kita lakukan edukasi, kemudian kita lakukan pemadanan data, sinkronisasi serta kolaborasi, koordinasi dengan rekan-rekan KPU dan Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pendataan warga binaan sebagai pemilih

Jakarta (ANTARA) - Lebih dari 2.000 warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta diingatkan untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta yang digelar pada Rabu.

Menurut dia pihak lapas sudah semaksimal mungkin untuk memfasilitasi seluruh warga binaan agar menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta ini.

"Nah itu selalu kita lakukan edukasi, kemudian kita lakukan pemadanan data, sinkronisasi serta kolaborasi, koordinasi dengan rekan-rekan KPU dan Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk pendataan warga binaan sebagai pemilih," kata Fonika.

"Sosialisasi dan edukasi kepada warga binaan terus kita lakukan bahwa di Pilkada Jakarta ada tiga pasangan calon. Kami harap tidak ada warga binaan yang golput," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di lapas itu berjumlah 2.023 orang (petugas 165 orang, warga binaan 1.858 orang). Sementara, daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyaj 69 orang warga binaan.

Sehingga total pemilih Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta mencapai 2.092 orang, dengan jumlah lima tempat pemungutan suara (TPS), yakni TPS 905 sebanyak 453 orang, TPS 906 sebanyak 419 orang, TPS 907 sebanyak 389 orang, TPS 908 sebanyak 400 orang, dan TPS 909 sebanyak 431 orang.

Untuk pengamanan sendiri, kata dia, pihaknya melibatkan petugas lapas yang dibantu oleh personel TNI dan Polri.

Dia berharap pelaksanaan Pilkada Jakarta di Lapas Narkotika berjalan aman dan lancar.

Dalam kesempatan itu, Fonika yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang menuturkan di Lapas Cipinang terdapat empat TPS khusus dengan jumlah DPT sebanyak 1.402 orang dan DPTb sebanyak 183 orang.

"Tentunya mekanisme sudah kita siapkan itu sudah penuh dengan kesiapan, dalam arti segi pengamanannya, pelaksanaannya sudah kami pertimbangkan," katanya.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

Sebanyak 8,2 juta pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

Adapun rangkaian kampanye Pilkada Jakarta telah dilaksanakan sejak 25 September hingga 23 November 2024.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Momen pencoblosan Pilkada 2024 tetap dilakukan oleh sejumlah tahanan KPK hari ini. Total, ada 10 tahanan KPK yang menggunakan hak pilihnya.

"Sejumlah 10 tahanan di Rutan KPK menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak untuk wilayah DKI Jakarta," kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Budi mengatakan saat ini ada 40 tahanan di Rutan KPK. Dari total tahanan itu, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP Jakarta dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah wilayah Jakarta.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya dalam pilkada kali ini," katanya.

KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, Jakarta, dalam pelaksanaan pengambilan suara di rutan. Petugas yang terlibat mulai dari dua petugas KPPS, satu orang pengawas pemilu dan satu orang saksi.

Momen tahanan KPK tetap kenakan rompi oranye saat nyoblos di Pilkada 2024 (dok. KPK)

"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi. KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu," katanya.

Dari 10 tahanan yang menggunakan hak pilih dari Rutan KPK, di antaranya ialah mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Mantan Sestama Basarnas Max Ruland Boseke juga ikut menggunakan hak pilihnya dari rutan KPK.

Berdasarkan foto yang diterima, para tahanan tetap menggunakan rompi warna oranye saat melakukan pencoblosan. Di lokasi pemungutan suara juga terlihat satu kotak suara yang telah disiapkan petugas.

Berikut daftar tahanan KPK yang melakukan pencoblosan hari ini:

Ahmad Taufik
Anjar Sulistiyono
Andhi Pramono
Max Ruland Boseke
Indra Sukmono Arharrys
Richard Cahyanto
Sahata Lumbantobing
Satrio Wibowo
Saut Irianto Rajagukguk
Toras Panggabean

Tangerang (ANTARA) - Warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten terlihat antusias memberikan hak pilihnya pada pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, serta Calon Wali Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang.

