelumnya, tingkat musibah kecelakaan dan kematian cukup tinggi. Ini terjadi karena kondisi medan yang terjal, kelelahan, dan banyak hal lainnya.

Bagi Julian, para penyelenggara pemilu ini seperti pegawai non-ASN. Meski hanya pada saat pelaksanaan pemilu, tugas mereka berat dan sangat membantu berjalannya proses pesta demokrasi.

Atas dasar itu, akses dan fasilitas perlindungan kepada para penyelenggara pemilu ini sangat perlu dilaksanakan.

"Jadi, melihat histori sebelumnya pemilu 2014 dan pemilu 2019 resiko yang terjadi begitu banyak, sedangkan anggaran untuk memberikan santunan kepada mereka, tidak bisa memenuhi standar santunan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan sistem ini," kata Julian saat ditemui Kompas.com di kantornya, Kamis (15/11/2024) petang.

Maka dari itu, sambung Julian, BPJS Ketenagakerjaan ingin berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk menyukseskan program pemerintah nasional, dalam memberikan jaminan sosial dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Dia menyebut, program kerja sama untuk penyelenggara pemilu ini baru berjalan dua kabupaten, yakni Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Kabupaten lainnya masih berencana dan belum sampai ada ikatan tertulis.

Julian berharap dengan waktu yang tersisa beberapa saat lagi dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah daerah setempat segera melakukan kerjasama untuk mengantisipasi resiko yang terjadi pada tahapan pemilu yang tersisa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengunduran diri Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak mengganggu proses hukum kasus suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.

Sebab, kata KPK, kasus suap tersebut terjadi saat Sahbirin Noor menjabat sebagai Gubernur Kalsel.

"Sama sekali tidak mengganggu (proses hukum) karena apa? Tindakan tersebut dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai penyelenggara negara," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

"Jadi, bukan berarti kalau mengundurkan diri itu hilang perbuatannya, karena sudah terjadi perbuatan tersebut," sambungnya.

Tessa juga mengatakan, meski status tersangka Sahbirin Noor telah gugur, penyidik masih bisa memanggilnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap tersebut.

"Pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi di perkara atau sprindik yang saat ini sedang berjalan. Dan itu kita tunggu saja, insya Allah tidak dalam waktu yang lama lah," ujarnya.

Sahbirin Noor mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya sehari setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan di hadapan ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah (Setdaprov) Kalsel, pada Rabu (13/11/2024).

Pria yang akrab disapa Paman Birin itu menegaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengungkap 'permainan' yang dilakukan terdakwa Muhammad Abduh di Rutan KPK. Hengki mengatakan Abduh memasukkan alat komunikasi (alkom) hingga keperluan lainnya seperti makanan ke para tahanan.

"Kalau Muhammad Abduh apa yang Saudara ketahui yang dilakukan permainannya?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

"Abduh, memasukkan alkom, makanan, lalu keperluan-keperluan lain untuk tahanan," jawab Hengki.

Hengki mengatakan Abduh juga membeli tiga barbershop hingga sawah. Dia menduga aset itu dibeli Abduh dari hasil pungli para tahanan.

"Apa lagi?" tanya jaksa.

"Keperluan-keperluan lain tahanan, lalu dari hasil yang saya duga dari hasil kegiatan tersebut," jawab Hengki.

"Apa hasilnya apa?" tanya jaksa.

"Yang bersangkutan pernah ber-statement ke saya, beliau membeli sawah, kemudian beliau mempunyai tiga barbershop," jawab Hengki.

Hengki mengatakan barbershop milik Abduh pernah memangkas rambut para terdakwa kasus ini saat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Abduh merupakan mantan 'lurah' di Rutan KPK Gedung Merah Putih (K4).

"Kenapa saya tahu barbershop? Karena selama di Rutan Polda barbershop dialah yang datang ke polda untuk memangkas rambut bapak-bapak ini, teknis mendatangkannya nanti Pak Jaksa bisa tanyakan," ujar Hengki.

Jaksa lalu menanyakan 'permainan' yang dilakukan Terdakwa Ramadhan Ubaidillah. Hengki mengaku pernah mendapati Ubaidillah mendapatkan mobil yang diduga dari tahanan.

"Kalau Ramadan Ubaidillah?" tanya jaksa.

"Ramadhan sama, terkait alkom. Terkait makanan bahkan saya pernah mendapati yang bersangkutan mendapatkan sebuah mobil kijang warna kuning yang saya duga itu dari tahanan atas nama Mulyana. Kareba tertera di STNK-nya saya lihat itu, itu saya duga ya. Saya pernah tegur yang bersangkutan Pak, setelah saya tegur, 'weh, kok dapat mobil lu?' 'ya bang namanya juga mobil rongsokan doang' seperti itu. Kemudian, yang bersangkutan beralibi untuk mempunyai bisnis laundry mobil, beliau setahu saya tidak ada," jawab Hengki.

Hengki yang juga terdakwa kasus dugaan pungli Rutan KPK ini diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019-Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Saksikan juga video: Komisi III Akan Gali Persoalan Etika & Hukum saat Uji Capim KPK

[Gambas:Video 20detik]

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, guna menjajaki kerja sama bidang hukum.

Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

“Beberapa prioritas Kementerian Hukum antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum,” jelas Supratman di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (14/11/2024).

Sementara itu, Duta Besar Inggris menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum, dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

“Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi,” tawar Dominic.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat. Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani kasus-kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

"Kami harap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman ini," ucap Dominic.

Menanggapi hal tersebut, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut Supratman menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

“Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun,” tambah Supratman.

