JAKARTA, KOMPAS.com - Ulang Tahun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dirayakan dalam acara Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (28/10/2024) malam.

Momen perayaan ulang tahun ini terjadi di sela-sela penampilan penyanyi Tasya Ivanka tengah menyanyikan lagu "Indonesia Jaya" yang dipopulerkan oleh Harvey Malaiholo.

Tiba-tiba, muncul musik dari lagu Jambrut yang berjudul “Selamat Ulang Tahun”.

“Hari ini Mensesneg Bapak Prastyo Hadi merayakan ulang tahun atau hari jadinya, kita berikan kepuk tangan,” kata pembawa acara.

Prasetyo Hadi lantas berdiri dan tepuk tangan. Ia bersalaman dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga tampak menghampiri Prasetyo Hadi untuk bersalaman.

Mensesneg lantas bersalaman dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin dan pejabat negara yang hadir.

Kru acara pun tampak membawa piring yang berisi kue untuk diberikan kepada Prasetyo Hadi.

Setelahnya, Prasetyo tampak menyalami beberapa orang yang memberikan selamat ulang tahun.

Adapun Prasetyo Hadi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu lahir di Ngawi pada tanggal 28 Oktober 1979.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal nama AM Putranto, baru saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Sebelum dilantik, AM Putranto tercatat sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor 1 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jateng, Akmaliyah mengatakan, AM Putranto tetap diperbolehkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Luthfi dan Taj Yasin serta dibolehkan kampanye dengan merujuk pada aturan yang ada.

"AM Putranto bukan bagian dilarang," kata dia saat ditemui di kantornya, Senin (28/10/2024).

Alasannya, kata dia, jabatan AM Putranto sebagai KSP bukan jabatan yang dilarang menjadi bagian dari tim sukses calon kepala daerah.

"Sepanjang bukan pihak yang dilarang dalam peraturan," tambah Akmaliyah.

Untuk diketahui, menurut ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, berikut ini adala pihak yang dilarang untuk mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024:

- Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

- Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengajak semua pihak untuk berperan melindungi pemuda dari ideologi kekerasan pada momentum Sumpah Pemuda kali ini.

Menurutnya, pemuda merupakan penerus bangsa sehingga penting bagi negara dan seluruh pihak untuk melindungi pemuda dari bahaya ideologi kekerasan.

"Gunakan pendekatan kekinian untuk menjangkau generasi muda dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan membangun sikap toleran," kata Eddy saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 di Kantor Pusat BNPT, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/10/2024), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.

Dia menyebutkan, pendekatan kekinian dalam langkah nyata yang menyentuh langsung remaja dengan memperkokoh ideologi Pancasila dilakukan untuk mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

Di sisi lain, ia berharap seluruh jajaran BNPT bisa merefleksikan berbagai nilai agung Sumpah Pemuda.

"Dengan demikian, BNPT dapat menguatkan karakter bangsa dan mengibarkan semangat Merah Putih dalam diri pemuda Indonesia," tuturnya.

Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Hari Sumpah Pemuda, yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, menjadi momen refleksi bagi masyarakat untuk mengenang peristiwa bersejarah pada tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah di Nusantara bersatu dalam membangun kebangsaan negara Indonesia yang merdeka.

Tema yang diusung pada Hari Sumpah Pemuda Ke-96 adalah Maju Bersama Indonesia Raya Tema tersebut mengandung pesan kuat tentang sinergi dan kolaborasi, yang diharapkan mampu menjadi semangat untuk mengantarkan bangsa Indonesia meraih prestasi global.

Sementara itu, logo Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 ini berupa manifestasi dari jiwa muda yang tak terbendung.

Peringatan puncak acara Hari Sumpah Pemuda Ke-96 akan digelar tanggal 28 Oktober 2024 di Anjungan Rumah Adat DI Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada pukul 19.00 WIB.

Komisi XIII DPR akan menggelar rapat dengan Menteri HAM, Natalius Pigai untuk mengelaborasi lebih dalam soal gaduh usul anggaran Rp20 triliun kementerian HAM, pada Rabu (30/10).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyampaikan Komisi XIII mendalami terlebih dulu maksud dari pernyataan Pigai yang mengusulkan anggaran Kementerian HAM naik menjadi Rp20 triliun.

