Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pemulangan satu tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) dari Filipina dilakukan dengan perjanjian bilateral melalui Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Satu orang dalam DPO berinisial HS (40) tersebut merupakan tersangka kasus tindak pidana judi daring (online) pada situs W88, yang telah dipulangkan ke Indonesia, Kamis (21/11), usai ditangkap oleh pihak keamanan di Filipina.

"Ini merupakan permintaan Indonesia dan disetujui oleh Filipina melalui kesepakatan MLA in Criminal Matters," ujar Yusril saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Terkait kemungkinan adanya pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam DPO lainnya dari Filipina, Yusril menyebutkan hal tersebut merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sehingga tidak bisa menjawab lebih lanjut.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pemulangan DPO ke negara asal bukan hanya dilakukan oleh Filipina ke Indonesia lantaran Indonesia juga sudah pernah melakukan hal yang sama pada awal September 2024 lalu.

Saat itu, Polri menyerahkan buronan mantan Wali Kota Bamban, Filipina, Alice Guo, yang ditangkap di Tangerang, Selasa (3/9), kepada pemerintah Filipina. Adapun Alice dipulangkan dengan mekanisme deportasi melalui peningkatan kerja sama antarkepolisian.

Penangkapan Alice dilakukan Polri atas permintaan dari Kepolisian Filipina. Alice diduga terlibat dalam kasus kriminal judi daring, pencucian uang, hingga perdagangan manusia.

"Jadi pemulangan WNI tersangka judi daring yang masuk DPO ini sama seperti ketika pemerintah Indonesia memulangkan mantan Wali Kota Bamban ini," ucap dia menjelaskan.

Pada konferensi pers di Tangerang, Banten, Jumat dini hari, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Kombes Pol Jeffri Dian Juniarta menyampaikan pemulangan tersangka HS alias Ahan dilakukan setelah ditangkap pihak keamanan Filipina pada 31 Oktober 2024.

"HS ini merupakan hasil pengembangan dari tujuh tersangka yang sebelumnya ditangkap di wilayah Batam," ucap Jeffri.

Dia menjelaskan kasus tersebut terungkap pertama kali pada Mei 2024. Kemudian tim penyidik melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil memulangkan tersangka yang sebelumnya masuk DPO.

Ia mengungkapkan peran HS merupakan sebagai manajer regional khusus Indonesia sebagai penerima rekening deposit dan withdraw atau penarikan biaya pada situs W88.

"Website W88 ini perputaran uang selama tiga bulan. Pada saat kita melakukan penangkapan kasus, satu triliun rupiah," ungkapnya.

Pada bulan Juni lalu, Dittipidsiber Bareskrim Polri merilis pengungkapan tiga situs judi daring, yakni 1XBET, W88 dan Liga Ciputra, dengan menangkap 18 tersangka. Diperkirakan perputaran uang dari ketiga situs tersebut mencapai Rp1,041 triliun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Di media sosial beredar unggahan berupa poster yang menginformasikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka lowongan kerja.

Unggahan itu beredar pada November 2024, terutama di media sosial Instagram.

Namun, setelah ditelusuri unggahan tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Poster yang mengeklaim Kemensetneg membuka lowongan kerja pada bulan November 2024 dibagikan oleh akun Instagram ini.

Akun tersebut membagikan poster lowongan kerja yang menawarkan beberapa posisi dengan gaji pokok Rp 5 juta sampai Rp 20 juta per bulan.

Penelusuran Kompas.com

Diberitakan Kompas.com, Biro SDM Kemensetneg, Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

Kemensetneg RI tidak pernah membuka lowongan kerja di Instagram seperti dalam unggahan yang beredar.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede Selasa (19/11/2024).

Ia mengatakan, lowongan kerja Kemensetneg hanya hanya melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pendafataran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Dede menjelaskan, saat ini proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung. Sehingga, poster dalam unggahan bisa dipastikan berisi informasi keliru.

"CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November," ucap Dede.

Ia menambahkan, lowongan untuk PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) di internal Kemensetneg.

Hal itu sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kesimpulan

Poster lowongan kerja Kemensetneg yang beredar pada November 2024 merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

Biro SDM Kemensetneg, Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial merupakan kabar bohong.

Lowongan kerja Kemensetneg hanya hanya melalui seleksi CPNS dan PPPK, pendafataran dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, tidak melalui Instagram.

Waspada, jangan sampai terjerat modus penipuan. Pastikan kita selalu mengecek informasi dari sumber yang valid dan benar.

