Kom13

Upaya BNPT Pulihkan 61 Korban Terorisme Sepanjang 2024

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan perhatian serius kepada 61 korban tindak pidana terorisme. Khususnya dalam memberikan pemulihan.

Salah satu upaya yang dilakukan BNPT dengan menggandeng PT Pupuk Indonesia dalam memberikan bantuan senilai Rp998.300.000 sepanjang 2024. Hal ini menunjukan pemerintah hadir untuk korban terorisme.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder , sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," ujar Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 Desember 2024.
Eddy menyebut bantuan yang diberikan berupa psikososial dan medis. Hal ini wujud implementasi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pupuk Indonesia (Persero), Tina T. Kemala pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme. Ia berharap hal ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami sangat gembira dapat menyerahkan secara langsung simbolis penyerahan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sebagai bagian komitmen kami bagi para penyintas dan juga untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," terang Tina.

Selanjutnya korban langsung bom gereja katedral Makasssar 2021, Valeriana Silitubun memeberikan respon positif. Ia berharap BNPT terus berupaya memulihkan korban tindak pidana terorisme.

"(BNPT) semoga selalu menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan oleh negara dalam hal ini melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme bagi seluruh korban yang berada dinegara Indonesia," tandas Valeriana.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Ombudsman: Perlu payung hukum tinggi atur pupuk subsidi

Kota Bogor (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan perlu payung hukum yang lebih tinggi untuk mengatur kebijakan pupuk subsidi guna menyelesaikan permasalahan yang ada secara keseluruhan.

Yeka usai Lokakarya “Tantangan Peluang dan Arah Kebijakan Subsidi Pupuk pada Kabinet Merah Putih dalam Rangka Mewujudkan Swasembada Pangan” bersama FEM IPB University di Kota Bogor, Senin, mengatakan setidaknya payung hukum tersebut memiliki rujukan yang lebih kuat.

Saat ini peraturan penyaluran pupuk bersubsidi ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 yang berlaku sejak 17 April 2024. Permentan Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Yeka mengatakan Ombudsman memandang perlu peraturan pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden.

Ombudsman yang membuka forum konsultasi permasalahan penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi, pernah menemukan ketidakakuratan data dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Misalnya, masih ditemukan perorangan yang bukan petani namun terdaftar dalam e-RDKK, adanya data ganda petani yang terdaftar dalam e-RDKK, data tidak mutakhir, petani kecil tidak terdaftar dalam e-RDKK, NIK petani di e-RDKK tidak sesuai data kependudukan, dan banyaknya data luas lahan yang homogen pada data e-RDKK.

Sedangkan pada penebusan pupuk subsidi, Ombudsman menemukan ketidaksiapan implementasi Kartu Tani secara serentak. Seperti belum optimalnya pendistribusian Kartu Tani serta belum siapnya infrastruktur pendukung seperti mesin EDC dan jaringan internet.

Yeka mengatakan Kementerian Pertanian telah secara progresif senantiasa mengikuti dan menindaklanjuti saran ataupun tindakan korektif dari Ombudsman. Ia pun mengapresiasi hal tersebut.

"Progres ini harapan Ombudsman mampu menjadi angin segar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pupuk bersubsidi yang sifatnya sistematis,” ucapnya.

Ia pun memberi masukan, antara lain, pertama, terkait pendataan menurutnya perlu ada lembaga atau kelembagaan khusus yang bertanggung jawab dalam pendataan.

“Karena sampai saat ini tidak ada satu institusi pun yang bertanggung jawab terhadap kualitas pendataan. Jadi harus ada misalnya petugas pendataan dan itu ditugaskan dan itu mendapatkan insentif dari pemerintah,” katanya.

Kedua, Yeka mengatakan, terkait perbaikan insentif untuk distributor dan kios, sebab sejauh ini besaran insentif untuk keduanya selama 13 tahun tidak berubah meski inflasi terus meningkat setiap tahun.

“Ini masih di angka Rp50 per kilo untuk distributor, Rp75 per kilo untuk kios. Ombudsman menilai insentif yang kecil ini menjadi salah satu faktor dari berbagai macam penyelewengan sehingga untuk dalam rangka minimalisasi, maka insentif distributor dan kios ini harus ditingkatkan,” kata dia.

Ketiga, ia mengatakan, dilakukan penguatan dalam pengawasan. Karena dalam subsidi pasti menimbulkan disparitas harga.

“Sudah ada lembaga pengawasan, namun belum didukung oleh program yang matang yang mengawasi persoalan pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir. Program pengawasan menindaklanjuti berbagai persoalan pupuk bersubsidi,” kata Yeka.

Keempat, menurut Yeka, menghentikan berbagai praktik yang mengakibatkan banyaknya para penyuluh hingga petugas dinas menjadi objek pemeriksaan dari kejaksaan akibat dari permasalahan pendataan ini.

Mekanisme pendataan dan padu padan data perlu ditampilkan dalam dashboard di pusat data dan informasi.

“Saya berharap Perpres itu mengarah ke sana dan dengan seperti itu saya berkeyakinan pelayanan pupuk bersubsidi akan semakin berkembang dan baik,” kata Yeka.

Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus pertambangan yang melibatkan PT Timah dianggap tidak sesuai oleh sejumlah pakar hukum.

Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Eva Achjani Zulfa, yang menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus berpegang pada asas legalitas dan tidak boleh dipaksakan jika tidak sesuai dengan norma yang ada.

Menurut Eva, salah satu dasar dalam hukum pidana adalah asas pertanggung jawaban individu, yang berarti setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan peran masing-masing.

"Dalam hukum pidana, tanggung jawab itu bersifat individual, bukan seperti perdata yang mengenal tanggung renteng. Oleh karena itu, kita harus melihat peran setiap individu dalam kasus pidana, bukan memukul rata semua orang yang terlibat," jelasnya dalam sidang lanjutan tata niaga timah di PN Jakarta Pusat, Senin (2/11/2024).

Eva menjelaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana memiliki beberapa kategori, seperti menggerakkan, menyuruh, atau turut serta.

Dalam kasus di mana seseorang tidak mengetahui tindak pidana tetapi hanya menjadi alat atau diperalat pihak lain, tanggung jawab pidana tidak bisa dikenakan.

Sebagai contoh, jika ada individu yang diperdaya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, individu tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai pelaku.

“Seseorang yang tidak tahu bahwa ia diperdaya untuk membuka rumah atau orang untuk mencuri, misalnya, tidak bisa dianggap sebagai peserta delik,” jelasnya.

Dalam konteks kasus pertambangan PT Timah, Eva menyoroti penerapan pasal 14 UU Tipikor. Ia menegaskan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang tidak berasal dari APBN, penyertaan modal negara, atau fasilitas negara, bukanlah kerugian negara.

“Kalau kerugian tidak termasuk dalam kategori yang diatur oleh norma UU Tipikor, maka asas legalitas harus dijaga. Tidak bisa kita memaksakan analogi atau mengembangkan norma hukum di luar yang dirumuskan dalam Undang-undang,” jelasnya.

Dia berpandangan bahwa pasal 14 UU Tipikor sudah memiliki batasan yang jelas, sehingga jika dianggap ada masalah atau kekurangan dalam aturan tersebut, solusinya adalah melakukan judicial review.

"Asas legalitas merupakan prinsip utama yang harus dijalankan. Jika norma tidak mencakup kasus tertentu, kita harus menguji ulang melalui judicial review, bukan memaksakan penerapan UU Tipikor," tambahnya.

Sementara itu, saksi ahli dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum, menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukanlah Undang-Undang "sapu jagat" untuk semua kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Kalau semua yang merugikan keuangan negara dianggap sebagai Tipikor, itu berbahaya. Karena nelayan yang menangkap ikan secara ilega bisa dijerat UU Tipikor. Jangan nanti orang menggali tanah dianggap merusak lingkungan, bisa dikenakan pasal Tipikor. Fakta-faktanya kita lihat dulu,” jelasnya.

Mahmud juga menjelaskan bahwa UU Tipikor sebagai aturan khusus (lex spesialis) tidak dapat serta-merta diterapkan pada berbagai kasus.

Penerapannya hanya berlaku jika tidak ada undang-undang lain yang secara spesifik mengatur perbuatan tertentu. Jika terdapat UU khusus yang relevan, maka UU tersebut harus didahulukan.

“Jika ada dua UU khusus yang saling bertemu, maka kita harus melihat domain perbuatannya terlebih dahulu. Misalnya, jika UU Tipikor berbenturan dengan UU Kepabeanan, UU Perbankan, UU Perpajakan, atau UU Minerba, belum tentu UU Tipikor yang digunakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk menerapkan UU Tipikor, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, serta kerugian keuangan negara.

“Jika ada irisan dengan undang-undang lain, maka perlu penelitian yang sistematis untuk menentukan UU mana yang relevan,” lanjutnya.

Minta Dibebaskan, Eks Karutan KPK Ungkit Penghargaan Satya Lencana

Jakarta -

Mantan Karutan KPK Cabang KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dalam kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK. Fauzi memohon ke hadapan majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari segala tuntutan hukum.

"Saya memohon, kepada majelis hakim Yang Mulia untuk dapat membebaskan saya dari segala tuntutan hukum atau memohon putusan yang seadil-adilnya demi generasi emas yang sedang saya bimbing," kata Fauzi saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi terdakwa terkait kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (2/12/2024) malam

Fauzi lalu mengungkit pernah mendapat penghargaan pegawai teladan. Dia juga mengungkit penghargaan satya lencana 10 tahun pengabdian.

"Selama saya tugas di Pemasyarakatan dari tahun 2007 sampai 2023, saya belum pernah dikenai hukuman disiplin PNS, saya belum pernah dihukum. Saya pernah mendapat penghargaan pegawai teladan di lapas Bekasi," katanya.

"Saya pernah mendapatkan penghargaan satya lencana 10 tahun pengabdian dari Presiden RI Indonesia," tambahnya.

Fauzi membantah mengurangi jatah air minum para tahanan di rutan. Dia juga menyebut selalu mengizinkan para tahanan untuk salat Jumat.

"Untuk waktu kunjungan, air minum, pengurangan waktu olahraga, saya pastikan tidak ada pengurangan. Untuk salat Jumat, semua tahanan laki-laki beragama Islam tidak ada yang tidak salat Jumat. Justru selama saya jadi Kepala Rutan,saya menerapkan jam olahraga selama setengah jam setiap hari Sabtu dan Minggu," kata Fauzi.

15 Terdakwa Dituntut Hukuman Penjara

Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara. Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

(whn/isa)

Terdakwa Pungli Rutan KPK Rela Pacar Cari Pria Lain: Bahagiamu, Bahagiaku

Jakarta -

Mantan Petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim menyampaikan permintaan maaf kepada sang kekasih karena harus menunda rencana bahagia. Ari mengaku rela kekasih bersanding dengan pria lain jika menunggunya terlalu lama.

Hal itu disampaikan Ari saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadi terdakwa terkait kasus pungutan liar (pungli) Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (2/12/2024).

Mulanya. Ari meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena harus banting tulang menjadi kuli bangunan untuk menggantikan dirinya yang saat ini tidak bisa membiayai kebutuhan.

"Kepada kedua orang tua saya, emak dan bapak. Izinkan saya menyampaikan pesan permintaan maaf, Emak, Pak, maafkan Ari atas apa yang menimpa Ari sampai hari ini. Maafkan karena Ari di usia senja Bapak harus mencari nafkah sebagai kuli bangunan dan berjualan serabutan di pinggir jalan," kata Ari.

Ari juga meminta maaf kepada kekasihnya, Dewi Ratnasari, karena harus menunda rencana. Ari mengucapkan terima kasih kepada kekasihnya yang setia membesuk selama 9 bulan di penjara.

"Kepada Dewi Ratnasari kekasih saya, maafkan saya karena kekhilafan saya, rencana indah kita jadi harus tertunda. Terima kasih selama 9 bulan telah menjadi satu-satunya orang yang selalu membesuk saya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan serta kesehatan dan selalu kepadamu," kata Ari.

Ari lalu menyampaikan pesan kepada pujaan hatinya itu. Dia mengaku rela kekasih bersanding dengan pria lain jika menunggunya terlalu lama.

"Dan apabila nanti menungguku terlalu lama lebih baik kau bersanding dengan yang lain, karena bahagiamu juga bahagiaku," katanya.