JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPKAlexander Marwata menyoroti empat dari lima Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang berasal dari lembaga penegak hukum.

Alex berharap pimpinan KPK tersebut dapat bekerja dengan baik dan tidak mewakili instansi asalnya.

"Pimpinan terpilih 4 orang berasal atau berlatar belakang dari lembaga penegak hukum. Satu orang dari lembaga audit negara. Semoga mereka tidak mewakili lembaga dari mana mereka berasal," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

Alex mengatakan, siapa pun pimpinan atau ketua KPK tidak akan banyak membawa dampak perubahan dalam pemberantasan korupsi apabila tidak ada komitmen bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terutama presiden dan pimpinan lembaga penegak hukum.

Ia juga mengatakan, persoalan pemberantasan korupsi justru terletak di tubuh institusi penegak hukum.

"Mustahil kita bersih-bersih dengan menggunakan sapu kotor," ujarnya.

Terakhir, Alex berharap Pimpinan KPK 2024-2029 yang berlatarbelakang aparat penegak hukum dapat berkoordinasi lebih baik dengan instansi asalnya agar dapat menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas.

"Sebaliknya saya berharap dengan latar belakang mereka, mereka bisa berkoordinasi lebih baik dengan jajaran pimpinan instansi asal mereka untuk menciptakan aparat penegak hukum dan auditor negara yang profesional dan berintegritas," ucap dia.

Adapun Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memilih 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting melalui Rapat Pleno Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Dari hasil penghitungan tersebut, Komisi III DPR RI kemudian memilih 5 capim KPK dengan perolehan suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai pimpinan terpilih.

Mereka adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Setyo Budiyanto yang merupakan polisi aktif bintang tiga atau Komisaris Jenderal terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029.

Fitroh Rohcahyanto pernah menjabat Direktur Penuntutan KPK (2019). Jaksa senior ini berpengalaman menangani berbagai kasus besar, seperti e-KTP, Hambalang, dan korupsi proyek lainnya.

Ibnu Basuki Widodo merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia berpengalaman mengadili banyak kasus korupsi selama bertugas di Pengadilan Tipikor.

Johanis Tanak pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan Direktur di Kejaksaan Agung. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2024.

Terakhir, Agus Joko Pramono merupakan mantan Wakil Ketua BPK dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina memicu perhatian publik, terutama mengenai dasar hukumnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut kebijakan transfer narapidana ini masih minim regulasi. Meski belum ada undang-undang khusus yang mengatur, kebijakan ini didasarkan pada sejumlah perjanjian internasional dan diskresi presiden.

Kerangka hukum transfer narapidana

Menurut Yusril, Indonesia tidak memiliki aturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur transfer narapidana atau pertukaran tahanan.

Meski begitu, kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters yang diteken oleh anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menjadi dasar hukum yang digunakan.

MLA mencakup bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.

Yusril menjelaskan kebijakan transfer narapidana tetap memungkinkan meski tidak diatur undang-undang, karena undang-undang tidak melarang atau mewajibkan.

Presiden memiliki diskresi mengambil kebijakan berdasarkan perjanjian internasional dan kesepakatan antarnegara.

Syarat transfer narapidana meliputi permintaan resmi dari negara asal, pengakuan terhadap putusan pengadilan Indonesia, serta penghormatan terhadap sisa hukuman yang harus dijalani di negara asal.

Transfer ini bersifat timbal balik. Artinya, jika permintaan Filipina dipenuhi, negara tersebut harus mempertimbangkan permintaan serupa dari Indonesia di masa depan.

Latar belakang kasus Mary Jane

Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin. Pada Oktober 2010, ia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman. Permohonan grasinya ditolak pada 2014 oleh Presiden Joko Widodo.

Eksekusi yang dijadwalkan pada 2015 ditangguhkan setelah pihak berwenang Filipina menangkap perekrut yang diduga menjebaknya dalam kasus narkoba. Hingga 2024, Mary Jane masih menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Batasan hukum transfer narapidana

Indonesia memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-undang ini memberikan landasan kerja sama hukum internasional, tetapi tidak mencakup transfer narapidana. Pasal 4 UU tersebut secara eksplisit menyatakan pengalihan narapidana tidak termasuk dalam wewenang yang diberikan.

Selain UU tersebut, Indonesia juga menyetujui pakta MLA dengan negara-negara ASEAN sejak 2019.

Meski mencakup berbagai jenis kejahatan seperti narkoba, perdagangan manusia, hingga cybercrime, pasal dalam pakta MLA juga tidak memberikan kewenangan untuk memindahkan narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Ketiadaan dasar hukum eksplisit terkait transfer narapidana membuat kebijakan ini bergantung pada perjanjian internasional, diskresi presiden, dan kerja sama bilateral.

Meski kontroversial, kebijakan ini dianggap langkah diplomatis dalam konteks hubungan Indonesia-Filipina, meski harus tetap mengacu pada prinsip timbal balik.

Jakarta -

Imigrasi menjadi isu politik utama di Eropa, terutama dengan meningkatnya pengaruh sayap kanan. Tekanan pada pemerintah untuk membatasi imigrasi menjadi kian membesar.

Namun, beberapa negara, bahkan yang memiliki pandangan secara terbuka terhadap anti-imigran, mulai memikat pekerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja besar-besaran di tengah populasi yang menua, untuk dapat menjaga ekonomi tetap berjalan.

Uni Eropa (UE) telah mengidentifikasi 42 profesi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan membuat rencana aksi untuk menarik pekerja asing. Hampir dua pertiga usaha kecil dan menengah di Uni Eropa mengaku kesulitan menemukan talenta yang dibutuhkan.

Secara terbuka, banyak pemimpin Eropa, terutama dari kelompok sayap kanan, justru mendukung kesepakatan dengan negara ketiga untuk membatasi masuknya imigran atau memulangkan mereka. Namun, tanpa banyak sorotan, muncul tanda-tanda perubahan kebijakan yang mengakui kebutuhan akan imigran.

Italia bakal merekrut perawat asal India

Pemerintah sayap kanan Italia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Giorgia Meloni berencana merekrut ratusan ribu pekerja asing, untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di negara itu.

"Pemerintah memperkirakan ada total 452.000 pekerja asing yang akan masuk selama periode tiga tahun [dari] 2023-2025," ujar pemerintah Italia tahun lalu, seraya mengakui bahwa jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan "kebutuhan nyata sebesar 833.000 pekerja" pada periode tersebut.

Menurut Pusat Studi dan Penelitian IDOS, Italia membutuhkan setidaknya 280.000 pekerja asing setiap tahunnya hingga 2050, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, dan kesehatan. Angka itu sekitar setengah dari jumlah permohonan suaka yang diajukan tahun lalu. Negara ini menghadapi kekurangan tenaga kerja di 37 profesi, di mana bidang pekerjaan perawat dan tenaga kesehatan menjadi yang paling dibutuhkan.

Pemerintah Italia baru-baru ini mengumumkan akan merekrut sekitar 10.000 perawat dari India untuk membantu mengatasi kekurangan tiga kali lipat dari jumlah tersebut. Menteri Kesehatan (Menkes) Italia Orazio Schillaci mengatakan pada bulan Oktober bahwa India memiliki pasokan perawat yang berlebih. "Ada 3,3 juta perawat di India," katanya. "Kami ingin membawa sekitar 10.000 perawat ke sini."

Schillaci mengatakan bahwa perawat India memiliki kemampuan profesional yang mumpuni dan akan direkrut langsung oleh wilayah-wilayah yang membutuhkan, serta ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan, setelah kemampuan bahasa Italia mereka dinilai.

Maurizio Ambrosini, seorang profesor sosiologi dan ahli migrasi di Universitas Milan, mengatakan kepada DW bahwa pemerintah Meloni terpaksa mengubah kebijakan karena para pengusaha sangat membutuhkan tenaga pekerja.

"Para pengusaha Italia sangat bungkam dalam perdebatan migrasi selama bertahun-tahun. Saya rasa mereka tidak ingin bertengkar dengan partai sayap kanan," katanya melalui telepon. "Namun, kini tidak lagi."

Banyak pihak, bahkan di dalam koalisi itu sendiri, melihat kebijakan ini sebagai perubahan besar dari Meloni, yang dulu menyebut kebijakan pro-imigrasi sebagai bagian dari konspirasi sayap kiri untuk "mengganti warga Italia dengan para imigran."

"Saya berharap kini, karena akhirnya ada pemerintah sayap kanan, situasinya dapat berubah, tetapi sayap kanan justru lebih buruk daripada sayap kiri," kata Attilio Lucia, seorang anggota partai Liga sayap kanan dan wakil wali kota Lampedusa, sebuah pulau kecil yang menjadi pelabuhan kedatangan bagi banyak migran.

Belanda ingin mempertahankan 'migran yang berpengetahuan'

Bisnis juga mungkin memengaruhi pemikiran pemerintah Belanda baru yang dipimpin oleh anggota parlemen sayap kanan Partai Kebebasan, Geert Wilders.

ASML, perusahaan terbesar di negara ini yang memproduksi peralatan semikonduktor, mengatakan kesuksesannya bergantung pada talenta-talenta terampil, terlepas dari mana pun mereka berasal. Perusahaan ini mengusulkan bahwa migrasi ke dalam negeri tidak boleh dibatasi. Hampir 40% karyawan perusahaan ini adalah pekerja asing.

"Kami telah membangun perusahaan kami dengan lebih dari 100 kewarganegaraan," kata Christophe Fouquet, CEO ASML, saat menghadiri Bloomberg Tech Summit di London, Inggris, bulan lalu. "Mendatangkan talenta dari seluruh dunia telah menjadi syarat mutlak untuk kesuksesan, dan ini harus terus berlanjut."

Belanda telah meminta pengecualian atau "opt-out" dari sistem suaka Uni Eropa, yang menganggap suaka sebagai "hak dasar dan kewajiban internasional bagi negara-negara." Laporan media menunjukkan bahwa retorika anti-imigran yang dipromosikan oleh kelompok sayap kanan telah membuat pekerja terampil merasa kurang diterima di negara ini.

Bahkan, kelompok politik sayap kanan pun masih harus berhadapan dengan kenyataan betapa besar kebutuhan banyak perusahaan terhadap pekerja asing untuk dapat tetap kompetitif.

Belanda hanya sedikit mengurangi insentif pajak untuk para pekerja asing, dari 30% menjadi hanya 27%. Keringanan pajak ini telah menjadi salah satu fitur yang paling menarik bagi kaum muda berbakat untuk pindah ke negara ini, atau "migran berpengetahuan" seperti yang disebut oleh pemerintah Belanda.

"Ini adalah perubahan yang relatif kecil dalam toal pendapatan bersih para pekerja asing yang terampil," kata Lisa Timm, seorang peneliti migrasi di Universitas Amsterdam. "Saya rasa ini akan memiliki efek yang sangat kecil terhadap kedatangan migran."

Jerman memperkenalkan 'Kartu Peluang'

Jerman akan segera mengeluarkan 200.000 visa untuk para pekerja terampil tahun ini, angka itu meningkat 10% dari 2023. Ini disebabkan oleh skema "Kartu Peluang", yakni izin tinggal yang memungkinkan pekerja dari negara di luar UE untuk datang ke Jerman dan mencari pekerjaan, yang diperkenalkan sejak bulan Juni lalu.

Dalam kunjungannya baru-baru ini ke India, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Jerman "terbuka untuk pekerja terampil" dan setuju untuk melancarkan hambatan birokratis serta meningkatkan visa bagi warga India dari sebelumnya hanya 20.000 visa menjadi 90.000 visa per tahunnya.

Jerman membutuhkan sekitar 400.000 karyawan terampil baru setiap tahun untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang teknik, Teknologi Informasi, dan layanan kesehatan, serta melihat adanya potensi tenaga kerja di kalangan warga India yang terlatih.

Di sisi lain, bangkitnya kelompok sayap kanan seperti partai anti-imigran AfD dalam pemilu regional dan serangan senjata tajam di kota Solingen, Jerman barat, pada musim panas lalu, telah memaksa Scholz untuk menyetujui pemeriksaan perbatasan internal di Uni Eropa "untuk membatasi migrasi."

Berbicara mengenai masalah ini pada bulan Juli lalu, Scholz sempat mengatakan migrasi tidak teratur ke Jerman harus "dikurangi," tetapi ia juga menekankan kebutuhan Jerman akan pekerja terampil.

Kebijakan publik dan kebijakan diam-diam

Hampir semua negara Eropa menghadapi masalah yang sama, yakni kekurangan tenaga kerja saat populasi di benua itu kian menua. Meskipun ada gelombang kedatangan imigran, negara-negara ini tidak ingin terlihat mengizinkan kedatangan migran tanpa visa.

Ambrosini, profesor di Universitas Milan, mengatakan negara-negara Eropa kesulitan untuk mendamaikan dua kebijakan migrasi yang berbeda, satu untuk konsumsi publik di mana negara menyerukan "perjanjian penegakan perbatasan dengan negara transit seperti Tunisia, atau deportasi ke fasilitas luar negeri seperti kesepakatan Albania-Italia."

"Di sisi lain, semakin jelas bahwa mereka membutuhkan pekerja, dan mereka sedang menyusun kebijakan baru untuk menarik tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga pekerja musiman," tambahnya. "Kebijakan kedua ini agak sedikit tersembunyi, tidak terlalu dipublikasikan, dan hanya bisa terdeteksi oleh asosiasi pengusaha."

Pada akhirnya, ini tentang bagaimana pemerintah dapat mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya memegang kendali atas siapa saja yang bisa masuk dan yang dapat tinggal, kata Ambrosini. Namun itu adalah mitos, setidaknya untuk pekerjaan kelas biru, karena pengusaha menerima referensi dari mereka yang sudah ada di Eropa untuk memilih siapa yang bisa diperkerjakan.