Ketua TPS 902 Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Nuraini Prasetiawati di Tangerang, Rabu mengatakan terdapat 76 pemilih melakukan pemilihan sejak pukul 07.00 WIB dengan rincian 51 Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 25 Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Dari 51 DPT terdiri dari 50 warga binaan kami dan satu orang petugas. Sedangkan, untuk DPTb terdiri dari 12 petugas dan 13 warga binaan. Kami juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan panduan dari KPU, dan kami tadi memulai kegiatan pada pukul 7.15 pagi," katanya.

Ia melanjutkan, para warga binaan sangat antusias untuk memberikan hak suaranya. Mereka juga sebelumnya telah diberikan informasi tentang calon-calon yang akan dipilih pada hari pemungutan suara.

"Mereka sangat antusias karena kegiatan yang ada di sini sama saja dengan di luar, di dalam lapas ini adalah miniatur kecil masyarakat di luar. Hak mereka masih sama dengan masyarakat di luar lapas," lanjutnya.

Diharapkan, pada Pilkada 2024 ini para calon pemimpin terpilih dapat membawa Provinsi Banten dan Kota Tangerang menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan, baik Gubernur Banten dan juga Wali Kota Tangerang yang terpilih pada Pilkada 2024 dapat membawa Provinsi Banten dan Kota Tangerang ke arah yang lebih baik lagi dan semakin maju," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang sebelumnya menyebutkan terdapat 1.956 pemilih di dalam lima Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Tangerang Mora Sonang Marpaung mengatakan terdapat lima Lapas yang disediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus diantaranya 3 TPS khusus di Lapas Pemuda kelas II A dengan 1.338 pemilih, 1 TPS khusus di Lapas kelas 1 Tangerang dengan 433 pemilih.

Kemudian Lapas Perempuan kelas IIA ada 1 TPS khusus dengan 51 pemilih, Lapas kelas IIA ada 1 TPS khusus dengan 86 pemilih, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 terdapat 1 TPS khusus dengan 48 pemilih.

CIREBON, KOMPAS.com - Tujuh terpidana kasus Vina dan Eki menyalurkan hak pilih mereka dalam pilkada serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang disediakan di Lapas Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (27/11/2024).

Mereka berharap pemimpin terpilih dapat mengayomi masyarakat lemah dan menegakan hukum yang adil.

Pantauan Kompas.com di lokasi, proses pemungutan suara dimulai sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebanyak 651 Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengantre untuk memberikan suara di dua TPS khusus, yaitu TPS nomor 903 dan 904.

Hadi Saputra, bersama enam terpidana lainnya yaitu Eka Sandi, Eko Ramadhani, Jaya, Supiryanto, Sudirman, dan Rivaldi, menggunakan hak pilihnya di TPS 903.

Enam terpidana tersebut menerima dua kertas suara untuk pemilihan gubernur Jawa Barat dan pemilihan wali kota Cirebon, sementara Rivaldi Aditya Wardana hanya mendapatkan satu kertas suara karena berasal dari luar Kota Cirebon.

Hadi mengungkapkan rasa senangnya dapat berpartisipasi dalam momen Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024.

Meski berada di dalam lapas, dia tetap ingin ikut menentukan pilihan untuk pemimpin Jawa Barat dan Kota Cirebon ke depan.

"Kami semua senang bisa diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan. Harapannya, pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, adil kepada masyarakat kecil, dan mampu mengayomi," kata Hadi saat ditemui di lapas.

Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Yan Rusmanto menjelaskan, KPU telah menetapkan dua TPS khusus di lapas.

Dari total 930 warga binaan, sebanyak 651 terdaftar sebagai DPT untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, termasuk 50 DPT untuk Pemilihan Walikota Cirebon.

Lapas dan KPU telah bekerja sama untuk mensosialisasikan calon-calon pemimpin melalui beberapa kegiatan.

Hal ini bertujuan agar warga binaan dapat mengenali para calon pemimpin mereka.

Berbagai materi sosialisasi juga telah dipasang di beberapa titik papan informasi di dalam lapas.

Yan optimistis tingkat partisipasi warga binaan dalam pilkada Jabar dan pilwalkot Cirebon akan tinggi.

