Pontianak (ANTARA) - Yayasan Kolase bersama jejaring organisasi non-pemerintah (NGO) nasional mencatat sepanjang 2024 terdapat tujuh kasus perdagangan ilegal trenggiling di Kalimantan Barat yang diproses hingga ke pengadilan dengan total barang bukti yang diamankan 624,68 kilogram sisik trenggiling.

"Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Artinya ada rantai perdagangan yang berjalan aktif dan masif, sementara perhatian publik dan media masih minim," kata Co-Founder Yayasan Kolase, Andi Fachrizal, dalam forum pelatihan jurnalistik investigasi tematik trenggiling di Pontianak, Jumat.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat masih menjadi jalur perdagangan satwa liar yang signifikan, terutama untuk trenggiling (Manis javanica) yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Yayasan Kolase juga menyoroti kurangnya perhatian media terhadap kasus-kasus tersebut. Dari tujuh kasus sepanjang 2024, hanya tercatat 52 berita yang menyinggung isu trenggiling di Kalbar, kebanyakan belum menyentuh aspek investigatif atau mendalam.

"Padahal, media punya peran penting dalam mengungkap rantai kejahatan ini. Tanpa pemberitaan yang kuat, isu trenggiling akan hilang di tengah hiruk-pikuk informasi lainnya," kata Fachrizal yang akrab disapa Rizal Daeng.

Untuk itu, pihaknya menginisiasi pelatihan jurnalistik investigasi khusus trenggiling dengan melibatkan 30 jurnalis se-Kalbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi mendorong pengawasan publik dan menguatkan kerja kolaboratif antara media, aktivis lingkungan, dan penegak hukum.

Melalui catatan bersama NGO lingkungan, tren perdagangan ilegal trenggiling tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menjadi indikator lemahnya pengawasan dan sanksi hukum. Trenggiling, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terus diburu karena permintaan pasar gelap, terutama di luar negeri.

"Sebanyak 624 kilogram sisik itu bukan jumlah kecil. Ini menunjukkan skala kejahatan yang serius. Negara harus hadir lebih tegas, termasuk dengan penguatan peran aparat penegak hukum dan pengadilan," kata Rizal.

Yayasan Kolase berharap data yang dikumpulkan ini menjadi alarm bagi pemerintah, media, dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap perlindungan satwa liar yang semakin terancam.

BANGKALAN, KOMPAS.com - Aksi pembegalan yang dilakukan oleh S (40) warga Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan terus didalami.

S mengaku, mengenal dua pelaku lain saat mendekam di rumah tahanan (rutan) Medaeng, Surabaya.

Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono mengatakan, S merupakan residivis kasus serupa. Bahkan, ia pernah dua kali ditahan di dua tempat yang berbeda.

"Jadi pelaku ini pernah di tahan di Bangkalan tahun 2021 selama 2 tahun dengan kasus serupa. Setelah itu, tahun 2023 di tahan 1,1 tahun di Medaeng, Surabaya, karena mencuri motor di Kecamatan Genteng," kata Hendro, Jumat (2/5/2025).

Pelaku yang baru keluar penjara 8 bulan yang lalu ini mengaku mengenal dua pelaku yakni H dan R saat mendekam di rutan Medaeng.

Ketiganya saat itu mendekam di rutan setelah melakukan aksi pencurian motor.

"Kenal saat di Medaeng, lalu setelah keluar mereka kembali komunikasi dan bertemu melakukan pencurian itu," imbuhnya.

Saat melakukan aksi pembegalan guru di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, pada Senin (21/4/2025) lalu, pelaku membawa senjata tajam (sajam).

Senjata itu juga dibawa saat pelaku ditangkap dan melakukan perlawanan pada petugas menggunakan sajam. Akibatnya S dituntut pasal berlapis.

"Selain dituntut pasal 365 KUHP, pelaku juga dituntut undang-undang darurat karena membawa sajam. Untuk ancaman hukumannya 10 tahun," jelasnya.

Pada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian itu untuk biaya hidup dan membayar utang.

Tak hanya itu, pelaku juga menggunakan hasil dari barang curiannya untuk membeli sabu.

