Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih proses kajian. Pihaknya akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Saat ini kami masih mempelajari bersama dengan Pak Menko Yusril, dan para stakeholder terkait. Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil adalah yang terbaik," jelas Supratman di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum menanggapi pemberitaan akan pemindahan lima terpidana seumur hidup jaringan narkoba 'Bali Nine' ke negara asalnya, Australia.

Menurut Supratman, Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

"Presiden telah menyetujui secara prinsip (pemindahan napi WNA ke negara asal) atas dasar kemanusiaan, dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat," ujar Supratman.

Supratman mengakui bahwa Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan narapidana internasional. Tetapi, pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," tegas Supratman.

Menurut Supratman, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Napi WNA dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing masing sesuai putusan hukum Indonesia," ucap Supratman.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, lanjut Supratman, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sedapat mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Kementerian Hukum sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

"Para duta besar sudah bermohon surat kepada kami dan ditunjukkan nanti kepada Presiden menyangkut soal permohonan untuk pengalihan," ucapnya.

(aik/maa)

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung China, Sabtu, menyatakan, kejahatan-kejahatan kejam harus dihukum berat menurut hukum, seraya menggarisbawahi komitmen negara itu untuk menjunjung tinggi hukum dan menjamin keamanan khalayak.

Pada pertemuan tentang hal itu, Mahkamah Agung China menekankan kepentingan pengadilan yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran hukum itu untuk menjamin rasa keadilan rakyat, sebagaimana dinyatakan Xinhua yang dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Kejahatan yang secara serius membahayakan ketertiban umum, mengganggu stabilitas sosial, atau membahayakan keselamatan jiwa, kesehatan, atau harta benda masyarakat harus dijerat dengan hukuman berat, papar SPC.

Mahkamah Agung China menyoroti kombinasi hukuman berat dan keringanan hukuman dalam penanganan kasus pidana, dengan mengatakan bahwa keringanan hukuman diberikan untuk pelanggaran ringan, di mana pelaku mengaku bersalah, mengungkapkan penyesalan, dan memperoleh pengampunan dari para korban.

Mahkamah Agung China menyerukan peningkatan upaya untuk mencegah kejahatan dengan mengatasi konflik dan perselisihan dari sumbernya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia

Medan (ANTARA) - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sub Direktorat IV Renakta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menangkap pelaku yang diduga agen memberangkatkan dua orang pekerja migran ilegal untuk bekerja ke Malaysia.

"Pekerja calon migran ilegal ini merupakan hasil kerja sama dengan antarPolda Sumut dan Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono di Medan, Minggu.

Sumaryono mengatakan berawal dari petugas imigrasi bandara menemukan tiga orang yang dicurigai hendak berangkat ke Malaysia tersebut.

Dari laporan imigrasi, personel Polda Sumut melakukan penyelidikan di bandara itu, kemudian dilakukan pengamanan terhadap ketiga orang yang hendak berangkat ke Malaysia pada Jumat (22/11).

"Dari hasil interogasi perempuan berinisial GR yang diduga agen pekerja migran mau mempekerjakan dua wanita berinisial DKN dan EK untuk bekerja menjadi asisten rumah rangga dan menjaga lansia," kata Sumaryono.

Ia mengatakan tersangka GR, para calon migran ilegal tersebut akan digaji Rp5,2 juta, hanya saja setelah bekerja gaji mereka dipotong sebagai biaya pengganti pembuatan paspor dan tiket pesawat.

Selain itu, personel menyita tiga handphone, tiga lembar boarding pass pesawat, satu lembar pembayaran pesawat melalui aplikasi sebagai barang bukti.

Terhadap tersangka GR, tim penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk dua calon pekerja migran ilegal tersebut diserahkan ke BP3MI Sumut untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan pembinaan serta pemulangan.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan pemindahan tahanan Mary Jane Veloso

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda mengatakan bahwa pemindahan terpidana di kawasan ASEAN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Menurut lulusan Doktor Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) itu, pemindahan terpidana mati seperti kasus Mary Jane Veloso yang merupakan narapidana hukuman mati asal Filipina yang dikembalikan ke negaranya sesuai dengan UU tersebut sehingga penerapannya sudah tepat.

"Indonesia punya UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters, jadi bukan lagi masalah wacana ini pelaksanaan UU," kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Dampak dari keputusan pemindahan terpidana mati itu, kata dia, akan membuat hubungan Indonesia dan Filipina makin baik. Bahkan, pemerintah Indonesia bisa memiliki peluang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan negara dan bangsa ke depan.

