JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berharap 25 pejabat yang dilantik pada pagi ini dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru mereka.

Di antara pejabat yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Heru Budi Hartono sebagai Staf Khusus Mensesneg.

"Kami berharap dengan terjadinya pergeseran ini, masing-masing segera bisa beradaptasi dan berinovasi," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

Dalam acara pelantikan tersebut, Heru Budi Hartono juga menekankan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya akurasi dalam pelaksanaan tugas.

"Di sini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun," ungkapnya.

Heru juga menyoroti pentingnya efisiensi dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Saya memberikan penekanan terhadap masalah efisiensi, bagaimana kita juga berkomitmen untuk memberantas korupsi, sebagaimana komitmen Bapak Presiden yang harus kita mulai. Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," jelasnya.

Sebagai informasi, pelantikan 25 pejabat tersebut berlangsung di Gedung Krida Bakti pada Jumat pagi dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi.

"Pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan kepada wartawan.

Medan -

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap Sayed Abdillah (27) dalam kasus narkoba. Sayed divonis mati karena terbukti mengendalikan peredaran 11 kg sabu meski berstatus terpidana yang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas II-A Langkat.

"Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Sayed Abdillah oleh karena itu dengan pidana mati," ujar ketua majelis hakim Frans Effendi Manurung di PN Medan seperti dilansir Antara, Jumat (29/11/2024).

Sayed saat ini telah dipindah ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Hakim menyatakan Sayed terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

Hakim menyatakan tak ada hal yang meringankan dalam perbuatan Sayed. Vonis mati itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejari Belawan.

Kasus ini berawal pada Januari 2024. Saat itu, Sayed dikenalkan oleh seorang bernama Adlin kepada Yosua Elkana Wijaya Manurung, yang diadili dalam berkas terpisah.

Sayed kemudian menawari Yosua upah Rp 5 juta per kg sabu. Sabu itu diambil dari Sibolga.

"Pada 30 Januari 2024, Sayed, yang berada di dalam Lapas Langkat, memerintahkan Yosua menjemput 11 kg sabu-sabu dan memberikan uang jalan Rp 3 juta," ujar jaksa.

Setelah mengambil narkoba itu, Yosua dan rekannya yang bernama Dennis Sitorus menyimpan sabu di kediaman Yosua. Mereka kemudian membagi sabu dalam paket kecil untuk dijual.

Jaksa mengatakan 9 kg sabu telah diedarkan di berbagai lokasi di Medan. Pada 6 Februari 2024, Yosua dan Dennis ditangkap oleh petugas BNN.

(haf/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengaku merasa punya tanggung jawab moral terkait kasus hukum yang melibatkan sahabatnya, Tom Lembong.

Pasalnya, Anies sudah berteman dengan Tom sejak 20 tahun lalu. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Tom juga berperan sebagai co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin).

“Tentu itu punya beban tanggung jawab moral. Oleh karena itu saya mengikuti setiap fase persidangannya," ujar Anies dalam program Rosi di Kompas TV, dikutip Jumat (29/11/2024).

Anies mengatakan, banyak yang tidak mengetahui proses hukum yang dijalani Tom, termasuk pemeriksaan yang dinilai janggal. Bahkan, dia menyebut pemeriksaan itu dilakukan dengan tujuan tertentu.

"Jadi yang dialami Pak Tom itu banyak yang tidak terlihat publik. Yang diperiksa pajaknya, yang biasanya punya unit usaha lebih dari 20, biasanya hanya diambil sampel, ini semuanya diperiksa dengan tujuan tertentu," kata Anies.

"Pemeriksaan begitu lengkap, semua banyak sekali. Bukan hanya itu, saya bisa sebutkan semua, tapi kami memilih untuk diam saja," sambung dia.

Oleh sebab itu, Anies berjanji akan terus mendampingi Tom Lembong hingga permasalahan ini tuntas.

"Karena itulah saya dan kita semua berjanji mendampingi proses ini sampai Insya Allah keadilan ditemukan di ujungnya," jelas dia.

Adapun permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Selasa, 26 November 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah.

Surabaya (ANTARA) -

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan rencana Presiden RI Prabowo Subianto menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2024) sore WIB. Sidang tersebut akan membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara baru-baru ini.

"Rencananya pasti," ujar Prasetyo usai melantik Mayjen Ariyo Windutomo menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi WIB.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya mengulas hasil kunjungan kerja internasional presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut. "Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar. "Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan. "Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau. Prabowo akan memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kemensetneg, Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari staf khusus hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Prasretyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

Diketahui, Kasetpres yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo, yang sebelumnya dijabat Heru Budi Hartono. Sementara Heru, dilantik menjadi Stafsus Mensesneg.

"Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.

"Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," tandasnya.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilada) di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan mencapai 100 persen.

Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIA Balikpapan Pujiono Slamet mengungkapkan, terdapat 706 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mayoritas merupakan Warga Binaan Permasyarakatan (WBP).

Jumlah DPT ini tersebar di dua tempat pemungutan suara (TPS) Lokasi Khusus yakni TPS 903 dan TPS 904 dengan masing-masing 353 DPT.

Selama proses Pilkada mulai dari pencoblosan hingga perhitungan suara, berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan terkendali.