"Untuk bayar hutang dan beli sabu pengakuannya," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang guru kelas 5 SDN Lerpak 2, Kecamatan Geger, Maidatul Hasanah (31) warga Desa Geger menjadi korban pembegalan.

Peristiwa itu terjadi saat Maidatul pulang mengajar, Senin (21/4/2025).

Kejadian itu tak hanya membuat trauma Maidatul, sebab saat kejadian ia sedang membawa anaknya yang masih balita.

Bahkan, anak Maidatul menangis saat pelaku merampas paksa motor ibunya itu.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tengah berencana untuk menaikkan gaji para hakim.

Hal itu diungkap oleh Prabowo saat menghadiri acara peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Prabowo menyebut rencana untuk meningkatkan gaji para halim untuk memotong mata rantai korupsi dalam struktur hakim."Saya sedang merencanakan menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum ditegakkan dengan baik," kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo sudah sejak 2024 lalu melemparkan wacana untuk menaikkan gaji hakim. Saat itu, sebelum dilantik menjadi presiden, para hakim sempat beraudiensi dengan DPR soal gaji mereka.

Prabowo, saat masih presiden terpilih, berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim," tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Di sisi lain, institusi Mahkamah Agung (MA) yang membawahi para hakim belum lama ini menjadi sorotan usai terdapat sejumlah hakim yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan suap penanganan perkara.

Kasus itu bermula saat majelis hakim yang dipimpin Hakim Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi di kasus korupsi minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para "wakil tuhan" itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

Mewakili Presiden, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

Mewakili Presiden, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," katanya.

JAKARTA - Organisasi masyarakat Rampai Nusantara menyatakan dukungan penuh dan akan mengawal sampai tuntas terhadap langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan sejumlah pihak.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan, langkah Jokowi yang turun gunung langsung melaporkan perkara ke Polda Metro Jaya sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum terhadap pihak yang selama ini menyerang pribadi Jokowi.

"Langkah hukum ini merupakan tindakan yang tegas untuk menjaga integritas pribadi dari fitnah, tuduhan dan framing tidak berdasar yang selama ini diarahkan kepada Jokowi. Kami siap untuk bantu memperkuat bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam proses hukum ini dan orang-orang tersebut yang sudah dilaporkan harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya," tegas Semar.

Dia berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas dan menyerukan kepada aparat penegak hukum agar segera memproses laporan tersebut secara profesional.

"Kami akan mengawal proses hukum hingga tuntas. Pak Jokowi merupakan Pembina Rampai Nusantara sudah tentu kami akan terus membersamai beliau dengan mengikuti proses hukum sampai selesai agar menjadi perhatian bersama bahwa dalam negara hukum, segala bentuk penghasutan, fitnah dan penyebaran informasi palsu harus ditindak secara adil dan tegas. Kami yakin penegak hukum akan profesional dan bertindak seadil-adilnya demi kepercayaan publik serta stabilitas demokrasi juga yang tidak kalah penting menjaga kondusivitas negara," ungkapnya.

Semar juga menginstruksikan seluruh jaringan pengurus Rampai Nusantara di 34 provinsi dan 305 kabupaten/kota untuk turut aktif melawan penyebaran hoaks dan fitnah di masyarakat, khususnya yang menyasar Jokowi.

"Kami mendorong semua pihak untuk meluruskan informasi yang telah terdistorsi dengan cara bijak dan bertanggung jawab. Untuk pengurus dan anggota Rampai Nusantara di seluruh Indonesia saya minta turun langsung ke masyarakat menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Roy Suryo dkk tidak benar dan sesat informasi ," ujar Semar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mendata organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat dan para investor.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, Kemendagri telah meminta para kepala daerah untuk membentuk satgas yang bisa mengkoordinasikan penertiban ormas nakal.

"Baru dua hari yang lalu kami mengadakan rapat. Kita minta datanya. Dan kami meminta agar seluruh daerah melakukan, memang bentuk gugus tugas khusus untuk ormas ini. Satgas yang mengkoordinasikan penertiban, pembinaan, pemberdayaan, dan penindakan terhadap ormas," ujarnya saat ditemui di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Dia menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan terkait ormas yang terdata secara hukum di Kementerian Hukum dan juga terdaftar di Kemendagri.

