Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berkunjung ke Polda Jawa Tengah (Jateng). Dalam kunjungannya, Komnas HAM bertujuan untuk meminta klarifikasi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri yang menewaskan pelaku tawuran di Semarang.

Kunjungan itu berlangsung di aula lantai 6 Mapolda Jateng pada Jumat (29/11/2024). Wakapolda Jateng Brigjen Agus Suryonugroho, Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar, dan sejumlah pejabat utama Polda Jateng menyambut kedatangan tim Komnas HAM.

Adapun tim Komnas HAM yang datang di Mapolda Jateng yakni Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander.

Pada kesempatan itu, tim Komnas HAM bertemu dengan para pelaku tawuran dan orang tua masing-masing pelaku. Pertemuan dilakukan guna mendalami peristiwa dan menggali fakta dari berbagai pihak sehingga dapat memberikan pemahaman lebih dalam soal peristiwa yang sebenarnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, pihaknya mendukung langkah Komnas HAM dalam memastikan transparansi penanganan kasus tersebut.

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," kata Artanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM berkunjung ke Polda Jateng, Jumat (29/11/2024). Foto: Dok Istimewa

Artanto menegaskan, Polda Jateng juga berupaya menjaga komunikasi dengan keluarga korban dan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada salah paham.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Semua langkah yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan keadilan," ujarnya.

Kunjungan Komnas HAM ke Polda Jateng diharapkan dapat menuai keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menekankan kewenangan KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan anggota militer bersama warga sipil. Ghufron mengatakan putusan itu menegaskan wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi di Indonesia dengan subjek pelaku dari latar belakang mana pun.

"KPK mengapresiasi putusan MK atas permohonan uji materi Pasal 42 UU KPK tersebut," kata Ghufron kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Ghufron mengatakan, dalam gugatan itu, KPK menjadi pihak terkait. KPK juga mendukung penuh gugatan yang menyinggung substansi penerapan Pasal 42 UU KPK tersebut.

"KPK dalam uji materi tersebut bertindak dan menjadi pihak terkait, yang mendukung dan memberikan fakta kendala penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang melibatkan subjek hukum sipil bersama subjek hukum anggota TNI," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan militer dan sipil memang telah tercantum dalam Pasal 42 UU KPK. Dalam aturan itu ada, ketentuan di mana pihak militer akan disidangkan melalui peradilan militer.

KPK menilai hal itu kerap menimbulkan disparitas hingga proses persidangan kasus menjadi tidak efektif.

"Yang selama ini, walaupun telah ada Pasal 42 UU KPK tersebut, tetapi dalam pelaksanaan, jika subjek hukum terdiri dari sipil dan TNI, perkaranya di-split. Yang sipil ditangani oleh KPK yang TNI disidang dalam peradilan militer. Kondisi ini mengakibatkan potensi disparitas bisa terjadi. Juga peradilan tidak efektif dan efisien," katanya.

Ghufron mengatakan putusan MK hari ini semakin menegaskan wewenang KPK dalam mengusut korupsi yang melibatkan pihak militer dengan sipil. KPK segera berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan TNI dalam membahas lebih lanjut putusan tersebut.

"Putusan MK ini telah menguatkan dan menegaskan kewenangan KPK untuk melakukan proses hukum terhadap perkara koneksitas yang dari awal pengungkapannya dilakukan oleh KPK. KPK dengan adanya putusan MK akan melakukan koordinasi dengan Menhan, juga Panglima TNI, untuk menindaklanjuti secara lebih teknis pengaturan pelaksanaannya," terang Ghufron.

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan advokat bernama Gugum Ridho Putra terhadap UU KPK dan KUHAP. MK mengubah pasal yang mengatur kewenangan KPK dalam koordinasi dan mengendalikan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan militer bersama-sama pihak sipil.

Putusan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Dalam permohonannya, Gugum menggugat pasal 42 UU KPK yang berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum

Dalam permohonannya, Gugum meminta agar MK mengubah pasal itu menjadi:

Kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202 dan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan pasal tersebut harus diberi penegasan. Menurut MK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan atas dugaan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama orang yang tunduk pada peradilan militer dengan peradilan umum sepanjang kasus itu memang diusut KPK sejak awal.

"Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK, maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK," ujar MK.

Hal sebaliknya juga berlaku bagi KPK. MK menyatakan KPK tidak punya kewajiban menyerahkan penanganan kasus korupsi yang ditanganinya sejak awal kepada oditurat dan peradilan militer.

"Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, pada dasarnya tidak ada syarat apa pun yang melekat pada ketentuan dimaksud, yang mengurangi kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, terhadap hal demikian tidak terdapat kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada oditurat dan peradilan militer," ujar MK.

MK juga menegaskan Pasal 42 UU KPK tidak menghambat hukum acara yang berlaku untuk peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. MK menegaskan KPK tak boleh ragu dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan bersama-sama pihak militer dan sipil.

"Dengan penegasan demikian, sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi KPK untuk menjalankan kewenanganannya jika menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dimaksud, sepanjang proses penegakan hukumnya sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK," ujar MK.

Berikut amar putusan MK:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan pasal 42 UU nomor 30/2002 tentang KPK yang menyatakan 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi'

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Serang (ANTARA) - Pelaksana tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Banten Agus Minto di Serang, Jumat mengonfirmasi Al Muktabar tetap menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten, meski ia dilantik pada jabatan baru di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Al Muktabar dilantik oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kemensetneg.

Dengan demikian, lanjut Agus, jabatan Gubernur Banten tidak boleh kosong, sehingga Al Muktabar masih tercatat sebagai Pj Gubernur Banten.

"Kalau jabatankan tidak boleh kosong, jadi untuk saat ini masih beliau (Al Muktabar)," kata dia.

Lebih lanjut Agus menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bila terdapat rencana untuk penggantian posisi Pj Gubernur Banten.

"Kita masih mengkonsultasikan ke pusat," kata Agus menegaskan.

Al Muktabar termasuk dalam 25 pejabat baru yang dilantik Mensesneg Prasetyo Hadi untuk bekerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Prasetyo usai pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat meminta para pejabat tersebut untuk segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah dimulai sejak 25 November lalu dan akan berakhir pada 10 Desember 2024. Tahun ini kampanye tersebut mengambil tema 'Lindungi semua, penuhi hak korban, akhiri kekerasan terhadap perempuan'.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Veryanto Sitohang mengatakan kampanye ini dilakukan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia."Kekerasan terhadap perempuan itu masih banyak sekali terjadi, bentuk bermacam-macam, dan ini harus diperjuangkan untuk diminimalisir dan bahkan dihapus," kata Veryanto dalam Media Talk di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jakarta, Jumat (29/11).Dalam kesempatan itu, Veryanto juga menjelaskan, ada beberapa alasan kenapa tema tersebut dipilih dalam 16 hari kampanye tersebut. Salah satunya sebagai wadah edukasi, agar masyarakat bisa tahu bahwa semua kekerasan terhadap perempuan itu ada hukum dan konsekuensinya."Jadi agar orang tahu dan mengenali kekerasan seksual perempuan itu apa saja, dan hukumannya seperti apa," kata dia.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata sebuah kesalahan saja, tapi bagian dari pelanggaran HAM. Makanya, perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan dan korban harus dilakukan."Jadi bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga ada perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak mereka," ujar Veryanto.Oleh karena itu, dia mendorong agar dukungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga harus kuat. Hal tersebut sekaligus untuk melawan stigma negatif yang biasanya dilekatkan terhadap korban."Dan kita juga dorong agar aparat penegak hukum menjalankan amanat undang-undang terhadap perempuan korban kekerasan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Tim Unit 3 Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Tangerang Kota mengungkap kasus transaksi narkotika jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Tangerang dengan mengamankan seorang tersangka berinisial ODB alias Buluk.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho pada Jumat menjelaskan, penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan intensif terkait informasi dari petugas Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

"Pada Sabtu (23/11) sekitar pukul 22.00 petugas Satresnarkoba menerima laporan adanya paket mencurigakan di dalam kandang burung di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," katanya.

Setelah berkoordinasi dengan pihak lapas, petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 130,85 gram.

Zain menambahkan, tersangka Buluk yang merupakan warga binaan di lapas tersebut mengakui memesan paket sabu itu dari seseorang bernama Coki yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO).

"Barang Bukti yang berhasil disita, yaitu dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 130,85 gram, satu buah kandang burung dan satu unit ponsel," katanya.

Zain juga mengungkapkan petugas Satresnarkoba telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, pengujian barang bukti yang menunjukkan positif mengandung methamphetamine serta gelar perkara untuk proses lebih lanjut.

"Penanganan kasus ini juga melibatkan pengembangan jaringan guna mengungkap pelaku lain yang terkait," katanya.

Tersangka kini dijerat pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Komnas HAM sudah menurunkan Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan di Semarang sejak hari Kamis (28/11)

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Uli Parulian Sihombing, mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengusut kasus dugaan penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, oleh oknum polisi.

"Komnas HAM sudah menurunkan Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan di Semarang sejak hari Kamis (28/11)," kata Uli saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Uli enggan membeberkan perkembangan penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Komnas HAM. Namun begitu, ia memastikan hasil penyelidikan bakal disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Komnas HAM masih di lapangan. Nanti kami infokan," ucap dia.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah juga menyampaikan hal senada. Menurut Anis, kasus tersebut sedang dalam pemantauan maupun penyelidikan Komnas HAM.

"Kami belum bisa sampaikan (hasil penyelidikan)," ujar Anis saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Komnas HAM telah menyampaikan sikap terkait kasus ini. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (27/11), Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan dan menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya penembakan tersebut.

Komnas HAM meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Di sisi lain, Komnas HAM juga meminta agar penanganan tawuran dilakukan secara humanis.

"Menyesalkan terjadinya penembakan tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam. Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan. Meminta adanya perlindungan saksi dan korban. Memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," tutur Atnike.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak senjata api di tubuhnya. Warga Kembangarum, Kota Semarang tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen, Minggu (24/11) siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar-gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat, Minggu (24/11) dini hari. Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antar-gangster itu disebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Semarang, Rabu (27/11), mengatakan oknum polisi berinisial R yang menembak korban dipolisikan atas pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Oknum polisi itu telah ditahan untuk menjalani penyelidikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Wakil Kepala Danantara Kaharuddin Djenod akan menyerahkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Hal itu disampaikan oleh Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi melalui pesan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya pihak Danantara telah menyelesaikan dan melakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan agar Danantara bisa segera beroperasi.

“Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara,” kata Anto melalui keterangan tertulis.

Ia menyampaikan pihaknya kini tengah mengupayakan supaya ketika PP dan Perpres terkait diterbitkan, KemenPAN RB dapat langsung mengesahkan kebijakan tersebut.

“Agar setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB,” pungkas dia.

Sebelumnya Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah mengungkapkan bahwa Danantara akan berperan sebagai badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengelola aset-aset milik pemerintah.

“Semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan diurus oleh badan ini. Namun, tentu dilakukan secara bertahap; badan dibentuk terlebih dahulu, diikuti dengan pembuatan undang-undangnya,” kata Muliaman seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sidang Kabinet yang sejatinya dijadwalkan sore ini ditunda. Presiden Prabowo Subianto hanya menggelar rapat terbatas bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Yassierli di Istana sore ini.

Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Namun Hasan belum menjelaskan alasan penundaan sidang kabinet.

"Betul (jadinya) ratas," kata Hasan, Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikcom di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga tiba di Istana sekitar pukul 14.38 WIB. Sebelumnya, sudah tiba lebih dulu Yassierli.

Keduanya enggan menjawab saat ditanya apa yang akan dibahas dalam rapat. Saat ditanya apakah rapat terbatas memutuskan perihal upah minimum provinsi (UMP), Airlangga meminta untuk menunggu.

"Tunggu saja," kata Airlangga.

Sebelumnya, informasi akan adanya sidang kabinet diungkap Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia mengatakan Prabowo akan membeberkan hasil lawatannya dari sejumlah negara.