"Bagaimana para pengusaha bisa tahu, siapa yang harus dipekerjakan dari Peru, misalnya?" Ujar Ambrosini.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

(haf/haf)

MANOKWARI - Perjalanan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berusia 23 tahun di tanah Papua pada 21 November 2024. Pada dasarnya, kehadiran kebijakan Otsus diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di Papua, terutama sebagai bagian penting dari NKRI.

Senator Papua Barat, Filep Wamafma mengungkap kilas balik tujuan dan cita-cita lahirnya UU Otsus, utamanya pada Konsideran Menimbang UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus apakah sejalan dengan realitas kehidupan masyarakat OAP hingga hari ini.

Adapun bunyi Konsideran Menimbang itu antara lain: Melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar OAP, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya, perlu diberi kepastian hukum; dan tercapai percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua; dan tercapai penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

?Maka mari kita buka data dan kondisi riil di lapangan, persoalan kesejahteraan, pemenuhan dan keadilan HAM hingga masyarakat adat yang sampai saat ini masih terus menyuarakan perjuangan atas kondisi yang dihadapi. Per Maret 2024, semua provinsi di Tanah Papua termasuk dalam provinsi termiskin di Indonesia,? ujar Filep dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Ia lantas memaparkan secara rinci dimulai dari Papua Pegunungan dengan persentase penduduk miskin 32,97 persen, jumlah penduduk miskin 365.430 orang, garis kemiskinan per kapita Rp 1.007.060 per bulan, garis kemiskinan per rumah tangga Rp 4.743.253 per bulan.

Papua Tengah dengan persentase penduduk miskin 29,76 persen, jumlah penduduk miskin 308.480 orang, garis kemiskinan per kapita Rp 764.115 per bulan, garis kemiskinan per rumah tangga Rp 3.461.441 per bulan.

Papua Barat dengan persentase penduduk miskin 21,66 persen dan jumlah penduduk miskin 110.160 orang, Papua Barat Daya dengan persentase penduduk miskin: 18,13 persen Jumlah penduduk miskin: 102.270 orang, Papua Selatan dengan persentase penduduk miskin 17,44 persen jumlah penduduk miskin: 92.200 orang.

Sedangka Papua dengan persentase penduduk miskin 17,26 persen, jumlah penduduk miskin: 152.910 orang. Menurutnya, tingkat kemiskinan ini pun berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana Provinsi Papua Pegunungan memiliki IPM terendah se-Indonesia.



?Di sisi lain, di bidang HAM, sepanjang 2023 ada 113 kasus HAM di Tanah Papua yang belum selesai. Di bidang pendidikan, provinsi-provinsi di Tanah Papua mendominasi minimnya jumlah guru. Papua Pegunungan tercatat hanya memiliki 7,1 ribu guru, Papua Selatan menyusul dengan 8,4 ribu guru, diikuti oleh Papua Barat Daya 10 ribu guru, Papua Tengah 10,1 ribu guru, dan Papua Barat 10,4 ribu guru,? sebutnya.

Kemudian, lanjut Pace Jas Merah itu, di bidang kesehatan, provinsi-provinsi di Tanah Papua mendominasi minimnya tenaga dokter, yaitu Papua Pegunungan 235 orang, Papua Selatan 308 orang, Papua Barat Daya 385 orang, Papua Tengah 412 orang, dan Papua Barat 432 orang.

Tenaga perawat pun sama, di mana provinsi-provinsi di Tanah Papua mendominasi minimnya tenaga keperawatan yaitu Papua Tengah 1.155 perawat, Papua Pegunungan 1.639 perawat, Papua 1.755 perawat, Papua Barat 2.795 perawat, dan Papua Selatan 3.118 perawat.

?Tak hanya itu, lalu bagaimana dengan penguatan masyarakat adat? Nasibnya tidak jauh berbeda. Terbaru pada November 2024 ini, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi masyarakat adat Awyu dalam upaya mempertahankan hutan adatnya dari ekspansi korporasi sawit di Boven Digoel, Papua Selatan,? katanya.

Kemudian, persoalan regulasi, KLHK menyebutkan wilayah yang berpotensi sebagai hutan adat di Papua ada 3,732 juta hektar, yang terdiri dari hutan konservasi (HK) 22,51%, hutan lindung (HL) 32,49%, hutan produksi (HP) 41,86%, areal penggunaan lain (APL)/ tubuh air 3,14%, yang semuanya tersebar di Kabupaten Kaimana, Maybrat, Kabupaten/Kota Sorong, Tambrau, Teluk Bintuni, Asmat, Jayapura, dan Mimika.

?Namun wilayah-wilayah ini terindikasi tumpang tindih dengan 7 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Jika tidak diselamatkan, akan jadi apa generasi Papua di masa depan? Maka pertanyaan mendasarnya, siapa yang diuntungkan dari Otsus Papua?? sambung Filep.

Dia menegaskan, sebagai wakil daerah pihaknya berupaya maksimal agar UU Otsus Perubahan betul-betul berdampak baik pada pemenuhan hak dasar OAP.

Hasilnya secara normatif sudah mulai terlihat yaitu pemekaran DOB di Tanah Papua, perluasan peran OAP dalam keanggotaan DPRP dan DPRK jalur pengangkatan dengan afirmasi 30 persen dari unsur perempuan, peningkatan Dana Otsus dari dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional menjadi 2,25%.

Di mana aspek pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat adat diberikan peningkatan dana termasuk dana dari DBH Migas, usaha-usaha perekonomian di Papua wajib mengutamakan OAP. Selanjutnya dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3) yang diketuai langsung Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan.

"Serta masing-masing perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Papua dan berkantor di ibu kota provinsi setempat, dan dihasilkannya PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021,? urainya.

Senator yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI itu lantas mengajak semua stakeholder terkait terus sinergis dan kolaboratif dalam mengawal implementasi Otsus di daerah. Ia pun merekomendasikan sejumlah langkah konkret dan strategis yang perlu dijalankan secara harmonis dan mempertegas keberpihakan terhadap OAP.

?Tidak mudah mengurai persoalan Otsus ini. Yang jelas, poin pertama dan utama adalah sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal regulasi, prioritas pembangunan, dan pengawasan," tegasnya.

Dalam hal regulasi, Pemerintah Pusat harus mendorong lahirnya Perdasi dan Perdasus yang pro pada afirmasi OAP. Dorongan ini tidak perlu diikuti dengan sikap paranoid terhadap kemerdekaan Papua.

"Afirmasi OAP itu sejalan dengan roh Otsus itu sendiri. Sementara itu Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, harus berani membuat Perdasi/Perdasus yang mengangkat derajat OAP,? tandasnya.

?Dalam hal prioritas pembangunan, Pemerintah Pusat harus memberikan kewenangan yang luas termasuk diskresi bagi Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Tanah Papua, agar mengedepankan pembangunan berbasis pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat," lanjutnya.

Kewenangan luas termasuk kewenangan khusus ini seringkali dibatasi oleh berbagai PSN yang membuat kepala daerah tidak mampu mewujudnyatakan visi-misi pembangunan daerah. Fakta membuktikan bahwa Dana Otsus sangat banyak diperuntukkan bagi belanja pegawai dan infrastruktur, sehingga substansi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat hanya sebatas utopia.

Sementara itu dalam hal pengawasan, pola pengawasan harus dibuat secara terstruktur mulai dari tingkat paling bawah dengan meminimalisir prosedur yang berbelit-belit.

"Seringkali kewenangan pengawasan ini tumpang tindih antara kementerian dan lembaga sehingga pemerintah menjadi tidak fokus pada penanganan persoalan di Papua. Pengawasan ini sangat penting karena bisa meminimalisir penyalahgunaan Dana Otsus,? pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, langsung bergerak menangani persoalan kasus viral pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selain mencopot Kalapas terkait, Agus juga ternyata memindahkan 197 narapidana ke Nusakambangan.

"Sejak 21 Oktober hingga kemarin tanggal 20 November total ada 197 warga binaan dipindahkan dari masing-masing kanwil ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Dari 197 warga binaan yang dipindahkan, hampir semua kasusnya narkoba, baik bandar narkoba maupun diduga masih terkait jaringan narkoba," kata Agus kepada wartawan, Kamis (21/11/2024).

"Sisanya sebagian kecil narapidana kasus pembunuhan, ada yang penipuan online yang masa hukumannya masih lama," lanjut dia.

Agus lantas merinci 197 orang yang dipindah terdiri dari 30 warga binaan kanwil DKI Jakarta, 64 warga binaan kanwil Sumut, 48 warga binaan kanwil Jatim, 40 warga binaan dari Banten, 15 dari warga binaan kanwil Sumsel. Dia memastikan langkah ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Pemindahan 197 warga binaan ini untuk memutus mata rantai kejahatan baik pengendalian narkoba dari lapas, peredaran narkoba di lapas hingga pelaku-pelaku penipuan online yang beraksi dan mengendalikan sindikatnya dari dalam lapas," ucapnya.

Selain itu, dia menyebut upaya ini sebagai langkah untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Langkah ini seturut poin ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin ketujuh itu berbunyi: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agus sudah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menyikapi video pesta sabu di Lapas Tanung Raja. Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11).

Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan:

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(maa/dnu)

REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI —Pondok Pesantren Al Falah Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi tuan rumah Bahtsul Masail ke-24 yang menghadirkan delegasi dari lebih dari 100 pondok pesantren se-Jawa dan Madura.

