SEMARANG, KOMPAS.com – Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah terpilih menjadi salah satu dari dua kabupaten yang dipilih sebagai pilot project nasional untuk audit hak asasi manusia (HAM).

Pemilihan ini didasarkan pada komitmen daerah untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.

Tahun ini, hanya dua kabupaten di Indonesia yang dipilih sebagai pilot project, yaitu Wonosobo di Jawa Tengah dan Manggarai di Nusa Tenggara Timur.

“Kami bersyukur, dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya yang dinilai adalah Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di ruang kerjanya, Selasa, (29/4/2025).

Dalam keterangan tertulis, Yasin menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal proses tersebut untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat berjalan optimal.

“Kami senang dan akan ikut mengawal, termasuk nanti kita harus memaparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo terkait HAM,” imbuh dia.

Audit ini menjadi langkah baru yang diinisiasi Komnas HAM RI untuk menilai implementasi empat hak dasar di daerah, yakni hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.

Yasin menekankan pentingnya kehadiran Komnas HAM sebagai mitra pengawasan dalam mengawal berbagai program tersebut.

Alasan Wonosobo terpilih jadi pilot project HAM Nasional

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menyampaikan, Wonosobo terpilih karena dinilai memiliki keunggulan, salah satunya telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia tingkat daerah.

Keberadaan komisi ini menjadi landasan kuat untuk menjadikan Wonosobo sebagai model nasional audit HAM.

“Tahun lalu kami sudah audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan tahun ini kami akan melakukan penilaian lapangan pada Juli. Hasilnya akan diumumkan pada Hari HAM Desember mendatang,” kata Anis.

Proses audit akan melalui beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, studi lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga sesi klarifikasi dari pemerintah daerah yang diaudit.

Hasil akhirnya, berupa skor dan rekomendasi yang bertujuan memperkuat implementasi HAM di daerah.

“Tujuan kami bukan untuk mempermalukan, melainkan mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya. Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah. Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami.

“Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam.

“Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P Marinus Gea menyentil Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap sejumlah mantan pekerjanya.

Menurutnya, Kementerian HAM seharusnya dapat melindungi hak-hak para korban.

“Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?” ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Marinus mengingatkan Kementerian HAM untuk membangun jalur komunikasi langsung dengan masyarakat agar fungsi kementerian pimpinan Natalius Pigai itu benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

“Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan,” jelasnya.

Kemudian, Marinus menyinggung soal betapa tingginya popularitas Kementerian HAM saat ini.

Hanya saja, kata dia, kepopuleran Kementerian HAM belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat konkret yang bisa diberikan kementerian ini.

“Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan,” kata Marinus.

Sementara itu, Marinus menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025.

Dia mengatakan, dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi. Marinus meminta Kementerian HAM menjelaskan anggaran senilai Rp 51 miliar itu terpakai untuk apa saja.

“Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas,” kata Marinus.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kronologi meninggalnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Suparta. Kejagung menjelaskan Suparta diketahui sudah tak sadarkan diri oleh sesama tahanan di lapas.

"Dari surat kematian tidak disebutkan (penyebab). Tapi dari kronologinya, yang aku baca itu, teman-teman sesama di lapas (melihat) dia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Harli mengatakan Suparta dinyatakan meninggal setelah dibawa ke RSUD Cibinong. Dia menyebut Suparta meninggal diduga karena sakit.

"Nah, per menit-menitnya itu pas 18.05 WIB itu, dia dinyatakan meninggal. Makanya ditanya, kemungkinan sakit karena sudah tak sadarkan diri (di lapas)," kata Harli.

Harli mengatakan status terdakwa Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), otomatis gugur. Dia mengatakan hal itu telah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

"Menurut hukum acara, ya kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur," terang Harli.

Dia juga mengatakan pihak jaksa penuntut umum bakal mengkaji kelanjutan uang pengganti dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan terdakwa Suparta yang meninggal dunia. Jaksa sedang mempelajari langkah yang akan diambil untuk pemulihan kerugian negara.

"Itu kan sudah bagian kerugian keuangan negara, itu nanti di UU Tipikor ada itu. Apakah penyidik itu akan menyerahkan ke Datun untuk dilakukan gugatan dan sebagainya, tentu itu nanti masih akan dikajilah, dipelajari dulu oleh penuntut umum," ungkap Harli.

Sebelumnya, Suparta divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim juga menghukum Suparta membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Kasus korupsi pengelolaan timah ini menyebabkan kerugian Rp 300 triliun. Jumlah itu dihitung dari kerugian akibat kerja sama pengolahan timah antara PT Timah, selaku BUMN, dan pihak swasta serta kerugian akibat kerusakan lingkungan.

(fca/fca)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Muzani mengaku kedatangannya untuk makan siang bersama Prabowo.

"Tadi kita makan siang dengan presiden dan presiden minta makan bareng, jadi kami menemani makan siang presiden," kata Muzani usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Muzani menyebut hadir juga di lokasi Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Ada Pak Dasco, ada Pak Teddy, ada Pak Mensesneg," ungkap dia.

Menurut Muzani, tidak ada pembicaraan serius saat makan siang bareng Presiden RI.

Menurutnya, dalam acara makan siang tadi, tidak ada pembicaraan soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala PCO.

"Pertama, tidak ada dibahas sama sekali. Kedua, saya juga belum baca terus terang, belum mendengar," ujarnya.

Muzani juga enggan berkomentar soal mundurnya Hasan dari Kabinet Merah Putih.

"Saya belum bisa komentar, orang ini saja saya belum dapat cerita yang kesahihannya," ucapnya.

Terkait soal isu reshuffle usai Hasan mundur, Muzani juga enggan merespons.

"Saya belum dengar ada rencana, ada cerita, ada desas-desus. Saya belum dengar," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen pada 1 Mei 2025, sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.

"Terhitung 1 Mei tahun ini, kami menghentikan penerbitan paspor biasa dan hanya melayani penerbitan e-paspor," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan kebijakan pemberlakuan penerbitan e-paspor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh pada Kantor Imigrasi di Seluruh Wilayah Indonesia

“Pada 1 Mei tahun ini, seluruh permohonan paspor yang masuk ke Kantor Imigrasi Pangkalpinang secara otomatis diproses dalam bentuk paspor elektronik," ujarnya.

Ia menyatakan kebijakan ini tidak hanya diberlakukan di Provinsi Kepulauan babel tetapi juga akan diterapkan di beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, di antaranya yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Pada e-paspor ini tentunya memiliki tingkat keamanan jauh lebih tinggi, karena chip yang di tanam menyimpan data biometrik sidik jari dan wajah, dokumen ini sangat sulit dipalsukan," katanya.

Selain itu, kelebihan paspor elektronik yaitu memudahkan proses pemeriksaan keimigrasian dengan melewati mesin Autogate proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan efisien sehingga mengurangi waktu antri dan lebih cepat.

Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada kemenkumham, jenis paspor biasa elektronik berlaku 5 Tahun Rp650.000 dan paspor biasa elektronik berlaku 10 Tahun Rp950.000.

“Kami berharap dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan keimigrasian yang mudah dan terpercaya,” katanya.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Sebanyak 37 orang sindikat kelompok penipuan berbasis online yang dikenal dengan sebutan Passobis di Sulawesi Selatan (Sulsel), kini dikenakan sanksi wajib lapor oleh Polda Sulsel.

Sebelumnya, 40 orang diamankan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin terkait kasus ini.

Setelah diserahkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, 37 orang tersebut dinyatakan bebas karena tidak terdapat bukti kuat dalam kasus dugaan penipuan.

Tiga orang lainnya masih ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulsel.

Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog, Prof. Heri Tahir, menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penyelidikan seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Sebenarnya memang yang boleh melakukan penangkapan itu hanya penyidik, tetapi bisa saja tanpa penyidik apabila tertangkap tangan. Tetapi kalau tertangkap tangan harus segera diserahkan ke pihak penyidik (Kepolisian)," ungkap Prof. Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/4/2025).

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini juga menilai langkah Polda Sulsel yang menerapkan wajib laporan terhadap 37 orang yang diamankan oleh Kodam XIV Hasanuddin sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Sebelum penyidikan dilakukan, ada mekanisme penyelidikan untuk menunjukkan apakah itu ada tindak pidana. Penyidikan itu minimal memerlukan dua alat bukti, termasuk penangkapan," jelasnya.

Prof. Heri menambahkan bahwa penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pelanggaran hak terhadap kebebasan bergerak seseorang. "Berlaku hanya 24 jam, setelah tidak terbukti itu harus dilepaskan demi hukum," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa kasus tindak pidana penipuan merupakan delik biasa dan bukan delik aduan.

"Artinya, tanpa pengaduan bisa ditindaklanjuti. Namun, jika ada indikasi seperti alat bukti dan lainnya, pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut," ucapnya.

Menurut Prof. Heri, banyak orang yang belum bisa membedakan antara delik aduan dan delik biasa.

Penanganan kasus penipuan, terutama dalam hal penangkapan dan penyidikan, tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang jelas untuk mengatasi kasus penipuan," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus penipuan meskipun tidak ada laporan resmi, selama terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana.

"Masalahnya, penipuan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, tetapi dalam KUHP ada pengecualian, seperti penganiayaan meskipun di bawah 5 tahun bisa dilakukan penahanan sama dengan penipuan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Dia mengaku, sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sejak 21 April 2025.

Namun, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden tidak kosong. Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi.

Bahkan, penunjukan Prasetyo Hadi sebagai Jubir Presiden dilakukan sepekan sebelum pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Sepekan Sebelum Hasan Nasbi Mundur

Pada 17 April 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Namun, saat itu, Prasetyo memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo saat itu.

Dia juga mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi

Selain itu, Prasetyo juga menegaskan bahwa PCO tetap bekerja sebagai Jubir Kepresidenan.

Mundur Tidak Tiba-tiba

Sementara itu, dalam pernyataannya, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa keputusannya untuk mundur bukan dilakukan secara tiba-tiba.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” katanya.

Menurut dia, keputusan mundur itu juga sudah dipikirkan dengan matang.
"Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ujar Hasan Nasbi.

SUDAH 25 tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan.

Alih-alih bertransformasi menjadi tameng yang kuat bagi konsumen di tengah gempuran ekonomi digital, UU ini seperti artefak hukum yang ditinggalkan zaman. Ia terlalu klasik untuk realitas modern, terlalu sempit untuk kompleksitas global.

Indonesia sedang berada di titik krisis: regulasi yang usang, pelindungan yang rapuh, dan ratifikasi setengah hati.

UU Perlindungan Konsumen lahir dalam semangat melindungi rakyat sebagai pihak lemah dalam hubungan hukum konsumen. Dalam praktiknya, pengawasan lemah, penegakan longgar, dan literasi rendah.

Banyak konsumen yang tertipu produk palsu, iklan menyesatkan, atau penyalahgunaan data pribadi, tapi tidak tahu ke mana harus mengadu atau memilih untuk diam karena merasa negara tidak berpihak pada mereka.

Belum lagi perkembangan e-commerce dan transaksi lintas negara yang membingkai ulang wajah hukum konsumen.

UU ini tak bicara banyak soal tanggung jawab platform digital, cross-border liability, penyelesaian sengketa elektronik, atau pengaturan atas algoritma dan kecerdasan buatan yang kini memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Bahkan Pasal 1 UUPK masih mendefinisikan konsumen sebatas “pemakai barang dan/atau jasa”, tanpa menyentuh konsep modern seperti data subject atau digital consumer.

Indonesia memang menjadi bagian dari sejumlah forum dan komitmen internasional. Kita terdaftar sebagai anggota aktif UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), WTO (World Trade Organization), dan ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP).

Namun, ratifikasi terhadap dokumen penting seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) masih tak jelas implementasinya.

Panduan ini yang diperbarui tahun 2015 seharusnya menjadi kerangka strategis bagi negara-negara berkembang untuk melindungi konsumen, terutama dari praktik tidak etis, monopoli, hingga penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Sayangnya, Indonesia tidak menindaklanjuti komitmen ini dalam pembaruan hukum. Prinsip-prinsip seperti access to justice, right to redress, consumer education, honest advertising, hingga sustainable consumption seakan hanya menjadi jargon dalam dokumen internasional, tanpa realisasi dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Negara hadir di forum internasional, tapi absen di depan konsumen sendiri.

Ketimpangan global, ketidakadilan digital

Di saat Uni Eropa menerapkan Digital Services Act dan General Data Protection Regulation (GDPR), serta Australia mereformasi sistem Consumer Law, Indonesia masih berkutat pada mekanisme pengaduan manual dan solusi case by case yang tak tuntas.

Konsumen digital Indonesia, terutama pengguna platform besar seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, hingga Meta dan Google, tidak memiliki kejelasan perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran, misalnya penipuan, kebocoran data, atau algoritma diskriminatif.

Transaksi lintas batas tak disertai instrumen hukum memadai. Seorang konsumen dari Jakarta yang membeli produk dari Korea Selatan via e-commerce lintas negara akan kesulitan mencari ganti rugi jika terjadi cacat produk atau penipuan.

Indonesia belum memiliki cross-border redress mechanism atau memorandum of understanding (MoU) yang kuat di bidang perlindungan konsumen digital.

UUPK tidak mengatur otoritas tunggal yang secara mandiri menangani pengawasan dan penegakan hukum konsumen.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang seharusnya menjadi motor, tidak memiliki law enforcement power. Ia hanya bersifat rekomendatif.

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebar dan tidak konsisten kapasitasnya. Konsumen seperti dipingpong oleh struktur kelembagaan yang kabur batas dan wewenangnya.

Indonesia harus bagaimana?

Pertama, Indonesia butuh revitalisasi hukum konsumen nasional. Revisi total terhadap UU Perlindungan Konsumen harus segera dilakukan, dengan memasukkan prinsip-prinsip dari UNGCP, rekomendasi OECD, dan praktik terbaik dari negara-negara maju.

Hukum kita tidak bisa lagi menghindari tanggung jawab atas transaksi digital, perlindungan data pribadi konsumen, keterlibatan algoritma, dan peran platform sebagai intermediary liability.

Kedua, perlu dibentuk Ombudsman Konsumen Nasional yang independen dan memiliki kewenangan penyidikan serta pemberian sanksi administratif.

Lembaga ini harus mampu menindaklanjuti pengaduan konsumen dengan cepat dan transparan, sekaligus menjadi pusat edukasi publik tentang hak dan kewajiban konsumen.

Ketiga, pemerintah harus aktif dalam diplomasi hukum konsumen internasional. Harmonisasi aturan perdagangan digital harus dijadikan bagian dari negosiasi perdagangan bebas dan perjanjian ekonomi bilateral maupun multilateral.

Free trade agreement tidak boleh hanya berisi tarif dan ekspor, tapi juga standar perlindungan konsumen yang setara.

Keempat, kurikulum pendidikan nasional harus memasukkan literasi konsumen, terutama untuk generasi muda. Di era yang penuh iklan terselubung dan manipulasi digital, rakyat perlu dibekali nalar kritis, bukan sekadar perangkat lunak.

Sebagaimana ditegaskan dalam UNGCP, perlindungan konsumen adalah instrumen keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Negara yang gagal melindungi konsumennya adalah negara yang membiarkan rakyatnya jadi korban pasar. Apalagi dalam konteks Indonesia yang mayoritas konsumennya berasal dari kelas menengah ke bawah, perlindungan ini seharusnya menjadi wujud kehadiran negara.

Pembaruan hukum konsumen bukan sekadar teknis legislasi, tetapi soal ideologi: siapa yang hendak dilindungi, siapa yang hendak dibela.

Bila negara hanya sibuk melayani kepentingan produsen besar dan penyedia platform global, maka rakyat hanya akan jadi angka statistik belaka.

Ratifikasi tak boleh setengah hati. Perlindungan konsumen tak boleh sekadar teks hukum. Indonesia harus hadir sepenuhnya dengan niat, dengan keberanian, dan dengan hukum yang adil di tengah perang pasar global yang kian tak menentu ini.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Kejaksaan Agung ( Kejagung ) perlu mengejar kasus-kasus yang perkaranya diatur oleh terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Zarof Ricar . Zarof bisa dijerat dengan dengan tindak pidana korupsi (tipikor) jika ada alat bukti lain.

?Saya kira perlu. Karena selain TPPU, jika ada didapatkan alat bukti lain, baik saksi, surat atau petunjuk, Zarof aktif ketika masih aktif sebagai pegawai MA juga bisa dijerat dengan Tipikor,? kata Abdul Fickar, Selasa (29/4/2025).

Hal ini dikatakan Fickar menanggapi desakan publik agar Kejagung membongkar mafia peradilan, atas kelanjutan pengusutan temuan uang suap dan 51 kg emas saat penggeledahan di rumah Zarof Ricar.



Dari temuan ini, Kejagung telah menemukan dugaan suap Rp.60 miliar kepada hakim tipikor PN Jakarta Pusat, yang memberi vonis lepas korporasi yang menjadi terdakwa di kasus impor CPO.

Dari besarnya uang yang dan emas yang hampir mencapai Rp1 triliun, publik menduga Zarof mengatur banyak perkara hukum. Abdul Fickar mengatakan penting untuk terus mengejar kasus-kasus yang terkena suap Zarof ini.

?Penting untuk memberi alasan (rasionalisasi) dari jumlah barang bukti uang yang begitu banyak, yang tidak mungkin hanya diberikan oleh seorang saja,? ungkapnya.

Untuk mengejar pengungkapan secara tuntas kasus-kasus yang terkait Zarof, menurut Abdul Fickar, Kejagung harus memanggil dan memeriksa semua pihak yang berhubungan dengan Zarof untuk urusan perkara, termasuk jika memang ada diinternal kejaksaan yang berhubungan dengan Zarof.

Selain itu, kata Fickar, mengingat diduga banyak kasus yang diatur dan melibatkan Zarof, Kejagung disarankan bekerja sama dengan penegak hukum lain, di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan Zarof Ricar sebagai tersangka kasus TPPU yang terkait dengan penemuan uang Rp.951 miliar dan 50 kg emas saat penggeledahan di rumahnya. Awalnya, pengeledahan ini terkait dengan suap hakim PN Surabaya yang memvonis bebas kasus pembunuhan, dengan terdakwa Ronald Tannur.

Saat penggeledahan penyidik Kejagung menemukan uang dalam berbagai jenis mata uang, yang diperkirakan senilai Rp951 miliar. Penyidik juga menemukan emas 51 kg, serta sejumlah dokumen, yang diduga merupakan dokumen kasus yang akan diatur putusannya.

Salah satunya adalah dokumen perkara impor CPO dengan terdakwa tiga korporasi. Dari temuan dokumen ini, penyelidik Kejagung menemukan dugaan suap senilai Rp60 miliar, yang melibatkan hakim tipikor, pengacara, dan panitera pengadilan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya.

Dia mengatakan surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan ke Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi pun mengaku terakhir berkantor di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4) lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram Total Politik, Selasa (29/4).

Hasan Nasbi telah mengizinkan CNNIndonesia.com untuk mengutip pernyataannya dalam akun tersebut.

"Saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," tutur Hasan Nasbi.

Sebelumnya Hasan Nasbi sempat pula dirumorkan mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Hal itu diduga terjadi usai komentarnya yang nyeleneh sebagai Kepala PCO hingga penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden.

Pada Rabu (16/4) lalu, Seskab Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang beredar di kalangan wartawan pada hari tersebut.  Teddy tidak menjelaskan lebih lanjut agenda rapat yang dihadiri dirinya bersama Hasan.

"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng," kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, pada Rabu tersebut.

[Gambas:Instagram]

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Prasetyo mengatakan surat pengunduran diri Hasan Nasbi sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Namun, kata Prasetyo, surat itu belum diteken Prabowo. Prasetyo mengatakan Prabowo masih mempelajari surat tersebut.

"Dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujarnya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah menyatakan diri mundur diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Hasan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Seskab dan Mensesneg.

"Pada hari ini, 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada presiden lewat 2 kawan baik saya. Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4/2025).

(eva/fca)