Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Mushafi menyatakan kebijakan impor gula telah diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016.

Zaid menilai kebijakan impor gula tersebut telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula tidak sah.

"Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah," kata Zaid saat membacakan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Zaid menyebut kebijakan impor gula yang dibuat Tom Lembong juga merupakan ranah hukum administrasi bukan tindak pidana.

"Bahwa pada faktanya kebijakan impor gula pada masa kepemimpinan pemohon sebagai Menteri Perdagangan (policy maker) adalah ranah hukum administrasi negara sehingga perbuatan pemohon dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana," ujar Zaid.

Menurut Zaid, Kejaksaan Agung dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya memastikan perbuatan yang disangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi.

Dalam hal orang perseroangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan.

Apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara a quo, terang Zaid, Kejaksaan Agung menyasar pada kebijakan Tim Lembong semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015-Juli 2016.

Zaid menjelaskan kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan.

"Dalam hal ini penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan domain hukum pidana," ujarnya.

Zaid menambahkan penahanan terhadap Tom Lembong juga tidak berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

"Dengan demikian, syarat objektif penahanan berupa "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" tidak terpenuhi dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon," kata Sugito.

Atas dasar alasan tersebut, kuasa hukum Tom Lembong meminta hakim tunggal Tumpanuli Marbun menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah dan harus batal demi hukum. Kuasa hukum juga meminta nama baik Tom Lembong direhabilitasi atau dipulihkan.

Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan mengklaim akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan menjerat tersangka baru. Sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

Potensi ketidaknetralan aparat penegak hukum (APH) baik polisi, TNI hingga kejaksaan sangat mungkin terjadi pada kontestasi Pilkada 2024. Kerawanan tersebut menjadi perhatian dari ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Ketua DPD GRIB Jaya Jatim, Ahmad Miftachul Ulum mengingatkan APH baik di Kota Batu maupun di seluruh wilayah Jatim untuk tetap netral di Pilkada 2024. Di mana, dalam peraturan sudah diterangkan jelas bahwa APH dilarang berpihak atau mendukung paslon.

"GRIB Jaya Kota Batu dan Jatim mengingatkan kepada penyelenggara, APH khususnya polisi dan kejaksaan. Saya harap tidak ada keberpihakan APH di Kota Batu kepada calon tertentu," terang Ulum saat ditemui wartawan, Senin (18/11/2024).

Ulum menegaskan jika pelaksanaan Pilkada 2024 ditemukan ada APH yang tidak netral, GRIB Jaya akan bergerak mencari keadilan baik dengan mengirimkan surat ke Kapolri, Kejaksaan bahkan bila perlu ke Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ketika ada APH yang terlibat membantu pemenangan salah satu calon, maka kita tidak segan-segan menyampaikan surat terbuka maupun pernyataan terbuka ke Kapolri, Kejaksaan maupun Presiden RI," tegasnya.

Pihaknya juga menginstruksikan seluruh anggota GRIB Jaya memantau dan mengawasi selama penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan. Dengan harapan, Pilkada 2024 bisa berlangsung dengan baik, aman dan adil.

"Temen-temen GRIB Jaya saya instruksikam untuk menjaga dan memantau pelaksanaan Pilkada 2024. Jadi semacam pengawas dari luar, supaya tidak ada APH yang bermain-main saat Pilkada 2024," tandasnya.

Video: RK Yakin Revisi UU DKJ Lebih Sejahterakan Warga

Video: RK Yakin Revisi UU DKJ Lebih Sejahterakan Warga

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong disebut tak diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukum secara pribadi saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kuasa Hukum Tom, Sugito Atmo Pawiro mengatakan kliennya tidak mendapatkan kesempatan oleh Kejagung untuk menunjuk pengacara saat ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada saat pemohon [Tom] ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, termohon [Dirdik Jampidsus Kejagung] tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon," ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

Dia menambahkan, Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar justru diduga memaksakan kehendaknya untuk menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong.

Penetapan kuasa hukum Tom itu itu melalui surat Penunjukkan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka No. 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.