"Nah sanksinya diberikan sesuai dengan status tadi," ucapnya.

Jika terdaftar di Kementerian Hukum, sanksi administrasi hingga pembubaran bisa dilakukan.

Sedangkan untuk yang terdaftar di Kemendagri, akan ada sanksi keras mulai dari pencabutan status terdaftar hingga menggunakan perangkat hukum pidana.

Bima mengatakan, saat ini Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah bersama forum komunikasi perangkat daerah (Forkopimda) mengambil dua langkah.

"Pertama pemetaan ormas-ormas yang terindikasi melanggar hukum. Kedua mengambil langkah pembinaan bagi yang masih bisa dibina, atau melakukan langkah-langkah hukum yang tegas bagi yang sudah melangkah jauh ke arah kriminalitas dan pelanggaran hukum pidana," tandasnya.

Sebagai informasi, organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat, lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Kendari (ANTARA) - Puluhan warga binaan itu terlihat rapi dan antusias untuk mengikuti arahan sipir penjara untuk mengikuti pendidikan kesetaraan atau kejar paket. Mereka duduk berjajar dan menyimak dengan baik arahan tutor dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Kendari.

Hal yang menarik dari kelas tersebut, terdapat beberapa para warga binaan yang tangannya hampir dipenuhi tato, memegang bolpoin dan dengan lancar menulis apa yang disampaikan oleh pengajar mereka.

Tidak sedikit di antara mereka yang mengenakan seragam berwarna merah dengan tulisan "Warga Binaan Pemasyarakatan" itu juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengajar terkait dengan materi yang disampaikan kepada mereka.

Pendidikan kesetaraan itu merupakan wujud program inovasi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para warga binaan tersebut.

Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negara, termasuk para warga binaan, itu sudah diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Untuk memberikan hak pendidikan kepada para warga binaan itu, SKB dan Lapas Kendari menjadwalkan dalam satu pekan untuk mengajar mereka yang tertinggal dalam hal pembelajaran, yakni pada Senin dan Kamis. Upaya itu untuk tetap memberikan mereka kesempatan menimba ilmu, walau dari balik jeruji.

Kepala Satuan SKB Kota Kendari Sarjan, saat ditemui ANTARA di Lapas Kelas IIA Kendari menjelaskan bahwa pembelajaran itu sudah mulai sejak Oktober 2024, setelah ditandatangani naskah kerja sama. Para narapidana itu mengikuti pendidikan kesetaraan atau Paket B (sederajat SMP) dan Peket C (sederajat SMA).

Meskipun pesertanya adalah narapidana, materi pembelajaran sama dengan yang diterapkan dalam lingkup SKB, yakni menggunakan kurikulum yang diacu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mata pelajaran yang diberikan kepada mereka juga sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, sedangkan yang berbeda hanya karakteristiknya saja. Dengan demikian, para pengajar harus menggunakan pendekatan persuasif. Persuasif dilakukan untuk memberikan rasa nyaman bagi peserta yang secara kondisi psikisnya berbeda dengan murid yang berada di luar lapas.

Dalam memberikan pelajaran kepada mereka, para tutor dari SKB juga mengedepankan cara agar para warga binaan bisa mendapatkan perubahan yang baik dan terus bersemangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran.

Dengan menggunakan pendekatan yang persuasif, maka warga binaan yang tadinya sudah tidak ada semangat untuk ikut belajar, semangatnya tumbuh bahwa pendidikan itu sangat penting bagi mereka.

Ketika mereka bersemangat untuk terus belajar, diharapkan kegiatan pembelajaran yang merupakan layanan khusus di Lapas Kendari bisa mereka jadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 ini, SKB sebagai penyelenggara pendidikan yang juga menjadi mitra Lapas Kendari dapat melayani hak-hak warga binaan untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan dengan mendapatkan ijazah layaknya pendidikan formal.

Data di Lapas Kendari menunjukkan masih banyak warga binaan di lapas itu yang sangat tertinggal dalam pendidikan formal. Kondisi tersebut yang menggerakkan lapas untuk membuka kelas-kelas khusus untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang kemampuannya tertinggal, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain.