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengatakan, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) fase pertama telah memasuki tahap akhir.

"Terhitung dari 135 aksi RAN PE, telah terlaksana 132 aksi. Ini capaian yang sangat bagus,” ujarnya usai memimpin Rapat Koordinasi Sekber RAN PE Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Eddy mengatakan, kegiatan itu menghasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat sekaligus menjadi bukti hadirnya negara dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018,” katanya dalam siaran pers.

Ketua Sekretariat Bersama RAN PE itu juga menjelaskan, salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan masyarakat di daerah adalah kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kegiatan itu menghasilkan penetapan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) PE.

"Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE,” sebutnya.

Eddy memaparkan, sejauh ini ada delapan provinsi yang mengeluarkan RAD PE, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

“Bahkan, Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Damai. Inilah yang menunjang aksi -aksi yang dilakukan di daerah," jelasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap ada keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

"Untuk RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi, tetapi juga ada organisasi profesi, filantropi, dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," harapnya.

Sebagai informasi, RAN PE fase kedua berisikan sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani menggunakan pendekatan tematis dan bukan pendekatan pilar seperti fase pertama.

BNPT selaku leading sector kebijakan RAN PE dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE tahun 2025-2029.

Koordinasi itu dilakukan sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya aksi-aksi RAN PE.

Adapun RAN PE selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara.

Lebih spesifik lagi, adalah pada upaya memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, memperkuat pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

“Kami dukung. Catatannya, harus jelas sesuai dengan prinsip bahwa adanya transfer of prisoner itu prinsipnya soal rehabilitasi narapidana untuk kembali kepada komunitasnya,” kata Maidina saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Maidina mengatakan, semangat pemerintah untuk memperkenalkan mekanisme pemindahan narapidana merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, kekosongan hukum karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pemindahan narapidana juga perlu diperhatikan.

“Jangan lupakan juga memang ada kekosongan hukum terkait dengan pemindahan prisoner ini, bahwa kita tidak punya undang-undang terkait dengan pemindahan narapidana negara asing,” kata dia.

Di sisi lain, ia menyebut pemindahan narapidana berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) memang dapat dilakukan.

“Dari kacamata kami, itu dapat dilakukan memang. Praktik mayoritas soal transfer narapidana memang perjanjian antara negara,” ujarnya.

Dalam konteks pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina, Maidina memandang perlu adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan. Hal ini mengingat KUHP Filipina tidak mengatur pidana mati seperti di Indonesia.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan penerapan syarat kedua pemindahan Mary Jane ke negara asalnya, yakni terkait kewajiban untuk melanjutkan sisa hukuman di Filipina.

“Filipina tidak punya pidana mati. Dengan tidak punya pidana mati, tidak juga mengenal mekanisme pengubahan hukuman pidana mati sehingga kita mempertanyakan bagaimana syarat yang kedua ini bisa dijalankan oleh Pemerintah Filipina,” kata dia.

Status hukuman Mary Jane di Indonesia dan Filipina harus disesuaikan dengan jelas. Ia pun menyebut penolakan grasi yang pernah diajukan Mary Jane selama di Indonesia dapat dipertimbangkan untuk penyesuaian hukuman dimaksud.

“Status hukum Mary Jane Veloso yang menyesuaikan dengan Filipina harus jelas. Paling tidak dengan menilai bahwa MJV sudah 10 tahun ditolak grasinya, maka MJV bisa jadi (dihukum) seumur hidup,” tambah dia.

Diketahui, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.

Kemudian, Pasal 45 ayat (2) menyebutkan, ketentuan pemindahan narapidana tersebut diatur dengan undang-undang. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur transfer of prisoner.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemaysarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang tentang transfer of prisoner (pemindahan narapidana) dan exchange of prisoner (pertukaran narapidana).

“Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan kita sekarang, tapi belum ada undang-undangnya,” ucap Yusril dalam keterangan video, Kamis (21/11).

Menko Yusril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengatur pemindahan narapidana warga negara asing. Namun, kata dia, pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

“Jadi walaupun tidak didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, itu berdasarkan pada MLA, kesepakatan para pihak, dan juga diskresi dari Presiden,” kata Yusril.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dipulangkan ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kebijakan itu diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA.

Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal. Namun, Yusril menyebut kebijakan itu bisa diambil melalui kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Yusril memaparkan tiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan satu kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan baik kedua negara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," kata Yusril.