"Rencananya begitu, rencananya pasti. Sore biasa," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Lihat juga video: Prabowo Minta Menterinya Kurangi Studi Banding ke LN: Jangan Mengada-ngada!

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

Sabu seberat 130,85 gram ditemukan di kandang burung Lapas Kelas II-A Tangerang. Paket sabu tersebut rupanya dipesan oleh seorang napi yang mendekam di dalam lapas.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari petugas Lapas Tangerang mengenai adanya paket mencurigakan di dalam kandang burung, pada Sabtu (23/11/2024) malam.

"Adanya paket mencurigakan di dalam kandang burung di Lapas Pemuda Kelas II-A Tangerang. Setelah berkoordinasi dengan pihak Lapas, petugas menemukan dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto total 130,85 gram," ujar Zain dalam keterangannya melalui akun Instagram Polres Metro Tangerang Kota, Jumat (29/11/2024).

Setelah dilakukan pendalaman, paket tersebut ternyata dipesan oleh pria bernama Onki Dyas Baskoro alias Buluk yang merupakan warga binaan Lapas. Barang tersebut dipesan Buluk dari seseorang bernama Coki (DPO).

"Tersangka, Buluk (27), yang merupakan warga binaan di lapas tersebut, mengakui bahwa ia memesan paket sabu itu dari seseorang bernama Coki, yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO)," tuturnya.

Saat ini barang bukti sabu dan ponsel yang digunakan Buluk untuk bertransaksi sudah diamankan. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman bagaimana cara Buluk memesan barang haram tersebut.

Buluk sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.

"Selanjutnya petugas Satres Narkoba telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, pengujian barang bukti yang menunjukkan positif mengandung methamphetamine, serta gelar perkara untuk proses lebih lanjut. Penanganan kasus ini juga melibatkan pengembangan jaringan guna mengungkap pelaku lain yang terkait," pungkasnya.

Saksikan juga video: Terciduk! Penyelundupan Sabu di Dalam Sikat Cuci di Lapas Tulungagung

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Polda Metro Jaya sedang menyelidiki dugaan keterlibatan anggota Kementerian Imipas atas kasus tujuh tahanan kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta.

"Kami sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan mungkin ada keterlibatan anggota pada saat pelarian para tahanan itu," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan Kepala Rutan Salemba dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Salemba telah dinonaktifkan sementara dan nantinya akan diganti.

Terkait tujuh tahanan yang kabur, kata Agus, Kementerian Imipas bersama Polda Metro Jaya terus melakukan upaya pengejaran karena para tahanan tersebut belum ditemukan.

Pada Kamis (14/11), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imipas dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini.

Menurut dia, Menteri Imipas juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30), dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi melantik 25 pejabat baru di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jumat.

Berikut daftar pejabat yang dilantik beserta jabatannya:1. Drs. Setya Utama, M.Si. – Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). – Sekretaris Presiden.
3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. – Sekretaris Militer Presiden.
4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. – Sekretaris Dukungan Kabinet.
5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden.

6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.
7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden.
8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Sekretariat Wakil Presiden.
9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.
10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden.

11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Sekretariat Dukungan Kabinet.
12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. – Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet.
13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet.
14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. – Deputi Bidang. Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet.
15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi melantik 25 pejabat baru di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jumat.

Berikut daftar pejabat yang dilantik beserta jabatannya:1. Drs. Setya Utama, M.Si. – Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). – Sekretaris Presiden.
3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. – Sekretaris Militer Presiden.
4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. – Sekretaris Dukungan Kabinet.
5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden.

6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.
7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden.
8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Sekretariat Wakil Presiden.
9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.
10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden.

11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Sekretariat Dukungan Kabinet.
12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. – Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet.
13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet.
14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. – Deputi Bidang. Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet.
15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet.

16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet.
17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum.
18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. – Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi Aparatur.
20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. – Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi.
​​​​​​​
21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. – Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan.
22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.
23. M. Rokib, S.H., M.H. – Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan.
24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. – Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
25. Sari Harjanti, S.IP., M.Si. – Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan.

Acara pelantikan ditutup dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.