"Dampaknya kerja sama antara kedua negara makin baik. Suatu saat Indonesia juga akan butuh Filipina untuk kepentingan WNI dan negara," ujar akademisi tersebut.

Chairul menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tidak perlu khawatir dengan keputusan tersebut.

Untuk agenda-agenda lain ke depannya yang serupa seperti itu, menurut dia, Pemerintah bisa dengan mudah untuk mengeksekusinya.

"Tinggal keluarkan keppres yang menyatakan transfer of prisoner (pemindahan tahanan) yang bersangkutan (Mary Jane Veloso)," ujar dia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengesahkan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana).

UU itu memungkinkan negara yang ikut menandatanganinya seperti Indonesia dan Filipina, kata dia, untuk saling meminta bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam penanganan kasus pidana.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya -

Viral di media sosial Ivan Sugiamto, wali murid yang memaksa siswa SMAK Gloria 2 Surabaya bersujud dan menggonggong tengah menempuh kuliah di Universtias dr Soetomo (Unitomo).

Dalam postingannya, netizen menyebut hal itu didasarkan pada penelusuran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

detikJatim kemudian melakukan penelusuran di laman PDDIKTI, memang muncul data Ivan Sugiamto seperti yang tersebar pada media sosial.

Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Siti Marwiyah membenarkan bahwa Ivan memang sempat terdaftar sebagai mahasiswa di kampusnya.

Namun Ivan diketahui sudah lama vakum dari aktivitas perkuliahan. Status terakhirnya saat ini adalah mahasiswa non-aktif pada periode 2023/2024 genap.

Siti menyebut Ivan diketahui pernah tercatat sebagai mahasiswa pada tahun 2020 saat Pandemi COVID-19. Namun setelah itu, Ivan vakum dari aktivitas perkuliahan. Status terakhirnya saat ini adalah mahasiswa non-aktif pada periode 2023/2024 genap.

"Dia hanya aktif di 2 semester. Setelah itu datanya saat ini sudah tidak aktif, sudah tanya kepada dekan, dosen, bahwa memang sudah tidak ada aktivitas akademik," jelas Siti saat dihubungi detikJatim, Jumat (22/11/2024).

Siti juga mengatakan bahwa tidak ada pengajuan terkait status aktivitas kuliah dari pihak Ivan.

"(Ivan) tidak mengajukan secara resmi. Begitu mahasiswa tidak herregistrasi (pendaftarab ulang) maka tertulis tidak aktif atau nonaktif," katanya.

Siti pun menekankan bahwa Unitomo sudah lama tidak memiliki hubungan dengan Ivan Sugiamto yang pernah menjadi mahasiswanya.

"Tidak ada hubungan dengan Ivan. Saya sudah tanya ke teman-teman fakultas juga tidak ada," tandas Siti.

Sebelumnya kasus penganiayaan dan salah paham terjadi di SMAK Gloria 2 Surabaya pada Senin (21/10/2024). Kasus itu bermula saat Ivan Sugiamto tidak terima anaknya diejek dan dibully siswa di SMAK Gloria 2 Surabaya.

Karena hal ini, Ivan kemudian melabrak siswa SMAK Gloria 2 dan memaksa untuk sujud minta maaf sambil menggonggong. Kasus sebenarnya sudah diselesaikan dan berakhir damai.

Namun karena wali murid yang dipaksa sujud dan menggonggong tetap memilih melanjutkan proses hukum. Hasilnya, Ivan ditangkap di Bandara Juanda pada Kamis (14/11). Ivan lantas ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Selesai gelar perkara saudara I (Ivan) sudah dinyatakan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (14/11/2024).

(ihc/fat)

LONDON - Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara dan guru.

Mengutip laporan dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), napi di penjara Inggris memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada petugas yang menjaga mereka serta guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis, dan bidan.

Napi di beberapa penjara terbuka dengan keamanan rendah diizinkan untuk keluar untuk bekerja, asalkan mereka kembali ke dalam sel penjara pada akhir hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk merehabilitasi para narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bermasyarakat.

Namun, perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Narapidana dengan gaji tertinggi di Inggris menerima gaji bersih sebesar USD46.005 tahun lalu, yang berarti gaji kotor mereka sekitar USD57.640.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari USD28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah USD25.061 per tahun.

Sementara itu, gaji rata-rata seorang sipir penjara adalah USD35.085, sementara rekrutan baru dibayar sekitar USD30.073 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari USD37.591 setelah dipotong tahun lalu dan tujuh lainnya yang menyetor antara USD28.694 hingga USD37.591 ke rekening bank swasta mereka.