“Pengawasan pun optimal sehingga pilkada serentak yang diikuti warga binaan dan pada TPS khusus Lapas Balikpapan berjalan aman,” ujar Pujiono dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

Oleh karena itu, dia mengapresiasi jajaran petugas lapas yang telah mendukung berjalannya pilkada yang damai dan akuntabel.

Menurut Pujiono, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan lapas Balikpapan netral dalam pilkada.

Netralitas ASN dalam pilkada terus didorong, karena sangat penting dalam menciptakan Pilkada damai dan demokratis.

"Atas suksesnya pesta demokrasi di Lapas Balikpapan, kami juga ucapkan terimakasih kepada TNI Polri yg sudah membantu keamanan jalanya Pilkada 2024 di Lapas Balikpapan," ungkap Pujiono.

Sementara itu, untuk hasil pemungutan suara di Lapas Klas II Balikpapan pada pemilihan gubernur, Pasangan calon (Paslon) Nomor 2 yakni Rudi Mas'ud-Seno Aji unggul atas Paslon nomor 1 Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 605, sementara itu Paslon Nomor Urut 1 82 suara.

Sedangkan pemilihan wali kota, Paslon petahana Rahmad Mas'ud-Bagus Susetyo mengatasi rivalnya dengan perolehan suara sebanyak 376, diikuti Paslon Nomor Urut 2 Rendi Susiswo Ismail-Eddy Sunardi sebanyak 22 suara, dan Paslon Nomor Urut 3 Muhammad Sa'bani-Syukri Wahid sebanyak 14 suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kemensetneg, Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari Sekretaris Mensesneg, Sekretaris Presiden (Sekpres) hingga Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres).

Prasretyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.

"Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," tandasnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti S.IP., M.Si. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik 25 pejabat di lingkungan Kemensetneg, Jumat (29/11/2024). Adapun pejabat yang dilantik mulai dari staf khusus hingga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

Prasetyo mengungkapkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

Diketahui, Kasetpres yang dilantik adalah Mayjen Ariyo Windutomo, yang sebelumnya dijabat Heru Budi Hartono. Sementara Heru, dilantik menjadi Stafsus Mensesneg.

"Hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo Hadi di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurut Hadi, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

"Kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," tuturnya.

Ia pun berharap pergeseran ini mampu diadaptasi oleh semua yang dilantik pagi ini.

"Tadi sudah saya sampaikan, Kementerian Sekretariat Negara ini adalah benteng terakhir dari segala sesuatu keputusan dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikitpun," tandasnya.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo dapat segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban. Prasetyo melantik Mayjen Ariyo menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono, yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg untuk sejumlah bidang.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," ujar Prasetyo di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prasetyo mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam menjalankan tugas.

Prasetyo juga menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi dan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana arahan dan komitmen yang telah berulang kali ditekankan Presiden Prabowo. "Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," ujar Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi rencana Presiden menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore, yang akan membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara, baru-baru ini.

Setelah usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi, Prasetyo mengatakan agenda sidang tersebut begitu. "Rencananya pasti," ujar Prasetyo Hadi ketika dikonfirmasi perihal agenda sidang kabinet sore ini.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya akan mengulas hasil kunjungan kerja internasional Presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut.

"Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar.

"Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan.

"Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang akan menghadirkan seluruh pejabat kementerian/lembaga terkait.

Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau.

Presiden juga memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

Beberapa perjanjian penting di antaranya adalah perjanjian perdagangan baru, kerja sama pembangunan infrastruktur, dan inisiatif di bidang keamanan regional. Selain itu, lawatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tantangan geopolitik dunia.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024) pagi. Ariyo dilantik menjadi Kasetpres menggantikan Heru Budi Hartono.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara, sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasilah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo usai pelantikan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Dan bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment, tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," sambungnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, meyakini bahwa Ariyo dapat menjalankan tugasnya sebagai Kasetpres. Ariyo, kata Prasetyo, memiliki rekam jejak yang bagus.

"Ya saya kira apa pun itu, beliau pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan. Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ. Kami yakin beliau akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan bahwa Heru Budi nantinya akan menjadi staf khusus di Mensesneg. Prasetyo menyebut pengalaman Heru sebagai Kasetpres dan Pj Gubernur Jakarta masih sangat dibutuhkan.

"Secara spesifik namanya staf khusus, kami nanti akan terus berdiskusi, tapi tentu dengan pengalaman beliau, tentu kekhususannya tidak hanya satu bidang. Dengan pengalaman beliau di kasetpres, pengalaman beliau mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dengan pengalaman beliau sebagai Pj Gubernur, ilmunya sangat banyak. Kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekitaran Negara," ungkapnya.

Diketahui, Mayjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk menjadi Kasetpres. Penujukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya, Mayjen TNI Ariyo Windutomo tercatat sebagai alumni Akmil 1996 yang ketiga sandang pangkat bintang dua. Mayjen TNI Deddy Suryadi menjadi orang pertama sandang bintang satu dan bintang dua.

Mayjen Ariyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1996. Selama ini, dia banyak mengemban jabatan di Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Seperti menjadi Kabag Kepegawaian Kemhan, Kepala Biro Umum Setjen Kemhan. Dan yang terakhir, dia menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan (Unhan).