Dia lalu mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

Yusril berharap kebijakan pemulangan Mary Jane ke Filipina mendorong pemerintah dan DPR dalam Menyusun undang-undang khusus yang mengatur terkait pemindahan dan pertukaran narapidana. Dia menyebut masih banyak narapidana Indonesia yang saat ini mendekam di sejumlah negara lain.

"Ke depannya itu kita harapkan pemerintah maupun Badan Legislasi DPR, nanti ketika rapat menyusun prioritas rancangan undang-undang untuk dibahas dengan DPR, maka sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," ujar Yusril.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong mengumumkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso yang ditangkap dan dihukum di Indonesia akan pulang ke Filipina. Bongbong pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

"I extend my heartfelt gratitude to President Prabowo Subianto and the Indonesian government for their goodwill (Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Indonesia atas niat baik ini)," tulis Bongbong di akun Instagram resminya seperti dilihat, Rabu (20/11).

Simak Video 'Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina':

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/imk)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencakup aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur.

"Saya bertemu dengan Pak Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. Kita membicarakan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang tentunya perlu kita selesaikan. Utamanya untuk lebih mendorong terselenggaranya transformasi digital di instansi pemerintah," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan perjalanan transformasi digital Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Rini juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah berfokus untuk melakukan penataan organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih (KMP), salah satunya di KSP.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga itu mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, pengelolaan isu strategis, dan diseminasi informasi.

"Kami juga mengucapkan terima kasih Pak KSP dan tim sejak awal berdirinya selalu berada bersisian dengan Kementerian PANRB di dalam mendorong reformasi birokrasi dan kerja sama ini tentunya akan terus kita lanjutkan, kolaborasi ini juga akan terus kita lanjutkan tentunya dalam kerangka untuk mencapai apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkap Rini.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto berharap dengan dukungan dari Kementerian PANRB dari sisi penguatan dan penataan pada aspek tata kelola, kelembagaan, maupun SDM aparatur KSP dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari Kementerian PANRB dan beserta jajaran. Tadi saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas yang kami hadapi, dengan perubahan-perubahan nomenklatur yang nantinya ke depan sudah tidak sama dengan yang terdahulu," pungkas Putranto.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemindahan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana di Indonesia ke negara asal bisa dilakukan melalui skema mutual legal assistance (MLA).

Pernyataan ini Yusril sampaikan menyusul pertanyaan publik terkait dasar hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso.

Yusril mengatakan, sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki dasar hukum terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange of prisoners).

“Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yusril kemudian mencontohkan kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam penyitaan aset pemilik Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja.

Ia terjerat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Menurut Yusril, pemerintah Australia kemudian mau menindaklanjuti vonis yang diputuskan pengadilan Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu lantas menceritakan, ketika itu, ia menjabat Menteri Kehakiman dan bertemu dengan Jaksa Agung Australia, Darryl Williams.

Otoritas Australia kemudian bersepakat mengakui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

Peristiwa itu, menurutnya, menjadi satu bentuk preseden bahwa negara lain bisa melaksanakan putusan pengadilan Indonesia, meskipun tidak dalam, konteks transfer of prisoners.

Lebih lanjut, Yusril berharap pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang terkait pemindahan dan pertukaran narapidana.

Sebab, cukup banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tahanan di negara lain seperti Malaysia dan Saudi Arabia.

“Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners and exchange of prisoners ini," tutur Yusril.

Sebelumnya, Yusril menjelaskan bahwa pemindahan Mary Jane termasuk dalam kebijakan transfer of prisoners yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan itu didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu, salah satunya, adalah mutual legal assistance (MLA) in criminal matters.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut langkah pemerintah Australia menyita aset pemilik Bank Harapan Sentosa (BHS), Hendra Rahardja, menjadi preseden bahwa putusan pengadilan Indonesia dilaksanakan oleh negara lain.

Pernyataan itu disampaikan Yusril ketika menjelaskan persoalan pemindahan warga negara Filipina, Mary Jane, yang divonis mati oleh pengadilan Indonesia ke negara asalnya.

Adapun Hendra Rahardja terjerat kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia.

Menurut Yusril, meskipun langkah pemerintah Australia itu tidak dalam konteks pemindahan tahanan (transfer of prisoners), tindakan mereka menjadi catatan.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Yusril mengatakan, ketika ia menjabat Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia bertemu Jaksa Agung Australia, Darryl Williams.

