Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengatakan bahwa PT Pindad (Persero) ditargetkan untuk memproduksi 5.000 unit mobil Pindad Maung dalam 100 hari kerja.

Menurut ia, mobil tersebut bakal menjadi kendaraan dinas pejabat kabinet hingga eselon satu di kementerian dan menjadi kendaraan dinas yang diwajibkan.

"Untuk program itu (produksi) 10 ribu ke depan. Untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut," kata Putranto setelah menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa mobil yang semula merupakan kendaraan taktis untuk prajurit itu kini sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70 persen.

"Yang 30 persen itu (komponen) dari Korea, Mercy (Mercedes), SsangYong, kerangka dasar, mesin, sama kerangka," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa anggota kabinet akan menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero).

Menurut ia, semangat yang ingin digelorakan Presiden Prabowo Subianto adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10).

Sejumlah menteri pun ramai-ramai menyatakan siap jika diperintahkan menggunakan Pindad Maung untuk aktivitas dinas sehari-hari, mulai dari Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, melaksanakan rapat perdana dengan Komisi XIII DPR hari ini. Dalam rapat itu, Putranto turut menyampaikan pagu alokasi anggaran lembaganya pada tahun ini.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memimpin rapat tersebut.

Putranto mulanya menyampaikan pagu alokasi anggaran KSP di 2024 sebesar Rp 122 miliar.

"Untuk KSP mendapat pagu alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 122.033.004.000," kata Putranto.

Selanjutnya, papar Putranto, sempat ada pergeseran anggaran dari KSP ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mendukung Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) pada periode pemerintahan sebelumnya. Saat ini, anggaran itu masuk di lembaga KSP sebesar Rp 1,077 miliar.

"Kemudian menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II waktu itu, pada tanggal 13 September, untuk melakukan pergeseran anggaran dari Satker Kantor KSP ke Satker Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 1.077.184.000 yaitu untuk mendukung kebutuhan anggaran Satker Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru dibentuk itu," katanya.

Lihat juga Video 'KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunanjar meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan aktif dalam memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai ideologi Pancasila sebagai salah satu upaya menanggulangi aksi terorisme di dalam negeri.

"BNPT bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kebangsaan ideologi Pancasila kita," kata Agun saat rapat dengar pendapat dengan BNPT di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Agun, terorisme merupakan aksi yang bertujuan merusak ideologi bangsa. Motif dari aksi terorisme pun beragam, mulai dari politik hingga kekuasaan.

Perusakan pemahaman ideologi itu dapat berujung pada tindakan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan banyak orang.

Oleh karena itu, Agun menekankan pentingnya mencegah penyebaran ideologi terorisme sejak dini sebelum berkembang jadi kelompok separatis.

Tidak hanya itu, Agun juga meminta BNPT serius memantau penanganan narapidana terorisme di lembaga permasyarakatan guna mencegah ideologi terorisme menguat di lingkungan lapas.

"Di lembaga permasyarakatan, apakah memang sudah efektif dilakukan? pemberi materinya siapa? yang memberikan itu siapa? biaya penanganan beberapa? saya belum mendalami itu, saya harap itu jadi perhatian terima kasih," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta menteri hingga pejabat eselon I menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Bagaimana nasib mobil dinas era Presiden ke-7 Jokowi?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara. Prasetyo mengatakan pihaknya masih memikirkannya.

"Ya nanti kita pikirkan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan terkait nasib mobil dinas era Jokowi.

Prasetyo tak bicara banyak. Ia mengatakan pihaknya akan memikirkan fungsi mobil dinas era Jokowi ke depannya.

"Ya nanti, kan nanti begitu ada, itu kita pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa," sambungnya.

Istana Kepresidenan sebelumnya menegaskan Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh menteri dan pejabat kabinet lain untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Prabowo disebut memberikan arahan ini dalam retreat beberapa waktu lalu.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (28/10).

Simak Video: Prabowo Disebut Minta Menteri Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan anggota kabinet jadi menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (Persero).

Menurutnya, semangat yang ingin digelorakan Presiden Prabowo adalah Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Prasetyo mengatakan belum ada keputusan siapa saja jajaran pemerintahan yang akan menggunakan mobil dinas maung. Menurutnya hal itu juga menyesuaikan dengan kapasitas produksi.

