Kota Gorontalo (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo menggelar lokakarya monitoring, evaluasi dan penguatan strategi nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Gorontalo, Senin.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Gorontalo Veiby S, Koloay mengatakan pengesahan strategi nasional Bisnis dan HAM ke dalam kerangka regulasi nasional merupakan tonggak penting dalam perlindungan dan penghormatan HAM pada sektor bisnis di Indonesia.

"Stranas Bisnis dan HAM ini bertujuan untuk mendorong terciptanya praktik bisnis yang ramah HAM dan mengedepankan prinsip prinsip nondiskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan," ucap dia.

Ia menjelaskan jika stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama, yaitu peningkatan pemahaman dan kapasitas, pengembangan regulasi dan kebijakan, serta penguatan mekanisme pemulihan bagi korban.

"Hal ini merupakan dokumen yang bersifat holistik dan komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek perlindungan HAM tetapi juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang baik," ujar Veiby.

Melalui kegiatan itu, Kemenkumham Gorontalo ingin mengembangkan sektor bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas utama," kata dia.

Veiby mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan pengembangan bisnis yang berwawasan hak asasi manusia.

"Melalui sinergi ini, iklim investasi yang kondusif dapat tercapai, di mana keberlanjutan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan beriringan," ungkap dia.

Moskow (ANTARA) - Tiga tentara tewas di provinsi Salah Al-Din di Irak utara akibat ledakan bom selama operasi kontra terorisme, lapor kantor berita Shafaq pada Minggu (17/11), mengutip sumber keamanan yang mengetahui masalah tersebut.

"Ledakan tersebut melukai tiga tentara Irak dan menewaskan tiga anggota Peshmerga (pasukan keamanan internal wilayah Kurdistan): Kolonel Saber Suleiman, Kolonel Muhammad Handasi dan seorang tentara," seperti dikutip dari sumber tersebut oleh kantor berita Shafaq.

Ledakan bom itu terjadi di dekat sumur minyak di wilayah Balkana, Tuz Khumartu, selama operasi militer resimen ketiga brigade ke-20 tentara Irak dan pasukan Peshmerga untuk mengejar militan kelompok teroris ISIS.

Militer Irak mengumumkan pembebasan penuh wilayah dari ISIS pada 2017, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kelompok teroris tersebut masih aktif di beberapa wilayah negara tersebut.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengungkapkan bahwa kliennya sempat lesu atau mental down karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula.

Sebab, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dan langsung menahannya setelah menjalani proses pemeriksaan yang cukup lama.

"Dari sore diperiksa, lalu setop sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan. Lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih menunggu di sana, tidak boleh keluar ke mana-mana," kata Ari usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

"Lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentu mentalnya down pada waktu itu," ujar dia.

Ari menyebutkan, pihak Kejagung juga tidak memberi kesempatan bagi Tom untuk menghubungi kuasa hukum atau keluarganya setelah diberitahu bakal ditahan.

Bahkan, Ari menyebutkan, Kejagung justru menunjuk sendiri penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong, bukan atas kehendak Tom Lembong.

"Sudah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak lagi kesempatan menguburkan keluarga maupun penasihat hukumnya," ujar dia.

Ia melanjutkan, Kejagung juga baru memeriksa sejumlah saksi setelah menetapkan Tom sebagai tersangka.

Menurut Ari, cara seperti itu membuat penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tidak sah.

"Segala sesuatu setelah Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, jika selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan, maka penetapan tersangka itu tetap tidak sah," kata Ari.

"Karena itu kan sudah mundur berarti . Ini pemahamannya bahwa menetapkan tersangka minimal dua alat bukti. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada 29 Oktober 2024 lalu.

Kejagung mengeklaim, Tom telah tiga kali diperiksa sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan, pihak Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan penetapan tersangka tersebut.

Batam (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Kepulauan Riau, menunjuk tujuh petugas lapas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada serentak 2024.

Kepala Lapas Batam Heri Kusrita di Batam, Senin, mengatakan ketujuh petugas lapas tersebut menjadi KPPS di TPS 901 yang ada di lapas.

“Petugas KPPS lapas sudah dilantik KPU Kota Batam pada tanggal 7 November, dan sudah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada 11 November,” katanya.

Tidak hanya itu, kata dia, 7 KPPS TPS 901 Lapas Batam juga sudah mengikuti bimtek penggunaan aplikasi Sirekap.

Heri menyebut, dari 960 jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Batam, sebanyak 368 WBP masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan sebanyak 106 WBP masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).

Selain menunjuk 7 petugas sebagai KPPS, Lapas Batam juga sudah menyiapkan dua petugas sebagai anggota pengamanan TPS 901.