Perwakilan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Gus H. Iffatul Lathoif mengemukakan kegiatan ini membahas berbagai persoalan keislaman kontemporer dengan pendekatan berbasis kitab kuning.

"Sebagai tuan rumah, atas nama Pondok Pesantren Al Falah Ploso, kami mengucapkan terima kasih kepada para delegasi dari pondok pesantren yang telah memotivasi santri-santri lain, khususnya santri Al Falah, untuk lebih giat belajar dan menjadi penerus generasi sebelumnya," ujar Gus Thoif dalam keterangannya di Kediri, Jawa Timur, Kamis (21/11) malam.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Rabu (20/11) hingga Kamis (21/11) malam. Adapun pembagian komisi dan pemimpin sidang, yakni para peserta dibagi ke dalam tiga komisi untuk membahas isu-isu yang telah dirumuskan sebelumnya, antara lain Komisi A dengan pemimpin Ustaz Sibro Mulisi, Komisi B Ustaz Ahmad dan Komisi C Ustaz Dliya'ur Ridlo Bardil Muwaffaq.

Adapun topik dan hasil bahasan bahwa setiap komisi membahas isu-isu kekinian yang berakar pada problematika masyarakat dengan pendekatan keislaman.

Komisi A membahas, antara lain yakni cium kening dan pelukan dengan pemimpin gereja Katolik dunia. Membahas tindakan KH Nasaruddin Umar yang mencium kening dan memeluk Paus Fransiskus, kemudian dikaji dari sudut pandang syariat. Untuk hasilnya adalah boleh, dengan alasan menjaga hubungan diplomasi dan citra Islam sebagai agama yang ramah. Sedangkan rujukan adalah Kitab Buroiqoh.

Pembahasan kedua tentang game horror Alqur'an. Fenomena game yang melibatkan pembacaan ayat Alqur'an sebagai mekanisme permainan. Untuk hasilnya diperbolehkan jika digunakan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Alqur'an, tetapi perlu pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Para pembicara dan delegasi konferensi Sharia International Forum (SHARIF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) merumuskan sejumlah rekomendasi terkait penerapan prinsip syariah dalam layanan pemerintah, salah satunya dalam hal hukum kewarisan.

Plt. Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi mengungkapkan, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam memegang peranan penting dalam menginisiasi regulasi penerapan hukum waris Islam yang relevan dan menjamin hak-hak ahli waris.

"Indonesia perlu menyusun aturan yang disusun untuk menunjang hukum waris Islam agar setara dengan undang-undang dan menyesuaikan dengan realita umat saat ini," ujar Zayadi di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Zayadi menyebut, SHARIF 2024 merupakan forum yang bertujuan untuk mengasosiasikan gagasan ulama dan akademisi internasional untuk mendorong relevansi prinsip syariah dengan kehidupan masyarakat di era modern.

"Tujuan dari forum ini agar para akademisi, ulama, dan komunitas Muslim dunia dapat merumuskan rekomendasi penerapan prinsip syariah yang relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Selain terkait kebutuhan dibentuknya hukum waris Islam setingkat undang-undang, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan dalam konferensi internasional tersebut.

Hasil dari konferensi internasional SHARIF 2024 yakni pertama, Sharia International Forum (SHARIF) 2024 perlu menjadi forum tahunan untuk membahas berbagai isu relevan yang terkait dengan permasalahan syariah.

Kedua, Kementerian Agama bersama dengan lembaga fatwa, lembaga peradilan, dan perguruan tinggi keagamaan Islam dari Indonesia dan negara sahabat perlu memperbanyak pertemuan untuk mendiskusikan pelayanan syariah yang berdampak luas pada kemaslahatan publik.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (21/11), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari kasus dugaan korupsi terkait pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, hingga terpilihnya Ketua KPK yang baru.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Kejati Kaltim geledah PT JMB cari bukti korupsi lahan transmigrasi

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Jembayan Muarabara Group (JMB), merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Kamis, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan guna memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.

"Tim penyidik telah menemukan indikasi pemanfaatan lahan transmigrasi secara tidak sah yang dapat merugikan keuangan negara," ujar Toni.

Selengkapnya baca di sini

2. Densus 88 tangkap 8 anggota NII di beberapa provinsi

Densus 88 Antiteror Polri menyatakan telah menangkap delapan terduga teroris yang merupakan anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di beberapa provinsi pada Selasa (19/11).

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Mabes Polri Kombes Pol Aswin Siregar dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa delapan tersangka itu ditangkap di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Di Provinsi Sumatera Utara, kata dia, tersangka yang diamankan berinisial NAA. Tersangka tersebut ditangkap atas keterlibatannya sebagai Komandan Jawatan (KJ) di Komando Perang Wilayah Besar (KPWB) III Sumatera dan selaku Sekretaris KJ KPWB.