"Doakan saja biar Pindad bisa segera produksi kualitas yang baik," kata Prasetyo.

Adapun dia mengatakan mobil dinas Maung akan menggunakan skema beli bukan sewa, sehingga kendaraan dinas itu akan menjadi investasi negara.

Sedangkan mengenai akan diapakan kendaraan dinas lama menteri yang sudah digunakan saat ini, akan dipikirkan beriringan nanti.

"Ya nanti. Kan nanti begitu ada, itu kita pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan pihaknya sanggup memproduksi Maung untuk digunakan sebagai kendaraan operasional para menteri sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus sanggup karena pasti fasilitas, infrastruktur dukungan pasti akan disiapkan. Secara prinsip memang Pindad sudah memulai dan hasilnya sudah ada dan digunakan," kata Mose saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Mose belum menjelaskan berapa unit Maung yang disiapkan pihaknya untuk dipakai jajaran menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (28/10).

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," ucap Anggito.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang (UU), sehingga permasalahan kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan (lapas) bisa dihindari.

"Tentu ini semua harus bekerja sama, agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat dalam jaringan dan yang jadi korban harus diberikan rehabilitasi sesuai dengan undang-undang," kata Agus saat kunjungan kerja dengan agenda pengecekan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, semua pihak harus bekerja sama agar yang dihukum benar-benar orang yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, sehingga yang murni menjadi korban penyalahgunaan bisa diberikan rehabilitasi sesuai peraturan yang berlaku.

Sebab, aktivitas gelap itu merusak dan mengancam kelangsungan hidup generasi penerus bangsa, sehingga penguatan kerja sama harus dilakukan semua pemangku kepentingan, khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri.

"Presiden memiliki perhatian yang besar terhadap keselamatan dan pelindungan kepada warga negara Indonesia. Beliau menghendaki jangan sampai banyak warga negara yang menjadi korban kejahatan narkotika," ujar mantan Wakapolri tersebut.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri hingga pejabat eselon I menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas. Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi menjamin perintah Prabowo itu akan dilaksanakan.

"Ya jadi, dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dia mengatakan mobil itu akan dibeli, bukan disewa. Dia menilai hal itu merupakan bentuk investasi.

"Ya kita beli, kita berinvestasi," ujar Prasetyo.

Dia meminta dukungan terkait rencana penggunaan mobil Maung sebagai mobil dinas menteri. Dia berharap Pindad dapat memproduksi mobil dengan kualitas terbaik.

"Doain aja doain biar Pindad bisa segera produksi kualitas yang baik," ujarnya.

Lalu, apakah semua menteri dan wakil menteri akan menggunakan Maung?

"Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti," tutur Prasetyo.

Istana Kepresidenan sebelumnya menegaskan Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh menteri dan pejabat kabinet lain untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Prabowo disebut memberikan arahan ini dalam retreat beberapa waktu lalu.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (28/10).

Simak Video: Prabowo Disebut Minta Menteri Pakai Mobil Buatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri sejumlah undangan di luar negeri pada pekan depan.

"Minggu depan," ujar Prasetyo saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, sebagai kepala negara, Prabowo memiliki kewajiban untuk memenuhi undangan yang diterimanya.

"Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau harus hadir," ucapnya.

Sementara itu, Prasetyo menambahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara otomatis akan memegang kendali pemerintahan selama kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri.

"Ya pasti dong, kan aturannya pasti begitu," ujarnya.

Sebagai informasi, KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dijadwalkan berlangsung pada 13-16 November 2024 di Peru.

Sementara itu, KTT G20 akan dilaksanakan pada 14 hingga 16 November 2024 di Brasil.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal rumah dinas Menteri baru di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah Menteri bertambah dari 34 menjadi 48.

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas, namun dia menegaskan rumah dinas bukan sesuatu yang mendesak bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)..

Prasetyo menambahkan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Di sisi lain, hampir sebagian besar menteri tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Kantor Menteri & Lembaga

Sementara soal kantor, Prasetyo mengatakan tidak ada gedung baru meski ada tambahan Kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor Menteri sudah ditetapkan, tinggal menyelesaikan kantor beberapa Badan baru.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," ujar Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, posisi yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang tidak ada dalam Kabinet Merah Putih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah mendalami laporan yang dilayangkan Rudy Soik terkait teror yang dialami keluarganya usai ia dipecat dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendalaman laporan ini dilakukan sebelum LPSK memutuskan akan memberikan perlindungan atau tidak kepada Rudy.