Kelas-kelas itu dibuat agar mereka yang tertinggal dalam pendidikan bisa kembali merasakan suasana belajar, seperti yang pernah mereka rasakan pada saat bersekolah.

Pendidikan kesetaraan itu juga melengkapi berbagai kemampuan dan keterampilan yang mereka peroleh lewat pelatihan-pelatihan di lapas. Semua pengetahuan dan keterampilan itu dapat menjadi bekal bagi mereka, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat atau saat mereka keluar dari lapas, nantinya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Herman Mulawarman menyampaikan bahwa semangat warga binaan untuk ikut dalam pendidikan itu sangat tinggi dan menyambut baik para tenaga pengajar atau tutor yang datang dua kali dalam sepekan ke lapas.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan itu sangat bermakna, terutama bagi mereka yang masih buta huruf. Adanya beberapa warga binaan yang buta huruf, kemudian menjadi perhatian pengelola Lapas Kendari untuk memberikan program pendidikan kepada mereka, yang diharapkan mereka nantinya memiliki keterampilan membaca dan menulis, termasuk menghitung.

Selain buta huruf, ada juga beberapa warga binaan yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dengan pendidikan kesetaraan itu, mereka kemudian menjadi terlatih untuk menggunakan Bahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan.

Dalam satu kelas pendidikan kesetaraan paket B yang diadakan itu berjumlah 25 orang, sedangkan untuk kelas Paket C terdapat sebanyak 40 orang warga binaan.

Selain pendidikan kesetaraan, Lapas Kendari juga memberikan kesempatan kepada warga binaan yang tengah menempuh pendidikan jenjang Strata-1 atau S1 di perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya hingga mereka mampu menyelesaikan ujian skripsi.

Beberapa bulan lalu, dosen dari satu perguruan tinggi melaksanakan ujian skripsi di lapas untuk warga binaan yang tengah menempuh pendidikan tinggi dan sudah pada tahap menyelesaikan skripsi.

Apa yang dilakukan oleh pengelola Lapas Kendari bersama SKB Kota Kendari merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan layanan kesempatan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf terkait pemadaman listrik di Bali. Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto itu menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan PT PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Dewata.

"Menurut laporan, Insyaalah, malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal," ujar Hadi seperti dikutip detikBali dari video yang diunggah akun Instagram @kemensetneg.ri, Jumat (2/5/2025).

Hadi menjelaskan pemadaman listrik tersebut terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Ia juga telah mendapat informasi bahwa pemadaman listrik itu turut mengakibatkan operasional rumah sakit hingga bandara di Bali sempat terganggu.

Menurut Hadi, jajaran PLN telah berupaya memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit setelah blackout. Ia menjelaskan pemulihan jaringan kelistrikan di Bali masih terus dilakukan secara bertahap.

"Kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Bali atas kejadian pada sore hari ini," imbuhnya.

Listrik padam terjadi hampir di seluruh daratan Bali pada Jumat (2/5/2025) mulai pukul 16.09 Wita. Sebelumnya, PLN juga mengonfirmasi pemadaman terjadi akibat gangguan pada kabel bawah laut transfer listrik Jawa-Bali, yang menyebabkan seluruh pembangkit listrik lepas dari sistem.

"Masalah ini masih diinvestigasi," ujar Humas PLN UID Bali Anom Silaparta dalam keterangannya.

Pemadaman listrik berdampak pada berbagai wilayah seperti Denpasar, Badung, Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan daerah lainnya. Selain listrik, sinyal jaringan seluler juga sempat hilang di sejumlah titik.

(iws/gsp)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI saat ini fokus menggunakan balanced approach alias pendekatan seimbang, yakni menyeimbangkan antara pendekatan hard approach (pendekatan keras) dan soft approach (pendekatan lunak) untuk mencegah adanya potensi ancaman terorisme.

Dalam diskusi panel di Doha, Qatar, Rabu (30/4), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan bahwa ancaman terorisme di Indonesia belum usai meski organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI) telah bubar.

"Balanced approach mencegah potensi ancaman yang belum hilang usai pembubaran JI maupun tren ancaman lone wolf dan youth radicalization," kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Andhika menjelaskan fokus BNPT selanjutnya usai pembubaran Jamaah Islamiyah, yakni penanganan terhadap ribuan mantan anggota kelompok tersebut.

