Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sebanyak 570 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur, menyalurkan hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, R. Budiman Priatna Kusumah, di Tulung Agung, Rabu menyampaikan hal itu setelah memantau jalannya pemungutan suara di Lpas tersebut hingga pukul 13.00 WIB.

Menurut dia, jumlah 570 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 di Lapas Tulungagung seluruh pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan saua hari ini.

"Tingkat kehadiran di Lapas Tulungagung mencapai 100 persen," ujarnya.

Dia menyebutkan dari total 600 warga binaan di Lapas Tulung Agung, terdapat 19 orang yang tidak dapat memberikan suara karena berbagai alasan, di antaranya berasal dari luar Provinsi Jawa Timur, berstatus polisi aktif yang tersangkut kasus hukum, serta dua narapidana kasus terorisme.

Dia mengatakan warga binaan asli Tulungagung memilih untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tulung Agung serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur.

Sementara itu, warga binaan dari luar Tulungagung yang masih berasal dari Jawa Timur hanya memberikan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Budiman juga menjelaskan jumlah pemilih dalam DPT di Lapas itu kerap mengalami perubahan, seperti pada Juli 2024 sebanyak 77 warga binaan dibebaskan sebelum hari pemungutan suara.

Ia memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang disediakan di Lapas Tulungagung berlangsung aman dan tertib tanpa kendala.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 578 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 901 di dalam Lapas di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum pelaksanaan hari pencoblosan dalam rangka pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Sebelum ini kita telah melakukan simulasi dari KPU Kota Gorontalo," ucap dia.

Sulistyo mengungkapkan, pelaksanaan pemungutan suara pada hari ini berjalan dengan aman dan terkendali, dari 659 warga binaan pemasyarakatan, 578 diantaranya menggunakan hak pilih mereka.

"Ini termasuk tahanan dengan narapidana ya, dari sekian itu yang tidak memilih 81 orang. jadi ini dikarenakan dia dari luar daerah sehingga tidak bisa memilih," kata Kepala Lapas.

Ia menjelaskan, pada kegiatan itu juga, ada 17 orang dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melakukan pencoblosan di TPS 901 Lapas Gorontalo.

"Pada hari ini petugas pengamanan tetap bersiaga, dan juga dibantu oleh pihak kepolisian," pungkas dia.

Pelaksanaan pencoblosan di Lapas Gorontalo diawasi langsung oleh KPU kota dan provinsi Gorontalo, Bawaslu hingga forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Gorontalo.

Sebanyak 75 tahanan menyalurkan hak suaranya dengan melakukan pencoblosan dari dalam sel Polresta Bandar Lampung untuk Pilkada Lampung 2024. Proses pencoblosan ini diawasi ketat oleh pihak KPPS, PPK, panwas dan polisi.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, tim dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempersiapkan bilik suara yang di tempatkan di salah satu kamar sel.

Bidang Teknis Penyelenggaraan PPK Tanjung Karang Pusat, Fazri Mulya mengatakan jumlah tahanan yang memiliki hak suara pada Pilkada Lampung 2024 sebanyak 75 tahanan.

"Kami (PPK dan KPPS) bekerja sama dengan Polresta Bandar Lampung untuk mengakomodir hak pilih dari pada tahanan-tahanan yang ditahan di polresta. Jadi mereka ini mempunyai hak pilih jadi kami wajib untuk mengakomodirnya dan itu sesuai dengan data yang diserahkan oleh pihak Polresta," katanya, Rabu (27/11/2024).

"Total ada 89 tahanan, namun dari 89 tahanan terdapat 75 tahanan yang bisa memilih dan sudah kita berikan undangan pindah pemilihnya sehingga mereka hari ini bisa memilih," lanjutnya.

Secara teknis, Fazri menyampaikan tidak seluruh tahanan bisa memilih calon Wali Kota Bandar Lampung. Namun, seluruhnya bisa memilih calon Gubernur Lampung.

"Dari 75 tahanan yang KTP di luar Bandar Lampung hanya memilih calon gubernur, tapi yang memiliki KTP Bandar Lampung bisa memilih calon wali kota juga," jelasnya.

Selanjutnya, surat suara yang telah dicoblos dibawa ke 6 TPS yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

"Setelah ini kami bawa semua surat suara yang telah dicoblos oleh 75 tahanan ini ke 6 TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat karena data mereka yang dipindahkan ini masuk ke 6 TPS di Kecamatan Tanjung Karang Pusat," ujarnya.

Video Momen Pendistribusian Logistik Pilkada ke Pulau Terpencil di Bali dan Lampung

Video Momen Pendistribusian Logistik Pilkada ke Pulau Terpencil di Bali dan Lampung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai telah memerintahkan tim untuk turun langsung memantau perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO.