Selengkapnya baca di sini

3. Polda Jatim ungkap motif pembacokan di Sampang

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkap motif pembacokan di Desa Ketapang Laok, Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu yang menewaskan seseorang bernama Jimmi Sugito Putra.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim Kombes Pol Farman di Surabaya, Kamis menjelaskan kasus pembacokan ini terjadi pada Minggu (17/11) dan bermula saat H Slamet Junaidi (calon Bupati Sampang nomor urut 2) berkunjung ke Padepokan Babussalam milik Kiai Mualif sekitar pukul 14.30 WIB.

"Karena kunjungan mendadak, Kiai Mualif meminta santrinya mengumpulkan jamaah untuk menyambut kedatangan H Slamet Junaidi. Kunjungan itu, diketahui oleh Kiai Hamduddin (saudara Kiai Mualif)," kata Farman.

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menegaskan dirinya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

"Saya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan perintah presiden sebagaimana tertuang di dalam diskusi di berbagai sidang kabinet," kata Tom dalam sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Tom mengatakan selama setahun menjabat sebagai Menteri Perdagangan, harga dan stok pangan menjadi salah satu keprihatinan utama Presiden Jokowi.

Calon Pimpinan KPK Setyo Budianto meraih suara terbanyak untuk bisa terpilih menjadi Ketua KPK masa jabatan 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Mantan Direktur Penyidikan KPK yang berlatar belakang Polri itu meraih 46 suara dan 45 suara di antaranya memilih dirinya untuk menjadi ketua.

Selain Setyo, empat Calon Pimpinan KPK lainnya yang mendapatkan suara terbanyak, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdiskusi persoalan sampah Jakarta dengan anak muda di SCBD, Jakarta Selatan. Pramono menilai kelemahan Jakarta dalam mengelola sampah adalah penegakan hukumnya.

Dalam diskusi bertajuk 'The Future Of Jakarta: Generasi Muda x Pramono Anung itu, Cagub yang diusung PDIP tersebut mencontohkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di Jakarta baru sekadar wacana. Menurutnya, hal ini imbas dari belum adanya keputusan yang mengatur PLTS itu.

"Sehingga dengan demikian persoalan sampah tadi menjadi persoalan serius, walaupun sudah ada bank sampah secara prinsip ada sampah makanan, sampah elektrik, sampah plastik, dan sebagainya-sebagainya. Salah satu kelemahannya di Jakarta persoalan sampah, adalah nggak pernah ada penegakan hukum terhadap itu," kata Pramono Anung di hadapan peserta diskusi, Kamis (21/11/2024).

Pramono melanjutkan, dia mendapat banyak masukan dan pengetahuan saat berada di diskusi lain membahas soal sampah. Katanya, ada provinsi yang benar-benar menegakkan hukum untuk pengelolaan sampah.

"Sekarang satu provinsi yang sudah menerapkan peraturan untuk tiga item yang tidak boleh menggunakan plastik, yaitu bahan sedotan, sampah plastik, dan juga botol. Padahal yang diatur sebenarnya bukan tiga, tetapi lima," ungkapnya.

Pramono pun bertanya apakah Jakarta bisa menerapkan hal serupa. Terlebih, kata dia, TPST Bantargebang yang menampung sampah Jakarta sudah menggunung.

"Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Jakarta? Sampahnya begitu luar biasa. Sebenarnya kalau secara jujur bantargebang sebenarnya nggak cukup. Maka harus ada terobosan baru," ujar dia.

"Dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, di kabinet pernah ada keinginan untuk dibuang, atau bukan dibuang, ditempatkan di salah satu pulau seribu dan kemudian dipakai untuk pembangkit plastik tenaga sampah. Ini adalah meniru apa yang dilakukan di Tokyo, mereka melakukan itu," sambungnya.

Persoalan penegakan hukum pengelolaan sampah itu menurut Pramono sebab tak ada yang berani mengambil keputusan. Sedangkan masalah sampah sangat serius di Jakarta.

(taa/taa)

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi memiliki beberapa kebijakan guna memudahkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang memilih bekerja di luar negeri.

Hal tersebut bertujuan menghalau terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena WNI bepergian ke luar negeri lewat jalur ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya mengatakan Kantor Imigirasi Bekasi berperan penting dalam memberantas TPPO, apalagi dalam tahapan penerbitan paspor bagi CPMI.

Saat proses wawancara, petugas memiliki wewenang melakukan profiling terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri.

"Kita cek kelengkapan dokumen yang dilampirkan, dan kita dalami saat wawancara. Jangan sampai niat para CPMI untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, justru menjadi pengalaman buruk bagi mereka," kata Uchky dalam keterangannya pada Kamis (22/11/2024).