Di akhir pertemuan, Dubes Inggris menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional yang bermarkas di Paris, Prancis dan didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor Prof. Andi Asrun mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilkada diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong menang memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan KPU sebagai penyelenggara.

“Memberikan batas waktu satu tahun untuk pemilihan ulang sebagai bagian atas kemenangan kotak kosong adalah untuk kepastian hukum bagi pemohon uji materi dan penyelenggara pemilihan, terutama KPU,” kata Andi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Andi, putusan MK tersebut menghilangkan ketidakjelasan tafsir mengenai pilkada ulang jika kotak kosong menang. Putusan MK ini, kata dia, agar pengalaman pilkada ulang yang terlalu lama pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.

Selain itu, Andi juga menilai putusan tersebut menunjukkan bahwa MK menjalankan tugasnya sebagai penjaga hak konstitusi warga negara atau the guardian of constitution.

“Putusan MK dalam sisi teori hukum merupakan penafsiran dari norma undang-undang yang multitafsir atau norma yang merugikan seorang warga negara, sehingga harus diberi tafsir baru atas permasalahan hukum dari warga negara tersebut agar tidak berlanjut kerugian konstitusional bagi yang bersangkutan,” tuturnya.

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa pilkada diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal tunggal dinyatakan menang. Artinya, jika kotak kosong pada Pilkada 2024 menang, pemilihan ulang digelar maksimal satu tahun sejak pemungutan suara atau tepatnya pada 27 November 2025.

Ketentuan tersebut merupakan pemaknaan baru MK terhadap Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Nomor 126/PUU-XXII/2024.

Selain itu, MK juga menyatakan kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan ulang dimaksud memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala dan wakil daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu lima tahun sejak pelantikan.

Meskipun demikian, Mahkamah berpesan, seharusnya KPU selaku penyelenggara pilkada berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

“Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat dalam periode masa jabatan sejak pelantikan,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan MK dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta, Kamis (14/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Mantan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK, Hengki, mengatakan ada calo penasihat hukum (PH) untuk para tahanan di Rutan KPK. Hengki mengatakan calo PH merupakan 'permainan' terdakwa Wardoyo.

Hal itu disampaikan oleh Hengki, yang juga terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK saat bersaksi untuk Terdakwa Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah. Mulanya, Jaksa KPK menanyakan 'permainan' yang dilakukan Wardoyo.

"Untuk permainan Wardoyo. Wardoyo ini selain memasukkan calo PH, calo PH lah saya bilang, dia memasukkan untuk pemesanan makanan, dia juga main. Lalu, pernah meminjam untuk kendaraan tahanan yang dipakai sama dia. Kemudian meminjam lagi kendaraan tahanan yang berbeda untuk membawa pupuk. Bahkan sampai saudara yang bersangkutan juga berstatement waktu pengadaan dipan di (Rutan Gedung) C1 beliau ikut andil karena yang mengerjakan ternyata rekan beliau," kata Hengki di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Hengki mengatakan para penasihat hukum yang dimasukkan Wardoyo ke Rutan KPK membawa proposal dan menawarkan jasanya ke para tahanan. Wardoyo merupakan mantan 'lurah' di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Istilah lurah merupakan sebutan untuk petugas Rutan yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui korting.

"Itu Saudara mengatakan tadi calo PH ini serius menurut saya, keterangan Saudara?" tanya jaksa.

"Iya. saya pernah mendapati," jawab Hengki.

"Siapa? Apa yang dimaksud dengan calo PH itu apa? coba Saudara jelaskan?" tanya jaksa.

"Jadi gini, ketika ada tahanan baru ya mohon maaf oknum lah oknum PH. Saya sebutnnya, saya tidak menyebut PH secara spesifik karena global. Itu pada berdatangan ke Rutan. Itu membawa proposalnya masing-masing," jawab Hengki.

"Menemui Saudara sebagai Kamtib?" tanya jaksa.

"Nggak, nggak. Itu keregister. Apalagi waktu jaman Korip itu keregister. Setelah keregister permainan Korip dengan dengan Wardoyo seperti itu langsung menawarkan ke tahanan yang bersangkutan," jawab Hengki.

"Hanya Wardoyo saja?" tanya jaksa.

"Dengan Korip. Dia partner," jawab Hengki.

Jaksa lalu mendalami oknum penasihat hukum yang bekerja sama dengan Wardoyo. Namun Hengki mengaku lupa.

"Saudara tahu siapa oknum PH yang bekerja sama dengan Wardoyo sama Korip itu?" tanya jaksa.

"Saya lupa," jawab Hengki.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Saksikan juga video: Komisi III Akan Gali Persoalan Etika & Hukum saat Uji Capim KPK

[Gambas:Video 20detik]

Oknum petugas Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial RB diperiksa terkait penyebaran video viral warga binaan pemasyarakatan (WBP) diduga pesta sabu. Sanksi pemecatan menanti RB.

"Saksi tegas berupa pemecatan," tegas Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi membantah adanya pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Dalam video itu, menurut dia, hanya suara remix yang dihidupkan.

"Hanya musik remix saja yang dihidupkan dan tidak ada pesta narkoba. Untuk napi yang merekam sudah kami beri sanksi berupa dicabut remisi dan bebas bersyaratnya, sementara untuk petugas yang menyebar video tersebut sudah dimutasi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) OKU," jelasnya.

Mulyadi menjelaskan, kejadian dugaan adanya pesta narkoba di dalam sela tahanan itu terjadi pada 2024 ini. Saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras lalu direkam, dan yang menjaga saat itu petugas lapas atas nama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberi tahu ke kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia mengatakan yang merekam video itu bukanlah petugas lapas, tapi warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

Simak juga video: Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan

[Gambas:Video 20detik]

Baca selengkapnya di sini.