BATANG, iNewsSemarang.id - Kegiatan bimbingan kerja (Bimker) di Lapas dan Rutan pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng terus digencarkan. Terbaru, Lapas Batang mendapatkan pengerjaan PO kedelapan dari DMA Collection Pekalongan, Minggu (1/12).

Kali ini, warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Batang berhasil menunjukkan progres signifikan dalam memproduksi 100 potong baju koko lengan panjang.

Sebelumnya, para WBP telah mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit dari DMA Collection Pekalongan. Pelatihan ini bertujuan membekali mereka dengan kemampuan menjahit yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat.

Pengerjaan baju koko dilakukan di Bimker Lapas Batang dengan pengawasan ketat dari petugas lapas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas produksi tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan DMA Collection, sekaligus menjaga ketertiban selama proses produksi berlangsung.

Kepala Lapas Batang, Jose mengatakan pesanan ini merupakan wujud nyata kerja sama antara Lapas Batang dan DMA Collection Pekalongan, yang berkomitmen mendukung program pembinaan di lapas melalui penyediaan pelatihan dan pelatihan kerja.

"Ini adalah wujud kerjasama Lapas Batang dengan mitra kerja yang menjadikan warga binaan menjadi produktif, " ujar Jose.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi WBP, baik secara mental maupun keterampilan.

"Sehingga mereka siap berkontribusi secara produktif setelah menyelesaikan masa hukuman, dan kembali di tengah masyarakat," harapnya.

Editor : Maulana Salman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (Jamíyyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah) membekukan organisasi yang dipimpin Habib Luthfi Ali bin Yahya Pekalongan.

Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori membacakan poin-poin hasil Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziiyah PBNU tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah JATMAN.

BACA JUGA: Media Ungkap Israel Hadapi Kekurangan Senjata Parah Selama Perang Gaza dan Lebanon

Hal ini disampaikan Kiai Asrori saat menghadiri Konsolidasi para Mursyid dan Pengurus Idarah Wustho yang digelar Forum Mursyidin Indonesia (FMI) di Kampus Unwahas, Semarang, Sabtu (16/11/2024) lalu.

Kiai Asrori menjelaskan, JATMAN adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (ART NU) dan ditegaskan juga dalam Pasal 2 Peraturan Dasar (PD) JATMAN.

Kepengurusan JATMAN tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Pasal 24 dan Pasal 30 PD JATMAN).

Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) kembali menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menyebarkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan Generasi Z. Kali ini mengangkat tema "Edukasi HAM secara Interaktif pada Generasi Z'.

Acara yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2024 ini mencakup pameran interaktif dan workshop edukasi HAM. Dengan melibatkan sekitar lima booth pameran, kegiatan ini dirancang untuk menyampaikan informasi edukatif tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia melalui pendekatan partisipatif.

Selain itu, workshop yang berlangsung selama tiga jam ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkontribusi dalam pembuatan karya edukasi berbasis isu HAM. Rangkaian acara dimulai dengan pengantar singkat dari tiga narasumber.

Reynaldo de Archellie, dosen Sastra Rusia, menjelaskan, tentang pengertian HAM dan keterkaitannya dengan demokrasi. Ia menekankan pemahaman ini penting bagi generasi muda, sebab melihat dari situasi hari ini, praktik pelanggaran HAM sering kali direduksi sebagai kriminalitas biasa, yang menutupi fakta adanya kekerasan dari aparatur negara.
Pengantar kedua disampaikan Abby Gina, dosen Filsafat FIB UI, yang menekankan pentingnya membangun ingatan kolektif sebagai langkah pemulihan bagi korban dan pencegahan tragedi serupa di masa depan. "Pendidikan tentang pelanggaran HAM tidak hanya memperkuat kesadaran untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca situasi kerentanan perempuan yang sering kali menjadi target utama kekerasan dalam kasus pelanggaran HAM. Menghidupkan cerita-cerita korban adalah langkah menuju keadilan gender dan pemulihan rasa kemanusiaan," ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu, 1 Desember 2024.

Ketua Tim Pengmas, Ikhaputri Widiantini menjelaskan, kegiatan ini mengusung pendekatan teori afeksi, yang merupakan bagian dari teori feminisme. Dalam sambutannya, Ikhaputri menegaskan, keadilan tidak hanya perlu direrpsons dan dibincang dalam ranah rasio atau logika, tetapi penting untuk memastikan pelibatan empati dan perasaan sebagai cara untuk membangun solidaritas yang mendalam.