Petugas Imigrasi turut mengedukasi para CPMI untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jalur yang sudah disediakan pemerintah. Termasuk dalam pengajuan permohonan paspor, Uckhy menyebut dokumen yang dilampirkan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0252 Tentang Penegasan Persyaratan Penerbitan Paspor dan Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, kini CPMI tidak perlu melampirkan surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait seperti dari Dinas Ketenagakerjaan atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Selain itu, bagi CPMI yang baru pertama kali mengajukan permohonan paspor bisa mendapatkan paspor dengan tarif nol rupiah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian," ujar Uchky.

BACA JUGA: Israel, Negara Yahudi Terakhir dan 7 Indikator Kehancurannya di Depan Mata

Selain kebijakan dalam pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Bekasi juga berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi terkait TPPO dengan membentuk Desa Binaan Imigrasi.

Saat ini, Kantor Imigrasi Bekasi menjalin kerjasama dengan Desa Sindangjaya, Kec. Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Fokus kerjasamanya berupa sosialisasi TPPO kepada perangkat desa, serta pendataan jumlah PMI yang berasal dari wilayah tersebut.

Penyelenggaraan Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Bekasi juga menjalin kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi, dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat.

" Kami berharap, beberapa kebijakan ini berdampak positif terhadap penurunan jumlah CPMI yang terlibat TPPO," ujar Uchky.

Amnesty International, organisasi nirlaba di bidang hak asasi manusia (HAM), menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi seorang buronan setelah Pengadilan Kriminal International (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya.

ICC sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu sekarang resmi menjadi orang buronan," kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard, mengutip Aljazeera, Kamis (21/11).

"Negara-negara anggota ICC dan seluruh komunitas internasional tidak boleh berhenti sampai orang-orang ini diadili di hadapan hakim-hakim ICC yang independen dan tidak memihak," tambahnya.

Callamard juga mendesak agar semua negara anggota ICC dan sekutu Israel untuk menghormati keputusan tersebut dengan menangkap Netanyahu dan menyerahkannya ke pengadilan.

Langkah ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan mereka, karena salah satu dari 124 negara anggota ICC akan berkewajiban untuk menangkap mereka di wilayah mereka.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borell mengatakan surat perintah penangkapan ICC untuk Netanyahu, Gallant bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

"Ini bukan keputusan politik. Ini adalah keputusan pengadilan, pengadilan internasional. Dan keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan," kata Joseph Borrell, mengutip AFP.

"Keputusan ini adalah keputusan yang mengikat dan semua negara, semua pihak dalam pengadilan, termasuk semua anggota Uni Eropa, terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan ini," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina. Keduanya diduga melakukan kejahatan perang di Gaza.

"[Pengadilan] mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024, hari ketika Penuntutan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan," demikian pernyataan ICC.

ICC juga menyebut Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang mencakup kelaparan sebagai metode peperangan.

"Dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya," dikutip dari CNN.

Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga merilis surat penangkapan terhadap salah satu pimpinan Hamas, Ibrahim Al-Masri atau Mohammed Deif. Surat tersebut berkaitan atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan.

Surat perintah penangkapan Al-Masri berisi tuduhan pembunuhan massal selama serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang Gaza, termasuk pemerkosaan dan penyanderaan.

Melansir Reuters, pihak penuntut mengindikasikan bahwa mereka akan terus mengumpulkan informasi sehubungan dengan kematiannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa belum ada dasar hukum dari kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisioner dan exchange of prisioner.

Diketahui, rencana pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina, merupakan bagian dari kebijakan transfer of prisioner.

Dalam kasus Mary Jane, Yusril menyebut bahwa yang menjadi dasar hukum adalah perjanjian kerja sama dua negara atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Namun, Yusril mengatakan, pemerintah bakal mendorong agar payung hukum transfer of prisioner dan exchange of prisioner bisa dibicarakan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Memang ke depannya tentu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR nanti ketika rapat menyusun prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas dengan DPR,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

“Maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisioner atau exchange of prisoner ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan kita sekarang tetapi belum ada undang-undangnya,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, menurut Yusril, selama belum ada undang-undang yang spesifik mengatur maka Presiden berhak membuat kebijakan khusus.

“Maka Presiden berwenang untuk merumuskan satu kebijakan atas dasar kemanfaatan, pertimbangan kemanusiaan, hubungan baik kedua negara, pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia dan lain-lain. Itu dapat saja dilakukan oleh negara kita,” kata Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya di transfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Yusril pun menyinggung soal banyaknya WNI yang dipidana di negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi.

“Itu mungkin suatu saat setelah kita menelaah nanti, mungkin kita yang megajukan permohonan kepada pemerintah Malaysia atau kepada pemerintah Saudi Arabia supaya narapidana itu ditransfer atau dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani sisa pidananya di Tanah Air,” ujarnya.