Ia dan Williams kemudian meneken kesepakatan bahwa pemerintah Australia akan menindaklanjuti vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," tutur Yusril.

Menurut Yusril, meskipun langkah pemerintah Australia itu tidak terkait dengan transfer of prisoners maupun exchanges of prisoners (pertukaran tahanan), hal ini menjadi bukti bahwa negara lain bisa mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia.

Dasar hukum transfer tahanan ini bisa merujuk pada perjanjian kerja sama Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut.

Sebelumnya, kabar pemulangan Mary Jane disampaikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Terpidana itu disebut akan diserahkan ke Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia.

Bahkan, Marcos Jr. menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai “perjalanan yang panjang dan sulit”.

Setelah lebih dari satu dekade melakukan diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, kami berhasil menunda eksekusi matinya. Cukup lama untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya (kami akan) membawanya kembali ke Filipina,” kata Marcos Jr dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan terpidana mati Mary Jane Veloso setelah dipindahkan ke Filipina.

Hal ini akan diatur dalam kesepakatan yang akan dirumuskan bersama Pemerintah Filipina.

"Dalam kesepakatan yang nanti kita akan rumuskan dengan Filipina dalam konteks Mary Jane ini, pemerintah tetap mempunyai akses untuk memantau perkembangan dari Mary Jane ini," ujar Yusril melalui video yang diunggah di akun resmi Instagramnya @yusrilihzamhd pada Jumat (22/11/2024).

Yusril menegaskan bahwa Mary Jane tidak akan dibebaskan begitu saja setelah pemindahan.

"Tidak bisa misalnya kita katakan ini kita serahkan, kita transfer ke Filipina terus ke sana orangnya dibebas saja, itu tidak bisa dia tetap menjalani sisa hukuman," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Filipina tetap mengakui dan tak akan mempersoalkan vonis hukuman mati Mary Jane yang dijatuhkan di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa Mary Jane akan ditempatkan di sebuah penjara di Kota Manila.

Meski demikian, Yusril mengingatkan bahwa Pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada Mary Jane tanpa perlu persetujuan dari pemerintah Indonesia.

"Katanya (Mary Jane) dibina di sana dan kemudian Presiden akan kemungkinan besar mengubah status hukuman matinya menjadi hukuman seumur hidup terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia akan dikurangi 20 tahun, akan menjadi tahanan rumah, menjadi tahanan kota itu sepenuhnya sudah kita serahkan kepada pemerintah Filipina sendiri," jelas Yusril.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar di Filipina akan terus memantau perkembangan Mary Jane.

"Kita tetap mempunyai akses perkembangan ini, kita punya kedutaan di Manila memantau perkembangan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyebut, pemindahan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana di Indonesia ke negara asal bisa dilakukan melalui skema mutual legal assistance (MLA).

Pernyataan ini Yusril sampaikan menyusul pertanyaan publik terkait dasar hukum pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso.

Yusril mengatakan, sampai saat ini Indonesia memang belum memiliki dasar hukum terkait pemindahan narapidana ke negara asal (transfer of prisoners) maupun pertukaran tahanan (exchange of prisoners).

"Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu mutual legal assistance in criminal matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Moskow (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard menyebut surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza sebuah "terobosan bersejarah."

"Surat perintah penangkapan saat ini merupakan sebuah terobosan bersejarah bagi keadilan dan harus menjadi tanda awal berakhirnya impunitas yang berkelanjutan dan meluas di puncak krisis hak asasi manusia di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina," kata Callamard lewat unggahan di situs resmi organisasi tersebut.

Pada Kamis (21/11) ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

Tak lama kemudian, kantor Netanyahu menuduh ICC mengisolasi Israel dan mendukung terorisme terhadap Israel.

Pada 20 Mei lalu Jaksa ICC Karim Khan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuk sejumlah pejabat termasuk Netanyahu dan Gallant, serta untuk para pemimpin organisasi Palestina Hamas.

Pada 7 Oktober 2023 Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.

Selain itu, para petempur Hamas juga menyusup ke daerah-daerah perbatasan sambil menembaki militer dan warga sipil serta melakukan penyanderaan.

Otoritas Israel mengatakan bahwa sekitar 1.200 orang tewas selama serangan berlangsung.

Sebagai balasannya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan pengepungan penuh terhadap wilayah kantong tersebut.

Menurut otoritas kesehatan setempat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza mencapai lebih dari 44.000 orang.