"Sedangkan pada faktanya pemohon telah memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri, akan tetapi termohon secara sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi penasihat hukum pemohon," tambahnya.

Kuasa Hukum Tom, Ari Yusuf Amir menambahkan bahwa kliennya kala itu tidak bisa menolak kuasa hukum yang telah "disodorkan" Kejagung lantaran kondisi mentalnya dalam keadaan tidak baik.

*Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu. Dan setelah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak dikasih kesempatan menghubungi keluarga, maupun penasihat hukumnya," ujar Ari.

Nantinya, permohonan gugatan itu bakal direspons oleh pihak termohon atau Kejagung melalui sidang eksepsi yang bakal digelar di PN Jaksel pada Selasa (18/11/2024).

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka program magang Kemensetneg 2025 untuk siswa SMK dan mahasiswa D3, D4, serta S1. Pendaftaran dibuka sampai 6 Desember 2024 mendatang.

Magang Kemensetneg terbagi dalam 2 periode per tahun. Periode pertama akan berlangsung sepanjang Januari-Juni 2025, dengan ketentuan peserta melakukan magang minimal 2 bulan pada periodenya.

Jadwal Magang Kemensetneg 2025

• Pendaftaran magang: 15 November - 6 Desember 2024
• Seleksi unit kerja: 9-15 Desember 2024
• Pengumuman hasil seleksi: 16-20 Desember 2024

Syarat dan Ketentuan

• Siswa SMK atau mahasiswa D3/D4/S1 aktif.
• Masa magang minimal 2 bulan dalam periode Januari-Juni 2025.
• Kemensetneg tidak menyediakan akomodasi bagi pemagang.
• Proses seleksi hingga pelaksanaan magang tidak dipungut biaya.

Cara Daftar Magang Kemensetneg 2024

• Pelamar membuat akun pada sistem 'Olimpus Kemensetneg'.
• Isi biodata dan unggah dokumen pendukung pada Olimpus.
• Mendaftar pada lowongan yang dibuka.
• Unit kerja dan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (PPKASN) Kemensetneg menggelar seleksi unit kerja.
• Pelamar yang lolos maupun tidak lolos seleksi akan diberitahukan via email.

Lowongan Magang Kemensetneg 2025

Ada 77 jabatan pada berbagai unit kerja yang dibuka pada rekrutmen magang Kemensetneg 2025. Berikut jenis-jenis jabatannya:

• Multimedia
• Teknologi informasi dan jaringan
• Tenaga bantuan kesehatan
• Desain interior
• Teknisi listrik
• Administrasi perkantoran
• Analis hukum
• Penerjemah konten publikasi
• Asisten kontributor website dan YouTube
• Asisten konten kreator
• Analis politik/hukum
• Web dan android programmer
• Arsiparis
• Akuntansi
• Pariwisata
• Manajemen bisnis/ekonomi
• Teknisi bangunan gedung
• Pustakawan
• Pengelola benda seni
• Pemandu kunjungan istana
• Network engineer
• Editor (konten kreator media sosial)
• Pengawas gedung dan bangunan
• Videografer (konten kreator media sosial)
• Analis gedung dan bangunan
• Teknisi kendaraan
• Desain grafis
• Kehumasan
• Editor audiovisual
• Tata hidang
• Sekretaris
• Penata pergudangan
• Landscape administrasi
• Kurator
• Pustakawan
• Administrasi umum
• Humas
• Kesekretariatan
• Fotografer dan videografer
• Konten kreator
• Pranata keprotokolan
• Analis sistem informasi/IT
• Analis perencanaan anggaran
• Analis kebijakan
• Pengolah data
• Pranata komputer
• Analis SDM aparatur
• Data mining expertise

Perlu diketahui, satu jenis jabatan di atas dapat tersedia di beberapa unit kerja. Lokasi unit kerja dapat meliputi Jakarta, Bogor, hingga Yogyakarta.

Informasi lowongan magang Kemensetneg 2025 lebih lanjut dapat diakses di laman https://olimpus.setneg.go.id dan akun Instagram @ppkasn.kemensetneg. Semoga bermanfaat, detikers!

