KOMPAS.com - Kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan, terungkap.

Tersangka utama dalam kasus ini, berinisial MRP yang merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN).

MRP diduga menggunakan jabatan strategisnya untuk mengumpulkan dana dari para narapidana melalui berbagai modus.

"Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka sendiri, sampai saat ini pelaku hanya yang bersangkutan. Sampai pemeriksaan terakhir, pelaku masih menutup diri terkait masalah yang dilakukan, jadi masih didalami apakah ada yang terlibat," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, Rabu (20/11/2024).

Awal mula pengungkapan kasus

Kasus ini bermula dari laporan keluarga warga binaan kepada Polresta Sleman pada Desember 2023. Selama tujuh bulan penyelidikan, polisi mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan MRP sebagai tersangka pada 3 Juni 2024.

Pada 18 Juli 2024, Polresta Sleman melaksanakan gelar perkara yang menghasilkan penetapan MRP sebagai tersangka tunggal.

MRP, seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), akhirnya ditahan pada 9 Agustus 2024 setelah sebelumnya mangkir dari dua pemanggilan polisi.

Uang yang dikumpulkan

Polisi akhirnya mengungkap bahwa pungutan liar dilakukan MRP sejak November 2022 hingga November 2023.

Modus yang dilakukan tersangka adalah pengancaman dan pemukulan agar menekan narapidana untuk memberikan uang dengan ancaman dan kekerasan fisik.

Dari hasil penyelidikan, MRP meminta narapidana untuk fasilitas khusus, antara lain Rp 1,5 juta hingga Rp 50 juta untuk fasilitas kamar lebih baik.

Lalu selain pembayaran awal, narapidana juga diminta setoran mingguan sebesar Rp 100.000 hingga Rp 200.000.

Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp 730.250.000. Uang ini ditransfer ke rekening milik istri seorang narapidana yang sudah bebas, yang sebelumnya dipinjam MRP. Ketika diselidiki, saldo rekening telah habis digunakan oleh tersangka.

Peran tersangka

Sebagai Kepala KPLP, MRP memiliki kewenangan besar di Lapas Cebongan. Jabatan ini memungkinkannya memanfaatkan posisi strategis untuk menjalankan aksinya.

Penyelidikan mengungkap bahwa pungli dilakukan dengan dalih memberikan "layanan khusus," seperti kamar yang lebih nyaman bagi narapidana tertentu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIB Sleman, Kelik Sulistyanto, mengonfirmasi adanya pelanggaran disiplin oleh MRP.

KOMPAS.com - Polemik dugaan video para narapidana (napi) berpesta narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) berbuntut panjang.

Sipir atau petugas lapas bernama Robby Adriansyah yang merekam video tersebut dimutasi.

Tak hanya dimutasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Mulyadi juga menyebut Robby sebagai sosok yang bermasalah, positif narkoba, dan jarang masuk kerja.

Namun, Robby membantah pernyataan Mulyadi sambil meminta pihak kanwil menunjukkan bukti bahwa dirinya positif narkoba.

Kanwil Kemenkumham Sumsel bantah ada pesta narkoba

Saat dikonfirmasi, Mulyadi membenarkan bahwa video yang beredar di media sosial memang direkam oleh Robby.

Tetapi, ia menampik narasi napi pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Mulyadi berdalih, Robby merekam napi atas motif butuh uang, ketergantungan obat, dan suka memeras napi.

“Makanya, kami menggeser Robby ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) di Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel). Tujuannya, supaya tidak ada lagi komunikasi antara Robby dan warga binaan di LP Tanjung Raja,” ujar Mulyadi dikutip dari Kompas.id, Jumat (15/1/2024).

Mulyadi menambahkan, Robby merupakan sosok yang bermasalah sejak diangkat menjadi pegawai pada 2017.

Ia menyebut, Robby pernah terindikasi menggunakan narkoba pada 2021 dan sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Kalianda, Lampung, dan Bogor.

“Saat bertugas di Baturaja, Robby dites urine oleh kepala rupbasan dan masih positif (menggunakan narkoba),” jelas Mulyadi.

“Terakhir, Robby pernah masuk di rumah sakit jiwa yang ada di Palembang dan semua bukti administrasinya lengkap,” sambungnya.

Selain itu, Mulyadi juga mengungkapkan, Robby dituding melakukan tindakan indisipliner karena jarang masuk kerja dan sempat diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham lalu mendapatkan sanksi berat.

Saat ini, Robby masih diawasi dan akan diperiksa dalam waktu dekat. Bisa jadi, Robby akan dipecat jika ditemukan unsur-unsur kesalahan fatal.

Selain menyebut Robby bermasalah, Mulyadi menilai Kalapas Tanjung Raja, Badaruddin, tidak bersalah secara langsung.

Tetapi, Badaruddin bisa saja dicopot dari jabatannya apabila ke depan ditemukan peredaran narkoba, ponsel, dan pungutan liar di dalam lapas.

Robby Adriansyah minta bukti

Setelah dimutasi, Robby meminta bukti dari pihak Lapas Tanjung Raja terkait tuduhan ia positif narkoba.

Ia mengatakan, dirinya memang mengonsumsi obat, namun jenisnya adalah benzo untuk pengobatan gangguan kecemasan atau serangan panik.

"Saya ada riwayat penyakit. Saya diberi obat oleh dr. Abdullah Shahab di Rumah Sakit Ernaldi Bahar," ungkap Robby dikutip dari Kompas.com, Minggu (17/11/2024).

"Pernyataan Bapak di media seolah-olah mencondongkan (menyudutkan) saya, merugikan nama baik saya,” tambahnya.

Robby menyesalkan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, ditambah riwayat kesehatannya yang pernah direhabilitasi.

Meski begitu, ia merasa semua hal tersebut adalah masa lalu dan dirinya sudah berubah.

"Saya pernah di Ernaldi Bahar, berobat (untuk penyembuhan) psikis saya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya sudah berubah dan ingin memberikan (sumbangsih) pada negara," pungkas Robby.

KOMPAS.com - Polemik dugaan video para narapidana (napi) berpesta narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) berbuntut panjang.

Sipir atau petugas lapas bernama Robby Adriansyah yang merekam video tersebut dimutasi.

Tak hanya dimutasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Mulyadi juga menyebut Robby sebagai sosok yang bermasalah, positif narkoba, dan jarang masuk kerja.

Namun, Robby membantah pernyataan Mulyadi sambil meminta pihak kanwil menunjukkan bukti bahwa dirinya positif narkoba.

Kanwil Kemenkumham Sumsel bantah ada pesta narkoba

Saat dikonfirmasi, Mulyadi membenarkan bahwa video yang beredar di media sosial memang direkam oleh Robby.

Tetapi, ia menampik narasi napi pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Mulyadi berdalih, Robby merekam napi atas motif butuh uang, ketergantungan obat, dan suka memeras napi.

“Makanya, kami menggeser Robby ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) di Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel). Tujuannya, supaya tidak ada lagi komunikasi antara Robby dan warga binaan di LP Tanjung Raja,” ujar Mulyadi dikutip dari Kompas.id, Jumat (15/1/2024).

Mulyadi menambahkan, Robby merupakan sosok yang bermasalah sejak diangkat menjadi pegawai pada 2017.

Ia menyebut, Robby pernah terindikasi menggunakan narkoba pada 2021 dan sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Kalianda, Lampung, dan Bogor.

“Saat bertugas di Baturaja, Robby dites urine oleh kepala rupbasan dan masih positif (menggunakan narkoba),” jelas Mulyadi.

“Terakhir, Robby pernah masuk di rumah sakit jiwa yang ada di Palembang dan semua bukti administrasinya lengkap,” sambungnya.

Selain itu, Mulyadi juga mengungkapkan, Robby dituding melakukan tindakan indisipliner karena jarang masuk kerja dan sempat diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham lalu mendapatkan sanksi berat.