Berdasarkan data, partisipasi pemilu warga binaan pada Pilpres 2024 hampir mencapai 100 persen.

"Harapannya, seluruh warga binaan dapat menggunakan hak suara dengan baik, tanpa ada yang golput. Targetnya adalah 100 persen," ujar Yan saat ditemui di lapas.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

"Hak yang dihapus dari narapidana dan WBP hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam Pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," tegas Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan serta menjamin kelancaran pada saat pemilihan suara.

Menurut Ambeg, ada sekitar 640 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia di mana 60 di antaranya berada di wilayah Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo tersebut, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak memilih 1.244 narapidana dan WBP di wilayah tersebut.

Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70-80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.

Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga terpidana.

Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga terpidana dan WBP yang kurang mampu.

"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan WBP yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.

Selain itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Y. Ambeg Paramarta menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak demokrasi para narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh Indonesia.

"Hak yang dihapus dari narapidana dan WBP hanya hak kemerdekaan bergerak, hak-hak mendasar lain seperti kesehatan dan hak demokrasi dalam Pilkada kali ini kami dukung sepenuhnya," tegas Ambeg di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, Ambeg menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan serta menjamin kelancaran pada saat pemilihan suara.

Menurut Ambeg, ada sekitar 640 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia di mana 60 di antaranya berada di wilayah Jawa Timur.

Dalam kunjungan ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo tersebut, Ambeg menjelaskan ada empat TPS yang disiapkan untuk memenuhi hak memilih 1.244 narapidana dan WBP di wilayah tersebut.

Ambeg juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas Kelas I Surabaya berjalan dengan baik dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

"Tingkat partisipasi cukup tinggi, sekitar 70-80 persen dari total DPT yang terdaftar," ujar Ambeg.

Dalam kunjungan tersebut, Ambeg juga meresmikan Klinik Pratama Latubaya sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga terpidana.

Menurut Ambeg, melalui Klinik Pratama Latubaya yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah dapat memberikan pelayanan secara gratis bagi para keluarga terpidana dan WBP yang kurang mampu.

"Kami juga memberikan jalan untuk pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga narapidana dan WBP yang berkunjung sehingga keluarga yang kurang mampu dapat dilayani secara baik," ujar Ambeg.

Selain itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenimipas bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur turut mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan penanaman jagung di wilayah Lapas Kelas I Surabaya.

Hal ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kemenkumham untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu Teguh Wibowo menyebutkan 2.181 warga binaan di provinsi tersebut telah menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu.

Sebanyak 2.181 warga binaan tersebut terdiri atas 2.462 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan 365 daftar pemilih tambahan (DPTb) di rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Provinsi Bengkulu.

Teguh menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu berjalan dengan kondusif, aman, dan terkendali.

Kepala Rutan Kelas II B Bengkulu Yulian Fernando menyebutkan warga binaan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 430 orang. Tercatat 430 warga binaan menggunakan hak suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan sebanyak 312 orang memilih pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu.

Sementara itu, Teguh mengapresiasi Rutan Kelas II B Bengkulu yang mengangkat tema kearifan lokal pada TPS khusus di wilayah tersebut.

"Saya mengapresiasi Kepala Rutan Kelas II B Bengkulu yang mengangkat kearifan lokal Bengkulu sebab ini kebudayaan yang harus dilestarikan," ujarnya.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Ratusan narapidana dan tahanan yang menjadi warga binaan pemasyarakatan antusias menyalurkan hak pilihnya melalui dua tempat pemungutan suara atau TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu.

"Ada sebanyak 981 orang pemilih warga binaan yang menyalurkan hak pilihnya di dua TPS khusus, yakni TPS 901 dan TPS 902," kata Kepala Lapas Kelas II A Jember Hasan Basri.

Ia menjelaskan jumlah warga binaan Lapas Jember tercatat 1.045 orang, namun yang memiliki hak pilih sejumlah 981 orang. Warga binaan sisanya tidak memiliki hak pilih karena belum pernah terdata pada daftar pemilih tetap (DPT) di luar lapas dan juga tidak bisa pindah memilih menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Selain itu, mereka yang tidak bisa memilih karena NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak ditemukan dan juga tidak memiliki KTP," tuturnya.