"Kami punya kantor wilayah di Jawa tengah. Sudah diperintahkan," kata Pigai saat dihubungi ANTARA via pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, Pigai menjelaskan bahwa penyelidikan atas kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian itu merupakan kewenangan Komisi Nasional (Komnas) HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi yudisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang," ujarnya.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster itu disebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang melintas di lokasi tawuran. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Irwan mengatakan bahwa anggota yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Dalam penanganan tawuran antargangster tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa oknum polisi berinisial R yang menembak korban dipolisikan atas pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Oknum polisi itu saat ini telah ditahan untuk jalani penyelidikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Sekitar 12.000 lebih warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 20 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel) menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

"Hari ini sekitar 12 ribu (WBP) menggunakan hak suaranya di 33 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di 17 kabupaten/kota di Sumsel," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan sekitar 80 persen WBP dari 15.693 orang menggunakan hak suaranya, sedangkan 20 persen WBP tidak bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada 2024, karena saat pendataan pemilih mereka lalai tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan KTP, serta dokumen, juga tidak mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, dipengaruhi kondisi WBP yang fluktuatif, dinamis dan terus berubah-ubah jumlahnya.

Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar atau sesuai harapan, termasuk Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya.

Untuk petugas KPPS adalah pegawai setiap lapas dan dibantu petugas KPPS dari luar yang ditunjuk KPU.

Sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Maka, seluruh warga binaan pemasyarakatan yang juga merupakan bagian dari masyarakat dapat memilih selagi hak politiknya tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

"Dengan persiapan maksimal dan koordinasi intensif dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota, pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah itu dapat berlangsung di lingkungan lapas dan rutan dengan aman, tertib, jujur, dan adil," ujar Ilham.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya ketika bersilaturahim dengan Kakanwil Kemenkumham Ilham Djaya mengapresiasi Kemenkumham Sumsel yang proaktif dan komunikatif dalam pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga WBP di lapas dan rutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Sekitar 12.000 lebih warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 20 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel) menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

"Hari ini sekitar 12 ribu (WBP) menggunakan hak suaranya di 33 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di 17 kabupaten/kota di Sumsel," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan sekitar 80 persen WBP dari 15.693 orang menggunakan hak suaranya, sedangkan 20 persen WBP tidak bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada 2024, karena saat pendataan pemilih mereka lalai tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan KTP, serta dokumen, juga tidak mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, dipengaruhi kondisi WBP yang fluktuatif, dinamis dan terus berubah-ubah jumlahnya.

Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar atau sesuai harapan, termasuk Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya.

Untuk petugas KPPS adalah pegawai setiap lapas dan dibantu petugas KPPS dari luar yang ditunjuk KPU.

Sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Maka, seluruh warga binaan pemasyarakatan yang juga merupakan bagian dari masyarakat dapat memilih selagi hak politiknya tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

"Dengan persiapan maksimal dan koordinasi intensif dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota, pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah itu dapat berlangsung di lingkungan lapas dan rutan dengan aman, tertib, jujur, dan adil," ujar Ilham.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya ketika bersilaturahim dengan Kakanwil Kemenkumham Ilham Djaya mengapresiasi Kemenkumham Sumsel yang proaktif dan komunikatif dalam pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga WBP di lapas dan rutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Madiun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, melakukan pengawasan proses pencoblosan guna memastikan semua warga Kabupaten Madiun yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 bisa menyalurkan hak pilihnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Madiun Qoirul Anam mengatakan salah satu yang diawasi ketat oleh Bawaslu Kabupaten Madiun adalah layanan memilih dengan ketentuan yang difasilitasi oleh KPU setempat.

"Dalam kesempatan ini kami mengawasi layanan memilih dengan ketentuan bagi para tahanan sementara Polres Madiun yang difasilitasi KPU Kabupaten Madiun ruang tahanan Polres Madiun dengan melibatkan petugas TPS terdekat dari Polres Madiun, yakni TPS 2 dan TPS 3 Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun," ujarnya di Madiun saat proses pencoblosan di Mapolres Madiun, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya ada sebanyak 14 orang warga Kabupaten Madiun yang telah masuk dalam DPT Pilkada Serentak 2024 namun karena saat ini tersandung kasus hukum sehingga berstatus sebagai tahanan sementara Polres Madiun.

Sebanyak 14 tahanan tersebut terdiri 13 laki-laki dan satu perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mendapatkan kesempatan untuk memberikan suaranya. Pelaksanaan pencoblosan berjalan tertib, aman, dan lancar dengan pengawalan petugas dari Polres Madiun, Bawaslu, dan petugas terkait lainnya.