"Melalui ingatan kolektif, kita tidak hanya mengingat peristiwa masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran untuk mencegah tragedi serupa di masa depan," ungkapnya.

Dengan menyaksikan video, berinteraksi di booth pameran, dan berdiskusi, para peserta diharapkan tergugah untuk menciptakan karya serta melakukan kritik terhadap ketidakadilan di sekitar mereka. Kegiatan ini melibatkan peserta dari siswa-siswi SMA di wilayah Depok serta mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2024.

Tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, acara ini juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan peserta memahami isu-isu HAM secara lebih mendalam, termasuk bagaimana ketidakadilan berbasis gender kerap kali luput dari perhatian. Hasil diskusi dalam workshop menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi dalam menyuarakan gagasan kreatif untuk menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran HAM di Indonesia.

Beberapa karya yang dihasilkan selama acara ini dirancang untuk menjadi media edukasi yang dapat disebarluaskan di komunitas masing-masing peserta. Melalui kegiatan ini, FIB UI berupaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada butir 5 (kesetaraan gender), 10 (pengurangan ketimpangan), dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat).

Dengan pendekatan inovatif seperti ini, diharapkan Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang lebih peka terhadap isu-isu sosial, khususnya HAM.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus pembunuhan ayah dan nenek yang diduga dilakukan oleh seorang remaja (14) di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Untuk kasus ini, kita hormati proses hukum yang sedang dilakukan Polres Jakarta Selatan, khususnya Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)," kata Anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

KPAI menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya kasus pidana yang diduga dilakukan oleh anak ini.

KPAI pun langsung berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk memastikan diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengingat pelakunya masih berusia anak.

"Kami melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Polres Jakarta Selatan. Upaya cepat dan tepat telah dilakukan penyidik Unit PPA dengan melibatkan PK Bapas, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor), dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta," kata Dian Sasmita.

Pihaknya mengatakan bahwa hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum selama proses hukum telah dipenuhi, termasuk hak atas pendampingan hukum dan pendampingan psikososial.

Sebelumnya, penyidik Polsek Cilandak menangkap seorang anak karena diduga telah membunuh Ayah usia 40 tahun dan Neneknya usia 69 tahun di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Anak tersebut juga melakukan kekerasan terhadap Ibunya, tetapi sang Ibu selamat. Sang Ibunda mengalami luka berat dan saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Fatmawati.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok, mengatakan bahwa wacana penggabungan Polri ke dalam TNI bertentangan dengan amanah reformasi 1998.

Rifqi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa amanah reformasi tersebut tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta keputusan Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dan TNI.

“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi,” ucapnya.

Pernyataan itu untuk menanggapi anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP menyampaikan wacana terkait penempatan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri.

Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI adalah untuk menjadikan Korps Bhayangkara sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

“Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat,” ucapnya.

Menurutnya, menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi.

“Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya selaku Sekjen GP Ansor, mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi.

“Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang,” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga tegas menolak setiap upaya ataupun wacana mengenai penggabungan Polri ke dalam TNI.

Hal yang senada juga diutarakan oleh Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin yang juga menolak tegas wacana penggabungan ini.

GP Ansor, kata dia, berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi.

“Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera,” kata Addin.

.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

PURWOKERTO, iNewsSemarang.id - Pakar Hukum Tata Negara UIN Purwokerto, Prof. KH Saifuddin Zuhri menyebut kemenangan paslon 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dalam Pilgub Jateng 2024 disebabkan karena dua faktor. 

Pertama karena sosok keduanya yang di endorsement Prabowo-Jokowi, kedua karena kedekatan Gus Yasin dengan dunia pesantren. "Gus Yasin bukan orang baru ya, selain pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023, beliau pernah maju DPD, dan sekarang maju lagi wakil gubernur," katanya dikutip Minggu (1/12).

Namun yang paling dominan adalah karena Gus Yasin lahir dari masyarakat pesantren. Sehingga sudah pasti para Kyai dan santri total memberikan suaranya. Lebih-lebih, Gus Yasin Putra Mbah Maimoen Zubaer, Kyai kharismatik yang disegani banyak orang. 