Ia mengatakan partisipasi pemilih di Lapas Jember cukup tinggi dan bisa mencapai 100 persen karena petugas memanggil satu per satu warga binaan. "Semuanya terlokalisasi di dalam lapas," katanya.

Mengenai pengamanan selama pemungutan suara, Hasan menjelaskan bahwa lembaganya dibantu aparat TNI dan Polri melakukan penjagaan di dalam lapas.

"Penjagaan dari petugas Lapas Jember juga dimaksimalkan selama pemungutan suara. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan aman," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupetan Jember Arief Tjahyono bersama rombongan forkopimda memantau pemungutan suara di dua TPS khusus yang berada di Lapas Jember.

"Pencoblosan di dua TPS khusus berjalan lancar dan semua warga binaan menyalurkan hak pilihnya dengan tertib," katanya.

Ia berharap pelaksanaan Pilkada Jember berjalan lancar hingga proses penghitungan suara nanti. Forkopimda melakukan pemantauan di sejumlah TPS di beberapa kecamatan.

Pilkada Jember diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan petahana Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman nomor urut 1 dan M. Fawait-Djoko Susanto nomor urut 2.

Jumlah DPT Pilkada Jember sebanyak 1.995.219 orang, dengan rincian 965.055 orang laki-laki dan 990.164 orang perempuan. Mereka menyalurkan hak suaranya melalui 4.046 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 31 kecamatan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Para tahanan menggunakan hak pilihnya, di Ruang Tahanan (Rutan) Polresta Bandung, Soreang, Rabu (27/11/2024). Mereka nampak antusias untuk nyoblos calon pemimpin di Pilkada 2024.

Para narapidana nyoblos setelah petugas dari KPU mendatangi secara langsung Rutan Polresta Bandung. Kemudian para tahanan menggunakan hak pilihnya dengan diawasi ketat polisi.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Ahmad Rosadi mengatakan, hal itu merupakan bagian dari pelayanan KPU. Menurutnya seluruh warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama.

"Jadi mereka walaupun berada di dalam tahanan, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan menyalurkan hak pilih di dalam tahanan, terutama dalam Pilkada tahun ini," ujar Ahmad, kepada awak media, Rabu (27/11/2024).

Ahmad menjelaskan, saat ini mendatangkan secara langsung petugas KPU ke ruang tahanan. Sehingga para tahanan bisa memilih calon pemimpinnya secara langsung.

"Sehingga para tahanan yang ada di tahanan bisa menyalurkan hak pilihnya," katanya.

Menurutnya saat ini mendatangkan sebanyak delapan petugas KPPS. Kata dia, petugas tersebut berasal dari Desa Soreang dan Desa Cingcin.

"Kami mendatangkan 8 KPPS, yang terdiri dari 5 TPS dari Desa Soreang, 3 dari Desa Cincin, itu merupakan lokasi yang terdekat dengan posisi tahanan Polresta Bandung," jelasnya.

Dia menambahkan puluhan tahanan telah mengalurkan hak pilihnya dengan antusias. Tahanan tersebut mayoritas berjenus kelamin laki-laki.

"Ada 86 tahanan yang memiliki hak suara, 84 laki-laki, 2 perempuan," ucapnya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo mengungkapkan saat ini tidak bisa membuka TPS sendiri. Pasalnya tahanan tersebut hanya berjumlah 86 orang.

"Sehingga petugas TPS terdekat yang datang ke Polresta Bandung untuk memberikan ruang hak pilih bagi tahanan. Maka tahanan polresta bandung, maupun di polsek-polsek, dia tidak kehilangan hak pilihnya," kata Kusworo.

Kegiatan pencoblosan bagi para tahanan tersebut berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai 11.30 WIB. Kata Kusworo, semua tahanan sudah memberikan hak suaranya masing-masing.

"Saat ini sudah kembali ke ruang tahanan masing-masing dan dalam keadaan aman, sehat dan selamat," bebernya.

Kusworo menegaskan proses pencoblosan tersebut dijaga ketat oleh polisi. Sehingga para tahanan bisa memberikan hak pilihannya secara masing-masing.