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas

KOMPAS.com - Petani asal China bernama Wang Enlin rela belajar hukum secara otodidak selama 16 tahun meski sudah berusia lanjut.

Diberitakan The Straits Times (12/11/2017), tekad kuat itu dilakukan Wang Enlin untuk menggugat perusahaan kimia milik negara yang diduga mencemari lingkungannya.

Padahal, Wang Enlin yang pada 2017 lalu berusia 64 tahun, sudah meninggalkan bangku sekolah sejak ia berumur 10 tahun.

Walau hanya mempelajari hukum dari buku teks dan kamus, niat Wang Enlin bulat untuk mencari keadilan dari perusahaan besar yang mencemari dan merusak lahan pertaniannya.

Kasus petani sederhana tamatan SD yang getol belajar hukum demi mencari keadilan di China ini memang sudah cukup lama.

Tapi kisahnya belakangan ramai diperbincangkan dan menuai respons positif di media sosial, seperti Tiktok, Instagram, dan X. Berikut ceritanya.

Awal mula Wang Enlin belajar hukum demi tuntut keadilan

Dikutip dari SCMP (3/2/2017), Wang Enlin meninggalkan bangku sekolah sejak usia 10 tahun, ketika ia masih duduk di kelas 3 pendidikan dasar.

"Saat itu tidak masalah apakah Anda memperoleh pendidikan atau tidak. Itu tidak akan mengubah nasib Anda," ujar dia.

Saat dewasa, dia lalu membuka lahan pertanian di Desa Yushutun, sebelah timur laut Provinsi Heilongjiang, China. Dia tinggal di rumah sederhana dengan biaya hidup yang sangat kecil.

Namun pada 2001, komite desa menyewakan lahan seluas 28,5 hektar kepada perusahaan Qihua untuk menjadi tempat pembuangan limbah kimia tanpa persetujuan penduduk desa.

Qihua merupakan anak perusahaan milik negara ChemChina. Perusahaan kimia terbesar di China ini bergerak di bidang pemrosesan minyak mentah dan produk minyak bumi.

Masalah datang pada Tahun Baru Imlek 2001. Kala itu pembuangan limbah kimia pabrik tersebut sangat berlebihan. Akibatnya, limbah kimia membanjiri rumah Wang dan penduduk desa.

Aliran limbah juga mencemari lahan pertanian desa membuat warga setempat tidak dapat bercocok tanam. Penduduk desa mengeklaim perusahaan itu gagal mengendalikan polusinya.

Limbah kimia juga mencemari air di danau terdekat. Kondisi ini menghilangkan kehidupan di danau. Penduduk desa lalu mengajukan petisi kepada pihak berwenang, namun upaya mereka tidak berhasil.

Sejak itu, Wang merasa perlu belajar hukum secara otodidak setelah sadar tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya cukup untuk menggugat perusahaan besar itu.

"Saya tahu saya benar, tetapi saya tidak tahu hukum apa yang dilanggar pihak lain atau apakah ada bukti atau tidak," katanya, dilansir dari The Independent (7/2/2017).

Wang lalu pelan-pelan mempelajari buku teks hukum yang ada di toko buku setempat. Hasil pengetahuannya tersebut, ia catat ulang dengan tulisan tangan.

Karena bahasa hukum acapkali tidak dipahami awam, dia juga menggunakan kamus untuk memahami buku atau literatur hukum.

Lantaran uang milik petani ini juga pas-pasan, untuk mengakses pengetahuan Wang membayar pemilik toko buku dengan jagung hasil kebunnya.

Setengah dekade belajar sendiri, dia akhirnya dapat bimbingan dan bantuan dari Pusat Bantuan Hukum untuk Korban Polusi pada 2007.

Tak hanya itu, lembaga bantuan itu menolong Wang menyusun gugatan hukum kepada Qihua menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan.