"Pastilah para Kyai dan pesantren akan memberi perhatian lebih pada pilgub Jateng, karena faktor Gus Yasin dan Mbah Maimoen," imbuhnya. 

Yang tak kalah penting adalah endorsement Prabowo-Jokowi. Sangat berpengaruh juga kepada pemilih. Meskipun keterlibatannya debatable (pro-kontra) di masyarakat. 

"Tapi yang paling penting dari pilkada serentak bukan soal kalah dan menang. Tetapi dari sisi Hukum Tata Negara harus kita pertanyakan, apakah sudah diselenggarakan dengan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Sebab tujuan pilkada serentak untuk mengurangi ketegangan, kalau dampaknya menyisakan masalah, ya harus dievaluasi," ujarnya.

Asal tahu, peran pesantren di Pilgub Jateng sangat menentukan. Data BPS tahun 2023, jumlah pesantren Jawa Tengah 3,7 ribu dengan 7 ribu Kyai/Ustad. Selama kampanye elektoral, Gus Yasin memang total menggarap masyarakat pesantren. Hasilnya? Banyak TPS wilayah pesantren memenangkan palson Luthfi-Yasin hingga 100 persen. (*)
 

Editor : Ahmad Antoni

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajak para pemangku kepentingan berkolaborasi menghadapi digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PANRBRini Widyantini pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

“Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi, seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Menteri Rini dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Menteri Rini menjelaskan, birokrasi merupakan mesin pembangunan. Selain perbaikan tata kelola internal, reformasi birokrasi juga terkait dengan kualitas kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional.

“Sebut saja, kemiskinan dan investasi untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” katanya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik. Tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menunjukan angka peningkatan, baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota.

Adapun rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023, yaitu 76,81 pada 2023. Jumlah ini mengalami peningkatkan ketimbang pada 2014, yakni 52,31. Selanjutnya, pada tingkat provinsi 69,71, sedangkan sebelumnya hanya 41,62. Sementara itu, di kabupaten/kota, angkanya 59,32, sedangkan sebelumnya 55,97.

Reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia dalam skala global

Pertama, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality berdasarkan Worldwide Governance Indicators.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024).

Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024).

Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Menteri Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan alumni UNPAD bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” ujarnya.

SUMBAWA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan petahana calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah dan Burhanuddin Jafar Salam (Mo-BJS), mengambil langkah hukum untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Sumbawa.

Mereka meminta penangguhan penetapan pemenang Pilkada di Nusa Tenggara Barat.

"Kami minta ditangguhkan penetapan pemenang pilkada. Kami tempuh jalur pidana dan perdata," ujar Surahman, Ketua Tim Hukum Mo-BJS, saat dikonfirmasi pada Minggu (1/12/2024).

Surahman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan dugaan kecurangan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa dengan melampirkan sejumlah bukti.

Selama proses hukum berlangsung, tim Mo-BJS berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan pasca pemilihan, termasuk rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya Pilkada yang telah dilaksanakan. KPU Sumbawa selaku penyelenggara Pilkada juga harus menghargai upaya Paslon Mo-BJS melalui tim hukumnya yang sedang melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Surahman menambahkan, selama proses hukum belum tuntas dan belum ada putusan yang bersifat inkrah, penetapan dan pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih tidak diperkenankan.

“Kami hargai tahapan yang dilakukan KPU, tetapi sebaliknya juga KPU harus menghargai upaya hukum yang sedang kami lakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, tim hukum Mo-BJS telah resmi melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa kecamatan, termasuk di Desa Juran Alas, Kecamatan Alas.

Laporan dugaan kecurangan bernomor 01/TH-MO-BJS/XI/2024 diserahkan langsung kepada Anggota Bawaslu Sumbawa, Ubaidullah MPd, pada batas akhir masa pelaporan.

Menurut Surahman, dugaan kecurangan ini terjadi pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Di TPS 06 Desa Juran Alas, diduga terjadi pencoblosan 60 surat suara pada kolom Nomor Urut 02 atas nama Jarot Ansori, sebelum pemungutan suara berlangsung.

“Dengan adanya dugaan kecurangan oleh oknum tertentu ini, kami sangat dirugikan, dan ini mencederai proses demokrasi. Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Surahman.