"Sebanyak 14 orang tersebut bisa menyalurkan hak pilihnya di tahanan Mapolres Madiun dan kami mengawasinya," katanya.

Anam menjelaskan, pelayanan memilih dengan ketentuan berlaku bagi pemilih yang telah masuk DPT namum berhalangan untuk hadir di TPS. Sehingga petugas TPS terdekat bisa memfasilitasi warga yang berhalangan tersebut untuk menyalurkan hak pilihnya.

Misalnya adalah warga sakit di rumah, narapidana di penjara, warga sakit di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi di rumah sakit.

Ia menambahkan, pelayanan memilih dengan ketentuan tersebut diberikan karena KPU Kabupaten Madiun tidak menyediakan TPS khusus. Adapun, TPS khusus di Madiun hanya ada di Lapas Madiun yang melayani ribuan warga binaan lapas setempat yang memiliki hak pilih.

"Dalam layanan memilih dengan ketentuan ini, secara prinsip Bawaslu tetap mengawasi agar semua tahapan penggunaan hak pilih berlangsung sesuai kententuan dan prosedur," kata dia.

Adapun, berdasarkan pantauan timnya, proses pemungutan suara di Kabupaten Madiun secara umum berlangsung lancar. Pihaknya berpesan, bagi tim jajaran Bawaslu setempat ataupun warga yang mendapati bukti ada pelanggaran pilkada, dapat melaporkan secara jalur resmi untuk dapat ditindaklanjuti.

Sesuai data, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun menetapkan daftar pemilih tetap ( DPT) Pilkada Sserentak 2024 mencapai sebanyak 568.252 pemilih.

DPT sebanyak 568.252 itu, terdiri dari 277.199 pemilih laki-laki dan 291.053 pemilih perempuan. Mereka menggunakan hak pilihnya di 1.142 tempat pemungutan suara (TPS) di 206 desa/kelurahan.

Sementara, Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Madiun diikuti oleh dua pasangan calon. Yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun nomor urut 1 Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Sandhika Ratna Veryantiko yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Kabupaten Madiun. Adapun, Ahmad Dawami adalah petahana yang sebelumnya menjabat Bupati Madiun.

Kemudian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun nomor urut 2 Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi yang diusung dari delapan partai politik di antaranya PKB, Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, Partai NasDem, dan PSI. Hari Wuryanto adalah petahana yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Madiun.(*)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terkait dengan penembakan anggota kepolisian dari Polres Semarang Bripka R terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO.

"Langkah-langkah Komnas HAM: Melakukan pemantauan oleh Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM dengan meminta keterangan atas peristiwa tersebut kepada Kapolri, Irwasum, Polda Jateng, dan Polrestabes Semarang," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (27/11).

Uli mengatakan tim juga meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Hanya saja, ia tidak gamblang menyampaikan siapa saja saksi dimaksud.

Komnas HAM melalui Atnike Nova Sigiro selaku ketua menyesalkan peristiwa tersebut dan menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan.

"Meminta adanya perlindungan saksi dan korban. Memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," tambah Atnike.

Siswa SMKN 4 Semarang GRO dinyatakan tewas usai mengalami luka tembak di bagian pinggul. Meski sempat mendapat pertolongan dari Bripka R dan dibawa ke RSUP dr. Kariadi, namun Gamma tak tertolong.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengklaim peristiwa tersebut bermula saat Bripka R pulang dinas. Di tengah perjalanan sekitar pukul 01.00 waktu setempat, tutur Irwan, Bripka R melihat tawuran antara geng Seroja dan Tanggul Pojok di wilayah Semarang Barat.

Bripka R disebut berinisiatif untuk membubarkan. Namun, saat hendak melerai, Bripka R yang bertugas di Satres Narkoba justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam.

Menurut Irwan, ada tiga anggota geng yang menaiki satu sepeda motor hendak menabrak Bripka R. Di antara tiga orang itu, satu di antaranya ialah GRO.

"Tapi yang terjadi malah ada satu motor berboncengan tiga anggota gangster mau nabrak Bripka R dengan bawa senjata tajam. Merasa terancam, Bripka R coba melumpuhkan tapi kena pinggul salah satu anggota gangster yakni GRO yang kemudian meninggal," kata Irwan.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang Agus Riswantini menyebut GRO merupakan anggota Paskibra. Belakangan, sekolah juga mengungkap dua rekan GRO juga mengalami luka tembak.

"Kebetulan mereka anak terpilih, karena kebetulan mengikuti ekstra paskibra, itu pilihan. Tiga anak itu enggak pernah (tercatat terlibat) tawuran," kata Agus seperti dikutip dari detikJateng, Selasa (26/11).