Perjalanan kasus pencemaran desa Wang Enlin

Wikimedia/Fghjhj Wang Enlin tinggal di Desa Yushutun, Heilongjiang, China yang alami pencemaran lahan dari limbah perusahaan kimia milik negara

Perusahaan tersebut juga membuat 71 hektar lahan tidak dapat digunakan dengan membuang kalsium karbida dan mencemari kolam seluas 478 hektar dengan limbah cair

Demi menuntut keadilan, Wang menyiapkan gugatan hukum sendiri. Dia menyelenggarakan pertemuan harian di rumahnya untuk penduduk desa, dengan harapan dia bisa mempelajari hak-hak warga yang dilanggar para pencemar lingkungan.

Namun, perjuangan Wang yang kala itu menderita masalah paru-paru dan membutuhkan obat bantuan untuk bernapas tidak mudah.

Dia kerap didatangi polisi yang mendesak menghentikan kasus tersebut dan berhenti berbicara ke media.

Pada 2013, akhirnya ada secercah harapan dari lembaga nirlaba Green Beagle Institute. Mereka mengambil sampel merkuri di desa Wang.

Hasil penelitian menunjukkan, tanah tersebut tidak cocok untuk pertanian karena teruji tercemar limbah berbahaya.

Mengetahui kejadian ini, Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup China akhirnya memasukkan kasus Qihua dalam daftar kasus lingkungan "berat" pada 2014.

Kasus ini juga jadi cikal-bakal dorongan untuk merevisi undang-undang perlindungan lingkungan nasional pada 2015.

Undang-undang tersebut mengadili perusahaan atau siapa saja yang terbukti merusak dan mencemari lingkungan, terlebih yang digunakan untuk beraktivitas warga.

Perjuangan Wang Enlin terus berlanjut

Pada Februari 2017, Wang Enlin dan "Tim Perlindungan Lingkungan Warga Senior" memperoleh kemenangan ketika pengadilan setempat memerintahkan Qihua membersihkan pembuangan limbah kimia yang berdekatan dengan lahan petani di desanya.

Qihua pun harus membayar total 820.000 yuan ( Rp 1.795.861.500) sebagai kompensasi atas gagal panen di 55 rumah tangga petani di desa setempat yang terkena dampak pencemaran lingkungan.

Sayangnya, putusan yang jadi angin segar bagi Wang Enlin dkk. itu dibatalkan saat banding.

Pada September 2017, Pengadilan Menengah Rakyat Qiqihar menerima permintaan Wang untuk mengajukan banding atas kasus tersebut.

"Kami pasti menang. Hukum ada di pihak kami," kata Wang yakin.

Wang kala itu harus menghadapi pertarungan lebih lanjut. Pasalnya, kasus pencemaran lingkungan seperti yang mereka hadapi bisa berlangsung dalam waktu lama.

Wang Enlin meninggal dunia

Di tengah perjuangannya mendapatkan keadilan, Wang Enlin meninggal dunia karena sakit pada 8 Agustus 2018 saat berusia 65 tahun.

Diberitakan The Paper (9/8/2018), sebelum meninggal, Wang Enlin mendapat Penghargaan Pahlawan Lingkungan Sipil 2017 atas jasanya membela keadilan di Desa Yushutun, Distrik Angxi, Kota Qiqihar, Provinsi Heilongjiang, China.

Semasa hidup, dia memimpin lebih dari sepuluh petani untuk membentuk tim perlindungan lingkungan. Wang bahkan berkali-kali masuk penjara untuk melindungi lahannya.

Meski telah tiada, kasus dugaan pencemaran lahan desanya terus bergulir. Tindakannya mendorong banyak petani ikut bersikap aktif melindungi tanah mereka.

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong tidak diberi kesempatan untuk menunjuk sendiri tim penasihat hukumnya saat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah tahun 2015-2016 pada 29 Oktober lalu.

Kuasa hukum Tom Lembong, Sugito Atmo Pawiro mengatakan Kejaksaan Agung diduga mempersiapkan penasihat hukum untuk mendampingi Tom Lembong.

"Pada saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Oktober 2024, termohon tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon," ujar Sugito saat membacakan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (18/11).

"Sebaliknya, termohon justru memaksakan kehendaknya dengan menunjuk sendiri penasihat hukum yang akan mendampingi pemohon melalui surat penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka nomor 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 di mana penunjukkan penasihat hukum tersebut bukan atas kehendak pemohon," sambungnya.