Saat ini, Robby masih diawasi dan akan diperiksa dalam waktu dekat. Bisa jadi, Robby akan dipecat jika ditemukan unsur-unsur kesalahan fatal.

Selain menyebut Robby bermasalah, Mulyadi menilai Kalapas Tanjung Raja, Badaruddin, tidak bersalah secara langsung.

Tetapi, Badaruddin bisa saja dicopot dari jabatannya apabila ke depan ditemukan peredaran narkoba, ponsel, dan pungutan liar di dalam lapas.

JAKARTA, iNewsDepok.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengadakan pertemuan strategis dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Rabu (20/11). Pertemuan ini membahas penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. "PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Kami sepakat mendukung Kementerian PPMI dalam memberikan perlindungan maksimal, termasuk mencegah warga negara menjadi korban TPPO," ungkap Agus.

Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI.

Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.

 "MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, serta integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan pengawasan," ujar Abdul Kadir.

Dalam kesempatan yang sama, Agus Andrianto menyoroti tantangan besar dalam mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO.

 "Wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini," jelasnya.

Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, serta beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda.

 "Ini menjadi perhatian serius kami. Penguatan pengawasan di perbatasan adalah kunci untuk mengatasi masalah ini," tambah Agus.
 

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

Jakarta: Tidak berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Sukarno dinilai sebagai momentum penting untuk memulihkan nama baik Presiden pertama Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Selasa, 19 November 2024.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan, pencabutan TAP MPRS tersebut melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk meluruskan sejarah Indonesia. Menurutnya, Sukarno kerap dikaitkan secara tidak tepat dengan Gerakan 30 September (G30S/PKI).

“Sukarno sudah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 83/TK/2012. Itu berarti negara mengakui jasanya yang luar biasa bagi bangsa. Namun, narasi sejarah yang keliru masih menyudutkan beliau. Pemulihan nama baik dan hak-hak restoratif harus menjadi agenda penting,” tegas Yudian.
Ia menambahkan, Sukarno adalah tokoh utama dalam sejarah Indonesia, termasuk sebagai proklamator kemerdekaan dan penggali Pancasila.

Penegasan mengenai tidak berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga dikuatkan melalui surat pimpinan MPR RI pada 26 Agustus 2024 kepada Menteri Hukum dan HAM. Surat tersebut menjadi bagian dari upaya formal untuk memulihkan nama baik Sukarno.

Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, mengatakan, meskipun secara yuridis TAP tersebut telah dicabut, dampaknya terhadap psikologi politik bangsa masih terasa.

“Dugaan keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI tidak terbukti secara ilmiah. Banyak penelitian menunjukkan peristiwa 1965 penuh dengan konspirasi. Surat pimpinan MPR ini adalah tanggung jawab moral untuk membersihkan nama baik beliau,” ujarnya.

Basarah juga mengingatkan bahwa keputusan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Sukarno membuktikan bahwa beliau tidak pernah mengkhianati bangsa, sesuai syarat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pendapat Ahli dan Akademisi

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, menyoroti adanya masalah pada Pasal 6 TAP MPRS XXXIII/1967 yang menyerahkan penyelesaian persoalan hukum terkait Sukarno kepada Pejabat Presiden.

“Walau TAP itu sudah tidak berlaku, persoalan hukumnya belum selesai. Perlu ada konsensus untuk benar-benar memulihkan nama baik Sukarno,” kata Maria.

Sejarawan BRIN, Asvi Warman Adam, menambahkan bahwa Sukarno mengalami tekanan berat di akhir hayatnya. “Beliau hidup dalam kondisi seperti tahanan di Wisma Yaso, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, menyatakan fakta sejarah mengenai pencabutan TAP MPRS XXXIII/1967 harus masuk dalam kurikulum pendidikan.

“Kami siap bekerja sama dengan BPIP untuk memastikan sejarah Sukarno yang benar dapat diajarkan di sekolah,” katanya.

Upaya pelurusan sejarah ini diharapkan menjadi langkah penghormatan terhadap jasa besar Sukarno sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso yang bakal dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, masih menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

“Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Eduar menjelaskan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Gina Alagon Jamoralin pada Senin (11/11).

“Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis mati,” ujar Eduar menjelaskan.

Mary Jane Veloso, sambung Eduar, ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin. Pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Kemudian, pada tahun 2014, permohonan grasi yang diajukan Mary Jane Veloso ditolak oleh Presiden Ketujuh RI Joko Widodo.

“Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Yusril menegaskan, Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman.

Pemerintah Indonesia, kata dia, memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfer of prisoner dalam hukum pidana.

"Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," tutur Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Yusril, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insyaallah, mudah-mudahan, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan," ucap dia.

Selain itu, Yusril mengatakan pemindahan narapidana ini dilakukan dengan prinsip timbal balik. Artinya, jika nanti ada narapidana warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana oleh negara lain, Indonesia berhak meminta pemindahan narapidana kepada negara tersebut.

“Prinsip-prinsip ini kita jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara dan masing-masing (negara) juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing,” kata Menko.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya -

Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Bidang Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak bergerak cepat dalam memastikan proses Pilkada 2024 berlangsung secara bersih, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemilu yang berkualitas, TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil gerak cepat antisipasi upaya money politics melalui pemantauan intensif. Tim Hukum akan segera melaporkan setiap potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik politik uang seperti pembagian sembako dan kebutuhan harian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Edward Dewaruci, Koordinator TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil, menyampaikan bahwa pembentukan inisiatif ini didasari oleh laporan masyarakat mengenai dugaan terjadinya praktik politik uang dan pembagian sembako secara sporadis di beberapa daerah.

"Kami merasa hal ini penting untuk dikawal dan dicegah agar tidak merusak integritas proses demokrasi. Tim kami akan bergerak langsung ke titik-titik yang berpotensi rawan, bekerja sama dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Edward, Rabu (20/11/2024).

Selain memantau, tim ini juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran.

Ketua TPP Khofifah-Emil, Boedi Prijo menyampaikan, beberapa hari ini memang ada laporan adanya pengerusakan alat peraga kampanye Khofifah-Emil di beberapa titik. Meskipun demikian, Boedi tetap menegaskan komitmen timnya untuk mengawal Pemilu 2024 dengan semangat luber jurdil dan kampanye yang riang gembira.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh TPD Kabupaten Kota untuk menerima laporan dan memberikan respons dengan cepat. Kami juga terus mengedukasi kampanye damai untuk menjaga marwah demokrasi di Jawa Timur. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disiapkan TPD maupun Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing," jelas Boedi.

TPP Khofifah-Emil mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2024 tetap bersih dan bermartabat. TPP Khofifah-Emil juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November 2024 di TPS.

(hil/iwd)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) menggandeng Universitas Jember (Unej) mengajak masyarakat dan pelaku perfilman untuk meningkatkan literasi dan edukasi hukum bidang perfilman dan penyensoran dengan menggelar diskusi di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Rabu.

Kegiatan yang dihadiri guru, siswa, dosen dan mahasiswa bidang studi perfilman, dan komunitas film tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perfilman, khususnya penyensoran dalam industri perfilman.

"Saya menyampaikan apresiasi Lembaga Sensor Film melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Jember, karena kegiatan itu mendukung kebebasan berekspresi sembari menjaga nilai-nilai moral bangsa," kata Rektor Unej Iwan Taruna dalam sambutannya.

Menurutnya, LSF dan Unej bersama-sama membangun literasi dan edukasi hukum agar perfilman Indonesia terus berkembang tanpa kehilangan jati diri.

"Saya berharap dengan kegiatan itu para insan perfilman di Indonesia menunjukkan karyanya, tetapi tetap pada rambu-rambu yang ditetapkan norma hukum yang ada di Indonesia yang mencerminkan identitas bangsa," tuturnya.

Ia mengatakan Unej memiliki program studi televisi dan perfilman (PSTF) di Fakultas Sastra yang sering menghasilkan karya film pada studi akhirnya, namun butuh investor untuk mendanai agar film tersebut bisa dikomersialkan di sebuah sinema.