"Sekarang ini tim LPSK sedang melakukan pendalaman, pengumpulan informasi dan investigasi," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024)

"Proses ini bagian dari asesmen yang dilakukan LPSK untuk menentukan kelayakan permohonan," lanjut dia.

Wawan menjelaskan, LPSK punya batas waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja untuk melakukan itu semua.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Sebelumnya diberitakan, Ipda Rudy Soik, anggota Polda NTT, dipecat usai membongkar mafia BBM di Kota Kupang.

Mantan Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota ini meminta perlindungan ke LPSK lantaran keluarganya diteror.

"Sejak sejumlah petugas Propam Polda NTT mendatangi klien kami (Rudy), anak klien kami trauma berat. Bahkan tidak mau ke sekolah," ungkap kuasa hukum Rudy, Ferdy Maktaen, kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Ferdy menjelaskan, setelah Rudy dipecat, terdapat sejumlah teror yang dialami keluarga Rudy.

Teror tersebut, di antaranya ada sejumlah orang tak dikenal yang melintas depan rumah Rudy dan mengambil gambar, termasuk menggunakan drone.

Selain itu, istri Rudy, Welinda Wonlele, dicegat di jalan oleh sejumlah anggota polisi ketika sedang mengemudi mobil.

Sejumlah oknum juga berupaya mencari tahu siapa saja yang pernah memberikan Rudy uang untuk kepentingan calon siswa bintara.

"Inilah beberapa alasan untuk kita lapor ke LPSK di Jakarta," kata Ferdy.

"Teror-teror ini diduga dari orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan proses pengungkapan mafia BBM (bahan bakar minyak) oleh klien kami," ungkap Ferdy.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan pemerintahan Prabowo Subianto tak memprioritaskan untuk memberikan rumah dinas bagi para menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Saya kira itu [rumah dinas] bukan sesuatu yang urgent. Karena kami menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah,” ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Prasetyo tak menampik bahwa pada perjalanannya nanti akan ada rumah dinas yang diberikan kepada jajaran pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih itu.

Apalagi, memang dalam aturannya, terdapat rumah khusus diperuntukan bagi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan pejabat yang jabatannya setingkat dengan Menteri akan mendapatkan rumah dinas dengan luas bangunan 400 m2 dan luas tanah 1000 m2.

“Memang aturannya seperti itu. Namun, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kami lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR menunda rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang sedianya digelar pada Senin (28/10/2024) siang hari ini.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, rapat itu diundur ke Rabu (30/10/2024) lusa.

“Rencana semula kan hari ini siang, tapi karena ada perubahan jadwal, kita akan raker dengan Kementerian HAM pada Rabu,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia mengungkapkan, raker Komisi XIII dan Kementerian HAM bakal membahas beberapa hal, yang pertama adalah menjalankan fungsi pengawasan anggaran.

Kedua, membahas soal rancangan undang-undang yang mungkin akan diajukan oleh Komisi XIII pada Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas DPR RI periode 2024-2029.

Isu ketiga yang akan dibahas adalah terkait dengan pernyataan Pigai yang meminta anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

“Kita dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa dan kalau beliau juga menyampaikan (penambahan anggaran) itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan, ya HAM itu tentu fundamental right, dalam setiap kehidupan kita bernegara, itu yang harus kita pahami,” ujar Willy.

Politikus Partai Nasdem ini pun belum bisa menyampaikan apakah anggaran yang diminta Pigai itu masuk akal atau tidak.

Ia lebih ingin mendalami bagaimana nantinya jika anggaran itu direalisasikan tidak tumpang tindih juga dengan kewenangan Komnas HAM yang juga menjadi mitra Komisi XIII.

“Kita di Komisi XIII juga (bermitra) ada Komnas HAM, apa yang tidak overlapping nantinya,” kata Willy.

Diketahui, Komisi XIII adalah komisi yang baru dibentuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Komisi XIII DPR akan bermitra dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.

Sementara itu, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.