Rencananya, tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan di Aula Lapas Batam, terdapat satu TPS di lapas, yakni TPS 901 yang akan menampung suara dari 368 DPT dan 106 DPTb.

“Untuk lokasi TPS nanti di aula, sedangkan logistik belum ada distribusi,” katanya.

Heri menambahkan, ketujuh petugas lapas ini sebelumnya juga sudah bertugas sebagai KPPS Pemilu 2024.

Sementara itu, KPU Kota Batam telah melaksanakan bimtek penggunaan aplikasi Sirekap bagi petugas KPPS yang dibagi dalam dua sesi, sesi pertama pada Sabtu (16/11) untuk sembilan kecamatan dan Minggu (17/11) diikuti tiga kecamatan.

Dalam bimtek tersebut, diawali dengan pengenalan aplikasi Sirekap, dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut oleh anggota KPPS.

Bimtek dan simulasi Sirekap ini guna memastikan aplikasi Sirekap dapat berjalan optimal pada Pilkada kali ini.

Aplikasi Sirekap sebelumnya telah digunakan pada Pemilu 2024. Penggunaan aplikasi ini bagian dari Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua KPU Kota Batam Mawardi berharap melalui Sirekap ini, penyelenggara pemilu termasuk KPU sampai jajaran KPPS mampu bekerja secara profesional dan transparan.

Sirekap dirancang untuk mencatat dan merekap hasil pemungutan suara secara digital.

Fungsi utama Sirekap adalah untuk mempercepat proses rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga tingkat nasional, memungkinkan data pemungutan suara ditransfer secara real-time dan langsung ke pusat data KPU.

Sehingga Sirekap berfungsi sebagai sistem pencatatan yang akurat dan terstruktur dalam proses demokrasi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyoroti sikap kejaksaan yang dinilai kurang transparan dalam kasus yang menjerat kliennya.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Ari menilai bahwa Jaksa Agung dan jajarannya tidak mampu menjelaskan secara rinci terkait perkara kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Padahal, pihak kejaksaan sudah dicecar habis olah para anggota Komisi III yang menghadiri rapat.

“Kemarin dalam persidangan di Komisi III, pihak kejaksaan tidak bisa menjelaskan secara detail," kata Ari usai sidang praperadilan Tom Lembong, Senin (18/11/2024).

"Mereka hanya mengatakan bahwa ini bukan politik, tetapi hal-hal yang lebih detailnya tidak dapat dijelaskan,” lanjut Ari.

Ari menegaskan bahwa masyarakat menginginkan proses hukum ini dilakukan secara terbuka dan transparan.

Menurutnya, keterbukaan akan menghilangkan kesan adanya upaya untuk menutupi kasus tersebut.

“Masyarakat kita betul-betul ingin pemeriksaan ini dilakukan secara transparan," jelasnya.

"Terbuka saja, jangan ada kesan ini ditutup-tutupi. Supaya kita bisa menilai, apakah yang dimaksud oleh Pak Dodi itu sudah terpenuhi atau belum,” tambah dia.

Lebih lanjut, Ari menegaskan pentingnya memastikan apakah kasus ini memenuhi syarat hukum untuk dilanjutkan.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka proses hukum sebaiknya dihentikan.

“Kalau memang sudah terpenuhi, ya kita ikuti jalannya proses persidangan seperti biasa," ujarnya.

"Tapi kalau tidak, ya dihentikan saja di sini, supaya tidak berlarut-larut dan tidak menjerat orang-orang lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, rapat yang digelar pada Rabu, (13/11/2024), anggota DPR RI ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik.

Pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Al Fath langsung menyinggung soal penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.

"Ada beberapa perkara yang memang sedang ditangani oleh Kejagung ini cukup menarik jadi publik benar-benar hari ini melihat kinerja dari Kejagung. Salah satunya dibicarakan oleh masyarakat itu perkara penetapan tersangka mantan menteri Tom Lembong," ujar Rano.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan juga mendesak Kejagung memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Kemudian, Anggota DPR lainnya, Benny K Harman, ikut memberikan sorotan tajam. Dia berpendapat bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka jangan berhenti pada individu tersebut saja.

Politikus Partai Gerindra, Muhammad Rahul, juga mengungkapkan soal kekhawatirannya terkait cepatnya proses penetapan tersangka ini.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dengan tegas membantah bahwa penanganan kasus ini memiliki motivasi politik.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil lantas menyoroti masalah keadilan dalam penegakan hukum terkait kasus Tom Lembong. Dia mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang menjadi sorotan, padahal ada banyak Menteri Perdagangan lain yang juga terlibat dalam kebijakan impor.

"Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak pernah maksud soal politik. Kami hanya yuridis, dan itu yang kami punya," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejagung mengusut kasus ini dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku.

"Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses-proses tahapan-tahapan yang sangat rigit dan tidak mungkin kami menentukan seseorang sebagai tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati,” katanya lagi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.

Kondisi tersebut tidak akan berubah sebelum Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

"Iya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Karena di pasal 70 UU DKJ dinyatakan UU ini berlaku sejak ditanda tangani keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota," kata Supratman saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Supratman, Presiden akan menandatangani kepres tersebut jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Proses pembangunan infrastruktur tersebut pun bisa memakan waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu infrastruktur yang harus dikebut yakni di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal tersebut harus menjadi salah satu prioritas agar roda pemerintahan di IKN bisa berjalan dengan baik.

"Sehingga nanti layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu bisa bekerja di sana," kata Supratman.

Setelah infrastruktur dibangun dan kepres sudah ditandatangani, barulah status ibu kota berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di sisi lain, pihaknya juga tetap berusaha mempercepat revisi RUU DKJ bersama Badan Legislali (Baleg) DPR. Revisi tersebut bertujuan untuk mengganti beberapa poin pasal yang ada di UU DKJ seperti penggantian nomenklatur nama DKI menjadi DKJ.

Penggantian itu menurut Supratman harus dilakukan agar DKJ memiliki landasan hukum yang kuat sebagai Provinsi. Pembahasan tersebut pun diupayakan selesai sebelum Pilkada 2024 berakhir pada 27 November mendatang.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dan Menteri HAM Natalius Pigai membahas percepatan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penataan organisasi, tata kerja, dan pengisian jabatan ASN di Kementerian HAM guna menangani isu-isu HAM secara lebih efektif.

"Alhamdullilah untuk Perpres tentang Kementerian HAM sudah selesai, demikian juga untuk struktur organisasi di bawahnya. Kita akan terus berkolaborasi dengan Pak Menteri HAM agar bagaimana layanan-layanan di pusat maupun daerah yang menjadi bidang tugas dari Kementerian HAM bisa optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).

Rini menjelaskan penataan unit organisasi Kementerian HAM sesuai dengan Peraturan Presiden No. 156/2024. Struktur organisasi dan tata kerja telah dibahas dan diharmonisasi untuk mempercepat penataan.

Selain penataan organisasi dan tata kerja, lanjut Rini, Kementerian HAM harus mempercepat pengisian jabatan ASN sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang percepatan pengisian jabatan ASN pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

"Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit dan mempertimbangkan kompetensi Pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya," jelas Rini.

Kementerian HAM merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan Asta Cita Nomor 1 dan 8 serta implementasi salah program prioritas Presiden yaitu 'Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah'.

Pembentukan Kementerian HAM bertujuan untuk meningkatkan fokus dan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas HAM, menyusun dan menyinergikan kebijakan, serta efisiensi menangani isu HAM secara terpadu.

Selain itu, langkah ini memastikan kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspek HAM, sehingga perlindungan HAM di berbagai sektor lebih terjamin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dalam penataan organisasi dan tata kerja serta pengisian jabatan ASN berdasarkan prinsip sistem merit di Kementerian HAM.

"Kami berterima kasih kepada Kementerian PANRB karena selama sangat dibantu dalam pembenahan organisasi Kementerian HAM. Kami taat asas dan apa pun yang diperintahkan berdasarkan aturan dan juga amanat-amanat di bawah komando Kementerian PANRB kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkas Natalius.

Eks jurnalis Prita Laura dilantik menjadi salah satu juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prabowo Subianto.

Ia dilantik bersama lima tokoh lain. Dua di antaranya ialah pengamat politik Ujang Komarudin dan mantan Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J. Vermonte.

Selain itu, adapula eks Jubir Kemenhub Adita Irawati, politisi PSI Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Prita memulai kariernya sebagai jurnalis televisi dan presenter di Metro TV pada 2003 silam. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menekuni dunia jurnalistik hingga 2018.

Setelah kurang lebih 15 tahun berkarier sebagai jurnalis, ia mengundurkan diri dari Metro TV. Ia pernah memegang sejumlah program seperti Top News, Metro Hari Ini, hingga Metro Malam.

Prita pun bergabung dengan komunitas Pandu Laut Nusantara, sebuah komunitas yang peduli atas kelangsungan terumbu karang yang diinisiasi oleh eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Ia dipercaya menjadi Ketua Harian Pandu Laut.

Setelah itu, Prita melanjutkan kariernya menjadi tenaga ahli komunikasi di Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2020 lalu.

Rentetan rekam jejak itulah yang kemudian mengantarkan Prita menjadi Jubir PCO pada hari ini.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan sejumlah rancangan hingga revisi undang-undang (RUU) untuk masuk Prolegnas Priotitas 2025. Adapun RUU yang diusulkan adalah dari persoalan narkotika dan psikotropika hingga RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

Rapat terselenggara di ruang Baleg DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). Menteri Hukum Supratman menyebutkan ada 8 RUU yang diusulkan pihaknya untuk masuk ke Prolegnas 2025.

"Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Karena ini adalah keputusan tiga lembaga negara, yakni DPR, DPD, dan pemerintah, maka dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa pemerintah tidak terlalu banyak mengusulkan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025," kata Supratman dalam rapat.

Supratman mengatakan ada empat RUU yang sifatnya meneruskan dari periode sebelumnya. Salah satunya adalah soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

"Hanya ada kurang lebih 8 RUU saja. Ada 3 RUU yang sifatnya carry over, yang salah satunya hukum acara perdata, narkotika dan psikotropika, dan desain industri. Oh, rupanya ada 4 dengan RUU Pengelolaan Ruang Udara," tambahnya.

Berikut 8 RUU yang diusulkan pemerintah:
1. RUU KUHA Perdata
2. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
3. RUU tentang Desain Industri
4. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
5. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
6. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
7. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Supratman belum merinci empat RUU lain yang diusulkan oleh pemerintah. Kendati demikian, ia mengatakan ada 40 RUU yang diusulkan pihaknya ke dalam jangka menengah periode 2024-2029.

"Kalau RUU Pengelolaan Ruang Udara ini tinggal pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat dua, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hukum kita karena memang tata ruang udara sama sekali belum pernah ada aturannya," tutur Supratman.

"Berikutnya ada kurang lebih sekitar 40 RUU yang kami usulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Saya berharap mudah-mudahan nanti kedelapan RUU yang masuk Prolegnas prioritas bisa diterima, baik oleh teman-teman di Baleg maupun teman-teman di DPD," imbuhnya.

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, terbitnya Keppres itu tergantung dari Presiden Prabowo Subianto dan kesiapan infrastruktur di IKN.

"Ya tergantung presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, ya kan," kata Supratman saat ditemui usai raker bersama Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Dia menambahkan, penerbitan Keppres itu seperti pernyataan Prabowo yang akan merampungkan pembangunan di IKN selama empat tahun.

Dia menilai, Keppres itu akan terbit bila gedung dan kantor lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif telah terbangun di IKN.

"Ya kalau itu kan sudah clear pernyataan presiden. Ya kan. Bahwa Keppres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur minimal, infrastruktur minimal dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sepanjang belum diterbitkannya Keppres terkait IKM.

Hal itu ditegaskan Tito usai rapat kerja (raker) bersama Baleg DPR RI, Senin (18/11/2024). Dalam forum itu, Pemerintah sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diusulkan oleh DPR RI.

Dia menjelaskan bahwa status ibu kota negara dari Jakarta akan pindah ke IKN bila sudah ada Keppres. Dalam klausul itu, Tito menilai, perlunya payung hukum untuk menegaskan nomenklatur jabatan di Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibukota (DKI).

"Nah maka ini kan mau ada Pilgub nih, 27 November, ini Pilgub DKI apa Pilgub DKJ gitu. Kemudian kan ada DPRD-nya dari DKI atau DPRD DKJ. Dulu DPRD DKI kan. Nah sama ada DPD RI, DPR RI dapil DKI atau DKJ. Nah sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN ya dengan Keppres, gubernurnya namanya Gubernur DKI, DPRD-nya DPRD DKI, kemudian yang lain juga," kata Tito.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota sata ini. Apalagi, kata Tito, UU IKN mengatur bahwa pemindahan ibu kota akan berlaku setelah afa Keppres.

"(Ibu kota) masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di undang-undang IKN, bahwa status Ibu Kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan Keppres," kata dia.

"Jadi nanti begitu kepresnya atau perpresnya, itu terserah nanti Bapak Prabowo kapan, ketika itu siap, maka akan dibuat perpres tentang pergantian perpindahan Ibu Kota," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kuasa hukum menyatakan tak pernah ada teguran dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengeluarkan kebijakan importasi gula pada 2015-2016.

Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menekankan bahwa kliennya mengeluarkan kebijakan importasi gula saat menjadi Menteri Perdagangan karena untuk kepentingan masyarakat.

"Faktanya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon [Tom] tidak pernah mendapat teguran dari Presiden [Jokowi] yang menjabat saat itu," ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Zaid menyampaikan tindakan kliennya saat memberikan izin importasi gula itu bahkan diafirmasi oleh orang nomor satu di Indonesia saat Tom menjabat sebagai Mendag.

Alhasil, Zaid menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Tom soal impor Gula ini terdapat juga andil Joko Widodo.

"Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015. Hanya saja, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

Palu (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Sulawesi Tengah, memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah itu dalam upaya mencegah pelanggaran keimigrasian.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024