Sementara itu, Ketua Sub Komisi Kerja Sama LSF, Imam Syafi’i mengatakan bahwa acara itu diikuti oleh berbagai kelompok, di antaranya siswa dan guru dari SMKN 1, SMKN 4, dan SMK Santo Paulus Jember, mahasiswa dan dosen PSTF Fakultas Ilmu Budaya Unej dan komunitas perfilman Jember.

"Melalui kegiatan itu, kami berharap dapat membangun ekosistem perfilman Indonesia yang tidak hanya kreatif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum. Kolaborasi itu diharapkan terus memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perfilman Indonesia," katanya.

Imam juga memberikan pesan inspiratif untuk mencintai profesi jika ingin bahagia selamanya, kemudian pahami regulasi dan memberikan edukasi di dunia perfilman secara profesional.

Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas berbagai aspek penting terkait perfilman, yakni Ketua Sub Komisi Publikasi LSF Nusantara, Husnul Khatim Mulkan, Kepala Laboratorium Audio Visual PSTF Unej Denny Antyo Hartanto, dan Ketua Sub Komisi Pemantauan LSF, Erlan Basri.

Dalam paparannya, para narasumber membedah terkait minimnya kesadaran pelaku perfilman terhadap perlindungan hukum, pentingnya hak cipta dalam industri film, dan dampak strategis film yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Prinsip-prinsip ini kami jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara, dan setiap negara juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Filipina harus menyetujui apabila nantinya terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Menurut dia, hal itu merupakan salah satu kesepakatan bersama setelah keputusan pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso dari Indonesia untuk kembali ke Filipina.

"Kami melalukan pemindahan Mary Jane ini dengan prinsip-prinsip hukum, salah satunya kami juga dapat meminta Filipina memindahkan narapidana WNI dan mereka harus menyetujuinya," ujar Yusril dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah Indonesia bisa meminta pemindahan narapidana WNI dari Filipina untuk kembali ke Tanah Air dan melaksanakan putusan pengadilan Filipina terhadap narapidana WNI itu.

Hal tersebut, sambung dia, turut berlaku apabila nantinya terdapat kesepakatan yang sama dengan negara lain.

"Jadi, prinsip-prinsip ini kami jaga untuk menyetarakan kedudukan masing-masing negara, dan setiap negara juga menghormati kedaulatan hukum masing-masing," tuturnya.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jogja -

Beredar kabar terpidana mati kasus penyeludupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, bakal dibebaskan. Ditjen Pemasyarakatan menegaskan bahwa saat ini Mary Jane masih menjalani pembinaan di Lapas Perempuan Jogja.

"Saat ini yang bersangkutan masih berada di LPP Yogyakarta," kata Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, Rabu (20/11/2024) saat dihubungi detikcom, dilansir detikNews.

Ditjen Pas pun memastikan Mary Jane belum bebas. "Menjalani pembinaan dengan baik dan belum bebas," jelasnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, kabar mengenai bebasnya Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr (Bongbong Marcos). Mary Jane dikabarkan akan pulang ke tanah airnya setelah melewati upaya diplomasi bertahun-tahun.

"Mary Jane Veloso pulang," bunyi postingan Bongbong Marcos, yang dilihat dalam akun Instagramnya @bongbongmarcos, Rabu (20/11/2024).

Bongbong mengatakan pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane. Dia mengatakan upaya pembebasan Mary Jane telah berlangsung lama.

"Kami berhasil menunda eksekusinya cukup lama sehingga mencapai kesepakatan yang akhirnya membawanya kembali ke Filipina," katannya.

Dia pun berterima kasih kepada Indonesia. Dia mengatakan Filipina menunggu kedatangan Mary Jane.

"Terima kasih, Indonesia, kami tunggu kepulangan Mary Jane," ucapnya.

(rih/apu)

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Pilwalkot Metro, Wahdi Sirajuddin dan Qomaru Zaman, didiskualifikasi sebagai peserta pilkada.