Kejaksaan Agung akan menyampaikan jawaban terhadap tudingan tersebut dalam sidang berikutnya. Sugito mengatakan tindakan Kejaksaan Agung tersebut tidak mengimplementasikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, termasuk kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penahanan.

Tindakan tersebut diduga bertentangan dengan Pasal 54, 55 dan 57 Ayat (1) KUHAP.

"Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo, termohon tidak memberikan hak-hak pemohon sesuai dengan Pasal 54, 55 dan 57 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, sudah seharusnya penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini dinyatakan tidak sah," ucap Sugito.

Ia menambahkan penahanan terhadap Tom Lembong juga tidak berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

"Dengan demikian, syarat objektif penahanan berupa "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" tidak terpenuhi dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon," kata Sugito.

Atas dasar alasan tersebut, kuasa hukum Tom Lembong meminta hakim tunggal Tumpanuli Marbun menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah dan harus batal demi hukum. Kuasa hukum juga meminta nama baik Tom Lembong direhabilitasi atau dipulihkan.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara a quo," tutur Sugito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.

Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.

Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.

“Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).

Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa

Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.

Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.

Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.

“Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.

Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.

Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya

“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.

Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.

Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.

Kejagung sebelumnya telah melakukan beberapa kali penyitaan aset Duta Palma. Terbaru, Kejagung memamerkan tumpukan uang tunai Rp 372 miliar sitaan dari Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut diperoleh dari dua penggeledahan pada Selasa (1/10/2024) dan Rabu (2/10/2024).

Sebagai informasi tambahan, pada Oktober, Kejagung melakukan penggeledahan dan menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar di Menara Palma, Jakarta Selatan, serta Rp 304,5 miliar di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Selain itu, pada September, Kejagung juga menyita Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Adapun Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana badan selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.

Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.

Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.

“Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).

Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa

Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.

Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.

Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.

“Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.

Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.

Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya

“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.

Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.

Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.

Kejagung sebelumnya telah melakukan beberapa kali penyitaan aset Duta Palma. Terbaru, Kejagung memamerkan tumpukan uang tunai Rp 372 miliar sitaan dari Duta Palma Group.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar mengatakan, uang tersebut diperoleh dari dua penggeledahan pada Selasa (1/10/2024) dan Rabu (2/10/2024).

Sebagai informasi tambahan, pada Oktober, Kejagung melakukan penggeledahan dan menyita uang tunai senilai Rp 372 miliar di Menara Palma, Jakarta Selatan, serta Rp 304,5 miliar di Kantor PT Asset Pacific, Jakarta Selatan.

Selain itu, pada September, Kejagung juga menyita Rp 450 miliar yang merupakan milik PT Asset Pacific, entitas usaha dari PT Duta Palma Group.

Adapun Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana badan selama 16 tahun penjara kepada Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Surya Darmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Duta Palma Grup, Handika Honggowongso, menyatakan bahwa penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung tetap harus memberikan rasa keadilan.

Sebab, keberlangsungan Duta Palma Grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait korupsi usaha perkebunan kelapa sawit itu, tidak hanya terkait tersangka individu maupun korporasi.

Handika menerangkan, Duta Palma grup juga menjadi tempat mencari nafkah para karyawannya.

“Kalau semua proses bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi dianggap sebagai skema pencucian uang, uang disita dan rekening diblokir, mohon Kejagung mempertimbangkan nasib 21.000 ribu karyawan yang menghidupi ratusan ribu keluarganya,” ungkap Handika dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (18/11/24).

Menurut Handika, sejak penetapan tersangka grup Duta Palma, kondisi di internal perusahaan sudah mengalami kegoyahan luar biasa

Dia tidak memungkiri bahwa dampak dari proses hukum itu mengakibatkan macet atau anjloknya bisnis Duta Palma grup dan pihak terafiliasi.

Penyitaan aset dan uang yang gencar dilakukan penyidik Kejagung juga akan berdampak pada nasib 23.000 karyawan.