"Kita dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa, dan beliau juga menyampaikan itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan," ucap dia.

Willy pun menekankan dileburnya Kementerian HAM di pemerintahan baru ini merupakan bukti political will yang progresif dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan urusan HAM itu sangat luas. Mengingat HAM merupakan hak mendasar bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu.

"Ya kalau dari perspektif HAM, semua HAM ya, makan bergizi juga HAM, pendidikan 20 persen juga HAM, kesehatan juga HAM, HAM kan menjadi fundamental rights," ucapnya.

Selain soal Rp20 triliun, Willy menyampaikan beberapa hal lainnya juga akan jadi bahasan di rapat, termasuk soal tupoksi kementerian agar tak tumpang tindih dengan Komnas HAM.

"Bagaimana kemudian apa yang tidak overlapping, ada Komnas HAM juga ya," kata Willy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/10).

Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut penyediaan fasilitas rumah dinas bagi anggota Kabinet Merah Putih belum menjadi skala prioritas untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah," katanya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Namun dalam perjalanan kabinet periode 2024-2029 itu, kata Prasetyo, tak menutup kemungkinan fasilitas itu akan direalisasikan.

"Pada perjalanannya nanti, kami atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan juga sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ujarnya.

Dikatakan Prasetyo, negara memang mengamanatkan penyediaan rumah dinas bagi para menteri. Untuk itu, pihaknya akan menginventarisasi fasilitas eksisting yang tersedia.

"Iya, memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," katanya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto sudah menunjuk Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otoritas IKN. Namun belum diketahui kapan pelantikan resminya.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menekankan komitmen Prabowi untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai selesai. Prabowo target untuk mempercepat pembangunan legislatif dan yudikatif 4 tahun ke depan.

"Oh soal IKN, sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa beliau berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif," ujarnya.

Prasetyo tidak bicara bagaimana strategi pembangunan tersebut. Ia menekankan semuanya akan dibangun sesegera mungkin.

"Dibangun secepat-cepatnya," ujarnya.

"Semua program-program prioritas dalam waktu cepet harus segera dikerjakan," lanjut Prasetyo.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal rutin untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa tak ada patokan khusus untuk mengevaluasi kinerja kabinet setiap enam bulan sekali.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto akan terus mengawasi pekerjaan pembantu-pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikan Prasetyo usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

"Endak, endak, evaluasi tidak begitu [setiap 6 bulan sekali]. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi, setiap saat akan dievaluasi. Jadi enggak ada patokan sekian bulan sekian bulan, enggak ada," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Oleh sebab itu, dia berharap agar semua pihak dapat memberikan kesempatan bagi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk menunjukkan kinerjanya.

Menurutnya, setiap personel akan bekerja secara sungguh-sungguh dalam merealisasi program dan visi dari Presiden ke-8 RI itu.

"Kami yakin para menteri, wakil menteri yang dipilih oleh beliau adalah orang orang yang terbaik dan ingin mengabdi. Beri kesempatanlah untuk bekerja keras, membuktikan bahwa beliau-beliau benar-benar ingin berjuang untuk bangsa dan negara, ingin berjuang untuk masyarakat," pungkas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menekankan bahwa Kepala Negara RI bakal mengevaluasi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam enam bulan kepemimpinannya.

Sehingga, setelah pelantikan pada Oktober 2024, pada Maret atau April 2025 setiap menteri dan wakil menteri akan mendapat hasil evaluasi.

"So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa mengerti kan? Akan dievaluasi," kata Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyediaan fasilitas rumah dinas menteri Kabinet Merah Putih bukan sesuatu yang mendesak.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent juga. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Rumah dinas yang tersedia saat ini kurang karena banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prasetyo menuturkan, para menteri bekerja untuk mengabdi, bukan untuk mengharap rumah dinas.

Kendati begitu, pihaknya akan mengatur penggunaan rumah dinas menteri ke depan agar mencukupi.

