JAKARTA, KOMPAS.com – Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan warga negara asing (WNA) yang menunjukkan perilaku mencurigakan atau meresahkan di lingkungan mereka.

Imbauan ini disampaikan menyusul insiden kericuhan yang melibatkan seorang WNA asal Ghana di kawasan Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (21/4/2025).

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Jakarta Selatan Oktinardo mengatakan, instansinya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pengelola apartemen sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan yang ditimbulkan oleh WNA.

“Bidang intelijen dan penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pengelola apartemen untuk menyampaikan, jika ada aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA, segera laporkan ke kami. Bisa melalui media sosial atau via telepon,” ujar Oktinardo saat ditemui di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Duren Tiga, Kamis (24/4/2025).

Koordinasi serupa juga dilakukan secara menyeluruh di wilayah Jakarta Selatan, tidak hanya di kawasan Kalibata City.

“Kami juga menjalin komunikasi dengan Polsek, Koramil, dan unsur APH lainnya di seluruh wilayah Jakarta Selatan. Tujuannya menjaga kondusivitas dari gangguan aktivitas WNA yang berpotensi menimbulkan keresahan,” tambahnya.

Hingga kini, WNA asal Ghana yang menjadi pelaku kericuhan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh kepolisian. Pihak imigrasi belum dapat mengambil tindakan lanjutan hingga hasil penyelidikan dari polisi diterima secara resmi.

“Kalau hasil pemeriksaan dari kepolisian sudah keluar, barulah kami bisa menyimpulkan dan mengambil tindakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” jelas Oktinardo.

Ia menambahkan, pihak Imigrasi juga masih mendalami sejauh mana kerusakan yang benar-benar disebabkan oleh WNA tersebut.

“Karena dalam video yang viral, terlihat banyak orang di sekitar lokasi. Jadi, kami belum bisa memastikan apakah semua kerusakan benar-benar dilakukan olehnya. Masih kami pelajari,” ucapnya.

Diketahui, video kericuhan yang memperlihatkan aksi WNA melumuri tubuhnya dengan minyak agar sulit ditangkap petugas, sempat viral di media sosial.

Dalam insiden itu, ia juga melakukan perusakan barang-barang di sebuah supermarket dan bahkan sempat menyandera dua orang, yakni manajer toko dan anaknya.

Pelaku telah ditangkap polisi dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari segera diselesaikan secara hukum.

Dia mengatakan langkah tersebut adalah untuk memastikan negara hadir dalam setiap dugaan pelanggaran hak dasar setiap warga.

"Kasus ini terkatung-katung selama 28 tahun. Negara tidak boleh abai. Kami minta proses hukum berjalan demi keadilan korban," kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kasus ini telah tiga kali dilaporkan ke Komnas HAM, dengan rekomendasi pelanggaran HAM sejak 1997, namun rekomendasi itu terkesan diabaikan.

"Fungsi Komnas HAM dipertanyakan jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia mendorong Komnas HAM menginvestigasi ulang dan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Tim Pencari Fakta.

"Jangan hanya viral karena emosi. Butuh tindakan nyata dan berkelanjutan," ujarnya.

Mafirion menegaskan jika penyelesaian melalui mediasi sudah tidak mungkin. Menurutnya pelaku terkesan tak peduli dan sulit diajak berunding.

“Pelaku tanpa hati nurani tak bisa diajak berunding. Hukum satu-satunya jalan," tegasnya.

Ia menegaskan, tuntutan korban bukan sekadar ganti rugi Rp3,1 miliar. Lebih dari itu langkah para korban merupakan upaya untuk membela harkat dan martabat sebagai manusia. "Ini soal harga diri yang nilainya lebih tinggi."

Mafirion juga meminta pemerintah memberikan pendampingan psikologis bagi korban. "Trauma mereka abadi. Negara wajib hadir," ujarnya.

Sebelumnya pada Rabu (23/4), Komisi XIII DPR RI juga menggelar audiensi dengan para korban sirkus OCI untuk mengkaji dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dari audiensi tersebut, pimpinan komisi menyimpulkan agar Polri kembali membuka kasus yang sudah ditutup pada tahun 1997 dengan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Fachri Albar akhirnya tampil di hadapan publik dalam konferensi pers yang digelar oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis (24/4/2025) setelah ditangkap atas kasus narkoba. Penampilannya dalam balutan baju tahanan menjadi sorotan.

Dari pantauan awak media yang hadir di lokasi, Fachri Albar tampak mengenakan seragam tahanan berwarna hijau khas Polres Metro Jakarta Barat. Ia juga mengenakan masker medis, sementara kedua tangannya diborgol.

Sambil tertunduk dan diam seribu bahasa, Fachri memilih tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media. Ekspresi wajahnya terlihat lelah dan muram, menggambarkan kondisi mentalnya yang tampak tertekan.

Sebelumnya, hasil tes urine yang dijalani aktor sekaligus musisi itu menunjukkan hasil positif terhadap beberapa jenis narkotika. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasatnarkoba Polres Jakarta Barat AKP Avrilendy Akmam pada Rabu, 23 April 2025.


Foto/Riyan Rizki Roshali


Foto/Riyan Rizki Roshali

?Untuk tes urine dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika," kata Avrilendy.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan bahwa kondisi kesehatan putra artis senior Ahmad Albar dan Rini S Bono itu secara umum masih dalam keadaan baik.

"Kemudian hari ini, tadi kami sudah menjalankan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik," jelasnya.

"Setelah ini, kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita," tambahnya.


Foto/Riyan Rizki Roshali


Foto/Riyan Rizki Roshali

Pada kesempatan yang berbeda, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya mengungkap Fachri mengaku menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup yang sedang ia alami.

?(Alasan Fachri Albar memakai narkoba) dikarenakan sedang banyak masalah di kerjaan dan narkotika yang disimpan tersebut untuk dikonsumsi sewaktu-waktu,? ungkap Twedi.

Twedi menambahkan bahwa aktor berusia 42 tahun itu mengaku kesulitan mengelola stres, sehingga memilih jalan pintas yang justru membahayakan dirinya sendiri.

Narkotika dan psikotropika disebut digunakan sebagai alat bantu untuk menjalani kehidupan yang menurutnya penuh tekanan. "Menggunakan narkotika dan psikotropika ini menghadapi jalannya hidup pribadi dan pekerjaan," tandasnya.


Foto/Riyan Rizki Roshali

Sebagai informasi, Fachri Albar diamankan oleh polisi pada Minggu malam, 20 April 2025, sekitar pukul 20.00 WIB. Ia ditangkap seorang diri di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan tanpa perlawanan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengingatkan komunitas antiteror di Indonesia melakukan empat kegiatan prioritas.

Saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri di Jakarta, Selasa (22/4), ia menyebutkan empat kegiatan prioritas dimaksud, yakni koordinasi dan sinergi antarinstrumen keamanan dan pertahanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, penguatan kontra radikalisasi, deradikalisasi, serta BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis.

"Kegiatan prioritas ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan implementasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adapun komunitas antiteror di Indonesia mencakup berbagai entitas yang memiliki peran penting dalam penanggulangan terorisme, antara lain BNPT, Densus 88 AT Polri, serta berbagai satuan khusus lainnya dari TNI dan Polri.

Lebih lanjut Eddy menekankan bahwa dalam melaksanakan kontra radikalisasi di era pemerintahan yang melakukan efisiensi, juga harus dilakukan secara empiris atau berdasarkan pengalaman.

Maka dari itu, BNPT terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk terus bersinergi dan memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Dia menuturkan bahwa pihaknya mencoba memadukan BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Densus 88, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Satuan Tugas Kontra- radikalisasi.

"Kegiatannya ada tiga untuk satgas ini, kontra-propaganda, kontra-ideologi, dan kontra-narasi. Nah, ini kami sinkronisasi, jangan sampai sama target operasinya," ungkapnya.

Dirinya menambahkan bahwa hingga saat ini BNPT terus berfokus pada dua program prioritas nasional demi melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir, yakni program Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas.

"Kami sampaikan ke Bappenas program prioritas ini penting kami lakukan karena ini dari hulunya. Kemudian, kepada mantan-mantan narapidana kami sebut Mitra Deradikalisasi," tutur Eddy melengkapi.

Sementara itu, Kepala Densus 88 AT Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo menyampaikan bahwa forum rakernis tersebut lebih dari sekadar rutinitas kelembagaan.

“Ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen institusional dalam merespons dinamika ancaman kontemporer yang kian kompleks dan multidimensial,” ucap Irjen Pol. Sentot dalam kesempatan yang sama.

Sentot menekankan bahwa tujuan dari rakernis, yakni untuk menyelaraskan arah kebijakan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menguatkan integrasi operasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang kontemplasi dan inovasi strategis guna melahirkan berbagai rekomendasi yang strategis.

Rakernis menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, sejalan dengan cita-cita untuk meraih Indonesia Emas 2045, sesuai dengan tema Peran Densus 88 AT Polri yang Presisi dalam Pemeliharaan Kamtibmas guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di AS menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa WNI yang berada di AS tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Dalam arahan pers di Jakarta, Kamis, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan bahwa pihaknya prihatin terhadap otoritas imigrasi AS yang mencabut visa WNI yang masih aktif tanpa melalui proses hukum yang wajar.

“Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat,” kata Judha.

Dia meyakini bahwa hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun yang berada di AS selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan bahwa, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, terdapat 20 WNI yang ditangkap akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memperketat keimigrasian.

Dia mengatakan, 20 WNI itu ditangkap dengan beragam kasus seperti mengikuti aksi demonstrasi hingga masalah administrasi.

"Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini. Sebelumnya kami sebutkan 15, kami dapat informasi terbaru per hari ini ada 20 yang terdampak," kata Judha saat ditemui di Kantor Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

"Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa. At least yang memiliki visa awalnya F1 yaitu sebagai mahasiswa," ujarnya lagi.

Setelah peristiwa penangkapan tersebut, Kemenlu mengambil langkah memastikan agar 15 orang yang masih ditahan mendapatkan perlakuan baik dan pendampingan hukum.

"Dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi oleh pengacara," kata Judha.

Kemudian Kemenlu juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat.

Termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak para WNI kita.

"Jadi diseminasinya mengenai know your rights. Jadi ketika warga negara Indonesia mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS, mereka tetap memiliki hak sesuai dengan hukum yang ada di AS," imbuhnya.

Selain itu, WNI yang ditahan juga berhak untuk menghubungi perwakilan RI dan berhak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI.

"Mereka berhak untuk mendapatkan pengacara. Mereka berhak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara. Itu hak-hak yang memang diatur dalam sistem hukum yang ada di AS," tandasnya.

Klaten -

Lapas Kelas II B Klaten menggelar sumpah setia dua narapidana terorisme (napiter) kepada NKRI. Untuk itu, Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, berharap napiter lainnya dapat mengikuti jejak napiter tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Klaten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Kodim 0723/Klaten, di Kantor Lapas Kelas II B Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kamis (24/4/2025). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dua napiter yang mengucap ikrar tersebut bernama Bhay dan Ifal. Keduanya membaca Pancasila dan dilanjutkan dengan ikrar setia kepada NKRI.

Kepala Lapas Kelas II B Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan selamat kepada dua napiter telah bersumpah setia kepada NKRI.

"Selamat kepada warga binaan kami yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada kesempatan ini, meninggalkan paham terorisme dan dapat kembali ke masyarakat," kata Andik saat ditemui di Lapas Kelas II B Klaten, hari ini.

Lebih lanjut, Andik menjelaskan, dua napiter tersebut terlibat dalam kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka semua divonis 6 tahun 6 bulan kurungan.

"Mereka kasus (terorisme) Poso. (Divonis) 3 tahun 6 bulan (kurungan)," sebutnya.

Dua napiter itu telah menjalani sekitar 2,5 tahun kurungan. Sebab itu, Andik menjelaskan, Ifal dan Bhay mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun salah satu syaratnya adalah janji setia kepada NKRI.

"Salah satunya adalah kesetiaan kepada NKRI," katanya.

Sebelumnya, Andik menerangkan, dua napiter itu tidak mau untuk hormat ke bendera Merah Putih dan mengikuti salat berjemaah di masjid.

"Kalau paham mereka masih merah, mereka tidak mau ikut salat jemaah di masjid, mereka tidak mau hormat kepada bendera. Ini kan buktinya mereka telah mengikuti salat berjemaah di masjid, mengikuti program pembinaan pengajian umum, mereka sudah mau hormat kepada bendera dan mencium," terangnya.

Sementara itu, perwakilan BNPT, Cindytia menerangkan, dua napiter itu sebelumnya tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.

"MIT CAD Poso," terang Cindytia.

Sementara itu, Ifal bersyukur dirinya dapat berikrar untuk setia kepada NKRI. Dia pun menyesal pernah tergabung dalam kelompok teroris.

"Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali setelah melewati berbagai pembinaan dari lapas Klaten, BNPT, Densus 88, dan kepolisian, pada hadi ini saya benar-benar tulus, ikhlas untuk ikrar NKRI. Menyesal sekali (pernah tergabung dalam kelompok teroris)," jelas Ifal.

Selanjutnya, AKP Nyoto menerangkan, napiter di Klaten ada dua orang, yakni yang telah berikrar setia kepada NKRI. Dia pun berharap, napiter lainnya dapat mengikuti jejak dua napiter tersebut.

"Semoga napiter yang lainnya mengikuti napiter di Lapas Klaten, bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, setia pada NKRI, bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan teroris adalah salah baik berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Negara RI," jelas Nyoto.

(afn/apl)

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mencatat terdapat lima warga negara Indonesia yang terindikasi terdampak kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan data itu saat konferensi pers di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Kamis (24/4). Dia menyebut ada 20 WNI yang terdampak.

"Dari 20 (WNI) tersebut, lima sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, enam adalah mahasiswa. Setidaknya yang memiliki visa awalnya F-1," ungkap Judha.

Visa F-1 merupakan visa pelajar non-imigran yang paling umum untuk belajar di AS. Visa ini ditujukan bagi mereka yang ini menempuh studi di perguruan tinggi atau program bahasa Inggris.

Namun, Judha tak memberi rincian kasus lima WNI yang sudah dideportasi.

Lebih lanjut, Judha menerangkan saat ini pemerintah melakukan akses kekonsuleran untuk memastikan para WNI mendapat perlakuan yang baik.

Selain itu, Kemlu juga melakukan pendampingan hukum dan terus berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia di AS.

Dia juga mengatakan saat WNI mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS mereka tetap punya hak sesuai hukum yang berlaku di AS. Hak itu di antaranya, mereka berhak untuk menghubungi perwakilan RI, berhak mendapat kekonsuleran RI, berhak didampingi pengacara, dan berhak tak memberi keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

JAKARTA - Aktivis perempuan, sosial dan keagamaan Alissa Wahid menyatakan, dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme. Perempuan juga harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme.

Menurutnya, menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasinya di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini mengungkapkan perempuan yang rentan terpapar ideologi radikal terorisme disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak. Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh ideologi-ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.



?Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki,? ujar Alissa di Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

Selain itu, lanjutnya, masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional. Sehingga mudah dimanipulasi membuat labeling terhadap perempuan semakin buruk.

Alissa berpendapat jika perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional dan bermanfaat untuk keluarga dan lingkunganya.

Dia menyebut sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan jika dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan, maka akan mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Bahkan jika terus dikembangkan, maka perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

?Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,? tuturnya.

Oleh karena itu, Alissa menekankan perlunya kembali membumikan semangat RA Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Menurutnya, perempuan harus berdaya, terus mengasah diri dan beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Alissa berpendapat, hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan. Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi.

?Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,? ujar putri sulung mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur.

?Karena keyakinan ini, banyak perempuan yang merasa dirinya tidak cukup mampu, tidak pintar, dan tidak rasional untuk terlibat di ruang publik,? tambahnya.

Oleh karena itu Alissa menekankan agar pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan. Di antaranya seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

?Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,? tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Fachri Albar dihadirkan dalam jumpa pers kasus penyalahgunaan narkoba di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (24/4/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Fachri terlihat mengenakan baju tahanan berlengan pendek berwarna hijau dengan tulisan "Tahanan Polres Metro Jakarta Barat".

Tak hanya itu, ia juga memakai masker berwarna abu-abu, celana panjang bahan, dan sandal hitam.

Saat dihadapkan ke hadapan awak media, kedua tangan aktor film Pengabdi Setan itu tampak diborgol.

Fachri hanya bisa menundukkan kepala, lantaran kembali terjerat kasus narkoba untuk ketiga kalinya.

Saat ditanya apakah dia akan menyampaikan sepatah kata, Fachri hanya bisa menggelengkan kepala.

Sebelumnya diberitakan, Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis peran Fachri Albar terkait kasus narkoba.

Fachri ditangkap seorang diri di rumahnya kawasan Jakarta Selatan pada Minggu (20/4/2025) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan kasus ketiga Fachri Albar terkait kasus narkoba.

Fachri pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tahun 2007.

Polisi menemukan 1,2 gram kokain di kamar Fachri saat mereka menangkap Jenny, buronan kasus ekstasi yang sempat menginap di rumah Ahmad Albar, ayah Fachri.

Pada saat itu, Ahmad Albar juga ditangkap karena kedapatan menyimpan satu butir ekstasi dan menyembunyikan buronan.

Fachri kemudian menyerahkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik Mabes Polri membebaskan Fachri karena tidak terbukti sebagai pengguna maupun pemilik kokain atau narkoba jenis lainnya.

Meski demikian, Fachri tetap diwajibkan melapor ke Mabes Polri seminggu sekali.

Pada 14 Februari 2018, Fachri ditangkap di kediamannya. Polisi menemukan barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,8 gram, 13 butir dumolid, satu butir camlet, serta puntung ganja bekas pakai.

Ia dijatuhi hukuman rehabilitasi selama tujuh bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menyatakan siap mengambil tindakan tegas terhadap warga negara asing (WNA) asal Ghana yang terlibat dalam insiden keributan di kawasan Apartemen Kalibata City, Rajawati, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (21/4/2025).

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Oktinardo, menyampaikan bahwa proses penanganan kasus tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian.

“Yang jelas, orang itu akan kami tindak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” kata Oktinardo saat dikonfirmasi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Duren Tiga, pada Kamis (24/4/2025).

Menurutnya, keputusan dan langkah lanjutan baru akan diambil setelah Polres Metro Jakarta Selatan memberikan informasi hasil penyelidikan.

“Kami baru bisa menyimpulkan dan mengambil tindakan selanjutnya jika sudah ada informasi resmi dari pihak kepolisian,” jelasnya.

Oktinardo menambahkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait dampak kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini penting untuk memastikan apakah seluruh kerusakan memang disebabkan oleh pelaku atau ada keterlibatan pihak lain, mengingat banyaknya warga yang turut menangkap pelaku.

“Dalam video yang beredar, terlihat banyak orang mengerumuni pelaku. Jadi kami tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa semua kerusakan disebabkan olehnya,” ujar Oktinardo.

Meski motif pasti keributan tersebut belum diketahui, Oktinardo menyebut bahwa pelaku sempat mengungkapkan sedang mengalami masalah keluarga.

“Kami sempat bertanya, ‘kamu ada masalah apa?’ Dari gesturnya terlihat dia sedang terguncang. Ia mengatakan sedang ada masalah keluarga,” ungkapnya.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang WNA membuat keributan di sebuah supermarket kawasan Apartemen Kalibata City viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku tampak melumuri tubuhnya dengan minyak agar sulit ditangkap dan melakukan perusakan terhadap barang-barang di lokasi.

Sejumlah warga yang berada di sekitar kejadian terlihat berusaha menghentikan aksi tersebut dengan melempar barang ke arah pelaku.

Saat ini, pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat terdapat 20 warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan jumlah warga RI yang terdampak saat konferensi pers di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Kamis (24/4).

"Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini, tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini," kata Judha.

Dia lalu berujar, "Dari 20 [WNI] tersebut, lima sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, enam adalah mahasiswa, setidaknya yang memiliki visa awalnya F1."

Judha memperoleh data tersebut setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, dan KJRI New York.

Sebelum info terbaru ini, jumlah WNI yang terdampak kebijakan ketat imigrasi Trump berjumlah 15 orang.

Lebih lanjut, Judha mengatakan saat ini pemerintah Indonesia melakukan akses kekonsuleran untuk memastikan para WNI mendapat perlakuan yang baik.

Selain itu, Kemlu juga melakukan pendampingan hukum dan terus berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia di AS.

"Termasukk melakukan diseminasi melalui beberapa macam platform mengenai hak-hak para WNI kita. Jadi, diseminiasnya mengenai Know Your Rights," ungkap Judha.

Dia juga mengatakan saat WNI mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS mereka tetap punya hak sesuai hukum yang berlaku di AS. Hak itu di antaranya, mereka berhak menghubungi perwakilan RI, berhak mendapat kekonsuleran RI, berhak didampingi pengacara, berhak tak memberi keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.