Semarang, iNewsSoloraya.id - Lapas Kelas I Semarang terus berupaya menangani masalah over kapasitas blok hunian napi guna meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib). Terbaru, 14 napi dipindah ke Lapas Nusakambangan. 

Mereka yang dipindah mayoritas kasus Narkoba. Ini merupakan langkah tegas dalam mendukung pemerintah dalam mengatasi gangguan kamtib dan overkapasitas di lapas sebagai instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menargetkan para warga binaan resiko tinggi untuk menjalani hukuman dengan fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Usman Madjid, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menindak napi yang melanggar tata tertib dan berpotensi mengancam keamanan serta ketertiban di lingkungan Lapas.

“Pemindahan ini merupakan langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Program Percepatan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam menangani over kapasitas di Rutan/Lapas. Pemindahan 16 napi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dengan memastikan para pelaku tindak kejahatan yang beresiko tinggi mendapatkan pembinaan lebih lanjut di Nusakambangan,” tegasnya, Minggu (1/12). 

Program pemindahan napi ini juga merupakan salah satu langkah strategis yang tepat guna menciptakan kondisi pembinaan yang optimal. Dengan adanya pemindahan para napi ke Lapas IIA Ngaseman Nusakambangan dan Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, tidak hanya menjadi solusi administratif tetapi juga memaksimalkan pembinaan yang berdampak positif bagi mereka.

Usman Madjid menjelaskan bahwa pemindahan dilakukan sesuai dengan SOP Pemindahan, diawali dengan pemeriksaan badan dan pemasangan rantai dan borgol. Proses pemindahan turut dikawal oleh enam petugas Lapas Kelas I semarang dan dua anggota Polda Jawa Tengah.

Editor : zainal arifin

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.

Bandung -

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara. Bey dilantik bersama 24 pejabat lain di kantor Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sekedar diketahui, selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar sejak 5 September 2023, jabatan definitif Bey Machmudin adalah Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden sejak 2021, kemudian sejak 2024 menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi melantik pejabat pimpinan tinggi madya sudah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/TPA tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sejumlah posisi lain juga dilantik seperti Sekretaris Presiden, hingga Sekretaris Militer Presiden.

Dikutip dari detikNews, Prasetyo menjelaskan pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg). Ada juga nomenlaktur baru yakni Sekretariat Dukungan Kabinet.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo.

Menurutnya, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu menjadi bagian dari pengembangan karir dan penyegaran atau refreshment.

"Pelantikan (dilakukan) karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, rotasi dan penugasan," ujar dia.

Sementara itu, Bey Machmudin tetap akan menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur Jabar sampai ada keputusan baru. Sekaligus ia pun menunggu Gubernur Jabar definitif hasil Pilgub 27 November lalu, ditetapkan KPU dan dilantik.

(aau/dir)

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.



Pada tahun 1997, Agus dipercaya menjabat Kapuskodalops Polres Lampung Selatan, Kasat Serse Poltabes Medan 1999, Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim 2001, Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim 2001, Wakapolres KP3 Tanjungperak 2003, Pamen Polda Jatim 2005, serta Kasat I/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya 2006.

Agus juga merasakan kursi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bid Pemberantasan BNN pada 2015, Dirtipidum Bareskrim Polri 2016, dan Wakapolda Sumatera Utara 2017.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Karena prestasinya, Agus dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri seperti, Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Saat menjabat Kabaharkam Polri, Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19.

Hingga pada Februari 2021, ia diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Dua tahun setelahnya, Agus mendapat kepercayaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menjadi Wakapolri.

Selama kariernya, Agus pernah dianugerahi beberapa tanda jasa , yakni Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Lalu, Satyalancana Pengabdian 24 tahun, Satyalancana Pengabdian 16 tahun, Satyalancana Pengabdian 8 tahun Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana GOM VII, dan Satyalancana GOM IX.

Selanjutnya, Satyalancana Seroja, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Bhakti Nusa, Satyalancana Operasi Kepolisian, serta Satyalancana Kebaktian Sosial.

Jenderal bintang tiga ini memiliki 4 Brevet, yakni Brevet Pelopor Brimob, Brevet Selam Polri, Brevet Para Penerjun, dan Brevet Penyidik.

Itulah profil dari Komjen Pol Agus Andrianto. Tak heran jika jabatan menteri dipercayakan padanya, mengingat pengalaman Agus di Polri memang mumpuni.