Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah Indonesia.

FKPT, menurut dia, merupakan tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme di daerah.

"Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan kepada BNPT bahwa pencegahan terorisme hukumnya wajib maka kami bentuk FKPT sesuai UU," ucap Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, ia pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan lebih aktif dan bisa berbaur bersama Forkopimda, kata dia, upaya pencegahan terorisme di daerah bisa berjalan dengan lebih baik.

Dia pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism), namun radikalisasi masih terus berlanjut, bahkan sering mengincar Generasi Z melalui platform digital.

Berkaitan dengan hal tersebut, Eddy meminta FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Tanah Air, khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan radikal terorisme," ujar Andi dalam kesempatan yang sama.

Dia pun meyakini berbagai kerja FKPT di daerah, termasuk dalam terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah, pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing.

Pasalnya, menurut dia, semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," ucap dia menambahkan.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 kembali menegaskan pentingnya reformasi internal partai politik serta penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh demi terciptanya pemilu yang berintegritas.

Dia menekankan bahwa partai politik perlu mereformasi internal untuk menjamin rekrutmen politik yang berintegritas.

Menurutnya, reformasi itu harus diiringi dengan peningkatan kesadaran dari para kandidat agar tidak terjadi pelanggaran berulang seperti politik uang atau pelanggaran kampanye.

“Ini juga soal edukasi publik. Kami merekomendasikan agar penyelenggara pemilu mengumumkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, seperti politik uang atau pelanggaran kampanye. Budaya malu bisa jadi alat awal untuk mendorong budaya hukum,” kata Adinda kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Adinda mengatakan bahwa TII juga mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengkaji ulang berbagai putusan terkait PSU dengan mempertimbangkan rasa keadilan substantif, seperti yang pernah dilakukan pada Pilkada 2018 dan 2020.

Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu juga penting dilakukan lintas sektor, termasuk oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memastikan pelanggaran ditindak secara hukum tanpa intervensi kepentingan politik.

Dia mengatakan bahwa ketegasan aparat penegak hukum dan kecepatan menindaklanjuti laporan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

“Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga penting agar ada transisi yang mulus dari penjabat (PJ) kepala daerah ke kepala daerah hasil pilkada,” ujarnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan PSU bukan hanya menjadi prosedur demokratis, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr M Hadi Shubhan SH, MH, C.N, menegaskan tindakan penahanan ijazah oleh pengusaha di Surabaya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan.

“Ijazah merupakan dokumen pribadi yang melekat pada individu. Penahanannya oleh pengusaha jelas merugikan pekerja,” ujar Prof Hadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, kondisi tersebut kerap terjadi karena pekerja berada dalam posisi yang lemah dan membutuhkan pekerjaan.

Sehingga korban tidak memiliki banyak pilihan selain menuruti kebijakan perusahaan.

“Pekerja dalam posisi tidak seimbang. Mereka dipaksa karena kebutuhan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja jika tidak patuh,” tambahnya.

Ia menyebut, hingga kini belum terdapat regulasi nasional yang secara tegas dan eksplisit melarang praktik penahanan ijazah dalam hubungan kerja.

Hal ini, lanjutnya, menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha.

“Kita belum punya aturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara spesifik soal ini. Namun, di Provinsi Jawa Timur, sudah ada ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016,” katanya.

Dalam Pasal 42 Perda tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang menahan dokumen pribadi milik pekerja seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah.

Prof Hadi juga menekankan bahwa praktik penahanan ijazah memiliki dampak serius bagi pengembangan karier dan kehidupan para pekerja.

“Pekerja bisa kehilangan kesempatan untuk pindah kerja atau melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki akses terhadap ijazahnya sendiri,” ujarnya.

Terkait sanksi hukum, Prof Hadi menyebutkan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif.

Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan pengawas ketenagakerjaan juga berwenang menjatuhkan sanksi.

“Bahkan sesuai dengan ketentuan dalam Perda Jawa Timur, pelaku juga bisa dikenai pidana berupa kurungan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat menilai kasus dugaan eksploitasi para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari masuk dalam pelanggaran HAM Berat.

Kesimpulan Sugiat merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban dalam rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR, Rabu (23/4).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat usai audiensi.

Dia juga meyakini kasus itu telah masuk ranah pidana. Apalagi, tak sedikit di antara para pemain sirkus tersebut direkrut sejak usia belia mulai 2-5 tahun.

Mereka, kata Sugiat, ditarik dari keluarga mereka untuk dipekerjakan dan diperjualbelikan meski usia mereka belum memenuhi syarat untuk bekerja. Komisi XIII, lanjut, Sugiat, berjanji akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," katanya.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Jakarta (ANTARA) - Guru besar Universitas Indonesia (UI) menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) mengatakan diperlukan untuk mengatur interaksi antara hukum adat dan hukum negara.

"Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi penting sebagai payung besar untuk mengatur keruwetan interaksi hukum adat dan hukum negara di ruang sosial," kata Guru Besar Bidang Sosiologi Hukum Fakultas Hukum UI Prof Ratih Lestarini dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Hukum harus bisa menyeimbangkan kepentingan para pihak dan seharusnya memberikan perlindungan hak adat, sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi investasi.

Keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk memberikan dan memastikan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat yang selama ini kerap termarginalkan.

Untuk itu, dukungan dari berbagai elemen, terutama dari kalangan universitas, akademisi dan mahasiswa, menjadi krusial dalam memperkuat tekanan terhadap proses legislasi itu.

Dalam pernyataan yang sama Dosen Bidang Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UI Ismala Dewi mengatakan memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya atas keberadaan wilayah adat, termasuk sumber daya alamnya.

"Kita perlu mendukung penerapan hukum adat dalam menjaga lingkungan hidupnya tersebut. Sehingga, tercipta keberlangsungan ketersediaan air dan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat adat," kata Ismala.

Untuk itu, lanjutnya, RUU Masyarakat Adat perlu segera disahkan untuk mengakomodasi pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya secara berkeadilan.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di UI pada Selasa (22/4), perspektif kebudayaan juga turut disuarakan sebagai bagian penting dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat.

Sebab, pengakuan terhadap Masyarakat Adat bukan hanya soal hak atas tanah atau wilayah, melainkan juga tentang penghormatan terhadap nilai-nilai hidup, tradisi, serta cara pandang dunia yang diwariskan secara turun-temurun.

Sementara itu, budayawan sekaligus dosen filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Dr Luh Gede Saraswati Putri menyebut pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi krusial, karena masyarakat adat adalah penjaga dan pelestarian lingkungan hidup.

"Dengan kearifan lokal yang mampu merawat alam secara berkelanjutan. Komunitas Adat memiliki nilai-nilai budaya yang lestari sebagai identitas bangsa," ujarnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan Presiden Prabowo akan memberikan hukuman mati bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan Prabowo akan langsung mengeksekusi mati koruptor agar rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera dan bebas dari korupsi.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“presiden Prabowo: muak dengan pejabat negara yang korup, setujukah Rakyat jika ada pejabat negara korupsi diatas 10M di hukum mati jika terbukti melakukan korupsi langsung di eksekusi mat1 agar Rakyat Indonesia Sejahtera bebas dari korupsi”

Namun, benarkah Prabowo akan beri hukuman mati pejabat yang korupsi lebih dari Rp10 miliar.

Penjelasan:

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Harian Kompas pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak sepakat dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Prabowo menyatakan bahwa hukuman mati menghilangkan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ternyata ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Ia juga menegaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah ada presiden yang menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku korupsi, walaupun secara hukum hal tersebut dimungkinkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung Yusril, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Komisi Kejaksaan RI menyatakan memiskinkan koruptor lebih efektif dibandingkan hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera ke depannya.

"Yang ditakutkan koruptor bukan dipenjara, tetapi dimiskinkan. Kalau lihat negara dengan corruption perceptions index (CPI) yang rendah sudah tidak ada hukuman mati," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Pujiyono Suwadi, dilansir dari ANTARA. Dengan demikian tak benar Presiden Prabowo akan menghukum mati pejabat yang melakukan korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo akan bubarkan TNI/Polri

Cek fakta: Hoaks! Artikel Jokowi sebut pertemuan Prabowo-Megawati sebagai pelanggaran kode etik

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono meminta Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di seluruh Indonesia menampung informasi mengenai potensi tindak pidana terorisme dari masyarakat.

Pasalnya, kata dia, saat ini penangkapan terhadap pelaku terorisme bisa dilakukan sedari adanya potensi tindak pidana, salah satunya berupa kepemilikan bahan untuk perakitan bom.

"Kalau dahulu, bomnya sudah jadi baru pelakunya ditangkap. Ketika meledak sudah tidak ada pencegahan, ini yang bahaya," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Maka dari itu dengan adanya keberadaan FKPT di seluruh daerah Indonesia, ia menyebutkan berbagai potensi tindak pidana terorisme tersebut bisa dikumpulkan informasinya dari masyarakat.

Berbagai informasi itu, kata dia, dapat dilaporkan kepada Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT serta Satuan Tugas (Satgas) Intelijen.

Nantinya, Satgas Intelijen, yang bertugas memantau jaringan terorisme di Indonesia, akan membuat laporan guna dikirimkan kepada aparat penegak hukum (apgakum) sebagai dasar penangkapan.

Eddy mencontohkan salah satu potensi tindak pidana terorisme yang bisa ditangkap pelakunya, yakni kepemilikan pupuk urea yang kemungkinan akan dipakai untuk perakitan bom.

"Namun konsekuensinya penyidik harus dapat membuktikan bahwa pupuk urea ini digunakan untuk membuat bom," tuturnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Medan (ANTARA) - Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram, siap membeberkan semua bukti di pokok perkara.

“Kita akan buka-bukaan di pokok perkara, untuk membantah tuduhan kepemilikan narkoba yang disangkakan oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sumut kepada klien kita,” tegas Suhandri di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (23/4).

Ketika ditanya terkait ditolaknya praperadilan Rahmadi oleh hakim, Suhandri Umar mengatakan akan akan mempelajari terlebih dahulu seluruh pertimbangan hakim.

“Kita akan melihat dulu seluruh pertimbangan hakim, karena tadi hanya sebagian saja yang dibacakan. Kita akan pelajari lebih dalam,” tegasnya.

Dia mengatakan bahwa putusan majelis hakim dinilai tidak adil. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan langkah hukum selanjutnya.

“Kita merasa putusan ini tidak adil, karena pihak termohon tidak menghadirkan saksi. Jadi bagaimana bisa diketahui proses penangkapan terhadap klien kami,” ujar Suhandri.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Medan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Rahmadi. Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan di ruang sidang Cakra V, Rabu (23/4).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan menolak eksepsi termohon dan menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

“Memutuskan. Dalam eksepsi, menyatakan bahwa eksepsi termohon tidak diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” tegas Hakim Cipto Nababan.

Diketahui Rahmadi merupakan warga Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, mengajukan gugatan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka kepemilikan sabu-sabu 10 gram oleh Ditresnarkoba Polda Sumut.

Gugatan praperadilan itu didaftarkan Rahmadi pada Jumat (21/3), ke Pengadilan Negeri Medan, dengan nomor: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn. Adapun para termohon, yakni Presiden RI cq Kapolri cq Kapolda Sumut Cq Diresnarkoba Polda Sumut Cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU). Atnike mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Atnike dalam rapat bersama Komisi XIII, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Atnike mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada 1997 saat kasus pelanggaran HAM tersebut mulai terungkap.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike.

Ditemui terpisah usai rapat, Atnike membenarkan jika terdapat dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike.

Atnike mengatakan saat ini pihaknya akan kembali melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk, kata dia, berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

'Lihat juga Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan, kasus eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, pengakuan para korban sudah dikuatkan oleh investigasi dari Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikan Sugiat usai menggelar rapat dengan pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," ujar Sugiat.

"Ada beberapa pasal bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambung dia.

Sugiat menyesalkan tindakan eksploitasi yang bahkan dilakukan sejak korban masih berusia 2 tahun.

Dia menyebut, penjualan yang dilakukan orangtua korban bisa menjadi pintu masuk menuju ranah pidana.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan. Si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orangtuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujar Sugiat.

Untuk itu, Sugiat mendorong agar kasus tersebut diusut kembali oleh Mabes Polri.

Sugiat mengeklaim, akan mengawal ketat kasus eksploitasi pemain sirkusTaman Safari Indonesia ini.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," imbuh dia.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet, sambil menahan tangis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan, kasus eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, pengakuan para korban sudah dikuatkan oleh investigasi dari Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikan Sugiat usai menggelar rapat dengan pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," ujar Sugiat.

"Ada beberapa pasal bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambung dia.

Sugiat menyesalkan tindakan eksploitasi yang bahkan dilakukan sejak korban masih berusia 2 tahun.

Dia menyebut, penjualan yang dilakukan orangtua korban bisa menjadi pintu masuk menuju ranah pidana.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan. Si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orangtuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujar Sugiat.

Untuk itu, Sugiat mendorong agar kasus tersebut diusut kembali oleh Mabes Polri.

Sugiat mengeklaim, akan mengawal ketat kasus eksploitasi pemain sirkusTaman Safari Indonesia ini.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," imbuh dia.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet, sambil menahan tangis.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Sugiat menilai terdapat banyak pelanggaran di kasus tersebut.

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Ada beberapa pasal, bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambungnya.

Sugiat menyesalkan eksploitasi tersebut. Terlebih, kata dia, hal itu mulai dilakukan saat para korban masih berusia anak-anak.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujarnya.

Dia mendorong kasus tersebut diusut kembali. Dia bejanji mengawal kasus tersebut hingga selesai.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) melakukan audiensi ke Komisi XIII DPR RI atas dugaan eksploitasi. Mereka mengaku disiksa hingga tak memiliki identitas selama menjadi pemain OCI.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) tak selesai sejak awal mula diadukan. Atnike mengatakan saat ini kasus tersebut telah berlangsung selama 28 tahun.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama dia mengadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," kata Atnike rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," sambungnya.

Atnike mengatakan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pada 1997, tak dijalankan oleh pihak OCI. Menurutnya, hasil pemantauan terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari kasus tersebut.

Dia mengatakan pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui identitas dan hubungan keluarga. Atnike menyampaikan para pemain OCI tersebut masih berada di bawah umur saat diambil dari orang tuanya untuk dilatih menjadi pemain sirkus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya