Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan pada Selasa (6/5), guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.

Prasetyo menjelaskan bahwa atas keresahan yang dirasakan, Presiden Prabowo berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari jalan keluar, termasuk pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat.

Jika ditemukan tindak pidana, pemerintah tentu akan mengevaluasi dan tidak akan segan memberikan sanksi.

"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi," kata Prasetyo.

Mensesneg menambahkan bahwa pembinaan terhadap ormas tidak hanya menjadi tupoksi satgas, namun sudah berjalan melalui Polri dan Kementerian Dalam Negeri jika ormas tersebut tidak berbadan hukum.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk, yakni menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme, termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha.

Tito mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim berbisnis di tanah air. Sederet keluhan juga terungkap soal investasi terganggu karena premanisme ormas.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, Prabowo dan jajaran kabinet sudah sangat berang dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan, karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat. Justru ini tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jadi pak presiden, pemerintah, betul-betul resah," ungkap Prasetyo saat berbincang bersama wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo sudah berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Terutama untuk mengupayakan pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim investasi dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden mengungkapkan apabila ada tindak pidana yang dilakukan pada praktik premanisme ormas di tengah masyarakat, pemerintah tak tanggung-tanggung akan melakukan penegakan hukum.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga, kan harus kita evaluasikan," ujar Prasetyo.

Pemerintah Mau Bentuk Satgas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini akan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas bermasalah. Satgas ini terdiri dari TNI, Polri dan seluruh instansi terkait dalam satu komando.

Budi Gunawan juga menyampaikan keberadaan ormas-ormas bermasalah telah nyata mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia beberapa waktu ini. Akibatnya, target pembangunan yang ditetapkan pemerintah jadi terhambat.

"Tindakan-tindakan mereka menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kita harus bertindak tegas dan terukur," tegas Budi Gunawan dalam keterangannya.

Dia juga menyatakan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.

Simak juga video "Kemendagri Akan Cabut Izin Ormas yang Terlibat Premanisme" di sini:

Saksikan pula video "detikSore On Location, Live Music hingga Tanda Tangan MoU Bebas Stunting" di sini:

(hal/ara)

Musi Rawas -

Kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, membuat anggota komisi XIII FPKB DPR RI Prana Putra Sohe angkat bicara. Dia meminta Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan (Imipas) untuk membentuk tim investigasi untuk mengusut permasalahan tersebut.

Pria yang kerap disapa Nanan tersebut mengatakan hal ini menjadi atensi khusus usai narapidana Lapas Kelas II Bukittinggi, Sumatera Barat yang keracunan alkohol pada Rabu (30/4/2025).

"Belum selesai kita melihat kejadian pesta miras di LP Bukit Tinggi Sumbar yang mengakibatkan 2 napi tewas, sekarang kita melihat kembali kejadian serupa terjadi kericuhan di Lapas Narkotika IIA Muara Beliti, Musi Rawas. Kejadian demi kejadian yang terjadi secara beruntun dalam waktu singkat ini membuat resah seluruh masyarakat," katanya, Jumat (9/5/2025).

Nanan mengaku beberapa laporan yang masuk kepadanya menunjukkan bahwa sudah terjadi ketidaksesuaian sistem pembinaan dan keamanan yang diterapkan oleh lapas sekarang.

"Peraturan ini perlu di revisi dan dirumuskan bersama antara Kementerian Imipas beserta stakeholder terkait. Salah satunya yaitu membentuk Panja (panitia kerja) Pemasyarakatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali," ungkapnya.

Nanan juga meminta kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar membentuk tim investigasi secepatnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kericuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti.

"Khusus kejadian di Lapas Narkotika Muara Beliti, segera usut tuntas motif yang menjadi pemicu kerusuhan dan juga berikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang terlibat," tegasnya.

Selain oknum napi yang memicu kerusuhan tersebut, kata Nanan, para oknum sipir yang terbukti nakal juga harus segera ditindaklanjuti.

"Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, banyaknya alat X-Ray dan metal detector yang rusak di hampir seluruh Lapas di Indonesia ini menjadi peluang masuk nya barang barang terlarang seperti HP dan narkoba ke area lapas. Hal ini juga jadi peluang untuk terjadinya tindak suap kepada oknum sipir yang nakal," tuturnya.

"Maka dengan itu kita minta hal itu (X-Ray dan metal detector) segera mungkin dibenahi serta oknum yang nakal ini harus segera ditindaklanjuti bila terbukti bersalah," sambungnya.

(dai/dai)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah pengunduran diri Hasan Nasbi berkaitan dengan isu belanja pegawai yang belum cair.

Dia mengamini keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ternyata tidak direspons dengan penerimaan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu justru memilih mempertahankan Hasan untuk tetap menjalankan tugasnya.

“Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai,,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Terkait proses administrasi pengunduran diri, Prasetyo menjelaskan bahwa Hasan memang sempat mengirim surat resmi ke Mensesneg.

Namun, surat tersebut akhirnya tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan karena Presiden Prabowo telah mempelajari dan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

“Secara prosedur kan, beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan, tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi ke Presidennya,” terangnya.

Ketika ditanya alasan spesifik mengapa Presiden memilih mempertahankan Hasan Nasbi di posisinya, Prasetyo menambahkan bahwa keputusan Presiden tentu disertai pertimbangan yang matang, baik secara pribadi maupun profesional.

“Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa pilihan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.

“Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah,” pungkas Prasetyo.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengalihkan aset negara Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU). Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

Simak juga video "Pemerintah Ajak Bill Gates Kolaborasi dengan Danantara" di sini:

(hal/ara)

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sebagai upaya memberi bantuan kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

“Penyediaan bantuan hukum ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat, dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi SP di Aceh Barat, Jumat.

Tarmizi mengatakan penyediaan bantuan hukum dari pemerintah daerah tersebut, bekerjasama dengan sejumlah lembaga bantuan hukum dan yayasan.

Ada pun lembaga bantuan yang telah resmi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut diantaranya, Yayasan Karib Insan Madani, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih, serta Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat.

Ia mengatakan setiap masyarakat di Aceh Barat khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu, berhak mendapatkan keadilan dan bantuan hukum dari pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Tarmizi mengatakan penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut, sebagai bukti hadirnya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

Dengan telah adanya penandatanganan kerjasama dengan yayasan dan lembaga bantuan hukum tersebut, saat ini masyarakat miskin termasuk kelompok nelayan, petani, dan semua kategori masyarakat miskin, telah bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemerintah.

“Selain bantuan hukum, masyarakat miskin juga bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya,” katanya.

Bupati Tarmizi mengajak yayasan dan lembaga bantuan hukum agar dapat membantu pemerintah daerah, dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu suksesnya tugas pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SATA Alfaqih, Said Atah mengatakan bantuan hukum adalah panggilan jiwa.

“Kerjasama ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, tanpa disuruh pun, kami siap untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat,” katanya.

Said Atah mengatakan pihaknya kami juga siap membantu pemerintah daerah dan masyarakat miskin, dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sehingga menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha.

"Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu mengatasnamakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi, Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo dalam keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan pada Selasa (6/5), guna menangani berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan menghambat iklim investasi.

Prasetyo menjelaskan bahwa atas keresahan yang dirasakan, Presiden Prabowo berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari jalan keluar, termasuk pembinaan terhadap ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan ketertiban masyarakat.

Jika ditemukan tindak pidana, pemerintah tentu akan mengevaluasi dan tidak akan segan memberikan sanksi.

"Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasi," kata Prasetyo.

Mensesneg menambahkan bahwa pembinaan terhadap ormas tidak hanya menjadi tupoksi satgas, namun sudah berjalan melalui Polri dan Kementerian Dalam Negeri jika ormas tersebut tidak berbadan hukum.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Meresahkan yang baru dibentuk, yakni menindak kelompok-kelompok yang melakukan premanisme, termasuk ormas yang meresahkan dan melakukan praktik pemalakan terhadap pelaku usaha.

Tito mengatakan satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan berbagai kementerian dan lembaga sebagai anggotanya, termasuk Kemendagri.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Pasal 3X Ayat (1) dan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyebut anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara dapat menghadirkan ketidakpastian hukum.

Sebab pasal tersebut mereduksi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 disebutkan bahwa "penyelenggara negara" meliputi pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa direksi, komisaris, dan pejabat struktural lain pada BUMN dan BUMD merupakan penyelenggara negara.

"Kontradiksi semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, UU BUMN tidak mencabut pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya, yakni UU Keuangan Negara dan UU Penyelenggara Negara Bebas KKN," tulis ICW dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/5/2025).

Adanya potensi ketidakpastian hukum itu, ICW harap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil maupun formil terhadap UU BUMN.

UU BUMN dinilai tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya akibat bertentangan dengan penjaminan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum.

"Keberadaan Pasal 9G UU BUMN yang mengecualikan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori 'penyelenggara negara' telah muncul ketidakpastian hukum karena berbenturan dengan definisi 'penyelenggara negara' pada UU Tipikor maupun UU Penyelenggara Negara Bebas KKN," tulis ICW.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025.

Dalam UU BUMN yang baru, terdapat dua pasal penting yang menjadi tantangan bagi KPK, yaitu Pasal 3X Ayat (1) yang berbunyi "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara".

Lalu, Pasal 9G yang berbunyi "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) buntut kebijakannya mengirim pelajar atau siswa-siswa bandel ke barak militer. Pelapornya adalah Adhel Setiawan, orang tua murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pelaporan dilakukan pada Kamis (8/5/2025). "Saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya,? kata Adhel.

?Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah saya, selalu orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini," sambung Adhel.



Menurutnya, kenakalan remaja itu karena mereka tidak didengar ihwal apa yang diinginkan. Sehingga, itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah ada enggak jaminan selama dibina di Barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi," tuturnya.

"Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 04.00 pagi, tidur jam 22.00, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin dan lain sebagainya. Nah ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," katanya.

Di sisi lain, dia menanyakan apakah ada jaminan dengan dibawa ke Barak Militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan. Apalagi, kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak.

"Yang ketiga, nggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satu pun pasalnya atau payung hukumnya," ujar dia.

Oleh karenanga, ia menduga bahwa Dedi Mulyadi sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur.

"Karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia supaya kebijakan ini dihentikan," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) buntut kebijakannya mengirim pelajar atau siswa-siswa bandel ke barak militer. Pelapornya adalah Adhel Setiawan, orang tua murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Pelaporan dilakukan pada Kamis (8/5/2025). "Saya beserta kuasa hukum saya dari LBH Pendidikan Indonesia mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya,? kata Adhel.

?Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah saya, selalu orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini," sambung Adhel.



Menurutnya, kenakalan remaja itu karena mereka tidak didengar ihwal apa yang diinginkan. Sehingga, itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Meski Ahmad Dhani telah resmi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), penyanyi Rayen Pono menegaskan bahwa proses hukum terhadap musisi tersebut tetap berjalan.

Adapun Ahmad Dhani, melalui putusan MKD, dinyatakan melanggar kode etik atas dua kasus, yakni pernyataan seksisnya mengenai naturalisasi pemain sepak bola dalam rapat bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu, serta pemelesetan nama marga Rayen Pono.

Sementara Rayen juga melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

“Proses hukum tetap berjalan,” tulis Rayen Pono kepada Kompas.com via pesan singkat, Jumat (9/5/2025).

Rayen mengatakan, kemungkinan minggu depan ia akan menghadiri pemanggilan ke Polda guna proses klarifikasi.

“Untuk lanjut proses klarifikasi penyelidikan,” tambah Rayen.

Sebagai informasi, Ahmad Dhani dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagai anggota dewan.

Dhani pun dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan diwajibkan meminta maaf.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani, dengan nomor anggota A119 dari Fraksi Partai Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan,” kata Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, Rabu (7/5/2025).

“Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Menghukum teradu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini,” tambahnya.

KARAWANG, KOMPAS.com – Dua terpidana kasus terorisme jaringan Jamaah Islamiyah, Ariadi dan Syahrul, bebas setelah menjalani pidana dua tahun sembilan bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Karawang.

Keduanya dibebaskan pada Jumat (9/5/2025) setelah mendapatkan remisi umum dan remisi khusus keagamaan yang mengurangi hukuman mereka selama 3 bulan.

Kepala Lapas Kelas II A Karawang, Christo Toar, mengungkapkan bahwa keduanya divonis tiga tahun penjara. Selama menjalani masa pidana, mereka aktif dalam kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Nurul Iman dan mengikuti berbagai kegiatan positif lainnya.

Pada 6 Februari 2025, Ariadi dan Syahrul mengucapkan Ikrar Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Sahardjo Lapas Karawang.

Pengucapan ikrar ini, yang diikuti dengan penghormatan dan penciuman Bendera Merah Putih, menjadi simbol kembalinya mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Saya bersyukur bisa belajar lebih banyak lagi, tentunya ini akan sangat berguna agar saya siap kembali ke masyarakat dan NKRI," kata Ariadi dalam proses pembebasan tersebut.

Setelah dibebaskan, keduanya dikawal oleh petugas Densus 88 Anti Teror untuk proses pemulangan ke daerah asal mereka. Ariadi pulang ke Kabupaten Serdang Bedagai, sementara Syahrul menuju Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.