LONDON - Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara dan guru.

Mengutip laporan dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), napi di penjara Inggris memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada petugas yang menjaga mereka serta guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis, dan bidan.

Napi di beberapa penjara terbuka dengan keamanan rendah diizinkan untuk keluar untuk bekerja, asalkan mereka kembali ke dalam sel penjara pada akhir hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk merehabilitasi para narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bermasyarakat.

Namun, perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Narapidana dengan gaji tertinggi di Inggris menerima gaji bersih sebesar USD46.005 tahun lalu, yang berarti gaji kotor mereka sekitar USD57.640.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari USD28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah USD25.061 per tahun.

Sementara itu, gaji rata-rata seorang sipir penjara adalah USD35.085, sementara rekrutan baru dibayar sekitar USD30.073 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari USD37.591 setelah dipotong tahun lalu dan tujuh lainnya yang menyetor antara USD28.694 hingga USD37.591 ke rekening bank swasta mereka.

Meskipun para narapidana melakukan berbagai pekerjaan, orang-orang berpenghasilan tinggi terlibat dalam salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan, yakni mengemudikan truk.

?Beberapa pelanggar, menjelang akhir hukuman mereka, menerima pembebasan dengan lisensi sementara. Hal ini membuat mereka menghabiskan sebagian hari mereka di masyarakat, sering kali bekerja, sebelum kembali ke penjara," kata seorang juru bicara layanan penjara seperti dikutip The Telegraph.

"Jika mereka bekerja, penghasilan mereka dikenakan pajak, denda pengadilan, dan pungutan hingga 40 persen, yang mendanai badan amal untuk para korban," lanjut dia.

Meskipun ada pemotongan, gaji para narapidana berada di atas bidan yang memiliki gaji bersih rata-rata USD45.889. Sementara ahli biokimia mendapat USD45.844, psikoterapis mendapat USD45.864, dan surveyor berizin mendapat USD43.908?juga lebih sedikit dari penghasilan para narapidana.

KEDIRI, iNewsKediri.id - Lapas Kelas IIA Kediri Kanwil Kemenkumham Jawa Timur kembali menghadirkan program pembinaan seni budaya berupa pelatihan gamelan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 di Pendopo Blok C ini menjadi langkah nyata Lapas Kediri untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan dalam bidang seni dan budaya.

Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali potensi seni gamelan yang dimiliki beberapa WBP, yang sebelumnya merasa tidak dapat melanjutkan kecintaan mereka pada seni ini karena berada di dalam lapas. Dengan menyediakan fasilitas dan pembinaan, Lapas Kediri mendorong WBP untuk menggali kembali bakat mereka, memperkuat kecintaan pada budaya Jawa, sekaligus memberi makna positif selama masa pembinaan.

Antusiasme terpancar dari wajah para peserta yang begitu bersemangat memainkan alat-alat gamelan yang telah disiapkan. Proses latihan ini tak hanya memberikan kegembiraan, tetapi juga mengajarkan nilai kerja sama, kesabaran, dan kekompakan, mengingat gamelan membutuhkan harmoni dan koordinasi dalam setiap alunan nada yang dimainkan.

Seluruh kegiatan dipantau langsung oleh petugas Lapas Kediri guna memastikan keamanan dan kelancaran. Selain itu, para petugas juga berperan aktif memberikan bimbingan selama sesi berlangsung, sehingga WBP dapat bermain dengan percaya diri dan nyaman. Pendampingan yang penuh perhatian ini turut memberikan semangat bagi WBP untuk berpartisipasi dengan optimal.

Kalapas Kediri, Urip Dharma Yoga, menyampaikan bahwa seni budaya seperti gamelan adalah bagian penting dalam program pembinaan. “Kami ingin memberikan kesempatan bagi WBP untuk terus mengasah bakat mereka, terutama dalam seni gamelan. Seni ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan penguatan mental, sehingga mereka dapat lebih mengenal dan mencintai budaya bangsa,” ujar Urip.

Sesuai arahan KaKanwil Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono, bahwa pembinaan berbasis seni dan budaya merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan lapas yang positif dan produktif. Dengan cara ini, warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan peluang untuk bertumbuh dan memperkaya diri secara emosional maupun budaya.

Editor : Agung Kridaning Jatmiko

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia. Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.

(ygs/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah sepakat memulangkan lima terpidana kasus narkoba yang dikenal dengan kelompok Bali Nine ke negara asal mereka, Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar Supratman kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru, seperti dikonfirmasi Asisten Bendahara Australia, Stephen Jones, dalam konferensi pers pada Sabtu, 23 November 2024.

Namun, selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

Menurut Supratman, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan narapidana internasional, tetapi akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

“Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia,” tegas Supratman.

Lantas siapa kelompok Bali Nine dan bagaimana kasus hingga hukuman mereka?

Kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba dengan membawa lebih dari 8 kilogram heroin.

Kelompok ini menjadi perhatian internasional setelah ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia, dan proses hukum yang berlangsung hingga mereka dijatuhi berbagai hukuman, termasuk hukuman mati bagi beberapa anggota kelompok tersebut.

Penangkapan

Kesembilannya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka pada 17 April 2005.

Sementara itu, tiga orang lainnya, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman, ditangkap di Hotel Maslati dekat Pantai Kuta dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Kemudian, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditangkap di bandara karena diduga terkait dengan tujuh orang yang sudah ditangkap sebelumnya.

Persidangan dan proses hukum

Persidangan terhadap kesembilan warga negara Australia itu pun dimulai pada Oktober 2005.

Pengadilan terhadap Michael Czugaj dan Myuran Sukumaran dimulai pada 11 Oktober 2005, di Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, persidangan dilanjutkan untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen.

Pada 14 Oktober, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang menghadapi persidangan. Renae Lawrence dipersidangkan pada 14 Oktober 2005.

Kemudian, pada 13 Februari 2006, para terdakwa dijatuhi hukuman. Renae Lawrence dan Scott Rush dihukum penjara seumur hidup, sementara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati.

Selanjutnya, Michael Czugaj dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Martin Stephens dijatuhi hukuman seumur hidup.

Upaya banding dan pengurangan hukuman

Setelah hukuman dijatuhkan, para terdakwa mengajukan banding. Tetapi, pada 6 September 2006, Pengadilan Tinggi Bali memperberat hukuman beberapa terdakwa, termasuk Scott Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman.

Hukuman keempatnya berubah dari seumur hidup menjadi hukuman mati.

Sementara itu, hukuman mati untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap tidak berubah meskipun mereka mengajukan banding.

Kemudian, pada Maret 2008, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Upaya Grasi dan eksekusi

Pada tahun 2012, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan alasan bahwa mereka telah menunjukkan perilaku baik di penjara dan berusaha memperbaiki diri.

Berganti era kepemimpinan, pada akhir tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba.

"Setiap harinya, 50 orang meninggal karena narkoba... Keputusan untuk hukuman mati bukan lah keputusan Presiden, tetapi keputusan hakim di pengadilan,” kata Jokowi dalam pidatonya ketika itu.

Meskipun upaya diplomatik dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mendekati Presiden Jokowi untuk membatalkan eksekusi, akhirnya pada 29 April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, satu terpidana lainnya dibebaskan pada 2018. Sementara satu orang lagi meninggal dunia karena penyakit kanker.

Jakarta -

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arzeti Bilbina mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. Ia menilai RUU tersebut penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan.

"Menjamin hak-hak masyarakat adat merupakan kewajiban Negara. Maka kami mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Proglenas prioritas sehingga bisa segera disahkan," kata Arzeti, Sabtu (23/11/2024).

RUU Masyarakat Hukum Adat sendiri telah diusulkan sejak tahun 2003 dan dirumuskan naskah akademiknya pada tahun 2010. Meski sudah lama masuk Prolegnas DPR, namun RUU yang menyangkut kemaslahatan orang banyak itu belum juga disahkan.

Berbagai lembaga, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas adat secara aktif mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap budaya dan lingkungan mereka.

Arzeti menilai RUU MHA harus segera disahkan guna memberi pengakuan resmi terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Seperti hak atas tanah, sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan budaya.

"Dengan adanya beleid khusus terkait masyarakat adat, kita berharap Pemerintah lebih memperhatikan adat budaya yang ada di Indonesia. Apalagi zaman sekarang sudah digempur oleh budaya luar yang sangat masif," ungkap Arzeti.

Lewat RUU MHA, negara pun dapat memberikan perlindungan budaya dan tradisi masyarakat adat yang telah diwariskan sejak zaman leluhur mereka. Menurutnya, RUU MHA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan mendorong pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Kan juga bisa memberikan kepentingan jangka panjang untuk masyarakat dan Pemerintah bisa menjaga adat budaya masyarakat kita," ujarnya.

"RUU Masyarakat Adat akan memastikan budaya orisinil kita tetap terjaga. Banyak adat budaya kita yang mulai hilang karena tergerus arus kemajuan zaman, seperti bahasa daerah kita yang sudah mulai tidak terpakai dan tidak digunakan masyarakat setempat," lanjut Arzeti.

Politisi PKB ini lalu menyinggung bagaimana Korea Selatan berhasil membumikan budaya mereka di berbagai belahan dunia seperti keberhasilan pada K-Pop dan K-Drama yang memang tak lepas dari dukungan pemerintahnya sendiri.

"Dengan menjadikan pelestarian budaya sebagai hal prioritas, Korea Selatan berhasil membawa budaya Korea menjadi mendunia Kita lihat bagaimana keberhasilan K-Pop dan K-Drama terhadap perekonomian Korea Selatan," ungkapnya.

"Indonesia harus seperti itu agar bahasa dan budaya kita dikenal di kancah global. Betapa bangganya kita kalau musik-musik asli Indonesia seperti Gambang Kromong, Karawitan, Gamelan, Kombi dari Papua, Kolintang, Gambus dan lain-lain bisa seperti K-Pop," tambah Arzeti.

Selain itu, Arzeti menyinggung mengenai hukum adat yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini bisa. Alhasil, banyak masyarakat yang lebih mengutamakan arus globalisasi.

"Untuk itu, saya mengajak Pemerintah dan teman-teman di DPR didukung oleh seluruh elemen bangsa untuk kita memperjuangkan RUU Masyarakat Adat. Tentunya ini semua demi kepentingan masyarakat," ujarnya Arzeti.

(eva/ygs)

"Sekarang ini kan proses demokrasi sedang berjalan, besok sudah masa tenang, kesepakatan KPK kejaksaan dan kapolri itu tidak boleh mengganggu proses demokrasi. Yang kami pertanyakan sekarang ini ada apa dengan KPK kok sekarang orang diperiksa, untuk

Bengkulu (ANTARA) - Tim Hukum pasangan calon Gubernur Bengkulu yang juga Gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah-Meriani mempertanyakan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Rohidin Mersyah.

"Sekarang ini kan proses demokrasi sedang berjalan, besok sudah masa tenang, kesepakatan KPK kejaksaan dan kapolri itu tidak boleh mengganggu proses demokrasi. Yang kami pertanyakan sekarang ini ada apa dengan KPK kok sekarang orang diperiksa, untuk bertemu saja tidak bisa," kata Tim hukum Pasangan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Aizan Dahlan di Bengkulu, Minggu.

Menurut dia seharusnya pasangan calon ketika ada proses hukum maka harus ditangguhkan menunggu tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak selesai.

"Makanya kami minta paslon tidak bisa diganggu gugat, paslon harusnya keluar, kalau mau diperiksa silahkan, tetapi setelah itu dia dikembalikan ke rumahnya. Karena sekarang ini sudah masa tenang dan masuk pencoblosan, jangan menghilangkan hak suara," kata dia..

Aizan meminta untuk tidak sembarangan memproses hukum dalam situasi pilkada. Tim hukum Rohidin Mersyah-Meriani pun menurut dia juga akan melaporkan situasi pemeriksaan calon kepala daerah itu kepada Dewan Pengawas KPK dan Kementerian Hukum.

"Ya ini sudah zalim namanya, di H minus 4 dan masa tenang (ini ada pemeriksaan), jadi kami pikir ini zalim, sudah jelas bahwa paslon Rohidin ini sedang berkontestasi, dan proses ini memasuki masa tenang pilkada dan dilakukan operasi seperti ini, ini zalim dan dipastikan akan kami bawa ke Dewas KPK dan Materi Hukum," kata Tim hukum Paslon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Jecky Haryanto.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah pada Sabtu malam 23 November 2024 di Mako Polresta Bengkulu.

"Seperti yang rekan-rekan sudah tahu juga, terakhir tiba di Mako Polresta, mungkin saat ini sudah sedang dalam pemeriksaan KPK, tinggal tunggu berita saja, ya memang benar Rohidin masuk," kata Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata menjawab pertanyaan jurnalis terkait pemeriksaan Rohidin.

Rohidin terpantau sampai di Mako Polresta Bengkulu sekitar pukul 22.50 WIB. Kombes Pol Deddy Nata pun membenarkan Rohidin merupakan orang terakhir sampai di Mako Polresta Bengkulu yang dibawa KPK.

"Ya memang benar Rohidin masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut (dari KPK) ya," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024