"Iya dijaga ketat oleh polisi. Dalam artian pada saat pelaksanaan pengambilan hak suara tidak ada yang berupaya aneh-aneh atau negatif. Kemudian terjamin kerahasiaan dan kebebasan daripada tahanan itu sendiri untuk menentukan hak pilihnya," pungkasnya.

Video Ketua KPU soal Pilkada di Seluruh Indonesia: Sudah Sangat Siap

Video Ketua KPU soal Pilkada di Seluruh Indonesia: Sudah Sangat Siap

Malang Raya (ANTARA) - Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rabu.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Lapas Kelas I Lowokwaru Muhammad Faishol Nur, mengatakan total ada lima TPS di lokasi tersebut, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai lebih dari 2.000 orang.

"Pada Pilkada Serentak 2024 untuk Lapas Kelas I Lowokwaru yang merupakan lokasi khusus, total ada lima TPS bernomor 901 sampai 905, urut. Kemudian DPT kurang lebih 2.573 orang," kata Faishol.

Dia menyatakan jumlah warga binaan asal Kota Malang terdaftar sebagai DPT di TPS lokasi khusus itu ada 802 orang.

"Selain itu sisanya merupakan warga binaan dari luar kota, tetapi ber-KTP Jawa Timur. Ada yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena berasal dari luar provinsi, kurang lebih 50 orang," ucapnya.

Lebih lanjut, dari total DPT yang menggunakan hak pilihannya pada Pilkada 2024, ada tiga orang warga binaan berstatus narapidana teroris.

"Untuk napi terorisnya itu MBA, S, dan RR," ucapnya.

Faishol menyatakan bahwa satu dari ketiga narapidana teroris itu bisa menggunakan hak pilihannya secara penuh, yakni untuk surat suara jenis Pilkada Kota Malang dan Jawa Timur.

"Napi teroris ada tiga, satu dari Kota Malang dan dua dari luar kota, dari Madura," ujar dia.

Pelaksanaan tahapan pemungutan suara di Lapas Kelas I Lowokwaru, Kota Malang sudah dilaksanakan sedari pukul 07.30 WIB. Para warga binaan terlihat tertib memenuhi kolom absensi dan mengantre menunggu giliran masuk ke bilik suara.

Setiap KPPS hingga petugas keamanan di lima TPS di lokasi tersebut sepenuhnya merupakan pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.

"Kecuali pendampingan ada dari Bawaslu," ucapnya.

Sementara itu, Camat Blimbing, Kota Malang Nina Sudiarti mengatakan jalannya pemungutan suara TPS lokasi khusus di Lapas Kelas I Lowokwaru juga sudah ditinjau langsung oleh forum koordinasi pimpinan daerah setempat.

Kedatangan jajaran pemangku kebijakan di Kota Malang guna memastikan kelancaran proses demokrasi tingkat daerah.

"Untuk surat suara aman, cuma di sini banyak penduduk dari luar Kota Malang sehingga lebih banyak untuk pemilihan gubernur. Lima TPS sudah mencukupi surat suaranya," katanya.

Dia memperkirakan seluruh proses penyampaian suara di Lapas Lowokwaru telah mencapai 98 persen. Diharapkan tahapan bisa selesai tanpa adanya catatan khusus dalam bentuk apapun.

"Tadi Pak Sekda menyampaikan aman dan mengucapkan terima kasih kepada pihak lapas yang sudah memenuhi hak warga binaan," tuturnya.

Ternate (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Maluku Utara memastikan ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di provinsi itu menyalurkan hak pilih pada Pilkada serentak 2024.

Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi di Ternate Rabu, mengatakan sesuai regulasi khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hak warga binaan sudah kita akomodasi, WBP bisa menyalurkan aspirasinya pada Pilkada serentak 2024. Saya terus mengingatkan jajaran lapas/rutan jangan sampai ada intervensi, atau intimidasi kepada warga binaan saat memilih," kata Andi.

Berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Malut total WBP yang potensial mengikuti Pilwalkot sebanyak 315 orang. Sementara WBP yang potensial mengikuti Pilbup sebanyak 363 orang.

Andi juga mengingatkan jajarannya khususnya pada lapas/rutan/LPKA agar menjaga netralitas ASN selama, saat maupun sesudah pencoblosan. Hal itu merupakan bagian dari kontribusi ASN mendukung pilkada damai dalam melahirkan calon pemimpin daerah yang baik.

Senada dengannya, Kadiv Pemasyarakatan Hensah menerangkan bahwa jajarannya terus berkoordinasi dengan KPU maupun aparat penegak hukum guna memastikan pencoblosan nanti dapat berjalan lancar. Hensah juga terus memantau dan mengupdate data terbaru DPT WBP pada pilkada serentak.

Berdasarkan data yang dihimpun, total WBP potensial mengikuti Pilwalkot baik di Kota Ternate maupun di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 315 orang. Sebarannya yaitu Lapas Ternate 126, Lapas Labuha 52, LPP Ternate 29, LPKA Ternate 2, Rutan Ternate 50, Rutan Soasiu 56.

Sementara jumlah WBP potensial mengikuti Pilbup di Malut sebanyak 363 orang. Sebarannya yaitu Lapas Sanana 91, Lapas Tobelo 128, Lapas Jailolo 60, Lapas Labuha 52, dan Rutan Weda 32.

Sedangkan, Komisioner KPU Malut, Reni S. Banjar mengungkapkan jika terdapat kendala kertas suara atau kendala teknis lainnya di TPS khusus lapas/rutan, maka jajaran Kemenkumham Malut dapat berkoordinasi dengan petugas kelompok penyelenggara pemilihan umum (KPPS) untuk melengkapi. Sehingga hal tersebut tidak berdampak pada efektivitas pelaksanaan pencoblosan.

Reni turut mengajak WBP untuk dapat menyampaikan hak suaranya. Di hadapan WBP Lapas Ternate, dirinya menerangkan bahwa WBP memiliki hak untuk memilih pada momen Pilkada.

"Gunakan hak pilih memilih pemimpin terbaik di Malut. Setiap pilihan akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kerap diwarnai oleh maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

Konsultan Kebijakan dan Politik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Arya Rifqi Waradana menekankan pentingnya literasi digital sebagai upaya menangkal disinformasi.

Dia menjelaskan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif serta aman dari potensi ancaman atau kejahatan siber untuk menghindari hoaks yang beredar, terutama di masa-masa Pilkada.

“Hoaks adalah sebuah kebohongan informasi yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Senada, Pegiat Literasi Digital yang juga mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2010-2015 Rosarita Niken Widiastuti menegaskan bahwa literasi digital yang baik dapat membantu masyarakat menangkal hoaks maupun kebohongan informasi, yang banyak beredar pada suasana Pilkada seperti sekarang ini.

“Literasi digital dapat membantu masyarakat mengenali hoaks, disinformasi, maupun manipulasi informasi dalam dunia digital, sehingga mereka dapat menghindari pengaruh negatif terhadap keputusan politik mereka,” ujarnya.

Salah satu hal yang turut ia soroti yakni mengenai peran media sosial dalam Pilkada yang juga menjadi tantangan tersendiri dalam demokrasi Tanah Air. Pasalnya, selain menjadi alat kampanye, mobilisasi massa, maupun sarana informasi dan edukasi. Media sosial juga dapat memfasilitasi diskusi hingga debat publik tentang isu-isu Pilkada.

Untuk itu, Rosarita menyebut perlu pemahaman tentang etika bermedia sosial di masa Pilkada, di antaranya dengan menghindari ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah.

“Pastikan saat bermedia sosial, masyarakat dapat menjaga kesopanan dan menghormati perbedaan pendapat,” ucapnya.

Dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar di berbagai platform. Ia menekankan pentingnya meneliti sumber informasi, memverifikasi kebenarannya, dan hanya menyebarkannya jika informasi tersebut telah terbukti valid.

“Berdiskusi dengan santun. Berikan argumen yang logis dan berimbang. Hindari serangan pribadi dan perdebatan yang tidak produktif. Tak lupa kita melakukan evaluasi informasi yang diterima dengan kritis, hindari bias dan pengaruh algoritma. Gunakan media sosial dengan bijak,” ujarnya.