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka mengikuti pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). Mereka mencoblos di TPS 901, yang merupakan TPS khusus di Lapas Kelas IIB Majalengka.

Salah seorang warga binaan Lapas Kelas IIB Majalengka, Kiki Yanuar (45), mengungkapkan, meski di balik jeruji penjara, ia tetap antusias menyalurkan hak pilihnya. Dia mengatakan, Pilkada kali ini merupakan pesta demokrasi kedua yang dijalaninya di dalam Lapas, setelah Pemilu 2024.

‘’Alhamdulillah saya bisa tetap mencoblos walau ada di sini (lapas),’’ ujar Kiki.

Kiki pun tidak bingung menentukan pilihannya. Alasannya dia mengaku cukup mengenal pasangan calon (paslon) kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada 2024, baik calon gubernur dan wakilnya maupun calon bupati dan wakilnya.

Ia mengatakan, petugas Lapas Kelas IIB Majalengka maupun stakeholder terkait telah menyosialisasikan para paslon dalam Pilkada Serentak 2024. Dia pun memilih paslon sesuai pilihannya sendiri.

‘’Gak bingung, tahu (paslon di Pilgub Jabar dan Pilbup Majalengka). Saya memilih sesuai hati nurani,’’ tutur Kiki.

Kasi Binadik Lapas Kelas IIB Majalengka, Maulana Kahfi Fikardin, menyebutkan, ada 275 warga binaan yang masuk dalam DPT Pilkada Serentak 2024. Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS Khusus Lapas Kelas IIB Majalengka bersama dengan 13 petugas lapas.

Maulana menjelaskan, dari 275 warga binaan tersebut, 217 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Majalengka. Sedangkan 58 orang warga binaan merupakan warga luar daerah di Jawa Barat.

‘’Untuk warga binaan yang berasal dari Majalengka, bisa ikut Pilgub Jabar dan Pilbup Majalengka. Sedangkan untuk warga dari luar daerah yang masih di wilayah Jabar, hanya mencoblos untuk Pilgub Jabar saja,’’ jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 901 tersebut.

Maulana mengatakan, sudah mensosialisasikan Pilkada Serentak 2024 ini sejak jauh hari kepada warga binaan. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

"Alhamdulillah mereka sangat antusias,’’ ucap Maulana.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang mempunyai KTP Jakarta untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 orang di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pilkada di Wilayah DKI Jakarta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Budi mengatakan, pemungutan suara dilakukan di area dalam rutan gedung KPK Merah Putih yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 WIB dan selesai pukul 11.40 WIB. Sepuluh orang tahanan tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta, dalam pelaksanaannya. TPS yang didirikan di KPK diisi dua petugas KPPS, satu orang pengawas, dan satu orang saksi.

KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu.Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih pada pilkada terpenuhi.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya pada pilkada kali ini," ujar Budi.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

Sebanyak 8,2 juta orang pemilih telah ditetapkan masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 yang akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Pribadi alias Hendi unggul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan 336 suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Pantauan Kompas.com, Rabu (27/11/2024) pukul 16.55 WIB, proses penghitungan suara pilkada Jateng di tempat pemungutan suara (TPS) khusus 901 Lapas Kelas IIA Magelang sudah rampung.

Duet Andika-Hendi mengungguli pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang memperoleh 149 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 541, terdiri dari 485 suara sah dan 56 suara tidak sah.

Sementara itu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang masih dalam tahap perhitungan suara saat berita ini ditulis.

Catatan Kompas.com, ada 576 narapidana yang mempunyai hak pilih pada pilkada, di mana 128 orang di antaranya merupakan warga Kota Magelang yang berhak memilih dalam Pilkada Kota Magelang dan Pilkada Jateng.

Sementara itu, narapidana asal Kabupaten Magelang yang berjumlah 287 orang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Tengah.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tahanan tindak pidana korupsi menggunakan hak pilih dalam momentum Pilkada 2024 di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebanyak 10 tahanan di Rutan KPK menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak untuk wilayah DKI Jakarta.

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pilkada di wilayah DKI Jakarta, yakni 6 orang tahanan di gedung KPK Merah Putih dan 4 orang tahanan di gedung KPK C1," kata Budi seperti dikutip dari keterangan tertulis.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya dalam Pilkada kali ini," sambungnya.

Budi mengatakan, pemungutan suara dilakukan di area dalam Rutan gedung KPK Merah Putih, yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 WIB sampai pukul 11.40 WIB.

Ia mengatakan, KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari petugas KPPS 2 orang, pengawas pemilu 1 orang, dan saksi 1 orang.

"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi," ujarnya.

Terakhir, KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu.