Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung mendeportasi dan mencekal dua Warga Negara Asing (WNA) Pakistan berinisial MA dan SS yang melakukan penggalangan dana kemanusiaan di daerah itu.

"Kedua WNA ini dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melalui Kasi Intelijen dan penindakan Wahyu Purwanto di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah mengamankan dua orang WNA Pakistan hanya pemegang izin tinggal kunjungan dengan keperluan pra-investas.

Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang membenarkan laporan dua orang asing yang sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah.

"Hasil pemeriksaan kemarin, dua WNA ini mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," katanya.

Ia menyatakan dalam pemeriksaan dan pendalaman kepada dua WNA ini, Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing ini.

"Kedua WNA ini tidak hanya menggalang dana kemanusiaan ke rumah-rumah warga, tetapi juga menyasar ke tempat ibadah dan toko-toko di Kota Pangkalpinang," katanya.

Ia mengatakan sebelumnya Imigrasi Pangkalpinang mendapat laporan dari salah satu instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing, bahwa adanya aktivitas orang asing yang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan.

Setelah mendapatkan laporan, tim Imigrasi Pangkalpinang langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap kedua warga negara asing ini di Masjid Jami’ Al Iman di Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada Senin (28/4).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktivitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dan diharapkan untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, bahwa pengalihan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto . Arahan itu telah disampaikan Presiden Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara .

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara beberapa hari yang lalu," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Prasetyo menjelaskan, bahwa proses pengalihan ini memerlukan waktu karena secara teknis terdapat perbedaan mendasar dalam status pengelolaan aset. Kawasan GBK saat ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, berbeda dengan aset-aset milik BUMN yang proses pengalihannya memiliki mekanisme tersendiri.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," jelasnya.

Prasetyo juga menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada aset yang secara resmi dialihkan, mengingat proses tersebut masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan tentunya dengan Danantara," pungkasnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung mendeportasi dan mencekal dua Warga Negara Asing (WNA) Pakistan berinisial MA dan SS yang melakukan penggalangan dana kemanusian di daerah itu.

"Kedua WNA ini dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melalui Kasi Intelijen dan penindakan Wahyu Purwanto di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah mengamankan dua orang WNA Pakistan hanya pemegang izin tinggal kunjungan dengan keperluan pra-investasi dan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang membenarkan laporan dua orang asing yang sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah.

"Hasil pemeriksaan kemarin, dua WNA ini mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," katanya.

Ia menyatakan dalam pemeriksaan dan pendalaman kepada dua WNA ini, Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengenai keberadaan dan aktifitas warga negara asing ini.

"Kedua WNA ini tidak hanya menggalang dana kemanusiaan ke rumah-rumah warga, tetapi juga menyasar ke masjid-masjid dan toko-toko di Kota Pangkalpinang," katanya.

Ia mengatakan sebelumnya Imigrasi Pangkalpinang mendapat laporan dari salah satu instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing, bahwa adanya aktifitas orang asing yang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan.

Setelah mendapatkan laporan, tim Imigrasi Pangkalpinang langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap dua warga negara asing ini di Masjid Jami’ Al Iman di Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada Senin (28/4).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dan diharapkan untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai kekhawatiran soal kondisi ekonomi imbas kenaikan harga emas dinilai terlalu berlebihan.

"Ada yang menganggap kenaikan ini sebagai sinyal kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Saya kira itu berlebihan," ujar Prasetyo di Jakarta, Rabu (30/4/2025), seperti dilansir Antara.

Ia berharap, setiap masukan dan pandangan yang berkembang tetap bersifat konstruktif serta mendorong optimisme terhadap ekonomi nasional.

Meski begitu, Prasetyo mengapresiasi berbagai pendapat yang muncul. Ia mengingatkan pentingnya tetap waspada dalam merumuskan kebijakan dan mengelola perekonomian.

"Kita harus terus waspada saat merumuskan kebijakan ekonomi bangsa," kata dia.

Ia menjelaskan, kenaikan harga emas dalam negeri turut dipengaruhi oleh lonjakan harga emas global.

Kenaikan ini dipicu gejolak geopolitik dan geoekonomi yang meningkatkan permintaan emas secara signifikan.

Menurut dia, mekanisme pasar membuat harga emas dan komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di pasar domestik.

Ia juga menyebut masyarakat Indonesia masih menganggap emas sebagai investasi yang aman dan stabil. Kenaikan harga mendorong minat masyarakat untuk membeli emas.

Prasetyo menambahkan, kehadiran bank emas atau bullion bank yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto memberi ruang lebih aman bagi masyarakat untuk berinvestasi emas.

"Ini beberapa faktor yang menyebabkan harga emas kita naik," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” kata Rini dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas administratif, namun telah berdampak nyata pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Dia menekankan bahwa birokrasi harus terus bertransformasi dari sekadar prosedural menjadi birokrasi berdampak atau impactful bureaucracy yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Birokrasi berdampak bukan hanya tentang laporan kinerja yang baik, tapi tentang perubahan yang dirasakan masyarakat, layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” ujarnya.

Rini juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil bersama.

Ia mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola dengan mengedepankan hasil yang terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengarahkan pada pentingnya pengukuran kinerja organisasi melalui indeks reformasi birokrasi.

"Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik pada pemerintah daerah, sehingga Kementerian PANRB selaku koordinator dan orkestrator pelaksana RB mendorong K/L meso untuk dapat secara masif melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembinaan masing-masing K/L meso," ungkap Erwan.

Ia berharap hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada masing-masing instansi pemerintah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian positif reformasi birokrasi benar-benar mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di instansi pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan angka korupsi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PANRB: Reformasi Birokrasi berhasil cegah pemborosan Rp128,5 triliun

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah keluar dari gedung Polda Metro Jaya. Jokowi mengatakan tuduhan ijazah palsu adalah masalah ringan.

"Ini sebetulnya masalah ringan, urusan apa, tuduhan ijazah palsu," kata Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Jokowi tak menjelaskan siapa yang dilaporkannya dan terkait pasal apa. Dia hanya menyebut masalah ini perlu dibawa ke ranah hukum agar jelas.

"Tapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang, itu aja dari saya," ujarnya.

Jokowi mengatakan tuduhan ijazah palsu baru dilaporkan karena dirinya telah selesai menjabat Presiden. Jokowi awalnya merasa tuduhan itu akan berakhir, namun ternyata terus berlanjut.

"Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya," ujarnya.

(haf/imk)

Solo -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diwakili kuasa hukum dalam sidang mediasi pertama gugatan terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Pihak penggugat menyesalkan.

Perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Dalam gugatannya, Taufiq melakukan gugatan kepada Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.

Taufik mengatakan, dalam sidang mediasi pertama ini, hakim mediator akan menanyakan apa yang para pihak mau lakukan. Setelah itu, biasanya akan menyusun proposal terkait perkara ini. Dia ingin Jokowi hadir dan menunjukkan ijazah aslinya.

"Kalau dalam mediasi sekali, dua kali dia (Jokowi) tidak hadir, maka dia tidak memiliki iktikad baik. Yang kedua, apa yang menjadi keinginan, keheranan masyarakat belum terjawab karena harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, siapa pun yang pernah kuliah entah selesai atau tidak apalagi kalau memiliki ijazah dia akan bangga," kata Taufiq saat ditemui wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Taufiq mengatakan, jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, dia akan memasang iklan untuk memberikan selamat.

Saat disinggung bagaimana jika yang hadir kuasa hukum Jokowi yang menunjukkan ijazah Jokowi, Taufiq mempertanyakan apakah ijazah itu boleh didokumentasikan atau tidak. Jika tidak, maka ini bukan persidangan.

"Kalau diwakili kuasa hukumnya, ini ijazah, tapi tidak boleh difoto, tidak boleh didokumentasi, saya katakan ini bukan persidangan. Karena ijazah itu bukan barang gaib, ijazah itu bukti seseorang lulus, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya, dan aturan negara orang yang sekolah harus diberikan ijazah yang menandakan dia pernah sekolah," ujarnya.

Pernyataan Kuasa Hukum Jokowi

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengatakan, Jokowi sudah memberikan surat kuasa kepadanya untuk sidang mediasi ini. Sehingga dia secara sah mewakili kepentingan Jokowi dalam perkara ini.

"Pada mediasi hari ini, oleh karena tergugat 1 dalam hal ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa, khusus melakukan mediasi kepada kami dan rekan-rekan. Untuk itu melalui kuasa yang telah diberikan, secara sah kami mewakili kepentingan Pak Jokowi dalam proses penyelesaian sengketa ini pada tahap mediasi," kata Irpan.

Ia tidak menerima jika Jokowi dinilai tidak memiliki iktikad baik karena tidak hadir dalam sidang mediasi ini. Sebab, Jokowi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir.

"Tentu tidak demikian, saya akan memberikan suatu alasan-alasan sepanjang beliau dalam hal proses mediasi telah memberikan surat kuasa secara sah kepada seseorang yang diberi kuasa. Tentu saja tidak bisa dikualifikasi pihak prinsipal sebagai pihak yang tidak memiliki iktikad baik," terangnya.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai anggapan yang menyebut kenaikan harga emas sebagai sinyal buruk terhadap perekonomian di Indonesia sangat berlebihan.

Sebagaimana diketahui, harga emas belakangan ini melonjak tinggi.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi. Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Dia berharap semua pihak dapat memberikan pandangan yang konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi bangsa Indonesia.

Meski begitu, ia menyampaikan terima kasih dan rasa penghormatan terhadap pandangan-pandangan terkait situasi nasional.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita. Saya kira begitu berkenaan dengan naiknya, kecenderungan naiknya harga emas," ucapnya.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Belakangan ini, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada Rabu, 30 April 2025, hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah naungan Danantara.

Prasetyo mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Town Hall Danantara yang digelar beberapa hari lalu.

“Betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Meski demikian, Prasetyo menekankan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara instan mengingat perbedaan status pengelolaan aset GBK yang saat ini berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya, skema pengelolaan tersebut berbeda dengan aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga perlu penyesuaian teknis yang matang.

“Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini, karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah BLU, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” jelasnya.

Terkait daftar aset GBK yang sudah atau akan dialihkan, Prasetyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada yang secara resmi dialihkan.

Proses tersebut masih dalam tahap koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

“Jadi mohon bersabar. Kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis,” pungkas Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

Rosan menegaskan sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

"Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara," imbuhnya.

Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

“Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” pungkas Rosan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kenaikan harga emas merupakan fenomena global di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia.

Pasalnya, kenaikan harga emas di dalam negeri turut dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas di tingkat global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Beberapa faktor yang membuat harga emas naik di antaranya terkait situasi geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan.

"Hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri," kata Prasetyo.

Faktor lainnya penyebab harga emas naik adalah karena masyarakat masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, kata Prasetyo, hal ini menyebabkan masyarakat semakin terdorong untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

"Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank emas, Bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," ujar Prasetyo.

Oleh karena itu, ia menilai anggapan yang menyebut tingginya harga emas sebagai tanda kekhawatiran atas kondisi perekonomian Indonesia adalah anggapan yang berlebihan.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Belakangan ini, kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp 2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kenaikan harga emas merupakan fenomena global di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia.

Pasalnya, kenaikan harga emas di dalam negeri turut dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas di tingkat global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Beberapa faktor yang membuat harga emas naik di antaranya terkait situasi geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan.

"Hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik, termasuk di dalam negeri," kata Prasetyo.

Faktor lainnya penyebab harga emas naik adalah karena masyarakat masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, kata Prasetyo, hal ini menyebabkan masyarakat semakin terdorong untuk berinvestasi dalam bentuk emas.

"Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank emas, Bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," ujar Prasetyo.

Oleh karena itu, ia menilai anggapan yang menyebut tingginya harga emas sebagai tanda kekhawatiran atas kondisi perekonomian Indonesia adalah anggapan yang berlebihan.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Belakangan ini, kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp 2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kitaSaya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen di tahun ini tidak seharusnya melemahkan semangat dan optimisme nasional.

Prasetyo, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, proyeksi tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh lembaga internasional.

"Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita," ujarnya.

Meski demikian, Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia.

Ia merujuk pada sejumlah indikator positif seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali —bahkan termasuk yang terendah di dunia— konsumsi rumah tangga yang kuat, serta iklim investasi yang tetap terjaga.

"Iklim investasi kita juga terjaga, terbukti dengan tercapainya target investasi di triwulan pertama," katanya menambahkan.

Prasetyo juga menyoroti upaya pemerintah yang terus mendorong kerja sama investasi dengan berbagai negara, termasuk melalui penyederhanaan regulasi yang dinilai menghambat proses investasi.

"Di satu sisi, secara intensif kita semua, pemerintah, juga terus berusaha untuk menawarkan kerja sama investasi dengan diikuti mempermudah, mempelajari kembali regulasi-regulasi yang sekiranya dapat memperlambat proses-proses investasi kita," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu dan percaya diri dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, para pekerja, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama kita bangun ekonomi kita ke depan dengan penuh optimisme," katanya.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Penurunan serupa juga tercatat dalam proyeksi Bank Dunia yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen tahun ini, kini direvisi menjadi 4,7 persen.

IMF menyebutkan tekanan eksternal, seperti ketegangan perdagangan global, penurunan permintaan dunia, dan menurunnya produktivitas negara berkembang, sebagai faktor utama penyebab revisi ini.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan struktural, termasuk isu demografi dan efisiensi tenaga kerja yang mulai membatasi pertumbuhan jangka panjang.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025