Jika tidak ada solusi, rencananya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Lebih lanjut, dia pun memandang bahwa kasus ini tidak memberikan pertimbangan dari aspek lebih luas dan adil. Sebab, ada banyak perusahaan serupa yang tidak di proses hukum oleh Kejagung.

“Ada ribuan perusahaan sawit yang berada di kawasan hutan, Kenapa mereka bisa menyelesaikan lewat mekanisme pembayaran denda yang diatur Kemenhut?” ujar Handika.

Ditegaskan Handika, Duta Palma grup sudah memiliki izin lokasi dan kebun sawit.

Kendati demikian, penyelesaian persoalannya tidak diperkenankan lewat mekanisme pembayaran denda administrasi berupa pembayaran dana reboisasi, PSDH dan lainnya

“Padahal hal itu tertuang dalam pasal 110 huruf a dan 110 huruf b UU Ciptaker,” dan Duta Palma grup siap membayar denda administrasi yang jumlah biayaya sekitar 3 triliun, kata dia.

Diungkapkan Handika, jika mekanisme denda administrasi diberlakukan bagi Duta Palma Grup, sejatinya persoalan internal sampai ke PHK besar-besaran dapat dicegah.

Oleh karenanya, penyidik Kejagung tetap diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sejalan dengan penegakan hukum.

KOMPAS.com - Sejumlah pemimpin dunia dan ilmuwan iklim ternama menyerukan reformasi proses pertemuan conference of the parties (COP) melalui surat terbuka.

Pada hari kelima, Jumat (16/11/2024), KTT Iklim COP29 menyelenggarakan panel tingkat tinggi tentang iklim dan perdamaian.

Namun, perdebatan seputar perlunya reformasi proses COP telah menjadi pusat perhatian di Baku.

Dalam surat terbuka, lebih dari 20 pakar termasuk mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres mengatakan bahwa meskipun telah mencapai banyak kemajuan, proses COP perlu dirombak.

Surat tersebut menyerukan tujuh reformasi utama mulai dari pelacakan pendanaan iklim yang kuat, integrasi bukti ilmiah terbaru, hingga pertemuan yang lebih kecil dan lebih sering.

Selain itu, mereka juga mendesak kriteria kelayakan yang ketat bagi negara tuan rumah COP.

Di sisi lain, Presiden COP29 Mukhtar Babayev mengatakan, KTT tersebut berjalan dengan baik.

Dia menyanjung kesepakatan awal mengenai Pasal 6.4 dalam Perjanjian Paris tentang pasar karbon internasional yang sudah disepakati dalam COP29.

"Pekerjaan awal 6.4 memberi kita motivasi tambahan untuk memenuhi semua kewajiban atau pokok bahasan lainnya," kata Babayev, sebagaimana dilansir Euronews.

Rumit

Babayev berujar, pembicaraan difokuskan pada tujuan kolektif terukur baru yang akan menggantikan target pendanaan iklim sebelumnya sebesar 100 miliar dollar AS per tahun yang ditetapkan pada tahun 2009.

Berdasarkan Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk menetapkan target pendanaan iklim baru pada tahun 2025.

"Kami mengadakan banyak pertemuan di sini dan sekarang suhu diskusi sedang sangat panas," kata Babayev.

Kemajuan dalam perjanjian untuk tujuan pendanaan iklim baru sedang terjadi. Namun, Babayev mengakui situasinya masih rumit.

"Kami telah menerima sinyal positif dari lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan kontribusi mereka selama dua tahun ke depan. Dan saya pikir itu sinyal yang bagus."

Dia menambahkan, semua kekuatan benar-benar terkonsolidasi untuk mencapai kesepakatan pendanaan iklim di COP29 Baku.

"Tetapi ini benar-benar rumit dan kami masih berusaha berbicara dengan para pihak untuk menavigasi proses ini," papar Babayev

Semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

Pekan kedua akan menjadi pekan yang krusial dalam menentukan seberapa besar pencapaian COP ini dan tingkat komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam memenuhi tujuan Perjanjian Paris.

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Isu hak asasi manusia atau HAM, transisi energi, hingga krisis iklim menjadi topik perbincangan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Keduanya bertemu sehari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Brasil pada Minggu (17/11/2024).

Presiden duduk berhadapan langsung dengan Sekjen PBB, para delegasi Indonesia dan PBB juga duduk berhadapan di ruangan pertemuan tersebut.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Brasil Edi Yusup.

Sementara itu, Sekjen PBB Guterres turut didampingi oleh Principal Political Affairs Officer Aguinaldo Baptista, Under Secretary-General Li Junhua, UN Resident Coordinator Silvia Rucks, Director of Sustainable Development Unit Michelle Gyles-McDonnough serta Senior Political Affairs Officer Jean-Philippe Bernardini.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia menghargai dan menghormati sikap Antonio dalam menegakkan perdamaian, keadilan, dan hukum internasional. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Sekjen PBB juga berdiskusi soal Palestina hingga HAM.

"Bagi kami, pendirian Anda terhadap banyak isu yang menjadi perhatian dalam situasi saat ini, khususnya isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, khususnya di Palestina. Kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB," ujar Prabowo kepada Antonio, Minggu (17/11/2024).

Tidak hanya itu, Prabowo turut menyoroti sikap Antonio yang konsisten soal perubahan iklim global. Dia menyebut Indonesia sangat berkomiten dan ambisius.

Presiden ke-8 RI itu bahkan menyebut akan menargetkan sepenuhnya penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan di masa pemerintahannya.

"Dan kami berharap dapat mencapainya dalam waktu 10 tahun. Namun dalam beberapa masalah, kita bisa melakukannya lebih cepat," ucapnya.

Prabowo menyebut Indonesia bisa lebih cepat dalam mendorong transisi ke energi non-fosil, utamanya dengan biofuel. Misalnya, penggunaan minyak sawit. Namun, dia mengaku bahwa itu belum banyak dilirik karena biaya ekonominya yang masih belum menarik.

"Tapi kami berharap mungkin dalam dua, tiga tahun kita bisa mendapatkan daya tarik ekonomi untuk mendapatkan bensin dari tanaman. Dan energi terbarukan, kita punya banyak panas bumi. Saya rasa Indonesia sangat diberkati," paparnya.

Antonio menyatakan bahwa Indonesia berperan menjadi mitra internasional dalam mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis.

"Para korban dari sistem yang tidak adil, tidak adil, dan ketinggalan jaman yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim," ujarnya kepada Prabowo.

Dalam konteks Asean, Indonesia disebut sependapat dengan PBB terkait dengan permasalahan di Myanmar.

Tidak hanya itu, PBB menilai Indonesia memiliki kerja sama yang kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah. Salah satunya yakni komitmen untuk pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri.

"Dan Indonesia telah menjadi mitra yang sangat berharga bagi PBB juga dalam pemeliharaan perdamaian dan memiliki peran pelopor dalam bidang iklim," tutur Antonio.

Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Sekjen PBB:

Terima kasih banyak telah bertemu dengan kami hari ini di tengah jadwal Anda yang sangat sibuk. Saya memahami Anda terbang 20 jam dari Baku [Azerbaijan], jadi saya sangat menghargai pertemuan ini. Kami sangat menghargai, menghormati dan mendukung pendirian Anda yang konsisten untuk menegakkan perdamaian internasional, keadilan internasional, dan hukum internasional.

Ini sungguh menggembirakan bagi kami karena Anda konsisten dalam hal ini. Dan bagi kami, pendirian Anda terhadap banyak isu yang menjadi perhatian dalam situasi saat ini, khususnya isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, khususnya di Palestina. Dan kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB.

Dan kami bersedia untuk mendukung, misalnya, kami tercatat mengatakan bahwa kami akan mendukung pasukan penjaga perdamaian jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional. Kami siap memberikan kekuatan. Jadi saya juga berterima kasih atas surat Anda tentang masalah yang ingin Anda diskusikan.

Seperti yang Anda ketahui, dalam isu perubahan iklim global, kami sangat berkomitmen. Kami sangat ambisius. Saya berencana dalam pemerintahan baru saya untuk sepenuhnya menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Dan kami berharap dapat mencapainya dalam waktu 10 tahun. Namun dalam beberapa masalah, kita bisa melakukannya lebih cepat. Misalnya kita sudah mengembangkan teknologi pembuatan minyak solar dari tanaman, dari minyak sawit, minyak solar.

Dan kini kami juga sedang mengembangkan produksi benzene, bensin dari minyak sawit. Namun biaya ekonominya masih belum menarik. Jadi kita harus menemukan prosedur baru yang lebih baik.

Tapi kami berharap mungkin dalam dua, tiga tahun kita bisa mendapatkan daya tarik ekonomi untuk mendapatkan bensin dari pabrik. Dan energi terbarukan, kita punya banyak panas bumi. Saya rasa Indonesia sangat diberkati.

Kita mempunyai cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Menurut saya sekitar 60% energi panas bumi ada di Indonesia. Tentu saja, kita juga mempunyai energi matahari yang berlimpah.

Menurut saya panel fotovoltaik dan listrik dari energi matahari sangat menarik. Karena kami sangat tersebar. Kita punya banyak pulau, 17.000 pulau.

Namun kami berkomitmen dan sangat optimis. Kami sangat optimis terhadap transisi menuju energi ramah lingkungan. Jadi sekali lagi Sekjen, kami mendukung Anda.

Kami terinspirasi oleh Anda, oleh komitmen Anda terhadap perdamaian internasional dan hukum internasional. Dan kami berharap jika kami dapat mendukung Anda dengan lebih banyak cara, kami sangat bersedia melakukannya. Terima kasih banyak, Sekretaris Jenderal.

Berikut pernyataan lengkap Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pertemuan dengan Prabowo:

Yang Mulia Bapak Presiden, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa bagi kita Indonesia adalah mitra yang sangat strategis dan berharga. Kami sepakat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek penting yang kita hadapi di dunia saat ini. Indonesia sangat aktif dalam KTT mendatang.

Dan pengakuan bahwa kita hidup dengan lembaga-lembaga multilateral yang setara dengan dunia tahun 1945, (ketika Indonesia belum merdeka, dan ketika banyak negara lain belum merdeka. Demikian pula di tingkat Dewan Keamanan dan di tingkat Dewan Keamanan). lembaga-lembaga keuangan internasional, mereka masih sejalan dengan dunia yang sudah tidak ada lagi. Dan kita perlu menyesuaikannya atas nama keadilan, atas nama ekuitas, agar sesuai dengan perekonomian saat ini dan dengan situasi geopolitik saat ini.

Hal ini berarti bahwa peran negara-negara seperti Indonesia, yang kini menjadi mitra internasional yang sangat penting, sangat penting bagi kami dalam upaya mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis. para korban dari sistem yang tidak adil, yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Jadi, ada reformasi Dewan Keamanan dan reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional yang mana kita saling berhadapan dengan Indonesia, dan Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam KTT di masa depan, dan kami ingin terus melanjutkannya. bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa depan.

Di sisi lain, kita mempunyai kerja sama yang sangat baik dengan Indonesia dalam kaitannya dengan kerja sama ASEAN-PBB, dan kita saling berhadapan dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Myanmar.

Dan kami juga mempunyai kerja sama yang sangat kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah, di mana saya yakin negara-negara tersebut berkomitmen penuh terhadap kebutuhan mutlak pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Dan Indonesia telah menjadi mitra yang sangat berharga bagi PBB juga dalam pemeliharaan perdamaian dan memiliki peran pelopor dalam bidang iklim. Terima kasih banyak.

JAKARTA, Investor.id -Indonesia mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan pada Pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru, Kamis (14/11/2024).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerangkan, Indonesia mendukung reformasi WTO untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan. Indonesia juga mendukung peran FTAAP dalam integrasi regional dan perdagangan terbuka sesuai dengan Visi APEC Putrajaya 2040. Dia menjelaskan, WTO merupakan pilar utama Sistem Perdagangan Multilateral. Untuk menjaga sistem yang tetap relevan, semua pihak harus berdialog secara terbuka dan melangkah menuju reformasi WTO. “Hal ini penting agar pertumbuhan yang inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (17/11/2024).