"Pada perjalanannya nanti kita aturlah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ucap dia.

Dia mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi rumah dinas yang tersedia saat ini.

Di sisi lain, ia kembali menegaskan, penyediaan bukan menjadi sebuah keharusan.

"Memang aturannya (disediakan) seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dan 55 wakil menteri serta sejumlah kepala badan. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan terkait rumah dinas menteri, namun rumah dinas bukan hal urgen.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgen. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah. Pada perjalanannya nanti kita atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo mengatakan menteri memang berhak mendapat rumah dinas. Meski demikian, menurut dia, banyak menteri yang memang tinggal di Jakarta sehingga rumah dinas bukan hal yang urgen.

"Iya, memang aturannya seperti itu (semua menteri wajib rumah dinas). Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah menteri dan wamen di era Prabowo lebih banyak dibandingkan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era Jokowi, kabinet Indonesia Maju berisi 34 menteri.

Simak Juga Jokowi Cerita Menginap di Rumah Dinas Menteri PUPR di IKN: Tidur Nyenyak

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada gedung baru meski ada tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor bagi K/L baru sudah ditetapkan. Hanya tinggal beberapa badan baru yang masih mencari ruangan untuk berkantor.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Contoh lainnya adalah Kemenko Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kini sudah tidak ada lagi di Kabinet Merah Putih.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Belum lagi terdapat sejumlah badan dan pejabat setingkat menteri yang baru lainnya.

Magelang, Jateng (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut penyediaan fasilitas rumah dinas bagi anggota Kabinet Merah Putih belum menjadi skala prioritas untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah," katanya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu.

Namun dalam perjalanan kabinet periode 2024-2029 itu, kata Prasetyo, tak menutup kemungkinan fasilitas itu akan direalisasikan.

"Pada perjalanannya nanti, kami atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan juga sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ujarnya.

Dikatakan Prasetyo, negara memang mengamanatkan penyediaan rumah dinas bagi para menteri. Untuk itu, pihaknya akan menginventarisasi fasilitas eksisting yang tersedia.

"Iya, memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat memaklumi jika penyaluran dan penyediaan program makan bergizi gratis belum sempurna.

Sebab, kata dia, Indonesia baru akan mencoba program makan bergizi gratis, ketika negara lain sudah menerapkan program serupa selama puluhan tahun.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu bakal mulai dijalankan pada Januari 2025.

"Kami minta doanya. Kami mohon doa restunya. Mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menuturkan, saat ini pemerintah masih terus melakukan uji coba. Ia tidak memungkiri, di tahap-tahap awal, sistemnya belum akan sempurna.

Pada tahap ini pun, jumlah penerima makan bergizi gratis belum mencakup seluruh masyarakat.

"Mungkin cakupannya juga belum bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Beberapa wilayah yang lain harus kita cari metodenya. Misalnya di daerah pantai terluar, pulau terluar, di daerah Papua. Tentu tidak bisa kita samakan," tuturnya.

Sejauh ini, lanjut Prasetyo, pemerintah sudah membangun Satuan Pelayanan Makan Bergizi yang berupa dapur umum di beberapa kota, termasuk Magelang.

Rencananya, satu unit layanan bisa meng-cover 3.000 hingga 4.000 siswa.

"Nanti akan direncanakan (ada di setiap kota), akan bisa meng-cover 3.000 sampai 4.000 anak siswa. Uji coba ini kan tidak hanya di sini. Tidak hanya di satu tempat," beber Prasetyo.

Ia menekankan, uji coba tidak dilakukan dalam 1-2 hari terakhir, tetapi berbulan-bulan lamanya.

"Kami punya tempat uji-coba yang sudah berjalan berbulan-bulan. Kurang lebih ada 10 bulan sudah. Jadi evaluasinya pun sudah banyak," ucap Prasetyo.

Program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penerima program bakal diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

"Jadi (2 Januari 2025). TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menuturkan, TNI sebagai mitra operasional bakal dilibatkan mengingat institusi itu memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini pun juga tercermin usai Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, kemarin.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," beber Dadan.