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Tiga ahli hukum pidana dihadirkan dalam sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementeriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni. PK diajukan atas putusan kasasi nomor 163 K/Pid.Sus/2013.

Ketiga ahli hukum pidana yang dihadirkan dari Universitas Pancasila Rocky Marbun, dari Universitas Bina Nusantara Vidya Prahassacitta, dan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Bina Nusantara Ahmad Sofian. Dalam sidang permohonan PK yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (18/11/2024), para ahli menyoroti kejanggalan putusan Alex Denni sebagai rangkaian pertentangan suatu putusan dan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata. Sebab, perkara Alex Denni tidak dapat dipisahkan dengan perkara Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah. Ketiganya didakwa pada peristiwa atau perbuatan yang sama dengan unsur penyertaan sesuai Pasal 55 KUHP. Namun, sejak awal, perkara ketiga terdakwa dipisah alias splitsing yang berakibat pada putusan yang berbeda, bahkan bertentangan.

Rocky Marbun mengatakan, pemisahan perkara (splitsing), sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHAP, boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 141 KUHAP yang menyebutkan bahwa jika perkara memiliki keterkaitan satu sama lain, maka harus digabungkan. Ketika tetap dilakukan splitsing, susunan majelis hakim semestinya harus sama. Kalau pun berbeda, hakim harus saling merujuk perkara yang diperiksa oleh hakim lainnya, sehingga terjadi konsistensi dalam logika hukum dan kesamaan penerapan hukum.

"Berdasarkan penelitian saya sebelumnya, belum pernah ada peristiwa hukum saling kait-mengait tapi putusannya yang satu bebas sementara satu bersalah. Belum pernah menemukan berkas perkara seperti itu. Paling amar putusannya saja yang berbeda, misalnya yang satu dihukum satu tahun, yang lain dihukum dua tahun," kata Rocky di hadapan majelis hakim.

Faktanya, Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Bandung pada 2007 menyatakan terdakwa Agus Utoyo dan terdakwa Tengku Hedi Safinah tidak terbukti bersalah, sehingga membebaskan keduanya. Putusan tersebut diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Sementara putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada 2008, yang diperkuat oleh putusan kasasi MA pada 2013 menyatakan terdakwa Alex Denni dinyatakan bersalah dan dipidana.

"Sepanjang rangkaian perkaranya sama, perbedaan putusan dalam berkas splitsing ini bisa menjadi salah satu objek alasan PK," ujar Rocky.

Selain disparitas putusan, kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata juga menjadi alasan bagi Alex Denni untuk mengajukan PK. Dalam pendapatnya, Vidya Prahassacitta menyoroti dakwaan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dikenakan terhadap Alex Denni. Menurut Vidya, Pasal 3 UU Tipikor secara historis merujuk pada pegawai negeri atau pejabat yang memiliki kewenangan. Pasal tersebut tidak ditujukan untuk umum, sehingga pihak swasta tidak bisa dikenakan dakwaan Pasal 3 jika berdiri sendiri.

"Dalam satu rangkaian perkara, unsur dari swasta bisa dikenakan Pasal 3 tapi tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa dia dikenakan sendirian saat terdakwa lainnya dari unsur negara tidak dikenakan," kata Vidya.

Ia juga menyoroti pengenaan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan terhadap Alex Denni. Menurut Vidya, Pasal 55 KUHP mengatur mengenai pidana penyertaan, bahwa setiap pelaku harus memenuhi kualifikasi delik yang dimaksud.

Dalam konteks kasus Alex Denni, jika dua pelaku lain tidak dipidana karena memenuhi unsur pembenar atau ketika suatu peristiwa dinyatakan tidak memiliki sifat melawan hukum, maka seluruh peserta seharusnya dibebaskan. Kalau dua terdakwa lain bebas, maka seharusnya bisa menggugurkan dakwaan terhadap yang lainnya.

"Akan menjadi aneh kalau tidak memiliki kualifikasi delik tapi dinyatakan bersalah. Peristiwanya sudah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan tidak ada penyalahgunaan wewenang, namun tibatiba ada satu dari unsur swasta yang dipidana. Secara logika hukum enggak jalan dan ini bisa masuk kekhilafan hakim yang nyata," kata Vidya.

Ahmad Sofian, Ahli Hukum Pidana Universitas Bina Nusantara, menyoroti inkonsistensi penerapan ajaran kausalitas dalam putusan terhadap perkara Alex Denni, Agus Utoyo, dan Tengku Hedi Safina. Menurut Ahmad, dalam ajaran kausalitas, yang harus dicari adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang.

"Jika ada dua aktor yang bekerja sama dengan aktor ketiga menimbulkan kerugian negara, lalu yang dua diputus tidak melawan hukum, maka tidak ada kerugian negara di situ. Timbulnya akibat yang dilarang harus merupakan satu kesatuan perbuatan ketiga aktor. Jika dua aktor tidak menimbulkan kerugian negara, maka satu aktor lainnya juga digolongkan sebagai perbuatan yang tidak merugikan negara," tegas Ahmad.

Kasus ini bermula pada 2003 silam. Saat itu, Telkom menunjuk PT Parardhya Mitra Karti (PT PMK) yang dipimpin oleh Alex Denni untuk mengerjakan proyek pengadaan Jasa Konsultan Analisa Jabatan atau Proyek DJM (Distinct Job Manual) dalam rangka pemberdayaan dan pengelolaan SDM. Proses pengadaan dan negosiasi dilakukan oleh Agus Utoyo, saat itu menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bisnis Pendukung (Niskung) Telkom, dan Tengku Hedi Safinah, saat itu menjabat sebagai Asisten Kebijakan SDM pada Direktorat SDM Niskung Telkom, selaku perwakilan Telkom. Nilai pekerjaan yang disepakati mencapai Rp5.779.818.000. Proyek tersebut rampung pada Juni 2004.

Terhadap proyek tersebut, pada 2006, dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi pelaksanaan pekerjaan. Pada 2007, ketiganya, Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni dinyatakan bersalah oleh PN Bandung atas Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Kejanggalan dimulai ketika pemeriksaan perkara dilakukan secara terpisah pada tingkat banding.

Oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan dengan dasar bahwa proses pengadaan berjalan secara sah tanpa penyalahgunaan kewenangan. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Alex Denni berbeda. Alex Denni justru dinyatakan bersalah dan menguatkan putusan tingkat pertama. Putusan kasasi MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk masing-masing terdakwa.

Surabaya (ANTARA) -

Heni menjelaskan Lapas Bojonegoro mendapatkan satu narapidana, dua orang lainnya ditempatkan di Lapas Lamongan, dan narapidana sisanya dikirim ke Lapas Surabaya.

"Semua telah ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan, kami hanya menerima mereka," kata Heni.

Menurut Heni, secara teknis pelaksanaan kegiatan pemindahan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pengawalan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri.

"Selain itu, didampingi juga perwakilan jaksa penuntut umum (JPU), Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Heni.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Heri Azhari menambahkan proses pengiriman napi terorisme dimulai dari Lapas Bojonegoro.

Rombongan datang di lapas yang dipimpin Sugeng Indrawan itu sekitar pukul 09.30 WIB. Satu orang narapidana berinisial KA dititipkan di lapas itu.

"Selanjutnya sekitar tengah hari, dua orang narapidana kasus terorisme berinisial SA dan P sampai dan diterima oleh petugas Lapas Lamongan," kata Heri.

Terakhir, lima orang narapidana kasus teroris berinisial AM, S, SB, SR, dan B akan dibina di Lapas Surabaya.

"Seluruhnya belum pernah ikrar setia NKRI sehingga akan kami perhatikan dan lakukan asesmen setelah melewati masa pengenalan lingkungan selama 14 hari," tutur Heri.

Heri menjelaskan bahwa selama November 2024 ini, pihaknya telah menerima 14 orang narapidana kasus terorisme. Sebelumnya, pada 7 November 2024 lalu, pihaknya telah menerima enam narapidana kasus terorisme yang didistribusikan ke tiga lapas.

"Dua orang dibina di Lapas Tulungagung, satu orang di Lapas Madiun dan tiga orang di Lapas Malang," jelas Heri.

Tidak hanya menerima pelimpahan, pihaknya juga telah melakukan pembebasan bersyarat satu orang narapidana kasus terorisme berinisial TS di Lapas Tuban.

"Saat ini total narapidana kasus terorisme yang dibawa pembinaan kami ada 21 orang yang tersebar di enam lapas," katanya.

Dari jumlah itu, hampir separuhnya ditempatkan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong dengan sepuluh orang narapidana kasus terorisme.

"Pada jangka pendek, kami akan melakukan intervensi sosial sehingga diharapkan para narapidana bisa berikrar kembali ke pangkuan ibu pertiwi," katanya.