Ia mengatakan bahwa salah satu langkah yang dilakukan, yaitu menyosialisasikan pembubaran Jamaah Islamiyah terhadap anggota yang tidak terlibat dalam deklarasi.

Sementara itu, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyampaikan bagaimana peran entitas nonnegara yang mendukung jaringan kejahatan dengan memanfaatkan kelemahan suatu wilayah.

Menurutnya, aktor nonnegara yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan global, termasuk kelompok teroris.

"Aktor nonnegara tersebut memanfaatkan lemahnya keamanan suatu wilayah, maraknya kekacauan, hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah," ucap dia dalam kesempatan yang sama.

Adapun diskusi panel tersebut bertajuk How Terrorism Ends: A Law Enforcement Case Study from Southeast Asia, yang diselenggarakan alam konferensi tahunan Global Security Forum (GSF) di Doha, Qatar, pada 28-30 April 2025.

Konferensi digelar oleh The Soufan Center dan Qatar International Academy for Security Studies (QIASS).

Selain terorisme, topik-topik lain yang dibahas pada konferensi antara lain peran aktor nonnegara dalam perang siber dan informasi, pengaruh sektor swasta terhadap keamanan energi dan lingkungan, dampak aktor nonnegara di zona konflik terhadap kedaulatan dan stabilitas negara, serta strategi penanggulangan kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan ilegal hingga penyanderaan lintas negara.

Tahun ini tema yang diusung dalam konferensi, yaitu The Impact of Non-State Actors on Global Security.

Adapun partisipasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT sebagai pembicara pada pelaksanaan GSF 2025 atas undangan The Soufan Center, yang menilai capaian positif upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dapat menjadi contoh praktik baik bagi komunitas internasional.

Peserta yang hadir mengapresiasi partisipasi Indonesia dalam pertemuan dan sejumlah pihak juga menyampaikan ketertarikan untuk melakukan kerja sama dengan BNPT RI.

Surabaya (ANTARA) - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada penguatan nilai-nilai Pancasila serta kebangsaan.

"Sesuai arahan Kapolda Jawa Timur, GM FKPPI akan menjadi agen pemersatu bangsa yang memiliki peran penting di tengah kompleksitas dinamika masyarakat," ujar Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat.

Dwi menekankan bahwa GM FKPPI tidak terlibat dalam politik praktis, namun mendorong kadernya untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa melalui jalur profesional sesuai bidang dan kapasitas masing-masing.

Sekretaris Jenderal GM FKPPI Ari Garyanida menambahkan bahwa banyak kader GM FKPPI kini menempati posisi strategis di tingkat daerah maupun nasional, yang menunjukkan kontribusi organisasi sebagai kekuatan moral dan sosial yang relevan dengan tantangan zaman.

Senada dengan hal itu, Sekretaris GM FKPPI Jawa Timur Didik Prasetiyono mengapresiasi peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum, khususnya di kawasan industri.

Ia mencontohkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum yang melakukan pungutan liar di kawasan industri PIER, Pasuruan, sebagai bentuk nyata ketegasan aparat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Penegakan hukum yang tegas adalah fondasi penting bagi tumbuhnya dunia usaha. GM FKPPI mengapresiasi langkah Polda Jatim sebagai bentuk perlindungan terhadap sektor industri dan tenaga kerja,” ujar Didik, yang juga menjabat Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Ia menegaskan bahwa GM FKPPI siap mendukung langkah Polri dalam membangun ekosistem ekonomi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pengurus pusat dan daerah GM FKPPI melakukan audiensi dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto di Mapolda Jatim, Jumat (2/5).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyatakan bahwa GM FKPPI merupakan perpanjangan tangan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan keluarga besar TNI dan Polri.

"Jawa Timur bukan daerah biasa. Dinamikanya tinggi, tantangannya kompleks. Dalam situasi seperti ini, GM FKPPI harus tampil sebagai perekat sosial dan penjaga stabilitas. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama," kata Irjen Pol Nanang Avianto.

Ia juga mengajak GM FKPPI untuk terus bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan, sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.