Kuasa hukum mereka, Watoni Noerdin menilai, diskualifikasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Watoni menyatakan, pengumuman yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro hanya menciptakan kegaduhan menjelang hari pencoblosan.

Ia menegaskan, pendiskualifikasian paslon seharusnya didasarkan pada surat keputusan yang memiliki kop, nomor, dan penanggung jawab yang jelas.

"Ini adalah produk hukum berpotensi ke proses tata negara. Jadi kalau surat itu sudah pasti dia akan mewakili produk TUN (tata usaha negara). Kalau ini kan enggak," ujar Watoni saat dihubungi pada Selasa (20/11/2024).

Lebih lanjut, Wakil Ketua PDI Perjuangan Lampung ini mengungkapkan, vonis dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Metro terkait pidana pemilu yang dilanggar Qomaru Zaman tidak mencantumkan perihal pendiskualifikasian.

"Tidak ada itu dari putusan pengadilan di Metro untuk diskualifikasi itu," tegasnya.

Watoni juga menyoroti Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/K.LA-15/11/2024 yang dikeluarkan 10 November 2024, yang dijadikan dasar untuk pendiskualifikasian.

Ia menilai, surat tersebut ditafsirkan secara semena-mena oleh KPU Kota Metro.

"Itu (surat) bukan resmi, Bawaslu saja menyatakan tidak ada indikasi didiskualifikasi. Mereka mengatakan bahwa itu bersifat saran kepada KPU," jelasnya.

Terkait dengan diskualifikasi ini, Watoni mengungkapkan, pihaknya akan mengambil langkah hukum dan melakukan konsolidasi dengan partai pengusung.

Selain itu, mereka juga berencana melaporkan masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebelumnya, KPU Kota Metro mengumumkan pendiskualifikasian paslon Wahdi-Qomaru melalui akun Instagram mereka pada Rabu (20/11/2024), dengan alasan bahwa calon wakil walikota Qomaru Zaman divonis denda atas pelanggaran pidana pemilu.

Padahal, kelembagaan hukum ini menjadi penting untuk menegakkan materi hukum itu sendiri," kata dia menambahkan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pembangunan budaya hukum ramah perempuan secara optimal sebagai salah satu langkah mengatasi kekerasan terhadap perempuan di tanah air.

"Selain kita tetap terus mendorong berbagai peraturan perundang-undangan yang akan membantu korban, hal-hal terkait kelembagaan di aparat penegak hukum, budaya hukum, dan dorongan terhadap lembaga layanan korban itu juga harus dioptimalkan," kata anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk "Indonesia Darurat Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan", seperti dikutip secara daring di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Ami, sapaan akrab Siti Aminah Tardi menyampaikan sejauh ini di Indonesia terdapat budaya hukum yang masih menormalkan kekerasan terhadap perempuan atau secara tidak langsung membenarkan ataupun mengabaikan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam budaya hukum seperti itu, kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Berikutnya, Ami menjelaskan persoalan kelembagaan aparat penegak hukum berkaitan dengan peningkatan dan perbaikan struktur serta sistem penegakan hukum agar lebih efektif dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan korban kekerasan.

Ami menilai saat ini upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan cenderung terfokus pada pembentukan materi hukum, sedangkan kelembagaan hukum yang meliputi sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan perempuan, dan sarana serta prasarana belum menjadi perhatian.

"Padahal, kelembagaan hukum ini menjadi penting untuk menegakkan materi hukum itu sendiri," kata dia menambahkan.

Berkaitan dengan lembaga layanan korban seperti lembaga bantuan hukum atau pusat rehabilitasi, menurut Ami, saat ini jumlah lembaga layanan untuk korban terutama yang berbasis komunitas semakin berkurang atau tutup.

"Hal ini dikarenakan tidak adanya dana operasional untuk kerja-kerja lembaga layanan, terutama yang berbasis komunitas," ucapnya.

Ami lalu kembali menekankan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara komprehensif untuk mendukung dan melindungi korban. Upaya itu dapat ditempuh tidak hanya melalui hukum, tetapi juga dengan meningkatkan kelembagaan, budaya, dan layanan terkait.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024